LIN-RI.COM

Kebumen – Sebanyak 145 unit knalpot brong penyerahan masyarakat dimusnahkan Polres Kebumen. Hal ini bentuk keseriusan Polres Kebumen dalam menekan pelanggaran lalu-lintas knalpot brong yang menjadi keresahan masyarakat selamat ini.

Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin hadir bersama PJU Polres melakukan pemusnahan secara simbolis di Mako Sat Lantas, Selasa 7 November 2023.

“Penggunaan knalpot brong sangat mengganggu pengguna jalan lain. Kita akan terus melakukan penindakan pelanggaran lalu-lintas termasuk knalpot brong,” jelas AKBP Burhanuddin.

Menurut Kapolres, 145 knalpot brong yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan mulai tanggal 22 Oktober 2023 sampai 6 November 2023.

Namun dari hasil rekap Sat Lantas Polres Kebumen total ada 1.790 pelanggaran knalpot yang telah dilakukan pemusnahan.

Diungkapkan AKBP Burhanuddin, ada beberapa pasal yang dikenakan kepada para pelanggar lalu-lintas termasuk pelanggaran knalpot brong. Yakni Pasal 285 ayat (1) UU no. 22 tahun 2009 dan Pasal 106 ayat (3) UU no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, menurut Kapolres, pada tanggal 22 Oktober 2023 sampai 6 November 2023, Polres Kebumen juga melakukan penindakan pelanggaran atau tilang sebanyak 363, teguran sebanyak 727, over load sebanyak 8 pelanggaran, dan melawan arus 1 pelanggaran.

Menurut Kapolres Kebumen penggunaan knalpot brong bukan termasuk pelanggaran jika digunakan sesuai ketentuan. Knalpot brong hanya boleh dipasang pada kendaraan kompetisi atau pada saat mengikuti kontes otomotif.

Jika terpasang pada kendaraan harian, sesuai Undang-Undang Lalu-lintas termasuk pelanggaran. Bahkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.

Sedangkan kendaraan yang terpasang knalpot brong saat dilakukan pengujian kebisingan oleh AKBP Burhanuddin, tingkat kebisingan mencapai 120 hingga 140 dB melebihi ambang kebisingan untuk motor berkubikasi 150 cc.

Melihat ambang kebisingan knalpot brong setelah dilakukan pengukuran, pasti akan sangat banyak pihak yang terganggu.

Red:

Banyumas: Di duga Galian C ilegal yang berada di desa jipang kecamatan karanglewas kabupaten Banyumas tidak kantongi perijinan resmi dan juga gunakan solar ilegal(non PPN). (06 /11/2023)

Team media lembaga Investigasi negara RI.com. mendatangi salah satu tambang yang di miliki pengusaha, (DS) mengatakan tambang yang di kelola kantongi ijin namun di lokasi pertambangan tersebut tida ada papan informasi perusahaan dan kami juga menanyakan terkait bahan bakar solar yang di gunakan untuk operasional excavator dalam investigasi kami menanyakan kepada,bagian administrasi terkait pembelian solar yang kami duga kuwat itu solar ilegal.

(Rs) sebagai admin mengatakan.kami beli nya yang murah kalo ga salah dapet harga (Rp.10,000.) Sepuluh Ribu Rupiah,
Dan untuk kebutuhan operasional setiap Minggu sekitar 5000 liter.ucap (RS).

Aktivitas pertambangan liar yang tidak memiliki ijin resmi, para peluang usaha tambang galian C ilegal tersebut diduga banyak dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan merasa kebal hukum, sehingga nekat membuka tambang ilegal dengan menggunakan solar ilegal dari pemerintah tanpa takut akan penindakan dari aparat penegak hukum (APH).

Namun, Pemkab Banyumas, satpol PP, Kepolisian dan Dinas terkait juga Sebagai penegak perda seakan akan “tutup mata dan telinga” tidak mampu bertindak tegas melihat maraknya tambang galian C ilegal yang mengambil material dari bukit yang ada di desa jipang kecamatan karanglewas tersebut, Selain itu para pelaku usaha tambang di duga juga gunakan solar ilegal (non Ppn).

Padahal, Presiden Joko Widodo sudah pernah memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Tanah Air. Perintah tersebut ia sampaikan saat memberi arahan dalam rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2).

Pelaku penambang ilegal, dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 158 UU No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 100 miliar.

Adapun bagi penadah, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar.

Redaksi”

CILACAP, – Beredar pemberitaan di salah satu media online bahwa telah terjadi adanya intimidasi dan penghinaan terhadap jurnalis di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam pemberitaan tersebut disebutkan intimidasi menimpa seorang Redaktur Pelaksana (Redpel) dan Pemimpin Redaksi (Pemred) oleh salah satu wartawan media online.

Kejadian bermula ketika MH selaku Redaktur Pelaksana (Redpel) bertemu NR di sebuah warung makan lokasi desa Bumireja, Kecamatan Kedungreja, Cilacap Jawa Tengah, pada Jumat 03 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB. Usai makan tanpa diduga NR mengatakan, bahwa Pimred dan Pimprus media yang dinaungi MH adalah tukang ojek dan buruh pabrik. Tak sampai hanya disitu NR juga diduga merusak ponsel milik MH. Dalam unggahannya peristiwa tersebut diketahui RR selaku saksi pada saat kejadian.
Atas peristiwa tersebut turut mengundang keprihatinan banyak kalangan khususnya para pekerja pers.

Guna memastikan tudingan yang di maksud maka perlu adanya klarifikasi.

NR saat dikonfirmasi, Sabtu (04/11/2023), menyampaikan kronologis dan peristiwa saat kejadian. Pihaknya membantah, bahwa dirinya mengintimidasi, menghina, bahkan memfitnah sesama rekan awak jurnalis.

“Sepulang dari Cilacap pada Jumat pukul 20.30 WIB, kebetulan saya lapar dan mampir di warung makan. Awalnya saya tidak tahu di warung itu ada MH, rekan kami,” ucap NR.

Menurut NR, warung tersebut sedang ramai oleh para sopir truk yang sengaja mampir untuk makan.

“Warung dalam kondisi ramai, saat itu MH bercerita dengan para pengemudi truk. Sambil makan saya dengar obrolan dan cerita MH, bahwa ia sedang kuliah hukum di salah satu Universitas,” katanya.

“Sebagai wartawan MH mengklaim dirinya  merupakan satu-satunya wartawan yang diakui dan terdeteksi oleh Google, untuk meyakinkan teman bicaranya MH menyuruh pengemudi truk untuk membuka Google dengan mengetik MH kemudian namanya muncul, disitu jelas yang diakui hanya MH, pewarta lainnya abal-abal,” ujar MH di dengar langsung oleh NR.

Dengar obrolan yang diduga menyudutkan sesama profesi pewarta “lainnya abal-abal” sontak NR terpancing dengan menyampaikan kata-kata yang menurutnya meluruskan.

“Profesi saya sama dengan MH yakni wartawan. MH mengatakan, selain MH yang lain abal-abal, dengan kata-kata itulah saya terpancing. Menurut saya apa yang dikatakan MH bukan tolak ukur. Setahu saya wartawan bekerja di perusahaan pers mempunyai legalitas, berbadan hukum, perusahaan ada, punya ID card, surat tugas dan namanya tercantum di box redaksi,

hubungannya dengan Google itu apa,” ? tuturnya.

“Perlu di garis bawahi, bahwa terkait saudara MH berstatemen untuk mengakui dirinya sebagai wartawan yang diakui pihak Google, sementara wartawan lain abal-abal, itu artinya sudah merendahkan atau melecehkan profesi wartawan lain,” tegasnya.

NR mengungkapkan bahwa tidak hanya ucapan saja, MH juga berusaha menyorot dirinya dengan menggunakan ponsel miliknya.
“MH tiba-tiba mengambil handphone, kemudian menyorot kamera video kearah saya. Karena posisi dekat, saya reflek sambil menunjuk dan menyentuh handphonenya. Reaksi saya reflek sehingga menjatuhkan handphone yang terkesan disengaja.

Tak ada niatan sengaja menjatuhkan apalagi merusak,” terangnya.

Terkait tudingan penghinaan, menjelekan Pimred dan Pimprus, NR mengaku bingung dan tak terlontar sama sekali.
“Terkait dugaan menghina, menjelekan Pimred dan Pimprus dengan mengatakan tukang ojek, buruh pabrik justru yang mengucapkan saudara MH sendiri,” jelasnya.

“Mungkin saudara MH mengingat masa lalu. Masalah ini sebetulnya intern pribadi yang terpendam hingga sekarang. Saya menduga MH memancing hingga terjadi reaksi kami. Namun mestinya jangan dikaitkan dengan profesi,” ungkap NR.

Harapan saya apapun profesinya, jangan saling menjatuhkan, menjelekan apalagi kita sesama satu profesi. Berdirilah tanpa harus menginjak kaki orang lain. Kalau kita makan di tempat makan yang sama, minimal jangan menjatuhkan piring orang yang ada di tempat itu,” tandasnya.

Red: (JK)

PEMALANG – Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Teknik Sepeda Motor (TSM) Jawa Tengah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka dan Konversi Sepeda Motor Listrik se-Jawa Tengah di Grand Wijaya Hotel Kabupaten Pemalang Jawa Tengah.

Kegiatan Bimtek tersebut berlangsung selama 3 hari sejak Jumat, 3 November 2023 hingga Minggu, 5 November 2023.

Kegiatan diselenggarkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru dibidang mata pelajaran Teknik Sepeda Motor (TSM) yang diimplementasikan pada saat pembelajaran yang fokus dan terpusat pada murid dengan cara menyenangkan.

Ketua MGMP TSM Jateng, Widarto, S.T. selaku ketua penyelenggara, dalam laporannya mengatakan, kepesertaan Bimtek diikuti oleh guru TSM se-Jawa Tengah. Total peserta yang mengikuti sejumlah 90 orang. MGMP dan kepenggerakan sesuai dengan kerangka guru penggerak bahwa MGMP merupakan musyawarah guru per mata pelajaran bukan per program studi.

Ia berharap, guru mampu mengembangkan diri dengan teknologi terbaru tentang sepeda motor dengan menggunakan teknologi tanpa bahan bakar minyak dan ramah lingkungan.

“Adanya Bimtek diharapkan, guru bisa mengimplementasikan pada saat pembelajaran yang fokus dan terpusat pada murid dengan cara menyenangkan. Dimana kegiatan ini berkesinambungan karena guru harus siap menempa diri menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang semakin cepat,” terangnya Sabtu, (4/11/2023).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sukamto, S.Pd., M.Pd.

Dalam kesempatan tersebut Sukamto menyampaikan materi tentang IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) dan Pencanangan Gerakan Penggerak MGMP TSM Jawa Tengah.

“SMK itu Bisa esensi yang sebenarnya adalah anak lulus bisa mandiri yang siap kerja, mendorong siswa untuk menjadi wirausaha dan bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi,” ungkapnya.

Sementara Riswanto, S.Pd., M.Pd. selaku perwakilan MKKS Kabupaten Pemalang mengatakan di kurikulum merdeka konsentrasi TSM perlu dipahamkan. MKKS berpesan Teknik Sepeda Motor bisa optimal.

“SMK PK (Pusat Keunggulan) paling tidak bisa menularkan kepada SMK lainnya, untuk yang belum PK merapatlah kepada SMK yang sudah PK. 18i yang harus dijalankan, dengan program PJBL sanggup hasilkan karya yang luar biasa di Jateng mempromotori Vokasi School,” harapnya.

Sementara itu Yoga Uta Nugraha, S.T., M.T., CEO PT Braja Elektrik Motor Suarabaya dan salah satu pemateri pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa, pihaknya bertanggung jawab menyampaikan materi tentang Konversi Sepeda Motor Listrik yang dibagi menjadi Teori dan Praktik. Ia juga memotivasi bagaimana SMK bisa membuka diri dengan Dudi sehingga merdeka belajarnya bisa semakin tumbuh.

“Kegiatannya ada 2, sesi materi dan sesi praktik. Meskipun waktu singkat namun guru bisa mendapatkan materi tentang baterai, komponen utama kendaraan listrik dan karakteristiknya. Di sisi lain ada praktikum yang didampingi trainer sehingga peserta bisa mengimplementasikan konversi sepeda motor listrik,” ungkapnya. ( akbar 1342)