Beranda blog Halaman 544

Segenap Pimpinan Redaksi dan Lembaga Investigasi Nagara Indonesia(LIN RI.COM) Mengucapkan Belasungkawa Atas Meninggalnya Letjen TNI Purn Dr(HC)Doni Monardo Bin Nasrul saad.

Inna lilllahi Wa Inna ilaihi roji’un.

Telah berpulang ke Rahmatulloh ketua umum PPAD Letjen TNI purn DR(HC) Doni Manardo bin Nasrul saad pada Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pada pukul 17 :32 wib di Rumah sakit Siloam Semanggi karena sakit.

Kami segenap Pimpinan dan Redaksi Lembaga Investigasi Negara Indonesia (LIN RI.COM) Mendoakan
Semoga Almarhum di Ampuni semua dosanya di terima amal ibadahnya dan di tempatkan di tempat yang mulia di sisi Alloh Swt,
Dan keluarga yang ditinggalkan di beri ketabahan juga diberikan kekuatan iman.

Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang Almahum lakukan semasa hidupnya,mudah mudahan Beliau mendapat Sorga Alloh. Amin amin ya robal ‘Alamiin.

Letjen TNI Purn DR Doni Monardo Tutup Usia.

Inna lillahi wa inna illaihi rojiun
Dr Datep Prwa Saputra MM., MH Komandan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia yang juga Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya *Ketum PPAD Letjen Tni Purn Dr (H.C.) Doni Monardo bin Nasrul saad* pada pukul 17.32 Wib di Rumah sakit Siloam Semanggi karena sakit.

_Datep mendoakan Semoga Almarhum diampuni semua dosanya diterima amal ibadahnya dilapangterangkan kuburnya dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Swt_

Kiranya keluarga yang di tinggalkan senantiasa diberikan ketabahan & kekuatan iman.
*Aamiin ya robbal aalamiin*

Dankomenwa Datep menyampaikan pak Doni sosok pemimpin yang tegas dan kerja keras dalam melaksankan tugas patut menjadi tauladan dan contoh figur pemimpin transpormasional yang dewasa ini kita buthkan semoga muncul kader pemimpun TNI yang lebih hebat seperti beliau pungkasnya.

Datep P Saputra ketum Pramarin dan selaku Komandan Komenwa Indonesia Indonesia ; Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terpilih Kembali Indonesia Menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025

Menstir
Siaran Pers
No : 263/SP/XII/BKIP/2023 yang menyatakan bahwa
Indonesia berhasil terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024 – 2025. Hasil ini diumumkan dalam sidang Majelis International Maritime Organization (IMO), Jumat (1/12) di London, Inggris.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil ini menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim Internasional.

“Ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia, untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman,” ucap Menhub di Arab Saudi, Sabtu (2/12).

Atas capaian ini, Menhub menyampaikan apresiasinya kepada delegasi Indonesia yang terlibat, atas upaya dan pendekatan diplomatis yang telah dilakukan untuk menyukseskan pencalonan Indonesia menjadi anggota dewan IMO.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim, agar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak,” ujar Menhub.

Dari Kantor Pusat IMO di London, Direktur Jenderal Perhubungan Capt. Antoni Arif Priadi melaporkan, sebanyak 135 negara atau 80% dari total 175 negara, memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO Kategori C melalui sistem voting (pemungutan suara).

“20 negara berhasil terpilih, termasuk Indonesia, dari total 24 negara yang mencalonkan menjadi anggota Dewan IMO Kategori C,” kata. Capt Antoni.

Antoni menjelaskan, Indonesia secara proaktif akan terus memberikan kontribusi penting dalam keanggotaan IMO, sesuai motto PROMISE (Profesionalism, Moving Forward, Initiatives, dan Efficient).

Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.

Di Kategori C ada 20 negara yang terpilih yaitu Singapura, Malta, Saudi Arabia, Turki, Mesir, Mexico, Filipina, Chili, Indonesia, Malaysia, Bahamas, Siprus, Maroko, Denmark, Qatar, Bangladesh, Kenya, Peru, Finlandia dan Jamaika.

Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar adapun negara yang terpilih Yunani, Italia, Jepang, China, Panama, Norwegia, Republic of Korea, Britania Raya, Amerika Serikat dan Liberia.

Kategori B terdiri dari 10 negara anggota yang memiliki perdagangan, barang-barangnya diangkut melalui laut dalam jumlah sangat besar (International Ship-Borne Trade), adapun negara yang terpilih yaitu India, Uni Emirat Arab, Brazil, Spanyol, Australia, Kanada, Prancis, Belanda, Jerman dan Swedia.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) juga berhasil kembali (Re-Appointed) menjadi External Auditor IMO periode 2024-2027.

Datep Purwa Saputra Ketua Umum Praktisi Maritimm Indonesia yang juga sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Indonesia mengucapkan Selamat dan Sukses
Atas terpilih Kembali.atas keja keras Menhub, Dirjen Hubla dan TIM yang telah berhasil memperjuangkan Indonesia Menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025

Datep menyampaikan bahwa dalam melaksanakan poros maritim dunia menuju Indomesia Emas 2045 sudah saatnya SDM Indonesua tampil dalam mengambil pran dan kontribusi mengendalikan oeganisasi organisasi Internasional seperti IMO, IALA, IHO dll

Saya ikut bangga atas prestasi ini dan berharap bisa dimanpatkan dalam mengusulkan produk pemikiran hasil karya Anggota Pramasin seperi sistim mutu penerapan IMSAS, Software iStow dalam.menetapkan Stowege Plan, Stabilitas dan Ukuran (GT) kapal secara akurat serta Shipsapp yang mengatur kedatanga keberangkatan kapal dan informasi Big Data Maritim bisa dimasukan menjadi ketetan IMO sebagai standar keselamatan dan keamanan kapal secara Internasional tunasnya.(3/12/23)

Oknum Ketua LPM Desa Sukamakmur Diduga Tilep Anggaran Padat Karya.

Bekasi – Program Padat Karya yang berasal dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi bidang PSDA Kabupaten Bekasi, sangatlah besar manfaatnya bagi masyarakat, Selain manfaat dari segi lingkungan juga bermanfaat bisa membantu ekonomi warga setempat dengan mendapat pekerjaan dan mendapat upah kerja.

Saat awak media menyambangi lokasi pekerjaan padat karya tersebut,namun dalam kegiatan padat karya yang ada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, upah tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja berbeda-beda keterangan.
Rabu 29/11/2023.

Dari salah satu pekerja ketika di minta komentarnya mengatakan, kami di beri upah Rp.150.000/hari berikut makan satu kali dan target kerja 10 hari bang, dan ada berapa jumlah orang yang ikut bekerja, yang ikut kerja ada 36 orang, itu di ambil dari 4 RT yang masing masing 9 orang untuk 1 RT,”terangnya.

Beda keterangan yang di sampaikan oleh salah satu pekerja lainya yaitu RT Samid, yang baru ikut kerja 2 Hari dan di beri upah Rp.100.000/hari, saat di tanyakan hari itu berapa orang yang ikut kerja, Samid menjawab ada 50 orang di bagi 2 kelompok atas intruksi Agus sebagai ketua LPM Desa Sukamakmur,’terangnya.

Di perkuat komentarnya dari salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya bahwa pekerjaan padat karya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya itu yang di tulis di buku oleh ketua LPM ada 57 orang padahal dalam pelaksanaan kerjanya hanya 46 orang.

“Saya tau semua bang bahwa yang bekerja padat karya tersebut hanya 46 orang tapi di tulis dI buku oleh Agus ketua LPM 57 orang untuk laporan ke Dinasnya, berapa orang yang di korupsi oleh Agus sebagai ketua LPM tuh bang,”jelasnya.

Ketika awak media mengkonfirmasi
Agus sebagai ketua LPM dan kepala rombongan pekerja memberikan keterangan yang berbeda saat di tanya oleh awak media.

“Saya memberikan upah yang kerja 150.000/satu orang,dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 57 orang, Bukan itu saja kita kasih makan siang, kopi dan rokok juga, dan alhamdulillah pekerjaan kita pun sudah lebih dari apa yang kita ajukan ke Dinas, kita mengajukan 2.300 meter akan tetapi sampai hari ini Rabu 29/11/2023 kita bekerja membersihkan saluran air, gorong gorong dan saluran air lainya dengan hasil kurang lebih 6.000 meter dan akan melanjutkan pekerjaan sampai 10 hari kedepan yang artinya kita sampai hari sabtu besok bang,”ujar Agus sebagai ketua LPM.

Hari Jumat 1 Desember 2023, pukul 1:00 WIB,saat awak media meyambangi kediaman Kepala Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya Wawan Kurniawan, pada saat hendak di mintai keterangan mengenai program kerja padat karya di Desa Sukamakmur, seolah-olah kepala Desa tersebut menghindar tidak mau memberikan keterangan.

“Saya sibuk bang, masih banyak urusan,” ucap Wawan Kurniawan sebagai Kepala Desa.

Lupus sebagai Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L- KPK) angkat bicara dan menyampaikan ke awak media terhadap sikap kepala Desa dan ketua LPM Sukamakmur diduga kangkolingkong.

“Dalam pekerjaan padat karya yang di kerjakan oleh masyarakat Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya, dengan pengajuan dari LPM Desa untuk mendapatkan program dari Dinas terkait, akan tetapi dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai seakan-akan program padat karya ini di jadikan bisnis oleh ketua LPM Desa, ini akan saya laporkan dan layangkan surat ke Dinas terkait agar oknum LPM Desa tersebut segera di panggil bila perlu saya akan laporkan juga ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH) karena menurut dugaan bahwa oknum LPM Desa sudah bermain dan membohongi Dinas demi mementingkan keuntungan pribadi,”tegas Lupus.

(Red)

Menhan Prabowo Serahkan Delapan Unit Helikopter H225M dan Resmikan Full Flight Simulator H225M

Bogor – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyerahkan delapan unit helikopter angkut berat H225M, kerja sama industri antara PTDI dengan Airbus Helicopters, Prancis, kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Lanud Atang Sendjaja Bogor, Jumat (1/12/2023). Kedelapan helikopter tersebut dikirimkan secara bertahap, sejak pengiriman unit pertama pada 14 September 2023 dari Apron Hanggar Rotary Wing PTDI, Bandung, menuju Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja.

Sebelum prosesi penyerahan helikopter, Menhan Prabowo menyampaikan apresiasinya dan menjadi suatu kehormatan dapat menyerahkan helikopter dan simulator H225M kepada Angkatan Udara. “Saya beserta seluruh jajaran akan berjuang keras untuk memperbaiki kondisi alutsista dan pelayanan yang saudara butuhkan. Mencari peralatan dan pemeliharaan yang baik, agar memiliki Angkatan Udara yang handal, unggul, tangguh dan kuat,” kata Menhan Prabowo.

Setelah memberikan sambutan, Menhan Prabowo melaksanakan prosesi penyerahan heli dimulai dengan pelepasan tirai logo satuan, pemecahan kendi, penyiraman air kembang, penyerahan kunci dan miniatur H225M kepada KSAU, serta peninjauan helikopter. Selanjutnya, Menhan Prabowo meresmikan Full Flight Simulator (FFS) H225M yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.

H225M dikenal sebagai helikopter yang aman, andal, kuat, dan serbaguna untuk berbagai misi seperti operasi khusus, SAR, evakuasi medis, pengawasan maritim, dan bantuan tembakan dari udara. Helikopter memiliki sejumlah fitur canggih seperti desain modular, penggunaan material komposit, avionik canggih, termasuk LCD Multi-Functions Displays, Vehicle Monitoring System dan Automatic Flight Control System. H225M juga menggabungkan pembangkit listrik Turbomeca MAKILA 2A1 generasi baru yang memberikan kinerja tinggi dan keamanan maksimum.

Sedangkan, Full Flight Simulator (FFS) H225M yang dibangun di Lanud ATS adalah Flight Simulator Training Device dengan level tertinggi dan satu-satunya di Asia Tenggara yang terkualifikasi dengan basis regulasi FAA (14 CFR Part 60).

Acara ini turut dihadiri oleh Kasum TNI, Pangkoopsudnas, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur Kementerian BUMN, Dirut Len, Dirut PTDI, Perwakilan Kedubes Prancis, dan Airbus. (Biro Humas Setjen Kemhan)

JAM-Intelijen Dr. Reda Manthovani: “Intelijen adalah Strategi dan Seni Mendapatkan Informasi Untuk Pengambilan Kebijakan

Jakarta- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Reda Manthovani memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023, yang pada pokoknya membahas mengenai Intelijen Kejaksaan, bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jum’at (01/12/2023).

Pada kesempatan ini, JAM-Intelijen mengatakan untuk bisa menjadi Jaksa yang andal dan bermartabat, setiap Jaksa harus memiliki pengetahuan Intelijen Kejaksaan. Artinya, Intelijen sebagai pengetahuan seharusnya dapat menjadi suatu kebutuhan sehubungan dengan adanya upaya untuk mewujudkan kewaspadaan dan ketahanan nasional.

Mengutip kitab perang legendaris “The Art of War” karya Sun Tzu tentang pentingnya penguasaan atas informasi, “Kekuatan spionase adalah salah satu kunci keberhasilan menggali informasi. Hal sekecil apa pun akan sangat berguna jika kita bisa memaksimalkannya”. JAM-Intelijen menyimpulkan bahwa landasan pemikiran operasi intelijen di seluruh dunia bukan lagi perang fisik seperti masa lalu, melainkan perang informasi.
“Melihat prinsip dasar dari cara berpikir intelijen, maka pengetahuan intelijen seharusnya menjadi bagian dari pengetahuan umum warga Adhyaksa. Intelijen adalah strategi dan seni mendapatkan informasi untuk pengambilan kebijakan,” Ucap JAM-Intelijen.

Intelijen Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, ketentuan tersebut telah dijabarkan oleh Kejaksaan dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.

JAM-Intelijen menjabarkan terkait Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen yang memiliki 2 fungsi strategis yaitu fungsi ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya bidang Intelijen memiliki tugas memberikan dukungan/ intelijen bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan oleh setiap unit kerja yaitu Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan RI.

Sedangka ke luar, Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang ikut melaksanakan fungsi deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum.

Adapun legitimasi fungsi dan kewenangan Intelijen Kejaksaan tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI,sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Intelijen penegakan hukum Kejaksaan berwenang:
Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan Melaksanakan pengawasan multimedia.

JAM-Intelijen mengungkapkan bahwa Intelijen Kejaksaan memiliki 75 sektor permasalahan yang telah dipersempit menjadi 5 direktorat yaitu Direktorat Ideologi, Politik Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Direktorat Ekonomi dan Keuangan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Direktorat Teknologi Informasi dan Prodsarin.
“Untuk bisa memetakan 75 sektor permasalahan dibidang intelijen, hal yang harus dilakukan adalah memitigasi setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi timbul dan mengancam penegakan hukum maupun pembangunan nasional,” imbuh JAM-Intelijen.

Selanjutnya, JAM-Intelijen berpesan kepada para Siswa PPPJ agar bisa menerapkan ilmu intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Jaksa, oleh karena itu ada beberapa hal yang diperlukan dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) intelijen, yaitu:
Senantiasa bertumpu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standard Operating Procedure (SOP);
Selalu berupaya meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuannya guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya;
Kuat dalam memegang komitmen, kukuh dalam menjaga disiplin diri, teguh dalam pendirian, loyalitas, kesetiaan dan Integritas, serta mampu menjaga kerahasiaan yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap waktu dan setiap saat diperlukan;
Memiliki naluri, sifat dan sikap responsif yang cepat, spontanitas tinggi terutama dalam memupuk semangat dan inisiatif;
Mampu bekerja secara tertutup dengan penuh integritas dan profesionalisme;
Mampu memiliki strategi, kepekaan dan sensitivitas dalam mengantisipasi berbagai dinamika persoalan dan menemukan solusi.

Kemudian, JAM-Intelijen menuturkan PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai Kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi pejabat fungsional Jaksa. Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari segi tanggung jawab, kewenangan, maupun perilaku hidupnya. Pergantian status tersebut tentunya harus diimbangi dengan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas. “Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata, akan tetapi merupakan pembekalan utama setiap Jaksa untuk bisa mengimplementasikan tugas, fungsi dan kewenangannya secara professional dan berintegritas dalam rangka menciptakan public trust terhadap institusi kejaksaan,” kata JAM-Intelijen.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa antara lain sebagai Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Eksekutor, dan Pengacara Negara.

Selain tugas-tugas utama tersebut, Jaksa juga memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai perintah direktif pimpinan. Oleh karena itu, JAM-Intelijen menekankan bila menjadi seorang Jaksa, berarti siap memikul tanggungjawab yang berat.
“Melalui PPPJ, para Calon Jaksa dibentuk untuk bisa menjadi Jaksa yang andal dan diharapkan dapat membawa Kejaksaan menjadi lebih bermartabat di masa yang akan datang,” imbuh JAM-Intelijen.
Menutup ceramahnya, JAM-Intelijen menitipkan pesan kepada para Siswa PPPJ Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 agar dimanapun nanti ditempatkan selalu mengingat bahwa “Tempatmu bekerja adalah Ladangmu, kerjakanlah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh agar menghasilkan yang terbaik”.(Red).

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Serah Terimakan Risalah Kasad

0

(Puspen TNI). Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu. “Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional, hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power. “Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan soft power dulu, nanti kita ke depankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima. “Dalam menghadapi dinamika yang kompleks, agar terwujudnya kesiapan operasional TNI AD, kita harapkan setiap saat pasukan itu siap operasi,” tutupnya.

Usai penyerahan risalah serah terima jabatan, dilaksanakan juga serah terima Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan rangkaian dari agenda pergantian pejabat ketua pembina yayasan. Yayasan Kartika Eka Paksi hingga saat ini telah mendukung kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat, di bidang sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

FKUB Kota Makassar Dukung Ops NCS Polri Wujudkan Pemilu Damai

0

DUMAI ~ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar mendukung penuh kegiatan Operasi Nusantara CoolinSystem Polri dalam mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai.

Ketua FKUB Kota Makassar, Arifuddin Ahmad berterima kasih kepada Operasi Nusantara Cooling System atas terselenggaranya acara Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai 2024 di Mapolrestabes Makassar.

“Terima kasih kepada Nusantara Cooling System mudah-mudahan bisa menjadi teladan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. FKUB bersama majelis agama akan mendukung pernyataan netralitas TNI Polri kami akan bersama berkoordinasi terintegrasi mewujudkan pemilu aman dan damai,” kata Arifuddin di Mapolrestabes Makassar, Kamis (30/11/2023).

Sementara Wakil Operasi Nusantara Cooling System, Brigjen Yuyun Yudhantara mengatakan selain kegiatan deklarasi komitmen netralitas TNI dan Polri, pihaknya juga melakukan kegiatan bakti sosial. Selain membagikan 4.000 paket sembako, Ops NCS Polri juga memberikan bantuan sumur bor di tiga wilayah yang kekurangan air bersih.

“Kegiatan Preemtif ini untuk menggelorakan pemilu damai. Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan jangan terpecah-belah hanya beda pilihan dalam pemilu nanti,” tandasnya.

Adapun isi Deklarasi Netralitas TNI-Polri dalam rangka Pemilu Damai Tahun 2024 yang dibacakan Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib dan Dandim 1408 Makassar Letkol Inf Lizardo Gumai yang diikuti seluruh anggota TNI-Polri sebagai berikut;

Kami Anggota TNI Polri Menyatakan:
1. Menjaga dan Menegakkan Prinsip Netralitas.
2. Menghindari Konflik Kepentingan dan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Politik Uang.
4. Saling Bersinergi untuk menjaga Kondusifitas Penyelenggaraan Pemilu.

Red”

Kumpulkan Bhabinkamtibmas Jelang Pemilu 2024, Kapolda Sulteng kembali tekankan Netralitas Polri

0

PALU, Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Polda Sulteng kumpulkan seluruh Bhabinkamtibmas untuk tatap muka dan arahan Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH

Acara yang digelar di Sriti Convantion Hall Kota Palu selain dihadiri Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH juga dihadiri seluruh pejabat utama Polda Sulteng, Kapolres dan Bhabinkamtibmas baik secara daring dan offline, Kamis (30/11/2023)

Membuka arahan kepada Bhabinkamtibmas, Kapolda Sulteng menyampaikan apresiasi atas terciptanya situasi kamtibmas yang tetap kondusif.

“Saya yakin terciptannya situasi kamtibmas yang tetap kondusif itu berkat upaya dan usaha kreatif para Bhabinkamtibmas,” ungkap Irjen Pol. Agus Nugroho.

Saya juga sudah mendengar prestasi apa yang telah dilakukan oleh para Bhabinkamtibas

Kapolda Sulteng itu juga meminta biro SDM untuk memperhatikan dalam memberikan penghargaan untuk meningkatkan jenjang karier sesuai yang dipersyaratkan.

Lanjut dalam arahannya, Kapolda menegaskan dalam kesempatan ini untuk berbicara tentang Kamtibmas dan Pemilu 2024

Agus Nugroho juga sempat mengutip dan tertarik dengan slogan Binmas, yaitu “Binmas Hebat Binmas Tangguh” tetapi perlu ditambah “Masyarakat Puas” guna meraih kembali kepercayaan publik.

Kapolda juga menerangkan, bahwa tugas Bhabinkamtibmas dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sangat berat.

Hal ini karena, dalam tugas Bhabinkamtibmas diperhadapkan oleh berbagai persoalan yang ada di masyarakat, terangnya

Agus juga berpesan, agar Bhabinkamtibmas menguasai betul apa yang menjadi tupoksinya serta tugas-tugas fungsi kepolisian lain.

Kapolda Sulteng juga berjanji untuk memperhatikan dan memenuhi apa yang menjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Bhabinkamtibmas akan diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, jelasnya

Permasalahan itu Agus Nugroho mencotohkan, antara lain karena adanya human dan sistem error atau perubahan angka dalam perhitungan suara yang berpotensi menimbulkan konflik, surat suara rusak, menyoblos lebih satu kali dan lain-lain.

Kemudian adanya black campain, money politic, ijasah palsu, konflik sosial yang mengancam disintegrasi bangsa, memecah belah persatuan dan kesatuan serta kondisi geografis di setiap wilayah, ujarnya.

Kapolda juga berpesan untuk mempedomani ketentuan terkait larangan personel Polri dalam Pemilu ternasuk cara berpose saat di foto tidak ada simbol-simbol jari. Intinya dalam kehidupan berpolitik Jaga Netralitas Polri sebagaimana Surat Telegram Kapolri nomor 2407/X/2023.

Diakhir sambutannya, ia meminta kepada Bhabinkamtibmas terapkan 4 Jaga, Jaga diri, Jaga Keluarga, Jaga hubungan baik dengan masyarajat dan stakeholder dan Jaga nama baik Institusi, pungkasnya

Red”

Terpampang jelas Untuk K3,pekerja masih Abaikan penggunaan K 3 di Pembangunan Revitalisasi ruang kelas SMPN 01 gunung putri,ada apa?

0

Bogor,proyek Revalisasi ruang kelas SMP Negeri 01 gunung putri yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor Tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.203.424.000(Dua milyar Dua Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)dikerjakan oleh pelaksana CV. TRITUNGGAL SEJAHTERA dengan konsultan pengawas CV SAMUDERA HAYATI dengan pelaksanaan 80 hari kalender. Mulai tanggal 03 oktober 2023 s/d 22 Desember 2023 berdasarkan hasil investigasi awak media yang di lakukan di lapangan pada tanggal 29/11/2023.

Dinilai melanggar aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).padahal proyek revitalisasi tersebut di nilai tidak mengindahkan kecelakaan kerja K3.

Menurut PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, perusahaan harus melakukan HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) yang meliputi identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dalam penerapan SMK3.

Risiko atau bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat risiko atau bahaya. Hierarki pengendalian risiko atau bahaya terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Pada hierarki pengendalian risiko atau bahaya, pemasangan rambu K3 termasuk dalam pengendalian administratif.

Pada UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 14 huruf (b) juga disebutkan bahwa pengurus diwajibkan memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.

Hasil investigasi media ( Rabu 29/11/2023) di lokasi pekerja masih tidak/ abaikan menggunakan APD padahal peringatan suda terpasang jelas, di depan proyek untuk K3 nya tetapi pekerja dan pengawasan di lokasi tidak menegur atau memberikan sangsi kepada pekerja padahal itu untuk keselamatan diri apalagi K3 terpampang jelas

Kepada dinas ketenagakerjaan Kabupaten Bogor lebih intens untuk memberikan pengawasan atau menegur perusahaan atau kontraktor yang mengabaikan K 3 dan untuk dinas pendidikan kabupaten bogor harap lebih berperan aktif dalam pengawasan

Jurnalis: Ariyadi