NEWSPAPER

Jakarta. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan tingkat kepercayaan terhadap Polri kini menyentuh angka 65%. Peningkatan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara tersebut dipandang karena Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dengan tegas memerintahkan anak buahnya profesional menuntaskan kasus-kasus besar.

“Capaian ini tentu memberi angin segar sekaligus bentuk afirmasi publik terhadap ikhtiar Polri untuk terus berbenah,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Selasa (11/7/23).

Ia menjelaskan, kepercayaan publik terhadap Polri meningkat jika dibandingkan dengan temuan April 2023. Bahkan, saat ini di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan partai politik.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 1-8 Juli 2023 dengan melibatkan 1.242 responden. Populasi sampel adalah warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional. Responden diwawancarai lewat telepon oleh pewawancara terlatih.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD) atau pembangkitan nomor telepon secara acak. Margin of error survei diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengimbau masyarakat tak lagi percaya dengan hasutan dan iming-iming janji lolos rekrutmen Polri dengan membayar sejumlah uang. Dedi menegaskan jika ada yang mengaku bisa meloloskan calon peserta rekrutmen dengan imbalan, pasti orang tersebut sedang melakukan penipuan.

“Jangan mudah terprovokasi oleh hasutan-hasutan orang, yang dengan cara-cara secara instan bisa masuk ke polisi. Apalagi dengan membayar uang tertentu, itu pasti dibohongin,” kata Dedi di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (11/7/2023).

Dedi meminta masyarakat juga melek informasi soal banyaknya kasus penipuan modus rekrutmen Polri. Sejak awal pendaftaran rekrutmen Polri dibuka, sambung Dedi, pihaknya dan jajaran telah mensosialisasikan masuk Polri gratis tanpa pungutan biaya.

“Ya memang dari berbagai macam kasus (penipuan) yang terjadi, yang sudah diungkap oleh Polri, ada kejadian di Sumatera Utara dan yang terakhir itu yang pedagang bubur yang di Cirebon, itu seperti itu. Jadi masih ada sebagian masyarakat (yang percaya dengan memberi sejumlah uang bisa jadi polisi-red),” jelas Dedi.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan masyarakat yang hendak mengikuti rekrutmen Polri harus percaya diri. Karena lolos seleksi, sambung Dedi, berdasarkan kemampuan diri sendiri.

“Di awal rekrutmen itu sudah kita sosialisasikan bahwa percaya kepada diri sendiri. Kemudian harus yakin pada persiapan-persiapan yang dilakukan,” ucap Dedi.

“Jangan mudah percaya, ataupun jangan mudah merasa dengan menggunakan cara-cara mengeluarkan uang, kemudian percaya dengan beberapa oknum tertentu yang bisa meluluskan untuk menjadi polisi,” imbuh dia.

Dedi menuturkan banyak kasus penipuan modus rekrutmen Polri yang terungkap karena orang tua peserta rekrutmen merasa dibohongi saat sudah membayar sejumlah uang kepada orang tertentu, tetapi anaknya tetap tidak lolos seleksi. Dedi menekankan kelulusan peserta rekrutmen Polri adalah berdasarkan kemamuan dan persiapan maksimal. Tidak ada cara instan.

“Pada kenyataannya, banyak yang tidak lulus. Karena apa? Karena semuanya boleh dikatakan persiapannya tidak maksimal. Persiapannya instan. Nah itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk betul-betul apabila ingin menjadi anggota Polri, dipersiapkan semaksimal mungkin fisiknya, kemudian kesehatannya, kemudian intelektualnya, kemudian mentalnya. Dan harus yakin kepada kemampuan sendiri,” ungkap Dedi.

Red: