LIN-RI.COM

Jakarta – Ketum P5(pangalima) tinggi Rapi kolonel TNI Purn Dr. Jj rares S.H, M.H mengecam keras sisi hukum, sebagai panglima tinggi tindak dan hentikan aksi yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum provokator segera ditangkap. Sabtu/17/02/2024.

Sisi hukum dan S.O.P oleh KPU penegakan hukum, karena pemilu 2024 sesuai QC(quick count) real dan jelas dan hasil yang bisa menyatakan baik dan benarnya tergantung c1. Karena kpu pun hanya manusia biasa dan aplikasi si rekap hanya hitungan awal.

Dimana nanti kalo sudah final baru giat aksi yang menambahkan stabilitas keamanan negara, penegak hukum gabungan TNI dan POLRI harus tegas menghentikan aksi ilegal yang dapat menciptakan kerusuhan, kegaduhan, supaya tercipta pemilu yang aman dan damai” Ucap P5 tinggi Rapi.

Redaksi
Kol purn jj rares S.H, M. H

Jakarta- Kejaksaan Agung RI melalui Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kini kembali menetapkan 1 orang TERSANGKA, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.

Penetapan 1 orang tersangka baru tersebut di sampaikan oleh Direktur Penyidikan KUNTADI saat menggelar siaran persnya di Kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/02/2024).

KUNTADI menjelaskan bahwa terkait dugaan Korupsi Komoditas Timah tersebut hingga saat ini, Tim Penyidik telah memperoleh keterangan dari 130 orang saksi, terangnya.

Lebih lanjut KUNTADI menjelaskan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, hari ini Tim Penyidik telah menaikkan status 1 orang saksi menjadi Tersangka yakni RL selaku General Manager PT TIN sehingga total tersangka dalam perkara ini berjumlah 11 orang Tersangka (termasuk perkara Obstruction of Justice Tersangka TT), Imbuhnya.

Tambahnya Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung itu mengatakan bahwa adapun peran Tersangka RL dalam perkara ini yaitu turut menandatangani kontrak kerja sama yang dibuat oleh Tersangka MRPT dan Tersangka EE guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Hal itu dilakukan dengan cara membentuk perusahaan boneka seperti CV SJP, CV BPR, dan CV SMS yang seluruhnya di bawah kendali Tersangka RL, Ucapnya .

Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi di Institut Pertanian Bogor Prof. Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), Ujarnya.

Untuk kepentingan penyidikan, Tersangka RL dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 19 Februari 2024 s/d 9 Maret 2024, ungkapnya.

Lanjutnya KUNTADI mengatakan bahwa
Pasal yang disangkakan kepada Tersangka RL adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tuturnya. (Red).

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman, di Jalan RC Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Turut mendampingi Presiden RI dalam penandatanganan prasasti yaitu Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Selain itu juga hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan, dan Pejabat Utama Departemen Pertahanan.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Bakamla RI/Indonesian Coast Guard). Bakamla RI secara resmi membuka Latihan Bersama Posko Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di Laut Wilayah Timur Tahun 2024. Pembukaan dipimpin oleh Direktur Latihan Bakamla RI Laksma Bakamla Bambang Trijanto, di Ambon, Senin (19/2/2024).

Mengawali kegiatan, Laksma Bakamla Bambang membacakan Sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., “Berbagai permasalahan di laut sudah tidak bersifat tradisional lagi, melainkan transnational organized crime dan memerlukan perhatian bersama. Untuk itu, tanggung jawab ini tidak bisa diemban oleh suatu instansi tertentu, perlunya menyinergikan seluruh kemampuan instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut, sehingga upaya KKPH dapat terlaksana secara optimal, salah satunya dengan mengadakan Latihan Bersama ini,” ujarnya.

Latihan ini diadakan mulai dari tanggal 19 s.d. 22 Februari 2024 dengan jumlah 40 peserta, terdiri dari Bakamla RI, TNI AL, Polri, KKP, Imigrasi, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, DLH Prov. Maluku, dan Basarnas.

Materi yang disampaikan sangat beragam, meliputi Gambaran Umum Patroli Bersama Bakamla RI, Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia (UNCLOS, UU No. 17/1985, UU No. 17 Tahun 2018 dan UU No.43 Tahun 2008, Kebijakan dan Strategi Penanganan Penyelundupan Manusia, Manajemen Search and Rescue (SAR), Penanggulangan IUU Fishing, Pencegahan dan Penindakan Pencemaran di Laut. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Jakarta-Kuasa Hukum Dari Robert YK Meminta Perlindungan Hukum Kepada Kapolres Metro Jakarta Timur Pada Pemasangan Plang Tanah dan Bangunan yang ditindak dan telah di sita oleh Pengadilan Jakarta Timur, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 14/2023.Eks.PN. Jkt.Tim Jo Nomor 22/Pdt.G.S/2022/PN JKT.Tim., yang telah berkekuatan Hukum Tetap ( Inkracht Van Gewijsde) seluas 982 M2,( Sembilan Ratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di jalan penegak Raya, No.09.RT.001 RW 003 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, an. Hurdatul Ainiah (Penjamin).

Hal ini di sampaikan oleh Kuasa Hukum Odie Hudiyanto & Partners melalui siaran pers tertulisnya kepada Media ini, Senin (19/02/2024).

Kuasa Hukum Odie Hudiyanto mengatakan bahwa sesuai Surat yang telah di layangkannya kepada Kapolres Metro Jakarta Timur tgl 18/02/2024, kami selaku kuasa hukum dari Robert Yahya kusbin selaku pemilik B7 produktion beralamat
di Jalan TB Timur dalam 85 Nomor 8 Tebet Jakarta Selatan, bermaksud memberitahukan Polres Metro Jakarta Timur mengenai pemasangan spanduk atas satu bidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik ( SHM) Nomor 00570/HM/Palmeriam yang terletak di Jalan Penegak Raya Nomor 9, rt 001 rw 003 Kelurahan palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur, yang dikenal sebagai Sekolah tinggi ilmu Komunikasi profesi Indonesia Jakarta (STIKOM PROSIA).

Lebih lanjut Kuasa Hukum Odie Hudiyanto mengatakan bahwa Kampus itu tempat mencari ilmu untuk masa depan. Kami juga tidak mau efek dari penyitaan membuat kegiatan belajar terganggu dan bahkan bisa terhenti.

“Kami berharap perkara ini bisa diselesaikan dengan damai. Tidak perlu kampus dilelang untuk bayar hutang. Ini jadi peristiwa yang akan membuat geger dunia pendidikan, terangnya Odie.

Kuasa Hukum Odie Hudiyanto menambahkan bahwa Pemasangan spanduk ini sesuai dengan keputusan perkara perdata di pengadilan negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara 22/Pdt.G.S/2022/PN.Jkt.Tim.,yang isinya adalah Pihak pertama sepakat menerima pembayaran dari pihak kedua sebesar Rp 460.990.000 dengan Cara mencicil atau bertahap yaitu:
1). pembayaran pertama 28 September 2022 sebesar cicilan Rp: 241.000.000.

2). Tgl 28 Oktober 2022 besar cicilan Rp: 219.990.000.,pihak kedua melakukan pembayaran pembayaran kepada pihak pertama melalui transfer ke rekening kuasa hukum pihak pertama atas nama Persekutuan perdata Odie Hudiyanto & Partners, Ucapnya Odie mengakhiri.
(Red).