LIN-RI.COM

Jakarta- Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari menerima piagam penghargaan P2HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun, kepada 12 Unit Pelaksana Teknis dilingkungan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada Selasa, (07/11/2023) di Aula lantai 4 Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Usai menerima penghargaan, Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu Dewi Sondari mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Rutan Kelas I Pondok Bambu untuk terus  berupaya meningkatkan pelayanan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia.

“Pelayanan berbasis HAM akan terus kami tingkatkan karena merupakan suatu hal yang penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kompetisi bergengsi pembuatan komik “Kereta cepat Jakarta-Bandung” resmi diluncurkan di Jakarta sejak 3 November 2023. Kompetisi ini disponsori bersama oleh Kereta Cepat Indonesia-China, Indonesian Cartoonist Federation, International Daily News, China Chamber of Commerce di Indonesia, Power China dan China Railway Engineering Corporation.

Lomba ini diselenggarakan menyusul beroperasinya kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang didukung oleh Tiongkok. Kereta peluru buatan Tiongkok bernama “Whoosh” ini dibangun untuk membawa lebih dari 600 orang dari Bandung dan ke Jakarta hanya dalam waktu 45 menit, dan merupakan bagian dari inisiatif infrastruktur Belt and Road Tiongkok.

Pada tanggal 17 Oktober, Kereta Cepat Jakarta-Bandung resmi dibuka untuk dioperasikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping, Kepala Negara Indonesia dan Tiongkok. Ini merupakan kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung, dan menjadi yang pertama kereta api berkecepatan tinggi di Asia Tenggara.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek penting kerja sama saling menguntungkan antara Indonesia dan Tiongkok, juga merupakan contoh sukses kerja sama negara-negara Asia untuk melakukan modernisasi, dan membawa harapan masyarakat Indonesia akan kehidupan yang lebih baik. Bertepatan dengan datangnya momen bersejarah tersebut, sejumlah unit se-Indonesia bekerjasama menyelenggarakan kompetisi komik bertema Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Acara ini terbuka untuk kartunis dan penulis dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Sesuai dengan persyaratan kegiatan, hasil karya yang akan dilombakan harus merupakan karya original pribadi dengan hak kekayaan intelektual yang tidak dapat disangkal, konten yang sehat, tema yang khas, gagasan baru, dan gagasan positif.

Hal itu disampaikan Tommy Thomdean, Member of Pakarti and Chief of Editor Carma-Cartoon Magazine melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Selasa (7/11/2023) di Jakarta.

Tidak ada iklan komersial yang muncul di layar. Bentuknya termasuk namun tidak terbatas pada komik gambar tangan, komik digital, dan flat komik lainnya, yang dapat berupa komik bingkai tunggal, komik empat bingkai, atau cerita buku bergambar.

Spesifikasi ukurannya adalah ukuran kertas A4 atau A3, gambar harus lengkap, lebar penuh, dan jelas, tidak ada batasan banner atau format vertikal, tidak ada batasan warna atau hitam putih. Komik digital harus dalam format JPG, dan ukuran file harus lebih besar dari 500KB.

Setiap kontestan dibatasi pada dua karya (hanya satu yang dapat memenangkan hadiah), dan judul dapat dalam bahasa Indonesia, Mandarin, atau Inggris.

Hasil Karya Peserta harus dikirim melalui email dengan “judul karya + nama penulis”, bersama dengan informasi pribadi kontestan, dan dikirim ke alamat email yang ditunjuk: xw196111xw@gmail.com.

Informasi pribadi kontestan meliputi: nama, jenis kelamin, nomor ID atau nomor paspor, kota atau unit, nomor email, nomor telepon. Batas waktu pengiriman adalah 7 Desember 2023.

Menariknya, tiga kartunis ternama Indonesia bakal menjadi panel juri. Mereka adalah: Toni Masdiono, kartunis senior legendaris yang kini tinggal di Kota Bandung; Beng Rahadian, kartunis senior, Dosen dan Penanggung jawab Program Pendidikan Desain Komunikasi Visual Institut Kesenian Jakarta; dan Thomdean, kartunis senior, kartunis Kompas.com & Kontan.co.id, peraih Penghargaan PWI Adinegoro Tahun 2022.

Penyelenggara juga menyiapkan hadiah bagi parabpemenang lomba. Penghargaan kompetisi Kategori Kartun Peringkat 1 bakal mendapat uang tunai senilai Rp. 15.000.000; Peringkat 2 Rp.7.500.000; Peringkat 3 Rp.2.500.000. Dan 10 Pemenang penghargaan keunggulan, per orang Rp.1.000.000.

Untuk Kategori Komik, pemenang Peringkat 1 mendapat uang tunai sebesar Rp.25.000.000, Peringkat 2 Rp.15.000.000; dan Peringkat 3 Rp.5.000.000. Untuk 10 Pemenang penghargaan keunggulan, per orang mendapat Rp.2.000.000.

Pihak penyelenggara juga akan menggelar acara penghargaan di Stasiun Kereta Cepat Halim pada 18 Desember 2023, dan pameran komik keliling akan digelar di empat stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Karya pemenang akan dipajang di berbagai stasiun di sepanjang jalur tersebut.

Jakarta-,Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana menerima audiensi dengan sejumlah Koalisi (Ormas) Organisasi Masyarakat Sipil, dalam rangka kunjungan silaturahmi dan berdiskusi mengenai perkembangan proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, bertempat di Press Room Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,Selasa (07/11/2023).

Adapun Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang dipimpin oleh Andi Muttaqien tersebut terdiri dari organisasi Satya Bumi, WALHI, Greenpeace Indonesia, Traction Energy Asia, Sawit Watch, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Trend Asia, AURIGA Nusantara, dan Indonesia for Global Justice.

Dalam kesempatan ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil memaparkan anotasi legal putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya, yang telah merusak lingkungan dan kawasan hutan sehingga negara tidak hanya dirugikan akibat perbuatan tindak pidana, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan dengan nilai kerugian yang tidak terhingga.

Selain itu, Koalisi Organisasi Masyarkat Sipil mengapresiasi dan memberikan kepercayaan penuh kepada Kejaksaan Agung yang telah menjadi pelopor dan telah menindak secara progresif terhadap tindak pidana korupsi di sektor perkebunan sawit.

Kapuspenkum menyampaikan tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Agung tersebut diantaranya perkara pemberian fasilitas persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya dan perkara PT Duta Palma Group, dengan total kerugian keuangan dan perekonomian negara mencapai triliunan rupiah.

“Kejaksaan diberikan kewenangan lebih luas dalam melakukan penyidikan yang terkait dengan Sumber Daya Alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga proses persidangan ke depan akan dilaksanakan secara simultan dan bersamaan,” Ucap Kapuspenkum.

Pada diskusi tersebut, Koalisi Organisasi Masyarkat Sipil mendapat insight dan sepakat dengan Kapuspenkum terkait isu-isu yang lebih faktual diantaranya mengenai kewenangan Peninjauan Kembali (PK) yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Kapuspenkum menyampaikan pencabutan kewenangan PK sangat merugikan korban, dalam hal ini masyarakat dan pemerintah. Seperti contoh putusan terhadap PT Duta Palma Group yang menyebabkan kerugian perekonomian negara puluhan triliun, hanya diputus untuk membayar uang pengganti Rp2 triliun. Hal ini membuat negara yang mewakili masyarakat yang menjadi korban terdampak tidak dapat mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan tersebut, terhadap isu tersebut menarik untuk dikaji sehingga Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mewakili korban terdampak kerusakan lingkungan dapat mengajukan upaya hukum PK.

Isu berikutnya mengenai moratorium pemberian perizinan pengelolaan lahan kelapa sawit di daerah-daerah agar dilakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan tata kelola pengelolaan organisasi kelapa sawit di masa yang akan datang, yang tidak berdampak bagi lingkungan hidup.

Kemudian isu lain yang dibahas yakni kajian terhadap restitusi tindak pidana korupsi di sektor yang terkait dengan kerusakan lingkungan hidup agar ke depannya perlu dicantumkan hukuman tambahan terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, baik kepada masyarakat sekitar maupun kepada negara yang harus menanggung, sehingga perlu dikaji adanya hukuman restitusi bagi pelaku tindak pidana, kajian-kajian dan anotasi legal yang telah diberikan oleh Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil akan dijadikan masukan ke depannya yang merupakan bagian dari perbaikan dan evaluasi dalam penegakan hukum.

Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H., Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Stanley Yos Bukara, S.H., Kepala Sub Bidang Kehumasan Andrie Wahyu Setiawan, S.H., S.Sos., M.H., Kepala Sub Bidang Hubungan Lembaga Non Pemerintah Henry Yulianto, S.H., M.H., Kepala Sub Bidang Penerangan Hukum Eben Ezer Mangunsong, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Media Massa dan Media Sosial Febrian Rizky Akbar, S.H. beserta jajaran dari Pusat Penerangan Hukum dan Satya Bumi.(Red).

Jakarta-, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Reda Manthovani memberikan keynote speech sekaligus membuka acara Workshop Kehumasan dengan tema “Penguatan Peran Tenaga Humas Kejaksaan dalam rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat”, bertempat di Hotel Mercure, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (07/11/2023).

Adapun acara Workshop ini sebagai sarana pelatihan tentang Kehumasan yang mempunyai peran sentral dalam menyampaikan pesan kepada media dan masyarakat. Pelatihan yang akan diberikan ialah seputar jurnalistik, fotografi, infografis hingga keterampilan public speaking. Berdasarkan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Dr. Ketut Sumedana, kegiatan ini akan disertai dengan kunjungan lapangan ke kantor media Kompas.

Dalam kesempatan ini, JAM-Intelijen menyampaikan bahwa Kehumasan di era keterbukaan dan transformasi digital memiliki peran yang vital dan strategis. Peran tersebut tentu mengenai publikasi dan pemberitan positif mengenai Kejaksaan.

“Prestasi yang telah diraih tanpa publikasi, akan sia-sia. Tanpa pemberitaan, publik tidak akan mengetahui kinerja-kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan,” ujar JAM-Intelijen.

Selanjutnya, JAM-Intelijen mengatakan bahwa kepercayaan publik yang diraih Kejaksaan telah mencapai nilai tertinggi dengan skor 81,2%. Berkat pencapaian tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan Kejaksaan melalui pidato perayaan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63.

“Tentu ini menjadi keberhasilan yang patut kita apresiasi atas kerja keras seluruh bidang, terutama tidak lepas dari peran Pusat Penerangan Hukum yang berhasil mengemas setiap keberhasilan kinerja Kejaksaan secara real time dan menarik bagi publik,” imbuh JAM-Intelijen.

Namun demikian, JAM-Intelijen berpesan bahwa jabatan Humas ke depan adalah jabatan karier yang akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Agung.

“Tanpa kehumasan yang terampil, kita tidak akan mencapai tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Sampai saat ini, kita sudah memperoleh 26 penghargaan. Jadikan pencapaian tersebut sebagai motivasi untuk berkinerja lebih baik, transparan dan akuntabel,” terangnya JAM-Intelijen.

Menurut JAM-Intelijen, semua pekerjaan di era sekarang sangat membutuhkan Humas, karena bukan saja sebagai jendela komunikasi, tetapi dapat membangun jaringan dan relasi yang lebih luas. Dengan sendirinya, media dan masyarakat akan mudah dan cepat mengakses informasi kapan saja dan dimana saja.

“Jadikan pekerjaan humas sebagai pekerjaan yang menyenangkan dan menggembirakan, sehingga kinerja kita dapat menghasilkan karya dan inovasi yang bernilai bagi institusi,” pungkas JAM-Intelijen.

Acara Workshop Kehumasan dengan tema “Penguatan Peran Tenaga Humas Kejaksaan dalam rangka Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat” menghadirkan narasumber yang kompeten dalam Public Relation antara lain Arrozi Effendi (Head of Public Relations KG Media & Kompas TV), Fadhilah Al Birra (Executive Producer Digital Kompas TV), Abie Besman (Executive Producer Kompas TV) dan Arbain Rambey (Fotografer Senior). Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang terdiri Kepala Seksi Intelijen wilayah DKI Jakarta, Kepala Seksi Penerangan Hukum dan jajaran penerangan hukum di seluruh Indonesia. (Red).

Jakarta-,Aliansi Mahasiswa Hukum Jabodetabek melakukan aksi demonstrasi damai yang mendukung Kejaksaan Agung dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Aksi damai ini dalam rangka menolak upaya Corruptor Fight Back yang dilakukan terhadap upaya meruntuhkan citra Jaksa Agung ST Burhanuddin, bertempat di halam Kantor KeJaksaan Agung RI,
Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (07/11/2023).

Demontasi aksi damai tersebut dipimpin oleh Muhammad Irtiqai selaku Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Hukum Jabodetabek, menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya:
1) Kejaksaan Agung terus berupaya melakukan penegakan hukum yang Tegas dan Tidak Pandang Bulu.

2) Kejaksaan Agung diharapkan tetap konsisten dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan elit-elit politik di Indonesia tanpa rasa takut dan ragu.

3) Kejaksaan Agung harus mendengarkan suara masyarakat dalam upaya memberikan tuntutan maksimal dan seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera dan memiskinkan para koruptor yang menyebabkan terganggunya hajat hidup orang banyak seperti, kasus BTS, dana pensiun, tata kelola minyak sawit, mafia tanah, mafia tambang dan mafia pupuk.

4) Menindak tegas dan menghukum secara terbuka oknum-oknum Jaksa yang terlibat dalam jual beli perkara atau berjanji untuk memfasilitasi keringanan tuntutan jaksa atas dalih kedekatan dengan pejabat-pejabat tinggi kejaksaan.

5) Kejaksaan tidak boleh mundur atau berhenti dalam penanganan kasus korupsi, meskipun mendapatkan serangan dan fitnah dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melemahkan peran kejaksaan dan menurunkan citra positif Jaksa Agung.

6) Kejaksaan Agung saat ini merupakan lembaga penegak hukum yang paling diandalkan oleh masyarakat dalam pemberantasan dan penindakan tindak pidana korupsi.

7) Upaya pelemahan peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi merupakan kepentingan para koruptor agar korupsi di Indonesia tetap merajalela dan terus merugikan rakyat. Untuk itu, kami menuntut seluruh elemen Kejaksaan Agung untuk tetap solid dalam melawan serangan balik para koruptor demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

8)Kepada seluruh pelaku korupsi yang sedang berhadapan dengan tuntutan jaksa, agar mengurungkan niatnya melakukan penyogokan, penyuapan, gratifikasi, dan lobi-lobi, baik itu terang-terangan maupun tersembunyi, demi meringankan atau meloloskan diri dari jeratan hukum dan tuntutan jaksa.

9) Kepada seluruh rakyat Indonesia dan media untuk tetap waspada dari upaya para koruptor menyebarkan fitnah keji dan hoaks yang menyerang kehidupan pribadi dan lembaga Kejaksaan Agung.
Agar Kejaksaan Agung dapat memberantas mafia tambang sampai ke akar-akarnya.

Selanjutnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr. Ketut Sumedana menerima massa aksi untuk melakukan audiensi di Press Room Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan Agung. Pada kesempatan ini, Kapuspenkum menyampaikan apresiasi terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Hukum Jabodetabek.

“Ketika kami Kejaksaan Agung sedang gencar menangani perkara-perkara korupsi besar, pasti ada upaya-upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Upaya tersebut yang biasa kita sebut dengan Corruptor Fight Back,” terang Kapuspenkum.

Selain itu, Kapuspenkum menyampaikan bahwa upaya pelemahan lain datang dari jalur formal terhadap gugatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelemahan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan. Sedangkan, dari jalur non-formal yakni black campaign yang menyerang secara masif melalui media sosial dan media mainstream, baik secara institusi maupun secara pribadi Jaksa Agung.

“Saya harap dukungan-dukungan positif terhadap upaya pemberantasan korupsi harus terus disuarakan, dan tidak gentar terhadap ancaman-ancaman luar,” Ucap Kapuspenkum.

Perwakilan Aliansi Mahasiswa Hukum Jabodetabek menyampaikan bahwa saat ini, hanya Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang telah menangani perkara-perkara korupsi besar dengan nilai kerugian negara mencapai Rp152 triliun. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung dan membentengi langkah-langkah Kejaksaan dalam menangani perkara-perkara korupsi,” ujarnya Muhammad Irtiqai,, mengakhiri. (Red).