Beranda blog Halaman 507

Antisipasi Gangguan Keamanan Jelang Pemilu 2024, Polres Pringsewu dan Sat Brimob Patroli Bersama

lembagainvestigasinegarari
-
0
Antisipasi Gangguan Keamanan Jelang Pemilu 2024, Polres Pringsewu dan Sat Brimob Patroli Bersama

Pringsewu – Aparat Kepolisian Polres Pringsewu bersama personel Satuan Brimob Polda Lampung, melakukan patroli gabungan di sejumlah titik strategis di wilayah Pringsewu pada Selasa (13/2/2024). Tindakan preventif ini bertujuan untuk memastikan suasana yang aman dan kondusif menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Mereka menggunakan kendaraan dinas patroli roda dua untuk berkeliling dan memantau jalan-jalan protokol, pemukiman penduduk, perkantoran, serta pusat keramaian lainnya. Tim patroli juga memeriksa sejumlah tempat pemungutan suara untuk memastikan kesiapan tempat, logistik, dan keamanan.

Wakapolres Pringsewu, Kompol Robi Bowo Wicaksono, menjelaskan bahwa patroli ini bertujuan utama untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang pemungutan suara Pemilu serentak 2024. “Kehadiran polisi di tempat-tempat strategis diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan ketenangan bagi warga masyarakat,” ujarnya

Kegiatan patroli ini akan ditingkatkan baik siang maupun malam, sebelum, saat, dan setelah proses pemilu. Selain untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan, patroli ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat menjelang puncak pesta demokrasi.

Wakapolres Pringsewu juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman di wilayah masing-masing. Jika ada hal yang mencurigakan, ia meminta agar segera dilaporkan kepada aparat kepolisian terdekat.

“Marilah kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghindari penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perpecahan yang dapat mengganggu kerukunan dan persatuan,” tambahnya.(Red)

Kapolres Tanggamus Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu 2024

lembagainvestigasinegarari
-
0
Kapolres Tanggamus Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu 2024

Tanggamus – Guna kesiapan pengamanan Pemilu 2024, Polres Tanggamus Polda Lampung laksanakan Apel Pergeseran Pasukan Operasi Mantap Brata 2024 di Lapangan Apel Mapolres setempat, Senin, 12 Februari 2024, sore.

Kapolres Tanggamus, AKBP Rinaldo Aser S.H., S.I.K, M.Si, mengatakan, apel pergeseran pasukan Operasi Mantap Brata 2024 dilakukan untuk sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Sembilan kecamatan itu antara lain, Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, dan Gisting Tanggamus.

Kemudian, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Gunung Alip, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Pugung dan Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

“Kenapa sembilan kecamatan ini baru kita laksanakan hari ini karena menyesuaikan dengan pendistribusian logistik dari KPU,” kata AKBP Rinaldo Aser.

Ia menjelaskan, untuk 11 kecamatan lainnya telah dilakukan terlebih dahulu pada hari Sabtu dan Minggu.

Dirinya menjelaskan, terdapat 277 personil yang dipersiapkan oleh Polres Tanggamus untuk melakukan pengamanan Pemilu 2024.

Selain itu, Polres Tanggamus juga menerima bantuan dari petugas BKO Polda Lampung untuk pengamanan Pemilu 2024.

“Polres Tanggamus mendapatkan BKO personil dari Polda Lampung sebanyak 128 orang personil,” ujarnya.

Selain itu, Polres Tanggamus juga mendapatkan bantuan personil dari Brimob Polda Lampung dan Ditsamapta Polda Lampung.

“Untuk dari Brimob Polda Lampung ada 31 orang dan Ditsamapta Polda Lampung ada 31 orang,” jelasnya.

AKBP Rinaldo Aser menambahkan, Brimob dan Ditsamapta Polda Lampung hanya melakukan patroli di wilayah Kabupaten Tanggamus.

“Namun mereka tidak melakukan pengamanan di TPS melainkan hanya melakukan patroli di TPS yang ada di Kabupaten Tanggamus,” ujarnya.

Kapolres mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus mengenai tempat tinggal dari personil Polda Lampung.

Dimana untuk personil Brimob Polda Lampung mereka akan menempati mess Pemkab Tanggamus yang berada di Kecamatan Gisting.

Sedangkan untuk personil Ditsamapta Polda Lampung akan menempati gedung Islamic Center yang berada di Kecamatan Kota Agung.

Sementara itu, personil Kepolisian Polres Tanggamus akan melakukan pengawalan, Pengamanan hingga masa penghitungan suara di TPS selasai.

Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser menyebutkan, untuk saat ini situasi dan kondisi Kabupaten Tanggamus masih terbilang aman.

“Sejauh ini belum ada hal-hal yang menonjol sampai mendapatkan perhatian khusus,” kata dia.

Kesempatan itu, Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.

Kendati demikian dirinya meminta agar masyarakat selalu menjaga keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Tanggamus.

“Sehingga perhelatan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar,” tandasnya. (*)

Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengaman Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu

lembagainvestigasinegarari
-
0
Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pengaman Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek kesiapan Prajurit TNI dan Polri yang tergabung dalam Pasukan Pengaman Unjuk Rasa dan Babinsa Pengamanan Pemilu Wilayah Jakarta Pusat bersama Pangkostrad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, bertempat di Monas, Jakarta Pusat. Senin (12/2/2024).

Didepan ratusan prajurit TNI, Panglima TNI menyampaikan bahwa mereka yang melakukan demo bukan musuh kita, kalian hadapi dengan senyum, jangan mudah terprovokasi dan diadu domba antara TNI dengan masyarakat. “Makanya kalian harus sadar jangan mau diadu domba, jangan mau dibenturkan,” tegas Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Panglima TNI menegaskan, TNI-Polri adalah ujung tombak andalan yang terdepan, mudah-mudahan negara ini bisa terus aman dan damai sehingga masyarakat bisa melaksanakan tugasnya, kegiatan sehari-hari dengan aman dan damai. “Jangan lupa berdoa, benteng kita hanya berdoa,” ucap Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Pengecekan pasukan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama dengan tujuan untuk mempererat kebersamaan antara pimpinan dan prajurit serta meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas pengamanan, agar tercipta Pemilu yang damai sesuai harapan bersama.

Pasukan pengamanan unjuk rasa dan Babinsa pengamanan Pemilu yang terlibat dalam kegiatan ini akan melaksanakan tugas pengaman sebelum, selama dan sesudah Pemilu 2024 di wilayah Jakarta Pusat.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah para Prajurit untuk berinteraksi sebagai bentuk kedekatan antara pimpinan dan prajurit. Hal ini diharapkan dapat memperkuat soliditas serta semangat para prajurit dalam melaksanakan tugas pengamanan.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Polres Pringsewu Gelar Apel Pergeseran Pasukan untuk Pengamanan TPS Pemilu 2024

lembagainvestigasinegarari
-
0
Polres Pringsewu Gelar Apel Pergeseran Pasukan untuk Pengamanan TPS Pemilu 2024

Pringsewu – Polres Pringsewu menggelar apel pergeseran pasukan untuk pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum 2024. Acara ini digelar di lapangan apel Mapolres Pringsewu pada Senin (12/2/2024) pagi. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya.

Dalam kesempatan ini, Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya menyampaikan bahwa sebanyak 210 personel Polres Pringsewu telah ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap 1.209 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Pasca-apel pergeseran, personel pengamanan langsung menuju lokasi tugas masing-masing untuk berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel pengamanan diinstruksikan untuk menjaga netralitas dan menjalin sinergi serta kolaborasi dengan PPS, KPPS, Linmas, dan stakeholder terkait lainnya. “Hal ini bertujuan agar proses pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa hambatan,” ucap Kapolres Pringsewu.

Benny Prasetya juga menyampaikan bahwa personel PAM TPS akan melaksanakan tugas pengamanan selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 15 Februari 2024. Diharapkan dengan kesiapan dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak terkait, proses pemilihan umum di Kabupaten Pringsewu dapat berjalan dengan sukses dan demokratis.

Dengan upaya pengamanan yang maksimal dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan masyarakat dapat memberikan suaranya dengan nyaman dan tanpa tekanan dalam pemilihan umum mendatang. “Polres Pringsewu bersama seluruh komponen terkait siap menjaga ketertiban dan kelancaran proses demokrasi di wilayahnya.” tandasnya (*)

Diduga Oknum Komisioner KPUD Wonosobo Lakukan Pelanggaran Pemilu.

lembagainvestigasinegarari
-
0
Diduga Oknum Komisioner KPUD Wonosobo Lakukan Pelanggaran Pemilu.

WONOSOBO ” Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih dan Berintegritas (Kompilasi) mendatangi Kantor Bawaslu Wonosobo hari ini, Senin (12/02/2024). Mereka dipimpin oleh Abdul Kholiq Arif, koordinator aksi tersebut, untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan oknum anggota komisioner KPUD Wonosobo.

“Kami bawa sejumlah bukti. Bukti foto hasil temuan dan rekaman suara terduga oknum tersebut saat mengkondisikan PPK mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) tertentu,” jelas Kholiq Arif.

“Dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran etik tersebut bermula ketika dirinya bersama tim Kompilasi menerima laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Kecamatan yang terkonfirmasi disasar oleh RR meliputi Kecamatan Kejajar, Garung, Selomerto, Leksono, Sukoharjo, Kaliwiro, Wadaslintang, Watumalang, Kalibawang, dan Kecamatan Sapuran.

“Yang tidak terkondisikan oleh oknum KPU tersebut ada 5 kecamatan. Yaitu Kecamatan Mojotengah, Kertek, Kalikajar, Kepil, dan Kecamatan Wonosobo. Selebihnya, ada 10 kecamatan telah dikondisikan diajak untuk memilih Paslon tertentu,” kata Kholiq.

Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Priadhi mengatakan, “Kita akan pelajari bukti-bukti yang telah diterima, kemudian nanti ada rapat pleno, nanti kita juga akan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Apakah dugaan pelanggaran ini akan dijatuhi hukuman apa, silahkan dikawal.”***

Red”

Raimas Satsamapta Polres Kebumen Disiagakan selama Tahapan Pungut Hitung Suara

lembagainvestigasinegarari
-
0
Raimas Satsamapta Polres Kebumen Disiagakan selama Tahapan Pungut Hitung Suara

Kebumen – Mendekati pengamanan pungut hitung suara, banyak langkah dilakukan Polres Kebumen agar situasi tetap aman kondusif.

Di antaranya, Polres Kebumen membentuk pasukan pengurai masa (Raimas) Presisi Satsamapta Polres Kebumen.

Siang ini, pasukan Raimas Presisi Satsamapta dilakukan pengecekan oleh Irwasda Polda Jateng KBP Drs Rudy Mulyantoko dab Irbid II KBP Bambang Hidayat, Senin 12 Februari 2024.

Kedatangan tim dari Polda disambut Wakapolres Kebumen Kompol Muhammad Nurkholis beserta PJU Polres di halaman Mapolres.

“Kedatangan dari Polda ingin mengecek kesiapan anggota dalam rangka Operasi Mantap Brata pengamanan pungut hitung Pemilu di Kebumen,” jelas Kapolres Kebumen AKBP Recky melalui Kasihumas AKP Heru Sanyoto.

Para personel Raimas Presisi Satsamapta Polres Kebumen dibariskan lalu dilakukan pengecekan peralatan yang akan digunakan selama pengamanan. Nampak juga Unit K9 ikut dilakukan pengecekan saat itu.

Kabag Ops Polres Kebumen Kompol Setyoko menambahkan, kedatangan Irwasda Polda Jateng KBP Drs Rudy Mulyantoko yang juga Kawas Opsda OMB dalam rangka pengecekan Power on hand Kapolres Kebumen.

Personel yang terlibat sebagai power on hand Kapolres Kebumen merupakan personel yang siap digerakkan 1×24 jam jika mendadak dibutuhkan.

Power on hand, merupakan kekuatan yang bisa digerakan sesuai dengan ketentuannya, serta sesuai perkembangan situasi yang ada oleh pimpinan.

“Perkembangan situasi, kita tidak bisa mengetahui secara pasti. Sehingga kita membentuk pasukan power on hand yang bisa digerakkan sewaktu-waktu. Yang bisa menggerakkan adalah pimpinan,” ujar Kompol Setyoko.

Personel yang dilibatkan sebagai pasukan power on hand memiliki kriteria dan pelatihan khusus. Diantaranya harus siap diri, siap fisik, siap ketrampilan, serta siap peralatan.

Sarana dan prasarana pendukung pengamanan harus benar-benar dalam kondisi siap digunakan kapanpun, sehingga siang ini dilakukan pengecekan.

Red”

Pengarahan Kajati Bali Dr. Ketut Sumedana: “Membangun Penegakan Hukum dengan Kearifan Lokal”.

lembagainvestigasinegarari
-
0
Pengarahan Kajati Bali Dr. Ketut Sumedana: “Membangun Penegakan Hukum dengan Kearifan Lokal”.

Denpasar Bali- Sebagai pejabat baru di jajaran Kejaksaan Tinggi Bali, Dr. Ketut Sumedana tidak asing lagi dengan kampung halamannya yaitu Bali, di samping putra asli Bali kelahiran Buleleng, Dr. Ketut Sumedana sudah tiga kali bertugas di Bali yaitu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar pada tahun 2012, lalu Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali pada tahun 2022, dan sekarang dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Dalam pengarahan perdananya, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali menyampaikan pentingnya kepercayaan publik dalam penegakan hukum. Wilayah Bali adalah salah satu yang memiliki local genius yang sangat khas dan unik, sehingga harus ada kolaborasi hukum antara adat Bali sebagai living law dengan hukum positif yaitu hukum nasional guna terjadi harmonisasi hukum yang berjalan secara simultan di masyarakat.

“Masyarakat Bali yang kuat akan agama, adat istiadat dan budayanya perlu kita dukung penuh sebagai dukungan atas Ajeg Bali kini dan di masa yang akan datang,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Konteks penegakan hukum yang kolaboratif tersebut akan menjadi barometer ke depan di berbagai daerah agar prinsip harmonisasi, keseimbangan dalam merujuk pada falsafah ‘Tri Hita Kirana’ yang dapat saling mendukung dalam penegakan hukum nasional, terlebih lagi lembaga adat Bali ini sudah diakui keberadaannya secara hukum nasional.

Sebagaimana perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin, aspek pencegahan dalam setiap pembangunan di Bali akan kami kedepankan. Terlebih, Bali adalah etalase hukum di mata internasional. Banyak kasus-kasus yang melibatkan orang asing terjadi di Bali seperti kasus keimigrasian, kasus narkotika, TPPO (human trafficking), cyber crime, dll.

Dalam konteks penindakan, tentu akan menjadi perhatian terutama terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan dan dinikmati bukan saja oleh masyarakat Bali, tetapi juga bagi wisatawan lokal dan mancanegara.

“Ke depan, kami akan berkolaborasi dengan teman-teman Forkopimda dan bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis dalam penegakan hukum. Namun, yang terpenting adalah sebagaimana amanat Jaksa Agung ST Burhanuddin agar seluruh Insan Adhyaksa dimanapun berada untuk turut serta menyukseskan pemilu, dan sebagai Aparat Penegak Hukum agar menjaga netralitas dengan menghindari hal-hal yang menyebabkan tergerusnya kepercayaan masyarakat,” pungkas Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Pengarahan perdana Kepala Kejaksaan Tinggi Bali diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Para Asisten dan Pejabat Struktural serta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali yang dilaksanakan secara luring dan daring/virtual. (Red).

Jaksa Agung RI Melalui JAM-Pidum Menyetujui 7 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

lembagainvestigasinegarari
-
0
Jaksa Agung RI Melalui JAM-Pidum Menyetujui 7 Pengajuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice.

Jakarta- Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 7 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr.Ketut Sumedana melalui siaran per tertulisnya di Kantor KeJaksaan Agung RI,
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/02/2024).

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa ke tujuh Pengajuan permohonan penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice tersebut yaitu:
1). Tersangka Darma Kurniyawan dari Kejaksaan Negeri Buleleng, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

2). Tersangka Djisman alias Jisi dari Kejaksaan Negeri Palu, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

3). Tersangka Burawan alias Mas Gun dari Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.

4). Tersangka Rijal Ahdan S. Masantu dari Kejaksaan Negeri Donggala, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

5). Tersangka Fajar Pratama bin Taufik dari Kejaksaan Negeri Kuningan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

6). Tersangka Yosep Purniawan als Muhammad Yosep dari Kejaksaan Negeri Bogor, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

7). Tersangka Bambang Eka Setiawan bin Amsori dari Kejaksaan Negeri Majalengka, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya Kapuspenkum Dr. Ketut Sumedana mengatakan bahwa JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, Ucapnya . (Red).

Blusukan Online Warung NKRI Digital Koneksikan Kepentingan Warga dan Pemerintah

lembagainvestigasinegarari
-
0
Blusukan Online Warung NKRI Digital Koneksikan Kepentingan Warga dan Pemerintah

Kepala Satgas Sinergitas Kementrian dan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme – BNPT Laksma Joko Sulistyanto mendukung penuh pelaksanaan program Blusukan Online Warung NKRI Digital. Menurutnya, program Blusukan Online Warung NKRI Digital ini merupakan keberlanjutan eksistensi dan kemanfaatan Warung NKRI Digital bagi warga masyarakat pasca diresmikan baru-baru ini di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Kegiatan ini bagus dan saya sangat setuju. Yang diperlukan saat ini adalah keberlangsungan Warung NKRI Digital pasca diresmikan sehingga tidak behenti sampai di situ. Karena sudah digaungkan oleh pimpinan dengan disematkan sistem digital maka ini warung bukan sembarang warung,” ujar Laksma Joko dalam pesan tertulisnya, Senin (12/2/2024) di Jakarta.

Dia juga menambahkan, pihaknya selaku Kepala Satgas Sinergitas akan memadukan kegiatan Warung NKRI Digital ini dengan berbagai lembaga. “Kekuatan sinergitas antar kementrian dan lembaga akan kita padukan sehingga bisnis perdagangan dan pelatihan melalui Warung NKRI Digital akan lebih masif dilakukan. Kegiatan sinergitas dengan kementrian dan lembaga juga tentang sosialisasi knowledge, komoditi pertanian dari pusat sampai ke daerah atau sebaliknya,” urai Joko yang juga menjabat Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT.

Sebanyak 37 Warung NKRI Digital yang tersebar di seluruh Indonesia kini mulai aktif menggelar kegiatan Blusukan Online. Kegiatan Blusukan Online Warung NKRI Digital ini sebagai tindaklanjut kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme – BNPT dan Komite Penyelarasan Teknologi Informasi & Komunikasi -KPTIK.

Jadi menurut Joko, dengan menerapkan sistem digital maka Warung NKRI Digital ini bisa terkoneksi ke seluruh Indonesia. “Kita jalan-jalan di dunia maya namun ada yang kita tuju yakni warung NKRI Digital. Bisa satu persatu didatangi. Kita sambangi dan tanyakan soal bisnisnya. Kita di pusat memadukan bisnis yang satu dengan yang lain sehingga semua makin kuat,” ungkap Joko.

Dalam blusukan online ini, lanjut Joko, akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus ketrampilan di beberapa bidang usaha. “Blusukan online dengan program pelatihan ketrampilan digital harus segera direalisasi karena kemarin sudah diserahkan beasiswa kepada sejumlah anak muda di Klaten. Kursus ketrampilan sesuai bisnis yang akan dipilih oleh penerima beasiswa,”ujar Joko.

Ia mencontohkan, materi pelatihan bisa dipilih tentang menjadi barista profesional yang mengolah kopi sesuai andalan masing-masing daerah, sehingga usaha kopi yang akan dijalankannya tidak kalah dengan warung kopi profesional lainnnya.

“Bentuk pelatihan lain masih banyak lagi, termasuk cara mengemas produk agar bisa diterima pasar duni. Sehingga Warung ini bisa menjadi icon kuliner dan bisnis. Bisa jadi kolaborasi dengan potensi desa seperti desa wisata. Bench mark yang sudah ada bisa diperkuat. Misalkan warung makan sunda, bisa kita rancang blusukan online dengan menghadirkan chef handal yang melatih cara mengolah masakan yang enak sekelas hotel bintang lima,” terangnya.

Menariknya, untuk mendukung operasional Warung NKRI Digital, pihak BNPT sudah menjalin kerjasama dengan PPOB (Payment Point Online Bank) dari banyak Pihak Penyedia dan pembayaran Digital Melalui QRIS selain Sistem Stock dengan POS (Point of Sales) sehingga semua transaksi tercatat dan memudahkan pengguna.

Lebih lanjut dijelaskannya, brand lokal yang dikembangkan oleh masing-masing pelaku usaha Warung NKRI Digital dapat menggunakan brand masing-masing atau menggunakan brand Warung NKRI.

“Yang terutama dari seluruh kegiatan ini adalah narasi tentang menjaga persatuan dan kesatuan, serta pencegahan penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan ekstrimisme harus terus digaungkan. Jadi kegiatan diseminasi dan sosialisasi penting agar agar masyarakat tidak mudah terpapar paham-paham tersebut,” pungkas Joko.

Sementara itu sebagai wujud dukungan terhadap program kerakyatan Warung NKRI Digital, Direktur PT CDM selaku penanggungjawab Guetilang dan juga Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi akan melaksanakan Blusukan online di Warung NKRI Digital dengan mengadakan Pelatihan Pers bagi Citizen Journalism. “Pelatihan ini untuuk memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha agar dapat memaksimalkan prannya dalam rangka mempromosikan usaha dan potensi lokal melalui pemberitaan di media online Guetilang. Dengan cara ini potensi lokal akan memiliki akses untuk dipromosikan secara luas ke masyarakat nasional dan internasional,” ujar Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia.

Seperti diketahui saat ini BNPT telah memiliki 37 Jaringan Warung NKRI Digital yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kepala BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si telah meresmikan langsung Peluncuran Warung NKRI Digital di Desa Kahuman, Klaten pada Rabu, (7/2/2024) lalu. ***

Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Pesan Netralitas ASN Kejaksaan Menjadikan Kejaksaan Independen dalam Penegakan Hukum”

lembagainvestigasinegarari
-
0
Jaksa Agung ST Burhanuddin: “Pesan Netralitas ASN Kejaksaan Menjadikan Kejaksaan Independen dalam Penegakan Hukum”

Jakarta- Mendekati pelaksanaan pesta demokratisasi di Negeri ini, kita harus sambut dengan memilih pemimpin dari putra terbaik bangsa di tanggal 14 Februari 2024. Memilih dengan menggunakan nurani dan dengan berbagai pertimbangan, jangan sampai membuang kesempatan 5 tahun untuk menyia-nyiakan hak pilih kita, karena sekecil apapun suara kita tetap menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kita berharap dengan berbagai kesiapan Aparatur Negara termasuk Kejaksaan dapat menjadikan Pemilihan Umum (Pemilu) ini berjalan jujur, adil dan yang paling terpenting adalah damai.

Dengan kematangan masyarakat Indonesia saat ini, sudah pasti pelaksanaan Pemilu akan berjalan aman dan damai. Hal ini terbukti dengan minimnya pelanggaran Pemilu selama dalam proses kampanye dan debat pasangan calon, kita semua harus menjaga itu sampai mengantarkan Indonesia mendapatkan pemimpin baru.

“Sikap Netral yang saya sampaikan di setiap kesempatan tidak lain untuk menjaga marwah Institusi Kejaksaan yang independen sebagai penegak hukum dan responsif dalam menghadapi segala persoalan terkait dengan proses Pemilu yang sedang berjalan,” Ucap Jaksa Agung melalui siaran pers tertulisnya di jakarta, Minggu (11/02/2024).

Menurut Jaksa Agung, ASN kejaksaan harus turut andil bukan saja menyukseskan pelaksanaan Pemilu, tapi turut menyuarakan Pemilu Damai di berbagai kesempatan. Selain itu, ASN Kejaksaan juga harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing karena tidak ada arahan apapun dan bebas menentukan pilihan, Imbuhnya.

“Saya juga mengimbau agar jajaran Kejaksaan sampai ke tingkat paling bawah memanfaatkan Posko Pemilu untuk membuat laporan yang cepat, tepat dan akurat dengan data faktual yang ada di masing-masing daerah pemilihan, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif ketika ada permasalahan di lapangan,” terangnya Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin juga mengimbau jajaran kejaksaan untuk bijak dalam menggunakan sosial media dengan mengendalikan diri untuk tidak like, komentar, merepost apalagi membuat status terkait dengan Pemilu atas salah satu pasangan calon. Jaksa Agung menekankan agar jangan sampai karena berbeda pilihan membuat saling bermusuhan, sentimen apalagi sampai beradu fisik, yakinkan bahwa siapapun yang akan terpilih adalah yang terbaik untuk negara.

Adapun Pimpinan Kejaksaan telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi penanganan Pemilu, bahkan konsultasi yang disediakan langsung dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) setiap saat dan setiap hari, sebagaimana bersamaan dengan pelaksanaan ekspose Restorative Justice, pungkasnya.

Jajaran Intelijen Kejaksaan juga tidak kalah pentingnya dalam mengantisipasi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) dalam proses pemilu di seluruh Indonesia. Laporan-laporan dari masyarakat agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan deteksi dini kerawanan pelaksanaan Pemilu, memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu proses demokratisasi. Hal yang terpenting adalah Laporan Real Time harus diterima segera, baik mengenai proses maupun hasil dari pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Lakukan pemantauan yang efektif dan gerakkan semua elemen Adhyaksa untuk memberikan informasi se-akurat mungkin.

“Saya akan memantau semua proses yang saudara kerjakan semua dalam setiap tahapan. Niscaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin bertambah,” tutur Jaksa Agung mengakhiri
(Red/at).

1...506507508...706Halaman 507 dari 706
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
1