NEWSPAPER

Jakarta. Survei Indikator Politika menunjukan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Polri oleh masyarakat. Survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 menujukan kepercayaan terhadap publik 73,2%.

“Publik trust Polri terus bergerak positif. Terbaru, angkanya kembali meningkat, menjadi 73,2 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya, Minggu (30/4/23).

Menurutnya, salah satu alasan yang mendasari meningkatnya kepercayaan kepada Polri adalah dampak tindakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap para jenderal yang terlilit perkara. Polri, jelasnya, juga bersikap netral dengan tidak melindungi para perwiranya dari jerat hukum maksimal.

Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Februari 2023 baru menyentuh 70,8%. Artinya, dalam rentang setidaknya dua bulan, ada peningkatan yang cukup signifikan.

“Ada 71,5% masyarakat yang puas terkait kinerja Kepolisian membangun komunikasi dengan warga. Ada juga 73,6% yang puas dengan usaha Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Survei Indikator ini dilakukan dengan wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang responden dan toleransi kesalahan sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Kebumen – Pelaksanaan pengamanan Idul Fitri 2023, secara umum di Kabupaten Kebumen berjalan aman dan kondusif. Sejumlah warga mengapresiasi kinerja Polres Kebumen beserta instansi lain yang terlibat dalam pengamanan Operasi Ketupat Candi 2023.

Seperti yang diungkapkan Ketua RMI NU Kebumen Gus Fachrudin Nawawi, ia berujar mengatakan selama Lebaran berjalan kondusif seperti apa yang ia harapkan bersama umat muslim lainnya.

“Kami ucapkan terimakasih sekali kepada jajaran Polres Kebumen yang dengan semangat mengamankan jalannya libur Lebaran sehingga secara umum berjalan kondusif. Hal ini patut diapresiasi bersama,” jelas Gus Fachru yang juga pengasuh Ponpes Al Hasani Kebumen, Minggu 30 April 2023.

Menurut Gus Fachrudin, tanpa ada kegigihan petugas pengamanan serta dukungan seluruh masyarakat, pelaksanaan libur Lebaran akan sedikit krodit. Hal ini mengingat, mudik lebaran tahun 2023 menjadi mudik pertama pasca Pandemi COVID-19, sehingga animo masyarakat pulang kampung akan sangat tinggi sekali.

Selanjutnya Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin mengungkapkan, hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik para pemudik. Kebumen menjadi salah satu jalur utama pemudik via jalur pantai selatan Jawa.

“Kemungkinan hari ini menjadi puncak arus balik. Kami masih menggelar pengamanan di sepanjang jalur mudik, untuk lancarnya arus lalu-lintas di Kebumen. Para personel masih kita tempatkan di sejumlah titik arus mudik hingga operasi selesai,” jelas Kapolres Kebumen.

PALU, Subsatgas Dokkes yang tergabung dalam Satgas Bantuan Operasi Ketupat Tinombala dibantu pengelola terminal Tipo, Palu, melakukan pemeriksaan urine terhadap pengemudi bus, Jumat (28/4/2023)

Mengejutkan, dari tujuh pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi yang diambil urinenya, tiga diantaranya terindikasi positif Amphetamin (Amp).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Kasatgaa Humas Operasi Ketupat Tinombala Kompol Sugeng Lestari, dalam keterangan resminya yang dibagikan kepada media, Sabtu (29/4/2023)

“Satgas Banops Operasi Ketupat Tinombala-2023 yang didalamnya ada unsur Kedokteran Kesehatan (Dokkes) kemarin melakukan tes urine ke beberapa pengemudi bus di Terminal Tipo, Palu” Ucap Kompol Sugeng Lestari yang juga Kasubbid Penmas Bidhumaa Polda Sulteng ini.

“Ada tujuh pengemudi bus yang dilakukan tes urine. Hasilnya tiga orang terindikasi positif Amphetamin” ungkapnya

Pengemudi bus yang ditemukan urinenya positif Amphetamin masing-masing inisial Y (22) Alamat Jln. Nipa nipa Makassar, Farid (24) Alamat Jln. Manonda Palu atau Jln. Amparita Kab. Sidrap dan inisial MF (23) Alamat Jln. W. Monginsidi Kab. Luwu Timur, jelas Kompol Sugeng lestari.

Ketiganya merupakan pengemudi bus dari Perusahaan Otobus (PO) yang sama. Dan mereka langsung diserahkan ke Polresta Palu untuk didalami, tegasnya.

Ini merupakan upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena faktor manusia (human eror) yang disebabkan pengemudi dibawah pengaruh narkoba, terang Sugeng

Selain itu kata Sugeng, tentunya ini dijadikan langkah Kepolisian untuk mendalami dan mengungkap dari mana para sopir tadi mendapatkan narkoba,

Ia juga mengimbau kepada pengemudi kendaraan untuk tidak mengkonsumsi narkoba dengan alasan guna menjaga stamina, karena akibatnya akan fatal apabila tidak mampu kendalikan diri, pungkasnya

PALU, Memastikan arus balik Libur Idul fitri 1444 H berjalan lancar dan aman, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho memantau jalur arus balik melalui udara dengan pesawat helikopter Polri

Didampingi Dirlantas Polda Sulteng Kombes Pol Dodi Darjanto dan Dirsamapta Kombes Pol Richard Pakpahan, helikopter yang membawa rombongan Kapolda Sulteng bertolak dari Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Jumat (28/4/2023) pagi,

Jalur Trans Sulawesi sepanjang Kabupaten Parigi Moutong-Kabupaten Poso-Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali dipantau dari udara.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho melalui Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono mengatakan, Selain melakukan pemantauan jalur arus balik
Idul fitri 1444 H, Kapolda Sulteng juga berkesempatan mengecek Pospam Funuansingko dan Posyan Terminal Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah.

“Selain memantau arus balik dengan helikopter, Kapolda Sulteng dan rombongan melakukan pengecekan di Pos Operasi yang ada di Bungku Morowali” ujarnya

“Hasil pantauan, arus lalu lintas berjalan lancar dan aman. Tidak ada hal-hal yang menonjol” tambahnya

Diingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati di jalan, patuhi aturan berlalu lintas dan pastikan kendaraan layak jalan. Ingat Keselamatan berlalu lintas hal yang utama, pungkasnya.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 2.627 personel guna mengamankan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit pada 9 hingga 11 Mei 2023. Pelaksanaan ASEAN Summit berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ribuan personel Polri yang diturunkan merupakan gabungan dari Mabes Polri, Polda NTT dan Polda NTB.

“Rencana personel yang dikerahkan yakni sebanyak 2.627 yang berasal dari Mabes Polri sebanyak 947 personel, Polda NTT 1.660 personel, dan Polda NTB 20 personel,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.

Sandi mengatakan, ribuan personel tersebut akan disebar di berbagai tempat, mulai dari bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir hingga venue penyelenggaraan.

Sebelum main event tanggal 9 hingga 11 Mei, Sandi menuturkan akan ada side event yang digelar pada 7 hingga 9 Mei. Untuk side event nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh dari Polri.

“Polri memberikan bantuan BKO personel di ring 1, 2, dan 3. Untuk side events menjadi tanggung jawab penuh dari Polri,” ujarnya.

Adapun beberapa hal yang diperkuat yakni fasilitas yang ada di Labuan Bajo. Contohnya keberadaan CCTV untuk memperkuat pengendalian dari Command Center, dari Bandara sampai tempat acara dan akomodasi.

“Terkait dengan camera body warm, CCTV statis dan mobile bisa kita penuhi,” katanya.

Nantinya, kata Sandi, CCTV tersebut akan dilengkapi dengan teknologi face recognition guna mendeteksi daftar atau orang-orang yang dicurigai akan melakukan tindak pidana.

Dalam pengamanan ini, Polri pun akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya dan pihak akomodasi. Hal ini guna memastikan apakah ada kendala yang membutuhkan bantuan

Secara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di NTT, Sandi menuturkan terjadi penurunan tren kejahatan. Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni meningkatknya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 ke 2022.

“Potensi bencana di NTT ada kerawanan gempa bumi dan abrasi. Kemudian hidrome trilogi dan juga tingkat panas di NTT yang cukup tinggi,” katanya.

Dengan semua persiapan tersebut, Sandi menegaskan Polri siap menjaga keamanan para delegasi dan kepala negara menghadiri penyelenggaraan KTT ASEAN.

“Polri siap menjaga keamanan dan kenyamanan para delegasi dan kepala negara dalam penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT,” ujarnya.

OKU Selatan, Muaradua – Pemerintahan Desa guntung jaya Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan sedang lakukan panen raya budidaya tanaman jagung panen raya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Guntung jaya pada tanggal 15/02/2022 yang lalu.

Panen raya budidaya tanaman jagung dalam program ketahanan pangan
dana Desa 20% yang dianggarkan pada tahun 2022 membuahkan hasil yang sangat baik.

Khairul hamidi sebagai Kepala Desa menuturkan saya sangat merasa senang dengan panen raya ini, dikarnakan membuahkan hasil yang sangat baik semoga dengan panen raya ini akan membuat perekonomian di Desa guntung jaya menjadi bertambah,

“Masih dengan Khairul hamidi semoga kedepannya dengan penanaman jagung akan lebih baik lagi, dengan diterapkannya dana 20% ini dalam anggaran ketahanan pangan tahun 2022, akan membantu petani menjadi penghasilan tambahan selain dari hasil bumi seperti kopi,”terang Kades.

“Dengan diterapkannya ketahanan pangan 20% Dana Desa tahun 2022 yang telah diterapkan pemerintah, kini berbuah hasil yang sangat baik, semoga kedepannya akan membuahkan hasil yang lebih baik lagi dari yang sekarang,”pungkasnya.
#Semoga dengan ada nya ketahanan pangan ini warga desa
Dapat terbantu dalam mangatasi
Kerisis global

Kaperwil/reporter (kiki)

Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Empat Jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat yang digelar di Aula A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mebesad), Jakarta, Jumat (28/4/2023)

Empat jabatan yang diserahterimakan terdiri dari jabatan Asisten Operasi (Asops) Kasad dari Mayjen TNI Ainurrahman kepada Mayjen TNI Dian Sundiana, S.E., M.M., Pangdam XII/Tanjungpura dari Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., kepada Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., Danjen Kopassus dari Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M., kepada Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., serta jabatan Direktur Hukum TNI AD (Dirkumad) dari Brigjen TNI Tetty Melina Lubis, S.H, M.H, kepada Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn

Dalam amanatnya, Kasad menegaskan pergantian pejabat di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari sistem pembinaan organisasi guna penyegaran pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi serta pengembangan karir bagi perwira yang bersangkutan.

“Pergantian jabatan seperti ini juga dilakukan guna menghadapi tuntutan dan tantangan tugas yang terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis, cepat dan sering tidak terprediksi, “ tegas Kasad.

Lebih lanjut Kasad menyampaikan tuntutan profesionalisme prajurit di era modern yang diwarnai dengan transparansi dan akuntabilitas ini, harus diawali dengan peletakan fondasi yang kokoh dalam membangun sistem dan budaya tata kelola organisasi yang harus semakin baik, benar dan bertanggung jawab.

“Para Perwira adalah pemimpin yang hendaknya terus mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Dengan jabatan yang diemban saat ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah status sosial, kewenangan atau kekuasaan, tetapi memegang amanah yang dilengkapi oleh pengikut. Untuk itu saya berharap Para Perwira Tinggi dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi bawahan, serta memberi manfaat dan dampak kemajuan bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan satuan, “ harap Kasad.

Mayjen TNI Ainurrahman akan memasuki masa purna tugas sedangkan Mayjen TNI Sulaiman Agusto menduduki jabatan Pa Sahli Kasad TK III Bidang Ekkudag, dan Brigjen TNI Tetty Melina Lubis menduduki jabatan Pa Sahli Kasad TK II Bidang Indag.

Selain serahterima para pejabat TNI AD tersebut, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana (Persit KCK) Ny. Rahma Dudung Abdurachman juga memimpin serah terima Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Cabang II Sopsad PG Mabesad, Ketua Persit KCK Pengurus Daerah XII/Tanjungpura, Ketua Persit KCK Pengurus Cabang BS Kopassus dan Ketua Persit KCK Pengurus Cabang XVIII Ditkumad PG Mabesad. (Dispenad)

Penulis : Abubakar

Jakarta, – Suara perantau dari Amerika, Mrs Mislih, mendo’akan dan mendukung Risto maju Caleg DKI Jakarta yang juga didukung oleh perantau, di tanah air.

Hal itu diungkapkan oleh Mrs Mislih yang diwawancarai oleh Pewarta Indonesia Juhrini, Sabtu (29/4), lebih lanjut, Mislih menjelaskan Risto yang pernah menjadi gurunya ikut Privat bahasa Inggris sehingga Ia bisa bekerja di Amerika.

Menurut Mrs Mislih, Risto sudah saatnya duduk di Legislatif DKI Jakarta, sebab pernah terpilih menjadi pemuda pelopor sebelum reformasi dan hadiahnya diangkat PNS Pemda DKI Jakarta.

Penduduk, perantau Minang bermukim di Jakarta diduga sekitar 60 persen dari jumlah 12 juta jiwa bertebar di lima wilayah kota Jakarta dan kabupaten administrasi pulau seribu, diimbau mendukung putera pejuang LVRI Risman, ungkap Mislih dari Amerika.

” Partai UMMAT yang lolos menjadi peserta pemilu urutan ke 24 tahun 2024 tampaknya, diserbu oleh Bacaleg muda dan pemula, ” kata Zulkarnain konsultan politik yang juga, mendukung Risman maju di caleg DKI Jakarta.

Mislih, warga Sulit Air, dari Amerika, mengimbau perantau Urang Awak di Jakarta, melalui perkumpulan IKM dan SAS serta komunitas lainnya untuk mendukung Risman maju caleg DKI Jakarta.

Risman Thomas, alias Mister Thom lebih akrab dipanggil Risto, ikut Caleg DKI Jakarta, terpanggil mencaleg sebab terenyuh adanya ikon Partai Ummat berbunyi, ” Lawan
Kezoliman dan Tegakkan Keadilan, ” itu yang menariknya maju Caleg DKI Jakarta. 2024.

Risman, caleg pemuda pelopor, yang dihubungi, Juhrini, mengatakan Daerah Pemilihannya (Dapil) VIII yaitu : Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran Mampang dan Tebet Jakarta Selatan.

Penduduk Jakarta Selatan, berjumlah 2.384.183 jiwa dan akhir rekapitulasi pemilih pada daftar pemilu 1.772.649 orang dan untuk Dapil VIII pemilih berjumlah sekitar 888.632 orang aktif terdapat di 31 kelurahan Jakarta Selatan.

Perantau Minang dari Amerika Mrs Mislih yang berkunjung ke Indonesia awal Januari tahun ini, Ia terkesan, dari Risman saat Privat, dipatri kepada pelajar, motto, ” Student today, Teacher Tomorrow, itulah kenangan, ujar Mislih akhir wawancaranya.(Rini)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO), Soegiharto Santoso alias Hoky akhirnya melaksanakan saran Ketua Majelis Hakim, Panji Surono, SH, MH untuk melaporkan dugaan pemberian keterangan palsu sesuai bukti dari salinan putusan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang telah diserahkan sebagai bukti dalam sidang perkara APKOMINDO No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat.

Saran Hakim Panji Surono tersebut disampaikan saat memimpin jalannya sidang perkara APKOMINDO pada hari Rabu (8/3/2023) bulan lalu dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak tergugat, meski faktanya tidak dihadiri saksi tambahan seperti yang dijanjikan oleh pihak tergugat.

Menanggapi saran Hakim Panji Surono tersebut, Hoky telah menindaklanjutinya dengan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terhadap para saksi yang dianggapnya memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada sidang perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. di PN Jaksel.

Keterangan yang diduga palsu itu disampaikan oleh tiga orang terlapor yakni Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, serta Chris Irwan Japari saat ketiganya menjadi saksi di sidang perkara di PN JakSel, di mana hal tersebut terungkap ketika Hoky membeberkannya sebagai alat bukti pada sidang perkara APKOMINDO di PN Jakarta Pusat.

Bahkan sesungguhnya keterangan saksi Hidayat Tjokrodjojo dan saksi Chris Irwan Japari yang diduga palsu tidak hanya dilakukan pada sidang di PN JakSel, melainkan termasuk dalam sidang perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN JakPus, namun ketika itu belum dapat dilaporkan karena sidang masih sedang berlangsung dan belum ada salinan putusan dari PN JakPus.

Untuk itu Hoky juga sedang merencanakan akan membuat laporan Polisi lagi, terkait keterangan palsu para saksi dalam sidang perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di PN JakPus, sedangkan laporan polisi terkait keterangan palsu di PN JakSel telah ditindaklanjuti pihak kepolisian.

Buktinya, pada hari Jumat, (28/4/2023), Hoky telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diinterview sebagai pelapor, karena laporan polisinya dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke Polres Metro Jaksel.

Hoky menerangkan, dalam surat gugatan Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail di PN JakSel menjelaskan bahwa salah satu keputusan yang dikeluarkan Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 adalah pengangkatan kepengurusan DPP APKOMINDO masa bakti 2015-2020 yaitu Rudy Dermawan Muliadi selaku Ketua Umum, Faaz Ismail selaku Sekretaris Jenderal, dan Adnan selaku Bendahara.

Akibat keterangan tersebut majelis hakim memenangkan gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan, menyatakan Penggugat, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Luar Biasa APKOMINDO di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART APKOMINDO.

Anehnya, pada surat jawaban Rudy Dermawan Muliadi selaku tergugat I dalam Perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, justru menjelaskan hal yang jauh berbeda. Bahwa sejak didirikan sampai dengan saat ini, APKOMINDO telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan.

Berdasarkan Musyawarah Nasional Luar Biasa APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Le Grandeur Jakarta, sebagaimana Akte No.55 tanggal 24 Juni 2015 dari Notaris Anne Djoenardi, SH., tentang perubahan Anggaran Dasar, menerangkan, telah terpilih kepengurusan untuk masa bakti 2015-2020 yaitu Rudi Rusdiah dan Rudy Dermawan Muliadi, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Diterangkan pula dalam surat jawabannya, bahwa berhubung Ketua Umum Rudi Rusdiah mengundurkan diri tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya kepengurusan DPP APKOMINDO tersebut dilanjutkan oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO. Hal itu tertuang dalam Akta No. 35, tanggal 27 Desember 2016, Notaris Anne Djoenardi, SH.

Sehingga melalui akta No. 35 tersebut menjadi terungkap tentang sesungguhnya Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing menjabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP APKOMINDO baru terpilih pada tanggal 8 Desember 2016, bukan terpilih pada saat Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015.

Atas fakta perbedaan dua versi kepengurusan untuk satu kejadian Munaslub APKOMINDO tanggal 2 Februari 2015, ketiga saksi, yaitu Hidayat Tjokrodjojo, dan Henkyanto Tjokroadhiguno, serta Chris Irwan Japari seirama memberi keterangan bahwa Ketua Umum APKOMINDO terpilih pada Munaslub tersebut adalah Rudy Dermawan Muladi dan Sekjen terpilih adalah Faaz Ismail.

Padahal menurut Hoky, para saksi sangat mengetahui bahwa yang terpilih pada Munaslub tersebut adalah Rudi Rusdiah dan Rudi Darmawan Muladi selaku Ketum dan Sekjen, sebab para saksi hadir pada peristiwa tersebut.

“Fakta inilah yang saya laporkan ke polisi, mereka para terlapor telah memberikan keterangan palsu di persidangan PN JakSel,” ungkap Hoky melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Sabtu (29/4/2023).

Selain dari itu Hoky juga membeberkan, saat bersaksi di PN Jaksel, terlapor Hidayat Tjokrodjojo mengatakan, dirinya merupakan salah satu pendiri Apkomindo. “Padahal Hidayat bukan pendiri karena namanya tidak ada di dalam akta pendirian Apkomindo,” ujar Hoky.

Keterangan Hidayat mengenai Munaslub pada tanggal 2 Februari 2015 adalah merupakan kepengurusan yang sah, menurut Hoky tidaklah benar. “Karena tidak ada satupun DPD Apkomindo yang hadir pada saat itu,” tegasnya.

Hoky membuktikan hal itu pada saat dilakukan inzage di PN Jakarta Pusat (12/4/2023) lalu. Terlihat jelas dalam akta perubahan itu menyatakan yang hadir dalam rapat tersebut adalah seluruh pemegang saham dalam Perseroan. Dan isi akta Apkomindo tersebut hanya 4 halaman saja alias tidak ada keterangan tentang pelaksanaan Munaslub, serta dari akta No. 35 tersebut pula menjadi terungkap organisasi APKOMINDO dikelola pihak Hidayat Tjokrodjojo dan kawan-kawannya seperti perusahaan, karena jelas tertuliskan dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham dalam Perseroan.

Sedangkan terlapor Henkyanto Tjokroadhiguno, memberikan keterangan: “Bahwa masa jabatan kepengurusan berdirinya APKOMINDO sampai dengan kepengurusan 2008-2011 adalah 3 (tiga) tahun berdasarkan AD/ART 2008, namun berdasarkan hasil rapat anggota aklamasi tahun 2015 merubah masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun.”

Kemudian terlapor Chris Irwan Japari juga sama memberikan keterangan: “Bahwa sejak awal pembentukan APKOMINDO pada tahun 1991 telah memiliki AD dan ART pada tahun 1992, dan telah terjadi perubahan yang menyangkut perubahan periode kepengurusan, dimana periode kepengurusan sebelumnya adalah 3 (tiga) tahun, namun setelah tahun 2015 setelah diadakan Munaslub terjadi kesepakatan secara aklamasi bahwa periode kepengurusan tahun 2015 memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun.”

Keterangan kedua saksi tersebut, terang Hoky, tidak benar alias palsu karena tidak ada bukti surat hasil rapat anggota atau pun bukti surat hasil Munaslub yang menyatakan aklamasi merubah masa jabatan menjadi 5 (lima) tahun. Sesungguhnya tidak ada rapat dan tidak ada Munaslub yang memenuhi quorum, termasuk tidak ada satupun DPD Apkomindo yang hadir.

“Keterangan mereka itu jelas-jelas palsu dan di bawah sumpah di persidangan, sehingga masuk unsur pasal 242 KUHP dengan ancam pidana penjara paling lama tujuh tahun,” tandas Hoky yang juga merupakan wartawan media Biskom dan juga sebagai Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. ***

BANGKALAN – Bergulirnya perkara arisan online yang sudah di meja hijaukan oleh saksi pelapor Siti Nurhasanah hampir berujung selesai setelah menjalani tahapan tahapan sidang perdana.

“Anehnya dalam persidangan, ada oknum inisial SR yang tidak ikut serta dalam arisan menjadi saksi memberatkan dalam pelaporan dalam arisan online Get-40 juta.

Publik bertanya tanya, kok bisa tidak ikut arisan menjadi saksi pelaporan dalam perkara arisan yang diduga melanggar pasal 378 atau 372 menurut penegak hukum kepolisian maupun kejaksaan.

Dalam artian perkara arisan online ini seakan dipaksakan untuk dilanjutkan Krn menurut informasi Jaksa penuntut umum tidak mau melanjutkan perkara ini.

Menanggapi Perkara sidang arisan online, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyatakan bahwa Sidang seperti ini seharusnya batal demi hukum. karena perkaranya seakan dipaksakan dan Owner arisan online Inayah tidak ada niat jelek bagi para anggotanya. Bahkan semua uang peserta arisan sudah dikembalikan termasuk Saksi Pelapor Siti Nurhasanah.

Jika Persoalan yang dikasuskan sudah selesai, lantas apalagi yang mau dibahas dan dilanjutkan dalam persidangan. Apalagi perkara ditangani oleh pihak pengadilan tentunya harus adil, dengan maksud apa artinya pengadilan jika tidak mengutamakan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Seperti diketahui, Paska Fajrini Jaksa Penuntut umum (JPU) menanyakan soal perkara ini, apakah penipuan atau penggelapan, Saksi Ahli Pidana mengatakan ini perkara penggelapan. Lanjut Fajrini, Apa dasarnya ibu Saksi Ahli Pidana menyatakan perkara ini penggelapan, Saksi Ahli mengatakan berdasarkan keterangan Penyidik.

Disoal pernyataan Ahli Pidana oleh ketua Majelis Ernila, Inayah terdakwa menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan saksi ahli Pidana tidak sesuai fakta. Dan dikala ianayah menanyakan kepada Saksi Ahli Pidana, Saksi Ahli menjawab, saya menyatakan berunsur pidana berdasarkan keterangan Penyidik Karena saya tidak tahu dari awal,” ungkap Saksi Ahli Pidana saat ditanya Inayah pada Senin 17 April 2023.

Secara Yuridis, Moh Hosen menganggap perkara ini tidak patut dilanjutkan dan layak di putus Batal Demi hukum, karena Saksi Ahli Pidana menyatakan berunsur Pidana berdasarkan Keterangan Penyidik bukan berdasarkan keterangan Saksi Pelapor dan terdakwa.

Jadi putusan yang batal demi hukum ialah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.

“Jika Perkara masih disidangkan, maka terindikasi Majelis Hakim ditengarai masuk angin dari oknum tidak bertanggung jawab, dan ini menjadi sejarah terburuk pengadilan negeri Bangkalan merupakan pengadilan yang tidak adil,” ungkap Hosen yang waktu itu mengikuti persidangan,” Kamis 27 April 2023.

Penulis: Redaksi