Beranda blog Halaman 557

Polri: Pengamanan KTT AIS Forum 2023 Berjalan Aman dan Lancar

Asops Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca memastikan pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali sejauh ini berjalan aman dan lancar. Menurutnya, semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT mulai dari kedatangan delegasi sampai ke hotel dan venue sudah sesuai rencana.

“Sampai hari ke tiga operasi kondisi keamanan dan ketertiban masih aman dan baik. Semua kegiatan pengamanan dan peserta KTT itu sudah berlangsung tertib aman dan lancar, mulai dari kedatangan delegasi dari bandara sampai ke hotel dan venue,” kata Verdianto di Command Center 91, Bali, Rabu (11/10/2023).

Verdianto mengatakan, Polri dalam pengamanan KTT AIS Forum 2023 menggelar Operasi dengan sandi Tribrata Agung 2023. Perencanaan operasi ini sudah dilakukan selama 2 bulan.

“Kemudian kita rapatkan semua dan kita latihkan, kita gelar dan sekarang pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian,” katanya.

Adapun terkait pengamanan, Verdianto selaku Karendalops Operasi Tribrata Agung 2023 menjelaskan dibagi menjadi 4 ring. Ring 1 yang berada di venue pada pengamanan kepala negara atau VVIP menjadi tugas Paspampres dan TNI. Namun, untuk pengamanan VIP atau setingkat menteri akan menjadi tugas Polri.

Kemudian di ring dua ada jalur walrolakir. Personel Polri akan mengamankan sepanjang jalur yang akan dilewati tamu VVIP dan VIP dari bandara ke penginapan maupun venue.

“Di ring 3 dan 4 adalah kawasan utama yaitu Nusa Dua, Kuta, Sanur dan untuk kawasan penyangga di Pelabuhan. Inilah fokus kita untuk mengamankan,” katanya.

Dalam Operasi Tribrata Agung, Polri telah menyiapkan Command Center yang bisa memantau semua pergerakan tamu negara. Mulai dari kedatangan di bandara, tempat penginapan, venue dan objek wisata yang kemungkinan dikunjungi delegasi.

“Command Center juga memantau personel kita yang melakukan pengawalan baik di kendaraan roda dua maupun roda empat. Itu bisa kita lihat secara live,” katanya.

Lebih lanjut, Verdianto menuturkan, pola pengamanan KTT AIS Forum 2023 sama seperti penyelenggaraan KTT G20 dan KTT ASEAN. Adapun tantangan pengamanan yakni adanya kegiatan tamu negara yang tidak direncanakan.

“Seperti kemarin tamu negara ke objek wisata. Ini kadang kala mempunyai tantangan sendiri namun kita sudah punya antisipasi pada saat perencanaan operasi bagaimana tamu negara akan berkunjung tiba-tiba ke objek wisata. Apa pola pengamanan kita. Karena ini dadakan dan tidak masuk jadwal. Kita sampaikan ke command center bahwa ada kunjungan. Jadi personel kita di objek sudah siap dengan alat komunikasi. Kita kendalikan jadi personel kita sudah siap mengamankan tamu negara,” ucapnya.

Verdianto juga menuturkan, pengamanan KTT AIS Forum 2023 melibatkan pecalang dan warga lokal Bali. Ia sudah mengimbau agar bisa menyambut tamu negara dengan baik.

“Dengan adanya kegiatan ini masyarakat Bali menerima dampak positif sehingga perputaran roda ekonomi bagus,” katanya.

Dua Warga Kebumen Digeledah Polisi, Ditemukan 91 Botol Miras

Kebumen – Dalam waktu dekat, Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini digelar serentak di Indonesia termasuk Polres Kebumen.

Operasi Mantap Brata dilakukan pada 2023 hingga 2024, sesuai dengan tahapan inti Pemilu. Sejumlah persiapan pun dilakukan agar situasi kondusif selama tahapan Pemilu, termasuk kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD terhadap penyakit masyarakat (Pekat).

KRYD Polres Kebumen yang dilakukan Sat Reskrim, berhasil mengamankan dua penjual minuman keras masing-masing inisial MG (33) warga Desa Candiwulan, Kecamatan/Kabupaten Kebumen dan SG (43) warga Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kebumen.

Dijelaskan Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasihumas Polres AKP Heru Sanyoto, pelaku diamankan pada hari Selasa 10 Oktober 2023 malam, berdasarkan laporan warga masyarakat.

“Setelah kita mendapatkan laporan warga masyarakat, lalu kita tindak lanjuti laporan itu. Saat dilakukan penggeladahan, kami menemukan barang bukti puluhan minuman keras,” jelas AKP Heru, Rabu 11 Oktober 2023.

Saat dilakukan pendataan, dari dua pelaku yang diamankan, lanjut AKP Heru, sebanyak 91 botol minuman keras berbagai merk dan jenis diamankan pada kegiatan tersebut.

Menurut AKP Heru, minuman keras kerap menjadi pemicu berbagai kejahatan. Sehingga dengan KRYD yang dilakukan oleh Polres Kebumen diharapkan rangkaian Pemilu 2024 akan berjalan kondusif.

KRYD akan terus digelorakan Polres Kebumen dengan sasaran penyakit masyarakat secara berkala dan berkesinambungan.

AKP Heru berpesan kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing selama tahapan Pemilu.

Jika ada warga yang menjual minuman keras diimbau untuk dilaporkan ke Polres Kebumen. “Sekecil apapun informasi akan kami tindak lanjuti. Sehingga kami butuh peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas,” pungkasnya.

Kapolda Sulteng hadiri pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit oleh Gubernur Rusdy Mastura

Poso, Sulawesi Tengah – Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho turut menghadiri Pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit.

Pencanangan yang dilakukan Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura berlangsung di Kawasan Situs Palindo, Sepe, Desa Kolori, Kecamatan Lore Barat, Lembah Bada, Kabupaten Poso, Selasa, (10/10/2023).

Hadir dalam pencanangan, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Forkompinda Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, Bupati Poso selaku tuan rumah, Bupati Sigi, Bupati Tojo Una-Una, Pimpinan OPD lingkup Sulawesi Tengah dan Kabupaten Poso, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Lembah Tampo Lore serta disaksikan masyarakat sekitarnya.

Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura dalam sambutannya mengatakan, sangat bergembira karena apa yang menjadi harapannya dapat terwujud hari ini sebagai momentum besar kita mendeklarasikan keberadaan megalit yang ada di Sulawesi Tengah ke panggung dunia.

“Sejak saya menjabat Walikota Palu, hal ini sudah terpikirkan, namun belum dapat terlaksana karena keterbatasan kewenangan. Kini, selaku Gubernur momentum ini saya gunakan untuk mengantar megalit ini kepanggung dunia, agar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Warisan Dunia oleh UNESCO”, Ujar Rusdy Mastura.

Lanjut Cudi sapaan akrabnya, mengatakan pasca pencanangan ini, agar segera direncanakan pembangunan jalan yang menghubungkan tiga lembah di Kawasan Tampo Lore. Agar hubungan kekerabatan antar masyarakat di Tiga Kawasan Lembah ini dapat terhubung.

Demikian juga dengan sektor kepariwisataan agar segera melaksanakan program pembinaan kepada masyarakat untuk home stay. Karena di Bada ini belum ada hotel atau penginapan yang representatif untuk mendukung kunjungan wisata.

“Saya perintahkan kepada OPD yang menangani infrastruktur dan kepariwisataan agar segera memprogramkan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Lembah Bada dan Lembah Behoa serta jalan dari Lembah Bada ke Lembah Kulawi. Demikian juga dengan Pariwisata agar melaksanakan pelatihan dan pembinaan Home Stay kepada masyarakat agar memberikan efek ekonomi kepada mereka”, pungkas Rusdy Mastura.

Potensi tinggalan arkeologis di kawasan cagar budaya Lore-Lindu secara kuantitas berhasil diidentifikasi sebanyak 2007 buah yang terdiri dari 26 jenis artefak yang tersebar pada 118 situs di empat kawasan yang berbeda. Di Kawasan lembah bada terdapat 35 situs, lembah besoa 32 situs, lembah napu 29 situs, lembah palu dan danau lindu 22 situs.

Tinggalan arkeologis terbanyak ditemukan yakni, di lembah besoa sebanyak 825 buah. Kemudian, lembah napu sebanyak 752 buah, lembah Palu dan Lindu sebanyak 244 buah serta di lembah bada sebanyak 186 buah.

Sementara itu Bupati Poso, Verna Gladys Inkiriwang mengatakan pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalit bukanlah sekedar acara seremonial belaka, namun lebih dimaknai sebuah penghargaan atas tinggalan arkeologi yang sarat makna untuk dijaga, dirawat dan dilestarikan, untuk menjadi bukti produk kebudayaan di negeri ini.

Lanjut Bupati Poso, mengajak seluruh masyarakat ditiga lembah Tampo Lore untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan seluruh tinggalan arkeologi megalit ini, agar segera ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO.

Verna juga berharap, keberadaan megalit ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho yang berkesempatan hadir di Lembah Bada Poso, mengungkapkan Apresiasi dan ucapan selamat atas pelaksanaan pencanangan Sulteng Negeri Seribu Megalit,

“Tentunya tugas kami turut menjaga kelestarian keberadaan batu magalit ini dari tangan-tangan jahil oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya

Ia juga berharap, dengan promosi yang masif tentunya salah satu objek kebanggan masyarakat Sulteng ini akan dikenal dipenjuru tanah air bahkan dunia,

Sehingga saya yakini didaerah ini akan banyak dikenal yang tentunya akan berpengaruh dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu saya berpesan dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keberadaan megalit sebagai cagar budaya, pungkasnya

Aktivis KAKI Bersama Masyarakat Menginginkan Sosok Brigjen Gatot Repli Handoko Sebagai Kapolda Jatim

SURABAYA – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) soroti bursa calon Kapolda Jawa Timur, Moh Hosen melirik jenderal bintang satu yang saat ini menempati posisi sebagai karo mulmed Kepala Biro Multi Media Mabes Polri yakni brigjen pol gatot repli handoko agar bisa mengisi jabatan semeru 1.

Karena dinilai beliau sudah sangat faham betul dengan kondisi di jawa timur diketahui sebelumnya Brigjen Pol Gatot Repli Handoko juga pernah menjabat sebagai kabidhumas polda jawa timur selama menjabat sebagai kabidhumas polda jawa timur brigjen gatot yang kala itu masih berpangkat kombes sangat bersahabat dengan para jurnalis di jawa timur khusus nya jurnalis yang di kota surabaya.

Moh hosen berkirim surat terbuka kepada kapolri jenderal listyo sigit prabowo agar kapolri mempertimbangkan terkait keinginannya dan Masyarakat. Tidak lain agar brigjen pol gatot repli handoko bisa ditunjuk sebagai calon kapolda jawa timur yang saat ini posisi nya masih kosong dikarenakan kapolda sebelumnya yakni irjen pol toni harmanto telah pensiun pada kamis 5 Oktober kemarin.

Aktivis KAKI bersama Masyarakat Jawa Timur menilai untuk mengisi kekosongan jabatan kapolda adalah Brigjen Pol Gatot Repli Handoko lah yang cocok sebagai kapolda jawa timur. Selanjutnya mengingat kinerja dan pengalaman nya di jawa timur yang sudah tidak diragukan lagi maka dari itu Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Jawa Timur mengirimkan surat terbuka kepada kapolri.

Terkait usulan kepada kapolri agar mempertimbangkan pilihannya tersebut untuk tidak salah memilih seperti Kapolda sebelumnya banyak kasus yang belum terselesaikan. Maka dari itu kami meminta kepada kapolri agar benar benar memilih kapolda yang mumpuni dibidangnya serta memiliki pengalaman di jawa timur.

“Karena jika sampai kapolri salah menunjuk kapolda sebagai pucuk pimpinan kepolisian di jawa timur, tentunya akan sangat merugikan bagi institusi polri, khususnya di mako polda jawa timur itu sendiri,” jelas tutur Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur,” Senin 9 Oktober 2023.

Red”

Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT AIS di Bali Berjalan Aman dan Lancar

Bali – Polri menyatakan kesiapannya untuk memastikan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali, dapat berjalan aman dan lancar.

Hal itu dipastikan oleh Kakorlantas Polri sekaligus Ka Ops Tribrata Agung 2023 Irjen Firman Shantyabudi usai melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT AIS Forum Tahun 2023 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Sabtu, 7 Oktober 2023.

“Alhamdulillah kita laporkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa mendukung pengamanan KTT AIS,” kata Firman.

Menurut Firman, logistik maupun personel yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan dan penjagaan selama event internasional itu berlangsung sudah dikerahkan untuk memastikan KTT AIS berjalan sukses.

“Kesiapan kami, sudah seminggu disini untuk dari kesiapan administrasi, dukungan logistik dan posko. Sampai dengan kelengkapan fisik kendaraan yang kita kirim dari Jakarta dan personel yang di BKO-kan dari Polda Bali,” ujar Firman.

Firman menyebut bahwa, proses pengamanan dan penjagaan KTT AIS sendiri akan berlangsung hingga 13 Oktober 2023. Dalam hal ini, sampai kepulangan para delegasi.

Disisi lain, Firman berharap kepada seluruh masyarakat khususnya warga Bali untuk memberikan dukungan terkait kegiatan ini. Menurut Firman, KTT AIS dapat berjalan sukses juga berkat adanya suport dari warga.

Mengingat kata Firman, tak bisa dipungkiri apabila ketika adanya iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan terjadi kepadatan, yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat.

“Saya harap masyarakat bisa menerima tamu ini dengan baik, kita jadi tuan rumah menyenangkan suasana tertib yang mendukung,” tutup Firman.

Tiga”Kegiatan Dinkes di LABKESDA Merangin,,Selain sudah Lewat Kontrak juga diduga tidak sesuai Bestek.

Merangin-Jambi
Terpantau dilapangkan 3 item Pekerjaan pisik dari Dinas Kesehatan Merangin yang berlokasi di Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Merangin tahun anggaran 2023, dimana pekerjaannya diduga sudah melewati Kontrak.

Selain pekerjaan diduga sudah habis Kontrak terlihat juga beberapa item Pekerjaan pisik tersebut tidak sesuai Bestek.

Pasalnya dua diantara 3 item pisik pekerjaan tersebut jelas terlihat diduga telah mengurangi volume material salah satu nya bagian pekerjaan pengecoran balok dinding atas dimana anyaman besi seharus berbentuk balok segi empat namun fakta dilapangkan hanya dianyam rangkaian satu lapis saja dan ukuran besi nya perlu dipertanyakan.

Satunya lagi pekerjaan pisik Turap, selain tidak adanya papan Merek pekerjaan, sebagai sarana transparansi publik yang wajib di publikasikan oleh pihak terkait, namun terlihat juga diduga telah mengurangi volume material dengan membedakan ukuran dan jenis besi nya dan terlihat juga besi balok hanya dipasang dua batang besi 12in saja.

Kondisi pekerjaan pisik dengan mengurangi volume tersebut,selain merugikan negara tentu juga membuat ketahanan struktur sebuah bangunan menjadi resiko dimasa mendatang.

Terkait hal pekerjaan yang sudah lewat Kontrak dan diduga telah mengurangi volume item material tersebut, Media ini sudah berupaya mengkonfirmasikan kepada KPA nya, yaitu melalui Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat, melalui via Watshaapp, namun tidak satupun kalimat yang dikonfirmasikan di balas atau diklarifikasi Kabid tersebut.07/20/2023.(Team).

PPWI Lampung Timur Berharap Kepolisian Bertindak Tegas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Tugas Jurnalis

Lampung Timur – Ketua DPC PPWI Lampung Timur, Sopyanto, mengharapkan agar aparat penegak hukum dari Polres Lampung Timur menindak tegas oknum warga yang menghalang-halangi jurnalis menjalankan tugas peliputan. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan peristiwa penyerangan dan intimidasi yang dilakukan istri terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tirinya, yang dialami wartawan pada sa’at melakukan konfirmasi terkait kasus tersebut.

“Saya sangat berharap kepada Anggota Tipidter Polres Lampung Timur untuk mengungkap kasus ini dan menindak tegas pelakunya secara cepat dan profesional, agar kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin membaik,” harap Sopyanto, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Sebagaimana diberitakan terdahulu bahwa kasus dugaan menghalang-halangi jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya oleh oknum warga Desa Sumur Bandung, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinisi Lampung, telah dilaporkan ke Polres Lampung Timur. Laporan kasus dugaan tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksaknaan Pers berupa penyensoran atau pelarangan penyiaran dan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dilaporkan ke Polres Lampung Timur pada senin 28 Agustus 2023 oleh Hermansyah seorang jurnalis dari media Warta Polri, telah memasuki tahap penyelidikan.

Berita terkait di sini: Penyelidikan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihentikan Oleh Polres Lamtim, Mawar: Saya Akan Terus Meminta Keadilan (https://detikpos.id/uncategorized/penyelidikan-atas-laporan-dugaan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dihentikan-oleh-polres-lamtim-mawar-saya-akan-terus-meminta-keadilan/)

Kepada awak media, Hermansyah secara singkat mengatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan. Hal ini diketahuinya setelah menerima Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Lampung Timur.

“Yaa, saya sudah menerima SP2HP terkait kasus dugaan Tindak Pidana Tentang Pers. Sesuai yang tercantum dalam SP2HP yang saya terima pada selasa, 3 Oktober 2023, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan, untuk selanjutnya kami menantikan hasil dari penyelidikan dari Polres Lampung Timur,” ujar Hermansyah.

Selanjutnya, Sopyanto mengatakan bahwa selain berfungsi sebagai media informasi, pers juga sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidaklah mudah. Ketika jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang terjadi di lapangan. Untuk itu sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani laporan dugaan kekerasan atau intimidasi maupun tindakan menghalangi dan menghambat pelaksanaan tugas jurnalis oleh pihak tertentu.

“Fungsi pers, disamping sebagai media informasi, berfungsi juga sebagai sosial kontrol yang dilindungi oleh undang-undang. Tidaklah mudah menjadi seorang wartawan, pada saat jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang akan terjadi,” kata Sopyanto.

Keberadaan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi, sambungnya, sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta lapangan yang diperoleh seorang jurnalis. “Maka dari itu sudah seharusnya APH bertindak tegas ketika ada laporan dari wartawan terkait tindakan dari seseorang maupun kelompok yang dapat menghalangi maupun menghambat pelaksanaan tugas turnalistik wartawan,” beber Sopyanto.

Senada dengan Sopyanto, Ketua Umun PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, merasa prihatin ketika ada anggotanya yang mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh seseorang sehingga kegiatannya untuk mencari, mengumpulkan dan menyampaikan informasi terhalangi dan terhambat. Untuk itu tokoh pers nasional ini berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dan profesional dalam menangani kasus penyerangan dan intimidasi yang dilaporkan oleh Hermansyah.

“Mencermati kondisi belakangan ini, saya merasa amat prihatin, banyak perlakuan tidak pantas, bahkan membahayakan jiwa, yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap para jurnalis, sehingga menyebabkan kerugian materil maupun moril yang dialami oleh wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pekerja pers,” ucap Wilson Lalengke, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Terkait laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang dilaporkan oleh anggota PPWI, Hermansyah, dirinya berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Sudah seharusnya Polres Lampung Timur bertindak secara profesional dalam melayani laporan masyarakat sesuai dengan jargon ‘Polisi Presisi’ yang saat ini digaungkan ke publik.

“Ungkap dan tangkap siapapun pelaku yang menghalangi ataupun menghambat tugas jurnalistik para wartawan. Aparat harus bekerja secara professional, adil dan tidak terjebak dalam sistim kerja membela yang bayar, jangan tebang pilih, sehingga citra Polri dapat kembali membaik di mata masyarakat,” tutup Wilson Lalengke

Polda Sulteng berikan pembekalan Latihan Teknis dan Taktis Sispamkota Jelang Pemilu 2024

PALU, Komitmen Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengamankan Agenda Politik tahun 2023-2024 benar-benar dipersiapkan oleh jajaran pemegang pataka Wira Darma Brata di Bumi Tadulako ini.

Dimulai dengan melaksanakan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Mantap Brata Tinombala 2023-2024 di Sriti Convention Hall Palu, kali ini peserta diberikan materi Latihan Teknis dan Taktis Sistim Pengamanan (Sispam) Kota dalam rangka Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung Aula Raga Satria Mako Detasemen A Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, Sabtu (7/10/2023).

“Kita harus mempunyai Optimisme bahwa Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Tengah Aman dan lancar”, tegas Kombes Pol. Alfian Hidayat Dansat Brimob Polda Sulteng saat membuka dan memimpin pelaksanaan Latihan Teknis dan Taktis Sispam Kota.

Oleh karena itu lakukan persiapan dan perencanaan yang matang, ikuti penyampaian materi dengan sungguh-sungguh dan tindak lanjuti kegiatan ini di wilayah masing’masing, pesannya

Sispamkota merupakan sistim yang dibuat untuk menanggapi situasi yang berkembang secara cepat dan meluas menjadi ancaman di wilayah kota melalui operasi kepolisian bersama stakeholder terkait secara sistimatis dan terintegrasi, ujar Alfian.

Sementara itu Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono mengungkapkan, Polda Sulteng dan jajaran berkomitmen untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung aman dan kondusif.

Kemarin dilaksanakan latpraops Mantap Brata Tinombala, hari ini dilaksanakan latihanvteknis dan taktis sispam kota, hari senin (9/10) akan di gelar Gladi Posko, Selasa (10/10) akan digelar Tactical Digital Game (TDG) dan latihan Parsial Gladi Lapang, Rabu (11/10) latihan rangkaian gladi lapang dan Kamis (12/10) Gladi Lapang, terangnya

Djoko juga menyebut, pelatihan ini selain diikuti Satgas Operasi Mantap Brata Tinombala di Polda Sulteng juga dihadiri Kabag Ops Polres, Kasat Serse dan Kasat Intel Polres jajaran yang nantinya mereka akan mengimplementasikan latpraops dan sispam kota di wilayah, pungkasnya.

Warga Desa Bonto Manai Dan Dusun Majonga Menolak Pembangunan Bendungan Pengairan.

Warga Desa Bonto Manai, Dusun Majonga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan menolak pembangunan Proyek bendungan pengairan yang akan di lakukan oleh Kehutanan di wilayah tersebut, Jumat (6/10/2023).

Pasalnya penolakan Tanah dan rumah yang berada di lokasi tersebut sudah tiga generasi dihuni oleh masyarakat. Namun, tanpa sepengetahuan warga, Desa Bonto manai ingin di jadikan bendungan pengairan oleh Oknum tanpa adanya koordinasi dari pemerintah Kabupaten Gowa.

Parahnya lagi, pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya dari Hutani/Kehutanan tersebut mengklaim untuk dilakukan pembebasan tanah karena ingin di bangun bendungan pengairan.

Disi lain, warga setempat menolak pembangunan itu, karena pabila di laksanakan pembangunan terebut, maka ada di Dua (2) Desa yang terdampak yaitu Desa Bonto manai dan Dusun Majonga, kelurahan Bunga baji, Kecamatan Bungan Baji.

Warga yang sempat di wawancarai oleh awak media dan enggan di sebut namanya mengatakan, “Kami tidak tahu kenapa ingin dilakukan pembangunan bendungan pengairan, Padahal kami sudah tinggal di sini sudah puluhan tahun (sudah beberapa generasi), kami betul betul menolak Pembangunan yang akan di kerjakan, dan harus di hentikan, karena dampak dari pembangunan ini otomatis banyak warga yang di rugikan”Tutur Warga.

*(Tim red)*

Polda Sulteng tangkap DPO tersangka Korupsi Rp 29 Milyar di Kab. Bangkep

PALU, Setelah diburu selama kurang lebih 19 bulan, pelarian Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka AT mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Banggai Kepulauan, akhirnya berhasil ditangkap tim subdit Tipikor Polda Sulteng,

Kabar penangkapan AT itu dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono, menjawab konfirmasi beberapa media di Sulawesi Tengah,

“Iya Benar, Tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menangkap AT mantan Kepala BPKAD Kab. Bangkep” kata Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Sabtu (7/10/2022)

Penangkapan dilakukan pada hari Jumat (6/10/2023) kemarin di salah satu rumah Kos di Luwuk Kab. Baggai, sebutnya

Masih kata Djoko, AT kita ketahui adalah DPO tersangka dugaan tindak pidana Korupsi di Kab. Bangkep dengan kerugian negara kurang lebih dari Rp 29 Milyar,

Upaya penangkapan AT dilakukan tim subdit tipikor sejak tanggal 3 Oktober 2023 setelah diterimanya informasi dari masyarakat. Tersangka saat ini berada di Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, pungkasnya.

Untuk diketahui Ditreskrimsus Polda Sulteng pada tanggal 3 Februari 2022 telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/07/II/2023/Ditreskrimsus atas nama AT

Tercantum dalam DPO, AT lahir di Waepo tanggal 9 Desember 1975, beralamat di desa Buka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep. Alamat lain Kelurahan Maliaro RT.013 RW.004 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.