LIN-RI.COM

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap ratusan perwira baik pati hingga pamen di lingkungan Polri. Tercatat, ada 473 personel yang dimutasi dan dirotasi jabatannya.

Keputusan mutasi itu tertuang dalam 4 surat telegram rahasia (TR) dengan nomor ST/712/III/Kep./2023, ST/713/III/Kep./2023, ST/714/III/Kep./2023 dan ST/715/III/Kep./2023. Semuanya tertanggal 27 Maret 2023 dan ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan perihal mutasi dan rotasi yang dilakukan Kapolri. Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan adalah hal yang biasa dalam organisasi Polri.

“Jadi pada hari ini Pak Kapolri mengeluarkan 4 TR mutasi. Dari TR mutasi tersebut, jumlah keseluruhan yang mengalami rotasi dan mutasi ada 473 personel,” kata Dedi, Rabu (29/3/2023).

Dari ratusan personel yang dimutasi, 7 Kapolda mengalami pergantian. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mendapatkan promosi jabatan menjadi Kabaharkam Polri. Ia menggantikan
Komjen Arief Sulistyanto yang memasuki pensiun.

Pengganti Irjen Fadil menjadi Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Karyoto yang sebelumnya menjadi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian Kapolda Jawa Barat akan dijabat oleh Irjen Pol Akhmad Wiyagus. Irjen Akhmad akan menggantikan Irjen Pol Suntana yang memasuki purnatugas.

Lalu Kapolda Lampung yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Akhmad Wiyagus akan digantikan oleh Irjen Pol Helmy Santika. Posisi Helmy Santika yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Gorontalo akan diisi Irjen Pol Angesta Romano Yoyol.

Lalu, Kapolda Kalimantan Barat akan dipimpin oleh Brigjen Pol Pipit Rismanto. Dilanjutkan dengan posisi Kapolda Sulawesi Selatan yang sebelumnya dijabat Irjen Nana Sudjana akan berganti ke Irjen Pol Setyo Boedi Moemponi Harso.

Ada Kapolda Sulawesi Tengah yang akan dijabat Irjen Pol Agus Nugroho. Irjen Agus menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi yang dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.

Selain mutasi Kapolda, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar juga dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Komjen Boy memasuki masa pensiun.

Jenderal bintang tiga lainnya yang mengalami mutasi dan rotasi adalah Komjen Rycko Amelza Dahniel dimutasi sebagai pati Densus 88 Antiteror Polri. Jabatan sebelumnya Komjen Rycko yaitu Kelemdiklat Polri akan diisi oleh Komjen Purwadi Arianto.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus melakukan kegiatan pembagian bantuan sosial (bansos) dari Kapolri ke masyarakat. Pembagian bansos kali ini dilakukan di wilayah Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pada hari ini sebanyak 2 ribu paket sembako dibagikan ke seluruh jajaran Polres Jakarta Selatan, yang nantinya didistribusikan ke masyarakat.

“Nanti didistribusikan lagi sesuai dari arahan pak Kapolres kepada seluruh Polsek dan nanti langsung diserahkan ke slum area artinya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” ujar Dedi di Mapolres Jakarta Selatan.

Dedi menuturkan, pendistribusian bansos dan paket sembako ini merupakan perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beberapa tempat sudah didistribusikan bansos dari Kapolri seperti di wilayah Polda Metro Jaya ada 7.500 paket sembako dibagikan. Kemudian di Jawa Timur ada 50 ton diserahkan ke masyarakat dan kaum disabilitas. Lalu di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga dibagikan 5 ribu paket sembako.

“Pak Kapolri juga komitmen bahwa kami diperintahkan setiap saat mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat khususnya di bulan Ramadan,” ujarnya.

Dedi pun berharap semoga bantuan sembako dari Kapolri minimal bisa meringankan beban masyarakat. “Bantuan ini akan terus dilakukan. Para Kapolda dan Kapolres diminta Kapolri juga mendistribusikan bantuan sosial terutama di bulan ramadan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang warga yang menerima bansos bernama Dedi menyampaikan terima kasihnya kepada Polri dan khususnya kepada Kapolri. Menurutnya, bansos yang diberikan sangat membantu.

“Ini sangat membantu sekali untuk masyarakat. Apalagi pada saat bulan ramadan semuanya (bahan pokok) pada naik. Jadi ini bermanfaat sekali,” katanya.

Warga Jagakarsa Jakarta Selatan ini pun berharap bansos yang diberikan Polri terus berlanjut, bahkan hingga hari raya Idul Fitri nanti. “Jadi kita harapkan kelanjutannya ada menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan Kepolisian Republik Indonesia jaya selalu,” katanya.

Kebumen – Sebanyak 441 unit knalpot brong berhasil diamankan dan dimusnahkan Polres Kebumen.

Dijelaskan Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin saat konferensi pers, 441 unit knalpot yang dimusnahkan merupakan hasil kegiatan operasi Sat Lantas Polres Kebumen dari bulan Januari hingga Maret 2023.

Pemusnahan diawali secara simbolis dengan melakukan pemotongan knalpot menggunakan grinda potong oleh Forkopimda.

“Kenalpot yang ada di hadapan kita semua ini adalah hasil penindakan yang dilakukan Sat Lantas Polres Kebumen dari bulan Januari sampai Maret 2023,” jelas Kapolres Kebumen didampingi Forkopimda Kabupaten Kebumen saat konferensi pers.

Lanjut Kapolres, penindakan juga atas keluhan dari masyarakat yang mengaku resah dan terganggu dengan suara bising knalpot yang seharusnya diperuntukkan untuk balapan bukan untuk harian.

Selain melakukan penindakan, Polres Kebumen juga gencar melakukan sosialisasi kelaikan kendaraan untuk tidak memasang knalpot brong bagi kendaraan bermotor harian. Sosialisasi ini dilakukan melalui kegiatan “Police Goes to School”, atau kegiatan sosialisasi lainnya yang sifatnya rutin.

Pemasangan knalpot brong, dijelaskan Kapolres Kebumen melanggar Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, serta dapat diancam satu bulan penjara dab denda paling banyak Rp. 250.000,-.

Selanjutnya diungkapkan Dandim 0709/Kebumen Letkol Czi Ardianta Purwandhana mengatakan, pemasangan knalpot brong juga bisa dikategorikan sebagai tindakan intoleran. Menurutnya, pemasangan knalpot brong bisa mengganggu kekhusyukan orang yang sedang ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Saat orang beribadah puasa, saat sholat tarawih, lalu ada orang (lewat) menggunakan knalpot brong mencari popularitas, akhirnya mengganggu dan meresahkan kegiatan ibadah dan juga mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Letkol Czi Ardianta Purwandhana.

Senada diungkapkan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang juga hadir dalam kegiatan konferensi pers pemusnahan knalpot brong ia sangat setuju dengan kegiatan penindakan kepada pelanggar knalpot brong.

Menurutnya, knalpot brong sangat bising dan mengganggu kenyamanan warga saat beristirahat.

“Bayangkan kalau ada anak kecil, apalagi anak kecil itu lagi sumeng (sakit) tentunya sangat mengganggu. Diharapkan kepada masyarakat tidak ada lagi memasang knalpot brong,” jelas Bupati.

Ia setuju dengan Polres Kebumen yang telah gencar mempromosikan untuk tidak memasang knalpot brong melalui sejumlah pamflet yang dipasang di sejumlah titik bisa menjadi edukasi kepada masyarakat.

Bupati juga memohon kepada seluruh masyarakat untuk bekerja sama, agar tidak menggunakan knalpot brong.

Selanjutnya perwakilan tokoh masyarakat Gus Fachrudin Achmad Nawawi mengungkapkan agar warga masyarakat dapat lebih bijak melepas knalpot brong yang sudah terlanjur terpasang pada kendaraannya dan kembali memasang knalpot standar pabrik yang suaranya lebih ramah lingkungan.

Aturan tentang knalpot juga tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc, tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB.

Sedangkan kendaraan yang terpasang knalpot brong saat dilakukan pengujian kebisingan oleh Sat Lantas Polres Kebumen, tingkat kebisingan mencapai 112 dB melebihi ambang kebisingan untuk motor berkubikasi 125 cc.

Tentu ini akan sangat mengganggu jika digunakan di jalan umum untuk kepentingan harian.

BANGKALAN – Diketahui P2KD Tanagurah Timur Kecematan Sepuluh kabupaten Bangkalan mempermasalahkan Bacalon Pilkades sebagaimana Berita Acara Nomor :141/19/433.308.15/Panpilkades/III/2023 Pengumuman Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Alat bukti Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Sahruddin Hamin yang dianggap tidak memenuhi persyaratan oleh P2KD Desa Tanagurah Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan mulai terjawab sesuai aturan yang berlaku.

Berita acara yang dipermasalahkan P2KD Tanagurah Timur Kecamatan Sepuluh mendapat Surat rekomendasi Nomor 400.10.2.2/141/433.031/2023, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Bangkalan, PLT Drs Mohni MM, dikirim kepada Camat Sepulu, Abd Hadi berisi tentang rekomendasi Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) Sahruddin Hamin untuk ditetapkan sebagai Calon Kades Tanagurah Timur, Sepulu Bangkalan.

Didalam surat tersebut Drs Mohni MM melalui Camat Sepulu, menyatakan pihak P2KD Tanagurah Timur, untuk menetapkan Bacakades Sahruddin Hamin sebagai Calon Kades Tanagura Timur.

Surat rekomendasi Bupati Bangkalan itu, dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2023, berdasarkan laporan dan rekomendasi Tim Fasilitas Pemilihan Kepala Desa (TFPKD) Kabupaten Bangkalan.

Bahwa setelah dilakukan tim fasilitas oleh TFPKD Bangkalan, mendengarkan argumentasi/alasan serta data dari pelapor dan terlapor, ditemukan bukti bahwa Bacades An Sdr Sahruddin Hamin telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon yang lolos administrasi. Dengan alasan surat keterangan pengganti Ijasah yang di keluarkan oleh sekolah yang di kuatkan dari dinas pendidikan kab. Bangkalan di akui kebenarannya.

Selain itu didalam isi surat rekomendasi Bupati Bangkalan, Drs Mohni MM juga tertulis bahwa Sahruddin Hamin berhak mengikuti tahapan selanjutnya untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa,,dan berharap untuk menjadi perhatian serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menanggapi persoalan di P2KD Tanagurah Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan, Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan bahwa persyaratan Bacalon Sahruddin Hamin sudah sesuai Verifikasi klarifikasi dan alat bukti Administrasi jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi.

“Dengan maksud, jika Abdul Hadi camat sepuluh kabupaten Bangkalan dan P2KD tidak menghargai TFPKD dan Keputusan Drs Mohni MM dalam meloloskan Bakal Calon Kepala Desa Sahruddin Hamin untuk mengikuti Pilkades Tahap II. Maka diduga kuat camat Sepuluh Abdul Hadi maupun P2KD terima uang suap dari oknum tidak bertanggung jawab.

Dan ini merupakan sejarah paling terburuk di pemerintah Daerah kabupaten Bangkalan dalam Demokrasi Politik. Karena seharusnya bawahan harus menghargai keputusan atasan yang sudah berdasarkan aturan. Secara tidak langsung camat sepuluh dan P2KD telah berani menentang dan menantang kebijakan PLT Bupati Bangkalan dalam meloloskan bacalon Pilkades.

Kami berharap Pihak P2KD Tanagurah maupun camat Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan menerima Keputusan Drs Mohni MM PLT Bupati Bangkalan bahwa atasnama Sahruddin Hamin yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkades serentak Bangkalan Tahap II 2023,” Ungkap Aktivis KAKI (28/03/2023).

Disoal P2KD Tanagurah Timur Kecamatan Sepuluh Menolak Rekomendasi PLT Bupati dalam meloloskan Sahruddin Hamin mengikuti pilkades tahap II 2023.

“Drs Mohni MM menyampaikan; TFPKD Bangkalan dan Camat Sepuluh harus memperkuat aturan yang ada. Jika aturan tersebut tidak dihargai untuk apa adanya TFPKD dan Peraturan Bupati,” pungkasnya, Selasa (28/03/2023)

Sampai berita dinaikkan, Abdul Hadi Camat Sepuluh tidak dapat dihubungi meski Telepon Via Watshap berdering

Red

Kebumen – Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun, inisial MF warga Desa Kalipurwo, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Trenggulun dekat rumahnya.

Dijelaskan Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasihumas Polres AKP Heru Sanyoto, korban ditemukan sekitar pukul 17.20 WIB, Senin 27 Maret 2023.

“Menjelang waktu magrib, keluarga curiga korban belum pulang ke rumah. Saat melakukan penyisiran di aliran sungai, korban ditemukan di bawah jembatan dalam keadaan meninggal dunia,” jelas AKP Heru, Selasa 28 Maret 2023.

Keterangan sejumlah saksi, lanjut AKP Heru, sekitar pukul 16.00 WIB, korban terlihat tengah bermain di sekitar rumahnya.

Dari penyelidikan di lapangan yang dilakukan oleh Polsek Kuwarasan, kemungkinan korban jatuh terpeleset ke aliran sungai tanpa ada yang melihat.

Saat kejadian, kedalam air sungai kurang lebih setinggi dada orang dewasa karena sungai sedang dibendung untuk irigasi sawah. Lalu korban meninggal kehabisan oksigen saat tenggelam di aliran sungai itu.

Hal ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh RS Purwogondo Kebumen, korban meninggal karena tenggelam.

“Setelah ditemukan, oleh keluarga, korban dibawa ke RS Purwogondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keterangan pihak RS, korban kehabisan oksigen,” ujarnya.

Adanya peristiwa itu, Polres Kebumen mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih mengawasi anaknya saat bermain.

“Pastikan anak selalu dalam pengawasan, dan berada di tempat yang aman. Pesan kami, selalu awasi kemana anak pergi bermain,” pesan AKP Heru.

Kapolsek Gumelar Polresta Banyumas, Polda Jateng, AKP Hidayat, S.A.P, bersama Bhabinkamtibmas Polsek Gumelar mengikuti sholat subuh berjamaah sekaligus menjadi penceramah dalam Kuliah subuh di Masjid Miftahul Huda Kecamatan Gumelar, Selasa (28/3/23).

Dalam kutipan Kultum pada shalat subuh berjamaah, Kapolsek Gumelar memberikan materi ceramah dengan tema “Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama”, dan mengajak jamaah untuk meningkatkan iman dan taqwa di bulan ramadhan.

Selain itu, Kapolsek juga menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas serta mengajak para jamaah agar bersama-sama meniciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dilingkungan sekitar masing-masing seperti pencegahan Narkoba, petasan dan penggunaan knalpot brong.

“Kami juga berharap, bapak ibu seluruh jamaah dapat menjadi perpanjangan tangan kami untuk mengajak masyarakat luas menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif kedepan”, tutur Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu SIK, MH, melalui Kapolsek Gumelar AKP Hidayat, S.A.P.

“Apabila ada gangguan Kamtibmas, sampaikan kepada kami agar dapat segera kita tindak lanjuti bersama,” sambungnya.

Usai kuliah subuh, Kapolsek Gumelar juga membuka komunikasi dan menerima segala masukan dan saran yang disampaikan masyarakat untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan damai di wilayahnya.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, hubungan silaturrahmi dan sinergitas antara Polri dan seluruh elemen masyarakat semakin baik,”ujar Kapolsek.

Jakarta – Keluarga salah satu terdakwa dalam kasus pidana narkotika Teddy Minahasa mengirimkan surat kepada jaringan media di tanah air, berisi permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dan beberapa pejabat tinggi lainnya, Minggu, 26 Maret 2023. Keluarga yang mengatasnamakan orang tua dari AKBP Dody Prawiranegara itu adalah Maman Supratman dan Sri Wahyuningsih. Sebagaimana diketahui, Dody adalah seorang anggota Polri yang tersangkut kasus kepemilikan dan penjualan narkoba jenis sabu yang saat ini sedang disidangkan di PN Jakarta Barat.

Berikut ini disalin-tuliskan secara lengkap isi surat terbuka tertanggal 25 Maret 2023 dimaksud. Semoga dapat mencapai maksud dan tujuannya, diketahui oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bersama jajarannya dan masyarakat umum, untuk kemudian dapat direspon sebagaimana mestinya oleh para pihak terkait.

—–
Jakarta, 25 Maret 2023

Kepada Yth.
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kami Maman Supratman dan Endang Sri Wahyuningsih selaku Ayah dan Ibu dari AKBP Dody Prawiranegara sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana nomor register: 97/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt.

Kami mengirimkan surat terbuka ini karena kami sudah merasa putus asa dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung saat ini, dimana putra kami AKBP Dody Prawiranegara sudah banyak membantu membuka seterang-terangnya proses penyelidikan, pemeriksaan perkara ini, baik dalam BAP maupun di persidangan, namun permohonan kami masih belum mendapatkan jawaban terkait dengan status anak kami AKBP Dody Prawiranegara sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang membantu pihak penegak hukum untuk membantu membuka terang perkara ini.

Puta kami sudah menyampaikan peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi secara jujur, jelas, terperinci, dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi.

Selalu ada rasa takut dan rasa khawatir kami sebagai orang tua yang dimana saat ini putra kami, seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya, sedang berjuang dengan kejujurannya melawan atasannya yang telah memerintahkan, menekan dan memaksa putra kami untuk menjalankan perintah yang tidak benar dan kini atasan tersebut masih berpangkat jenderal, tidak ada kekuatan bagi putra kami seorang AKBP untuk melawan Jenderal Bintang 2 selain dukungan dari Bapak-bapak yang terhormat serta masyarakat yang masih menghargai kejujuran putra kami. Apalagi Teddy Minahasa sempat melakukan intervensi terhadap kami pihak keluarga untuk memaksa AKBP Dody Prawiranega bergabung dengan Teddy Minahasa agar dapat melindungi Teddy Minahasa dari tindak pidana yang dilakukannya. Tapi kami dan AKBP Dody Prawiranegara menolak perintah Teddy Minahasa tersebut, kami sangat menginginkan anak kami untuk mengungkap perkara yang melibatkan Teddy Minahasa tersebut dengan penuh kejujuran, dan hal itulah yang dilakukan anak kami sepanjang proses persidangan berlangsung.

Kami sangat berharap kepada Bapak-bapak semua dapat memberikan perhatian khusus terhadap proses persidangan yang sedang dilaksanakan, serta mempertimbangkan pemberian status Justice Collaborator untuk putra kami. Entah kepada siapa lagi kami bisa memohon sedikit keadilan ini karena kami hanya masyarakat biasa yang memohon keadilan kepada pemimpin-pemimpin negara ini untuk menegakkan keadilan. Selain itu kami juga memohon keadilan dan perlindungan dari Pemangku Jabatan di Negeri ini.

Sekiranya surat terbuka ini kami harap sampai kepada Bapak-bapak yang kami hormati, kami memohon dan meminta dengan sangat agar Bapak-bapak dapat bertindak secara bijaksana, untuk memenuhi dan mengabulkan permohonan kami agar putra kami ditetapkan sebagai Justice Collaborator dalam perkara ini.

Kami beserta keluarga akan tetap dan terus menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Demikian surat terbuka ini kami tulis dan sampaikan dari hati yang terdalam untuk kami tujukan kepada Presiden Republik Indonesia; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Kepolisian Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Atas kesempatan yang diberikan ini kami ucapkan terima kasih.

Kami yang bermohon,

Tertanda

Maman Suptratman
—–

_Catatan redaksi: Copy Surat Terbuka ini ada pada Sekretariat PPWI Nasional._ (APL/Red)

Bekasi – Proyek Pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT) yang bertempat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dikerjakan sangat tipis diduga dikerjakan asal jadi.
Sabtu, (25/03/2023).

Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan sarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan.

Jalan yang dibangun diareal persawahan akan membantu petani untuk mengurangi tenaga ekstra untuk jalan kendaraan. Mulai dari berangkat membawa peralatan, bibit, pupuk, hingga panen dan pasca panen, petani bisa dengan mudah mengakses sawah mereka.

Namun fakta dilapangan berbeda, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pertanian menggelontorkan anggaran puluhan juta bahkan sampai ratusan juta, dengan maksud membantu meringankan beban petani melalui program Jalan Usaha Tani (JUT), ternyata hanya dikerjakan asal jadi oleh pemborong nakal khususnya kegiatan yang berada di Desa Mekarjaya Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.

Hal itu menjadi sorotan dari.Misnan LL.B.Kadiv Investigasi KPK Tipikor Kabupaten Bekasi
“Sebagai sosial kontrol diduga proyek tersebut dikerjakan asal-asalan pengerjaannya, yang dikhawatirkan tidak kuat lama karna tidak memikirkan kualitas pekerjaan, sehingga cepat hancur.”ucap Misnan LL.B.

“Hal tersebut diduga kuat kurang adanya pengawasan dilokasi pekerjaan, pekerjaan pun diduga dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB), ketebalan beton yang sudah jadi sangatlah miris, hasil beton yang sudah jadi hanya mencapai 9 cm, 5 cm, dan 5 cm, di tiga kali pengukuran ,yang saya sayangkan baru dikerjakan sudah pada Retak-retak. Bahkan sebagian hancur,” Tambah Misnan LL.B.

Di tempat terpisah Sobirin Kabid Pertanian saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp dengan singkat dirinya membalas” nanti akan kami hitung ulang saat PHO bang” tutur Kabid Pertanian.

Kadiv Investigasi KPK Tipikor Kabupaten Bekasi Misnan LL.B,saat mendengar hal tersebut dengan tegas mengatakan” Saya harap Kabid pertanian beserta PPK dan PPTK harus segera mengambil tindakan tegas kepada pemborong Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Mekarjaya, kegiatan tersebut saya rasa tidak pantas untuk di PHO,”tutup Misnan LL.B.

Tidak hanya Kadiv Investigasi KPK Tipikor DPD Kabupaten Bekasi.Lsm Prabhu Indonesia jaya DPD kabupaten Bekasi juga ikut geram dengan kegiatan jalan usaha tani yang terkesan amburadul itu.

Sementara itu M. Suwandi Sekjen LSM Prabhu Indonesia Jaya DPD Kabupaten Bekasi mengatakan,
” Saya minta kepada Kabid, PPTK dan Dinas terkait harus menindak tegas pemborong nakal tersebut, saya bersama Misnan LL.B Kadiv Investigasi KPK Tipikor DPD Kabupaten Bekasi dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada dinas terkait”tandas sekjen LSM Prabhu Indonesia Jaya.

(Red).

Tim PRC (Patroli Presisi Reaksi Cepat) bersama Unit Resmob Sat Reskrim Polresta Banyumas berhasil amankan ribuan butir mercon rentengan siap edar, Jumat (24/3/2023). Mobil pengangkut dan pengendara langsung diamankan petugas.

“Jadi pada hari Jumat (24/3/23) sekira pukul 23.00 wib, petugas mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil merek suzuki carry berwarna biru dengan nomor polisi AA 1392 IG di duga membawa petasan jenis rentengan”, ungkap Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu SIK, MH, melalui Kasat Reskrim Kompol Agus Supriadi S, SIK, MH, saat dikonfirmasi, Sabtu (25/3/23).

Mendapati informasi tersebut, selanjutnya Tim Resmob bersama dengan Tim PRC Polresta Banyumas melakukan pengintaian/monitoring terhadap mobil tersebut kemudian melakukan penyetopan dan pengecekan terhadap kendaraan tersebut saat melintas di Jl. Ovisdiman Kel. Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.

“Setelah dilakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ternyata benar ada 2 orang terduga pelaku yang membawa sejumlah petasan di dalam dimobil cerry”, ungkap Kasat Reskrim.

Adapun barang bukti yang dimankan berupa petasan panjang 3 meter sebanyak 70 renteng,1 renteng berisi 50 petasan (total 3500). Petasan panjang 5 meter sebanyak 50 renteng,1 renteng berisi 70 petasan (total 3500) dan kendaraan Suzuki Carry warna biru plat nomor AA 1392 IG sebagai sarana. “Jadi total ada 7000 butir petasan”, jelas Kasat Reskrim.

Petugas mengamankan terduga pelaku dua orang laki-laki yang berinisial ES (27) alamat Desa Sidomukti, Kec. Weleri, Kabupaten kendal dan DA (28) alamat Desa Sidomukti Kecamatan Weleri, Kabupaten kendal.

“Jadi modusnya, pelaku menggunakan kendaraan carry untuk membawa petasan yang diperoleh dari Kec. Waleri Kab. Kendal untuk di edarkan diwilayah Purwokerto”, ungkap Kasat Reskrim.

Menurut Kasat Reskrim, saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mako Sat Reskrim Polresta Banyumas untuk penanganan lebih lanjut.

“Atas perbuatannya para pelaku disangkakan pasal sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak dengan ancaman 12 tahun penjara”, pungkasnya.