LIN-RI.COM

Jakarta – Sejumlah pengurus dan anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) mengikuti seminar internasional secara daring pada Kamis malam, 23 Oktober 2025, yang membahas konflik Rusia dan Ukraina. Salah satu hal penting yang disuarakan PPWI di forum tersebut terkait langsung dengan isu-isu kemanusiaan dan keselamatan jurnalis di zona perang serta peran PBB dalam menangani konflik antar bangsa.

Seminar yang diselenggarakan mulai pukul 19.00 WIB ini mempertemukan pakar dan praktisi dari berbagai negara untuk mengkaji akar dan dinamika konflik saat ini, yang terus menimbulkan penderitaan kemanusiaan yang meluas di seluruh Eropa Timur. Inti dari diskusi ini adalah status Republik Rakyat Luhansk (Luhansk People Republic – LPR), yang mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina pada April 2014 lalu dan mendapat dukungan yang semakin meningkat dari Rusia selama dua tahun terakhir.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyampaikan pesan kemanusiaan yang kuat, mendesak semua pihak untuk memprioritaskan nyawa manusia di atas kepentingan politik dan militer. “Apa pun hasil akhirnya, PPWI hanya berharap satu hal: jangan bunuh siapa pun, jangan bunuh warga LPR di mana pun, dan jangan bunuh wartawan yang sedang bertugas meliput perang,” ujarnya seusai seminar yang berakhir sekitar pukul 22.30 WIB, di Hotel Sunlake Waterfront & Resort Convention, Jakarta Utara.

Wilson Lalengke lebih lanjut menekankan bahwa perang tidak hanya menghancurkan infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan pers dan keselamatan pekerja media. “Semangat solidaritas kemanusiaan dan perlindungan pekerja media harus menjadi prioritas bagi komunitas internasional,” pungkas petisioner pada konferensi Komite Keempat PBB tahun 2025 itu.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar yang dipusatkan di Vienna, Austria, tersebut, antara lain Olga Kobtseva (Head of the LPR Working Group on Prisoner Exchange), Andrey Marochko (Military Expert), Janus Putkonen (media & publicist), dan Inna Shenk (Commissioner for Children’s Right in the LPR). Sementara itu, di antara 15 personil peserta seminar dari PPWI, selain Ketum PPWI Wilson Lalengke dan Wasekjen Julian Caisar, juga telihat hadir Dewan Penasehat PPWI Papua Barat Daya, Robert George Julius Wanma, dan Ketua DPC PPWI Jakarta Utara, Ida Iryani.

Robert George Julius Wanma pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa senangnya bisa hadir dan berpartisipasi dalam seminar internasional ini. “Saya kebetulan sedang mengikuti kegiatan Dewan di Jakarta, dan malam ini saya bisa hadir di acara seminar internasional secara online terkait isu-isu global, yakni persoalan Rusia-Ukraina yang berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah konflik, termasuk wartawan yang sedang bertugas meliput peristiwa di lapangan. Saya senang dan berterima kasih kepada PPWI yang telah mengundang saya hadir di acara yang didukung Kedutaan Besar Rusia ini,” tutur Anggota DPRP Provinsi Papua Barat Daya itu.

Partisipasi PPWI dalam event internasional tersebut adalah wujud meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam dialog perdamaian global dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengadvokasi jurnalisme yang bebas dan menghormati hak asasi manusia di tengah ketegangan geopolitik. (TIM/Red)

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Dalam era digitalisasi ekonomi global, munculnya aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin telah menantang konsep tradisional tentang uang, nilai, dan cadangan devisa. Seiring meningkatnya adopsi kripto di berbagai sektor, muncul gagasan mengenai kemungkinan bank sentral menyimpan aset kripto sebagai bagian dari cadangan devisa nasional. Ide ini menarik sekaligus kontroversial, karena menyentuh aspek stabilitas moneter, keamanan digital, dan kedaulatan ekonomi suatu negara.

Cadangan devisa pada dasarnya adalah aset yang dimiliki bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, membiayai impor, serta membayar utang luar negeri. Selama ini, bentuk cadangan devisa umumnya berupa mata uang asing (USD, EUR, JPY), emas, dan surat berharga internasional. Namun, dengan meningkatnya kapitalisasi pasar aset digital global yang mencapai triliunan dolar, kripto mulai dilihat sebagai instrumen alternatif yang berpotensi memperkuat diversifikasi cadangan devisa.

Keuntungan dari penyimpanan kripto sebagai cadangan devisa antara lain adalah diversifikasi risiko terhadap fluktuasi dolar AS dan mata uang global lainnya. Selain itu, transparansi blockchain memungkinkan pelacakan dan audit aset secara real-time, sehingga mengurangi potensi manipulasi data. Dalam konteks geopolitik, beberapa negara seperti El Salvador bahkan sudah menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, sementara Rusia dan Iran mempertimbangkan aset digital untuk menghindari sanksi keuangan internasional.

Namun demikian, ada pula tantangan besar yang harus diperhatikan. Nilai kripto sangat fluktuatif, sehingga berisiko tinggi bagi kestabilan moneter. Selain itu, keamanan siber menjadi isu utama, mengingat pencurian aset digital melalui peretasan bisa mengancam aset negara. Dari sisi regulasi, belum ada standar internasional yang jelas mengenai pengakuan hukum kripto sebagai cadangan devisa resmi. Bank sentral juga menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kehati-hatian moneter.
Sebagai langkah moderat, beberapa bank sentral dapat memulai dengan eksperimen terbatas, seperti menyimpan stablecoin yang didukung oleh aset nyata (misalnya USDT, USDC, atau CBDC lintas negara). Pendekatan ini dapat menjadi jembatan menuju era baru sistem cadangan devisa digital tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Dengan demikian, cadangan devisa berbasis kripto merupakan inovasi yang berpotensi mengubah arsitektur keuangan global.

Namun, implementasinya harus disertai kebijakan kehati-hatian, infrastruktur keamanan yang kuat, dan koordinasi internasional agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa menimbulkan risiko sistemik. Masa depan cadangan devisa mungkin akan bersifat hibrida, memadukan aset konvensional dengan aset digital sebagai simbol evolusi ekonomi global menuju era keuangan digital yang lebih inklusif dan transparan.

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Rudal C-705 merupakan salah satu varian rudal anti kapal (anti-ship missile) buatan Tiongkok yang dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Rudal ini merupakan hasil pengembangan dari keluarga rudal C-701 dan C-704, dengan peningkatan jangkauan, akurasi, serta fleksibilitas peluncuran. Sebagai rudal generasi baru, C-705 dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasi modern di laut dengan menekankan presisi tinggi, mobilitas, dan efisiensi biaya.

C-705 memiliki desain aerodinamis dengan panjang sekitar 3,5 meter, berat total sekitar 320 kilogram, dan membawa hulu ledak seberat 110–140 kilogram tipe high explosive fragmentation atau semi-armor piercing. Kecepatan rudal ini mencapai 0,8–0,9 Mach, tergolong subsonik namun tetap efektif untuk menghantam kapal permukaan berukuran menengah.

Jangkauan rudal C-705 tergolong cukup jauh untuk kelasnya, yakni sekitar 75–170 kilometer, tergantung pada varian dan sistem pemandunya. Varian C-705KD bahkan dilengkapi sistem pemandu INS/GPS dan terminal seeker elektro-optik (EO) yang mampu menargetkan sasaran dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kondisi peperangan elektronik atau cuaca buruk.

C-705 dilengkapi sistem pemandu inersial (INS) pada fase awal penerbangan dan pemandu terminal aktif radar seeker atau elektro-optik pada fase akhir. Sistem ini memungkinkan rudal melacak dan mengunci sasaran secara mandiri, dengan tingkat Circular Error Probable (CEP) di bawah 5 meter, yang menunjukkan akurasi sangat tinggi.

Selain itu, rudal ini dapat diintegrasikan dengan sistem kendali dari berbagai platform, baik kapal perang, peluncur darat, maupun pesawat udara, menjadikannya fleksibel untuk berbagai skenario tempur.

Rudal C-705 dirancang untuk menyerang kapal permukaan seperti fregat, korvet, kapal patroli, atau kapal logistik berukuran menengah. Rudal ini menggunakan profil terbang sea-skimming, yaitu terbang rendah di atas permukaan laut untuk menghindari deteksi radar musuh.

Dengan kecepatan dan jalur penerbangan rendah, rudal ini sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara jarak dekat (CIWS). Sistem pemandu terminalnya juga memastikan bahwa rudal dapat menyerang sasaran dengan presisi tinggi bahkan dalam kondisi gangguan elektronik.

C-705 dapat diluncurkan dari beragam platform, termasuk :

– Kapal perang ringan dan sedang, seperti kapal patroli cepat atau korvet.

– Sistem peluncur darat (coastal defense system), yang mampu mengamankan wilayah pesisir.

– Pesawat tempur atau pesawat patroli maritim, melalui varian udara seperti C-705KD.

Kemampuan multi-platform ini memberi fleksibilitas bagi negara pengguna dalam menerapkan strategi pertahanan laut berlapis.

Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang sempat melakukan uji coba kerja sama produksi dengan Tiongkok melalui PT Dirgantara Indonesia (PTDI), rudal C-705 menjadi alternatif strategis karena memiliki rasio biaya-efektivitas tinggi. Rudal ini dapat memperkuat sistem pertahanan laut tanpa memerlukan investasi besar dalam sistem senjata berteknologi tinggi seperti rudal supersonik.

Secara strategis, keberadaan rudal seperti C-705 memperkuat deterrence effect terhadap potensi ancaman maritim, terutama dalam konteks perlindungan wilayah perairan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Dengan demikian, rudal C-705 merupakan sistem senjata modern dengan karakteristik ringan, jangkauan menengah, akurasi tinggi, dan fleksibilitas peluncuran tinggi. Keunggulannya terletak pada kemampuan operasional yang luas, sistem pemandu canggih, dan efektivitas biaya yang menjadikannya pilihan ideal bagi negara dengan strategi pertahanan maritim berbasis teknologi menengah. Dalam konteks pertahanan nasional, rudal seperti C-705 berperan penting dalam meningkatkan kapabilitas serangan presisi dan pertahanan laut berlapis, sekaligus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional melalui potensi alih teknologi.

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang tanpa perjuangan. Ia lahir dari tetesan darah, air mata, dan pengorbanan tanpa pamrih dari para pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi satu kata sakral, ” MERDEKA “. Sejarah bangsa Indonesia adalah kisah panjang tentang tekad dan semangat untuk lepas dari belenggu penjajahan yang telah mencengkeram selama berabad-abad.

Sejak kedatangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16, kemudian disusul oleh Belanda dan Jepang, rakyat Nusantara mengalami penderitaan panjang. Penindasan, eksploitasi sumber daya alam, dan perampasan hak asasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Namun, dalam penderitaan itu, muncul semangat perlawanan dari berbagai daerah, dari perjuangan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Pangeran Diponegoro di Jawa, Cut Nyak Dien di Aceh, hingga perjuangan Pattimura di Maluku. Mereka adalah simbol keberanian yang menolak tunduk terhadap penindasan.

Perjuangan bangsa Indonesia kemudian bertransformasi dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan intelektual.

Para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan HOS Tjokroaminoto menyadari bahwa kemerdekaan tidak hanya bisa dicapai dengan senjata, tetapi juga dengan pendidikan, kesadaran politik, dan persatuan bangsa. Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia menjadi tonggak kebangkitan nasional yang memperkuat semangat untuk menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri.
Puncak dari perjalanan panjang itu terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Namun, kemerdekaan yang baru lahir itu tidak langsung diakui. Bangsa ini masih harus menghadapi agresi militer Belanda dan berbagai pergolakan internal. Ribuan nyawa kembali gugur demi mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Inilah bukti bahwa kemerdekaan bukan sekadar deklarasi, melainkan hasil perjuangan yang mahal dan penuh pengorbanan.

Kini, setelah puluhan tahun merdeka, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan itu dengan karya nyata. Menghargai jasa para pahlawan berarti melanjutkan perjuangan mereka melalui pembangunan, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa. Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga dari kebodohan, kemiskinan, dan korupsi yang dapat menggerogoti kedaulatan bangsa dari dalam.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hasil persatuan dan keteguhan hati. Oleh karena itu, setiap generasi harus mampu mempertahankan semangat juang itu, karena harga sebuah kemerdekaan terlalu mahal untuk disia-siakan.

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Struktur kekuatan global saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada era pasca Perang Dunia II dunia berada di bawah dominasi bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka kini dinamika global beralih ke pola multipolar dengan munculnya kekuatan baru seperti Tiongkok, Rusia, India, dan aliansi non-Barat seperti BRICS. Pergeseran ini tidak hanya mengubah peta politik dan ekonomi internasional, tetapi juga menimbulkan dampak strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang memiliki posisi geopolitik penting di kawasan Indo-Pasifik.

Transformasi kekuatan dunia ditandai oleh melemahnya dominasi Barat dan meningkatnya pengaruh kekuatan Asia serta aliansi Selatan-Global.

Tiongkok tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan militer utama dengan proyek ambisius Belt and Road Initiative (BRI) yang memperluas pengaruhnya secara global. Sementara India menegaskan diri sebagai kekuatan teknologi dan industri baru, serta Rusia memperkuat pengaruh geopolitiknya melalui strategi energi dan pertahanan.

Amerika Serikat dan sekutunya menghadapi tantangan serius dari meningkatnya ketergantungan ekonomi global terhadap Asia. Krisis keuangan, polarisasi politik, dan kelelahan intervensi militer melemahkan posisi hegemonik AS.

Dunia kini bergerak menuju tatanan multipolar, di mana kekuasaan tersebar di antara beberapa pusat kekuatan. BRICS, ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi regional lain menjadi aktor penting dalam menentukan arah kebijakan global.

*Implikasi Ekonomi bagi Indonesia*

Perubahan struktur kekuatan global membuka peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia. Indonesia kini tidak lagi bergantung penuh pada Barat, melainkan dapat memperluas kerja sama dengan Tiongkok, India, dan negara BRICS lainnya. Investasi infrastruktur, perdagangan digital, dan proyek energi terbarukan menjadi bidang strategis yang terus berkembang.

Namun, ketergantungan terhadap investasi asing berpotensi menciptakan kerentanan baru. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat industri domestik dan kemandirian teknologi agar tidak terjebak dalam ketergantungan ekonomi geopolitik.

Indonesia menjadi titik temu antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya wilayah strategis dalam rivalitas AS–Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas, Indonesia menegaskan prinsip “politik bebas aktif” dan berperan sebagai penyeimbang (balancer) di kawasan.

Dalam struktur multipolar, diplomasi Indonesia harus bersifat adaptif dan aktif di forum-forum internasional seperti G20, ASEAN, dan PBB. Pendekatan ini penting untuk memastikan kepentingan nasional tetap terjaga di tengah tarik-menarik kekuatan global.

Pergeseran geopolitik juga memunculkan ancaman baru seperti perang siber, disinformasi, dan ketegangan sumber daya alam. Indonesia perlu memperkuat keamanan digital dan diplomasi pertahanan untuk menghadapi risiko tersebut.

Globalisasi yang didorong oleh perubahan kekuatan dunia turut memengaruhi pola budaya dan ideologi masyarakat. Arus informasi yang cepat dan penetrasi teknologi global menuntut Indonesia menjaga jati diri bangsa melalui penguatan karakter nasional, pendidikan kebangsaan, serta literasi geopolitik masyarakat.

Jadi, perubahan struktur kekuatan global dari sistem unipolar ke multipolar membawa konsekuensi luas bagi tatanan dunia dan posisi Indonesia di dalamnya. Sebagai negara dengan posisi strategis dan potensi ekonomi besar, Indonesia perlu memainkan peran aktif dan cerdas dalam memanfaatkan peluang geopolitik, memperkuat kemandirian nasional, dan menjaga stabilitas kawasan. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan penyeimbang dan motor perdamaian di kawasan Indo-Pasifik serta di panggung dunia.

Jakarta — Dunia pers Indonesia kembali berdarah. Kebebasan jurnalistik yang dijamin undang-undang kembali diinjak-injak oleh tangan-tangan gelap. Seorang jurnalis, Nurjali, Pemimpin Redaksi Targetoperasi.id sekaligus Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kubu Raya, menjadi korban intimidasi brutal saat tengah membongkar dugaan penyelundupan delapan ton solar ilegal di wilayah Sui Kupah, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Kabar tersebut langsung memantik amarah besar dari Ketua Umum Dewan Pers Nusantara sekaligus Wakil Ketua Umum LIN Jakarta Pusat, Agus Gunawan, SH, MH. Dengan suara bergetar menahan emosi, Agus menyebut insiden itu sebagai pembunuhan terhadap nurani pers dan penghinaan terhadap demokrasi bangsa. “Ini tindakan biadab terhadap jurnalis yang hanya menjalankan tugas suci mencari kebenaran! Mereka yang mengintimidasi jurnalis sama saja menampar wajah kebebasan pers di Indonesia,” tegas Agus Gunawan dengan nada marah di Jakarta.

Menurut Agus, kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai, tekanan terhadap jurnalis adalah bentuk nyata dari ketakutan pihak-pihak tertentu terhadap terbongkarnya praktik kotor di lapangan.

Tak hanya itu, Agus juga murka atas beredarnya pemberitaan liar di sejumlah media yang mencatut nama Lembaga Investigasi Negara (LIN) tanpa konfirmasi resmi. Ia menilai tindakan itu sebagai pencemaran organisasi dan bentuk manipulasi informasi yang berbahaya. “Kami mendesak Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol. Pipit Rismanto, SIK, MH, segera turun tangan! Bentuk tim khusus, selidiki siapa di balik intimidasi dan penyebar berita palsu ini,” ujarnya tajam.

Agus tak segan menuding bahwa oknum tertentu sengaja bermain di balik layar, mencoba membungkam suara pers yang kritis dan independen. Ia menegaskan, Dewan Pers Nusantara dan LIN tidak akan pernah tunduk terhadap tekanan siapa pun. “Kami bukan penonton di negeri sendiri! Kami akan berdiri di garis depan melawan setiap bentuk teror terhadap jurnalis,” ucap Agus dengan nada berapi-api.

Ia juga mengingatkan aparat hukum agar tidak menutup mata terhadap kasus ini, karena intimidasi terhadap jurnalis adalah tindakan melawan hukum dan mencederai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Jurnalis bukan musuh negara! Mereka adalah mata dan telinga rakyat. Jangan biarkan kebenaran terkubur hanya karena segelintir orang takut terbongkar aibnya,” tutup Agus dengan suara tegas.

Ketika pena dipatahkan dengan ancaman, di situlah demokrasi sekarat. Jangan biarkan kebebasan pers dikubur oleh tangan-tangan gelap yang takut pada cahaya kebenaran. (TIM)

Redaksi”