PBH
Beranda blog Halaman 478

Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia

0

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Hadir juga Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo untuk Yang Mulia Raja Salam dan Pangeran Muhammad Bin Salman. Selama ini, Indonesia dan Arab Saudi menjalin hubungan yang sangat erat.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” jelas Menag di Jeddah, Minggu (8/1/2023).

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler, dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” sambungnya.

Selain tentang kuota, kesepakatan ini juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah, serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengatakan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia. Sebagaimana diketahui, karena pandemi, pemerintah Arab Saudi membatasi usia jemaah haji. Saat itu, Saudi menerapkan syarat usia jemaah haji 2022 di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji,” tegas Menag. “Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” lanjutnya.

*Tambahan Kuota*
Pertemuan dengan Menteri Tawfiq juga dimanfaatkan Gus Men, panggilan akrab Menag Yaqut, untuk melobi tambahan kuota bagi Indonesia. Gus Men mengatakan bahwa antrean jemaah haji Indonesia sangat panjang. Gus Men berharap ada tambahan kuota bagi Indonesia sehingga bisa mengurangi jumlah antrean jemaah haji.

“Semua tentu bergantung pada kebaikan hati Yang Mulia Raja Salman, Pangeran Muhammad Bin Salman, dan Bapak Menteri Haji,” ujar Gus Men.

Menteri Tawfiq mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji Indonesia. Apalagi, Indonesia adalah negara penting bagi Saudi. Namun, lanjut Tawfiq, saat ini negaranya tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan,” tuturnya.

“(Mungkin) ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji (dalam kondisi normal),” sambungnya.

Tawfiq menambahkan tentang terus berjalannya transformasi pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Menurutnya, saat ini sudah tidak ada lagi muassasah, namun penyenggaraan haji dilakukan oleh syarikah atau perusahaan. Ada enam syarikah (perusahaan) yang ditunjuk dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tahun ini. Setiap negara, termasuk Indonesia, dapat memilih syarikah dalam menyiapkan layanan.

“Sehingga akan ada kesempatan untuk mendapatkan harga terbaik. Saya juga meminta agar perjanjian dibuat dengan detail, agar dapat memberikan layanan terbaik juga,” jelas Tawfiq.

“Jika detail, ini akan menjadi pegangan ketika syarikah melanggar. Jika mereka melanggar, kami bisa memberikan sanksi,” katanya lagi.

Menurut Tawfiq, para syarikah akan dihadirkan dalam Muktamar Haji, 9 Januari 2023. Sehingga, setiap negara bisa menilai langsung kesiapan dan tawaran layanan yang mereka siapkan. Dalam muktamar tersebut juga akan digelar pameran beberapa produk layanan haji dan seminar perhajian.

Menag Yaqut menyampaikan terima kasih karena Indonesia diajak terlibat sejak awal dalam proses haji 2023, termasuk undangan menghadiri Muktamar Haji. Menag mengapresiasi langkah transformasi yang dilakukan Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Transformasi itu mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih profesional.

Panglima TNI dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri: Wujud Sinergitas Makin Kokoh

0

Papua – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, 8 Januari 2023.

“Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin karena pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa, jadi hari ini khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri ditambah disaksikan tiga Kepala Staf. Luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru,” kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik.

“Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI-Polri ini semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel.

Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.

“Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan,” papar Sigit.

Karena itu, Sigit menyebut bahwa, Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua.

Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

“Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua,” tutur Sigit.

“Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua,” tambah Sigit.

Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa, Pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

“Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge didalamnya untuk terus tingkatkan disamping pendidikan tentunya kesejahteraan,” kata Sigit.

Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

“Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua kedepan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” ungkap Sigit.

Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman.

“Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian,” jelas Sigit.

“Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama,” tambah Sigit mengakhiri.

Presiden Jokowi Tinjau Aktivitas Perdagangan di Pasar Sentul

0

Yogyakarta: Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Minggu pagi, 8 Januari 2023. Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden menyebut bahwa harga kebutuhan pokok di Pasar Sentul masih cenderung stabil.

“Hanya satu mungkin beras yang mungkin memang naik, tetapi saya (akan) melihat nanti di bulan Februari karena kita mulai panen (beras),” ucap Presiden.

Sebelumnya saat menyusuri pasar, Presiden Jokowi terlihat berbincang dengan beberapa pedagang menanyakan harga kebutuhan pokok di sana. Oka, salah satu pedagang sembako menyampaikan bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan.

“Malah naik (harga beras), belum turun malah naik, naik terus, tiap naik 200 (rupiah), 500 (rupiah),” jelas Oka.

Meski harga beras masih naik, Presiden berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjadi di pasar-pasar lain di Tanah Air. “Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Yogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden juga berharap aktivitas perdagangan bisa kembali semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan PPKM.

“Kita harapkan itu, kan baru aja kan (pencabutan kebijakan PPKM), baru seminggu dua minggu, saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari,” katanya.

OKJ di Kalimalang, 2 Remaja Diamankan Karena Miliki Obat Keras

0

Bekasi – Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Gidion Arif Setyawan memimpin Operasi Kejahatan Jalanan (OKJ ) di Pintu 10 Jababeka, Jalan Raya Kalimalang Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/1/2023) malam.

“Malam ini merupakan Apel Operasi Kejahatan Jalanan (OKJ) di tahun 2023 bertempat di pintu 10 Jababeka Cikarang Selatan,” ujar Gidion.

Ia mengungkapkan, Operasi Kejahatan Jalanan kali ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk merespon cepat setiap aduan dari masyarakat guna menekan angka kriminalitas.

“Respon cepat setiap aduan dari masyarakat. Hal ini selalu kita evaluasi agar menjadi gambaran kita kedepan untuk jadi lebih baik lagi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil OKJ malam ini pihaknya berhasi mengamankan 2 orang remaja yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang dan diduga sebagai pemakai.

“kami amankan 2 remaja yang bawa obat terlarang. Kemudian kami lakukan penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

Mobil Ringsek Parah, Pajero Sport Terguling di Kawasan Halte Latumenten

0

PMJ – Pihak kepolisian melaporkan, mobil Mitsubishi Pajero Sport terguling di dekat Kawasan halte busway Jalan Latumenten Raya, Tambora, Jakarta Barat, hari ini Minggu (8/1/2023).

Kanit Laka Lantas Polres Jakbar AKP Agus Suwito menerangkan peristiwa kecelakaan lalin tersebut terjadi sekitar pukul 01.30 WIB.

Menurut Agus, kecelakaan tersebut berawal saat mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B 1116 TJP yang dikemudikan Oki, melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Latumenten Raya.

Setibanya di halte busway Jembatan Besi, Pajero berwarna putih tersebut hilang kendali dan menabrak trotoar hingga terguling ke kiri.

“Diduga pengemudi mengantuk,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Minggu (8/1/2023).

Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tetapi, ajero Sport itu mengalami kerusakan yang cukup parah.

Wartawan Radar Investigasi Dikeroyok, Begini Respon Kuasa Hukum Ari

0

Banyuwangi – Dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum pekerja tambang galian c terhadap korban AR dan GR yang terjadi di Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi berbuntut pelaporan di Polresta Banyuwangi.

Korban yang berprofesi sebagai Jurnalis pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kejadian itu bermula ketika korban yang berinisial AR mendatangi lokasi Pertambangan Galian C di lokasi yang terletak di Klurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, untuk melakukan luputan terkait keberadaan Tambang tersebut. Namun pada saat korban ingin meninggalkan tempat kejadian, korban dihampiri oleh beberapa orang dan melakukan intimidasi.

Setelah meninggalkan lokasi tersebut kemudian korban beberapa jam kemudian mendatangi lokasi tersebut dengan rekannya yang bernama GR untuk memberitahu bahwa Jurnalis dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan investigasi dan pemberitaan setelah berada di jalan menuju lokasi Pertambangan tersebut kemudian korban AR dan GR didatangi sekelompok orang yang diduga kuat adalah pekerja tambang tersebut dan secara tiba tiba melakukan tindak kekerasan pengeroyokan terhadap korban AR dan GR, Akibat dari peristiwa tersebut AR dan GR mengalami luka memar di area wajah dan perut serta kaki.

Tak terima dengan kejadian tersebut akhirnya korban AR dan GR mendatangi Polresta Banyuwangi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Anang Suindro, SH selaku Pengacara korban menyampaikan bahwa saat ini peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polresta Banyuwangi dan telah ditangani oleh Penyidik Polresta Banyuwangi.

Anang Suindro, SH. Juga berharap atas kejadian tersebut Polresta Banyuwangi dapat bergerak dengan cepat dan melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pengeroyokan tersebut.

“Saya selaku pengacara korban sangat berharap Polresta Banyuwangi dapat bergerak dengan cepat untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pengeroyokan, hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di lapangan, selain itu penegakan kasus ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi hal yang sama dilain tempat,” tuturnya.

Lebih lanjut Anang juga berharap bahwa Polresta Banyuwangi dapat mengungkap kasus ini serta dapat mengungkap aktor intelektual.

“yang menyuruh melakukan pengeroyokan terhadap korban AR dan GR,” ujarnya. (*)

Kombes Yulius Ditangkap Nyabu, Polda Metro: Perintah Kapolda Tindak Tegas

0

Jakarta – Polda Metro Jaya menangkap perwira menengah (pamen) Baharkam Polri, Kombes Yulius Bambang Karyanto, terkait kasus narkoba. Polda Metro memastikan kasus itu akan ditangani hingga tuntas.
“Perintah dari Kapolda juga kasus ini akan dituntaskan,” kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/1/2023).

Mukti mengatakan penangkapan Kombes Yulius berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Dia membantah penangkapan Kombes Yulius merupakan pengembangan kasus narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa dan juga ditangani Polda Metro Jaya.
“Nggak ada hubungannya sama TM (Teddy Minahasa) ya, ini berdiri sendiri,” ujar Mukti.

Dia menambahkan, sesuai arahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, kasus narkoba yang melibatkan Kombes Yulius akan diselesaikan dengan penegakan hukum tegas.

“Jadi perintah Kapolda ditindak tegas yang seperti ini,” terang Mukti

Kombes Yulius ditangkap pada Jumat (6/1) di sebuah kamar hotel daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, pukul 15.36 WIB. Dia ditangkap bersama seorang perempuan inisial R.

Mukti mengatakan sosok perempuan R itu bukan istri dari Kombes Yulius. Kehadiran keduanya di kamar hotel pun tidak berkaitan dengan tugas kedinasan yang dilakukan Kombes Yulius.

“Itu temannya saja,” jelas Mukti
Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan barang bukti sabu. Dua klip sabu disita dari kamar hotel Kombes Yulius.

“Barang buktinya 0,5 gram sama 0,6 gram (sabu),” terang Mukti

Kombes Yulius ditangkap jajaran Polda Metro Jaya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi berpangkat perwira menengah itu merupakan anggota Baharkam Mabes Polri.

“Saya membenarkan bahwa itu hasil penindakan dari Serse Narkoba Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan (dinas) di Baharkam,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan

Setelah Berakhir Masa Berlakunya, BPN Diminta Tidak Perpanjang Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bekasi.

0

Bekasi: TANAH seluas hampir 8 Hektar yang terdiri dari tanah sawah dan tanah darat, yang Lokasinya berada di Blok tiga Kampung Elo RT 003 / 003 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, menjadi rebutan antara Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dan ENGKYANG. Diketahui, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi mengklaim tanah tersebut diakui sebagai tanah Hak Pakainya, berdasarkan Sertipikat HAK PAKAI Nomor 13 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang di terbitkan okeh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Maret 1998, dengan luas 71.525 meter. Sedangkan ENGKYANG mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dengan dokumen kepemilikan berupa Girik / Kekitir dengan C Desa Nomor 642 Persil 29 SPPT nomor 32.18.120.002.003.1097.0. Pajak tahun 2022 kemaren pun sudah di bayar dengan nilai Pajak sebesar Rp 16.274.000 (Enam belas juta Duaratus tujuh puluh empat ribu ) rupiah.

NURHASAN,SH.MH sebagai orang yang di beri KUASA dari pihak ENGKYANG, untuk menguasai dan melakukan pengelolaan atau penggarapan terhadap tanah seluas 79.000 meter tersebut, kepada Wartwan mengatakan, bahwa dirinya dalam waktu dekat ini akan datang ke BPN Kabupaten Bekasi, akan meminta kepada BPN agar tidak melakukan perpanjangan atau pembaharuan Sertipikat HAK PAKAI atau BUKU TANAH nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebab kata dia, Sertipikat HAK PAKAI nomor 13 atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut, akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 02.02.2023 ini. Terangnya.

Dikatakan NURHASAN,SH.MH, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah ( PP) nomor 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai, pada pasal 45 masa berlaku Sertipikat HAK PAKAI selama 25 tahun. dan dapat diperpanjang atau di perbarui untuk 20 tahun kedepan, dengan syarat syarat yang telah di tentukan. Pada pasal 47 Perpanjangan Permohonan HAK PAKAI atau Pembaharuan, diajukan selambat lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HAK PAKAI tersebut. Paparnya.

Lebih Lanjut NURHASAN,SH.MH, dirinya tegas mengatakan, bahwa berdasarkan dokumen data administrasi tanah yang di pegangnya, bahwa tanah seluas 79.000 meter yang lokasinya berada di Blok tiga Kampung Elo RT 003/003 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi itu, adalah tanah milik LIM HIN NIO kakek dari ENGKYANG dan bukan tanah Negara. Tegas NURHASAN,SH.MH.

Oleh karena itu, kata dia lagi, pihaknya atau pihak ENGKYANG dengan tegas meminta kepada BPN Kabupaten Bekasi, agar tidak Memperpanjang atau memperbarui sertipikat HAK PAKAI nomor 13 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tersebut. Bahkan kata NURHASAN,SH.MH, dirinya bertanya tanya, darimana dan apa yang menjadi dasar awal terbitnya Sertipikat HAK PAKAI nomor 13 atas mana Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi itu..? Sedangkan menurut keterangan ENGKYANG semenjak Almarhum LIM HIN NIO kakeknya masih hidup, tidak pernah Meminjamkan tanahnya kepada pemerintah kabupaten Bekasi, dalam hal ini Dinas Pertanian..? Tanya NURHASAN,SH.MH.

” Ya benar, tanah seluas kurang lebih 79.000 meter yang lokasinya di Blok tiga Kampung Elo RT 003/003 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dengan bukti kepemilikan berupa Girik / Kekitir C Desa nomor 642 Persil 29 itu merupakan tanah milik LIM HIN NIO. SPPT dengan nomor 32.18.120.002.003.1097.0 tercatat atas nama ENGKYANG cucu dari Almarhum LIM HIN NIO, dan bukan tanah Negara. Pajaknya pun pada tahun 2022 kemaren, sudah dibayar lunas dengan nilai pajak sebesar Rp 16.274.000 ( Enam belas juta Duaratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap tahunya. Oleh karena itu dalam waktu secepatnya saya akan datang ke BPN Kabupaten bekasi, untuk meminta kepada BPN Kabupaten Bekasi agar tidak Memperpanjang atau memperbarui sertipikat HAK PAKAI nomor 13 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi itu. sebab, pada bulan Pebruari 2023 ini Sertipikat HAK PAKAI atau Buku tanah nomor 13 atas nama Pemerintah kabupaten Bekasi tersebut akan berakhir batas waktu berlakunya. Terlebih lagi ENGKYANG menerangkan kepada saya, ia tidak pernah mengetahui apa yang dijadikan dasar Terbitnya Sertipikat HAK PAKAI nomor 13 atas nama Pemerintah kabupaten Bekasi tersebut. Sedangkan tanah seluas 79.000 meter itu adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari Almarhum LIM HIN NIO kakeknya ” Pungkas NURHASAN,SH.MH.

Sementara itu Kepala desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, JAJULI SULAEMAN ABDAS, SAB, kepada Wartwan saat di konfirmasi mengatakan, bahwa berdasarkan dokumen yang ada di kantornya berupa Salinan Buku C Desa dengan nomor 642 Persil 29 tanah tersebut tercatat atas nama LIM HIN NIO. dan SPPT dengan nomor 32.18.120.002.003.1097.0 tercatat atas nama ENGKYANG yang merupakan cucu dari LIM HIN NIO. Pajaknya pun tahun 2022 kemaren sudah di bayar. artinya tanah tersebut tanah milik adat dan bukan tanah Negara. Sebagai kepala desa Sukamanah, H.JAJULI SULAEMAN ABDAS, SAB juga mengakui, bahwa dirinya sudah membuat atau mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa, Sporadik Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan surat Keterangan Riwayat Tanah atas nama LIM HIN NIO. Beber Kepala desa Sukamanah H.JAJULI SULAEMAN ABDAS, SAB.

” Ya benar, Berdasarkan dokumen tanah salinan buku leter C Desa, tanah seluas 79.000 meter tersebut memang tercatat atas nama LIM HIN NIO. SPPT dengan nomor 32.18.120.002.003.1097.0 sudah tercatat atas nama ENGKYANG cucu dari Almarhum LIM HIN NIO. dan saya pastikan tanah tersebut adalah tanah milik adat dan bukan tanah Negara. Pungkas H.JAJULI SULAEMAN ABDAS, SAB. ( ***).

Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2023 Menghasilkan “Jaksa Menjawab”, Program Baru Kejaksaan RI yang Lebih Humanis

0

Jakarta: Jaksa Agung RI ST Burhanuddin telah berhasil dengan program penegakan hukum humanis dengan menghentikan perkara dalam proses penuntutan sebagaimana konsep dominus litis (Jaksa sebagai pengendali perkara) dan meraih berbagai penghargaan baik di luar maupun dalam negeri. Oleh karenanya di tahun 2023, harus ada konsep khusus yang lebih humanis yakni Jaksa harus hadir di tengah masyarakat dan menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat. Begitu banyak laporan dan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan sangat tinggi, dan juga beberapa lembaga survei menempatkan Kejaksaan RI sebagai penegak hukum yang paling dipercaya dan populer.
Tangan dingin Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan menempatkan Jaksa Humanis dan Modern sebagai slogan yang diusung, tidak berhenti di program keadilan restoratif (restorative justice). Pada Rabu 04 Januari 2023 bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jaksa Agung mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 13 Tahun 2022 mengenai program “Jaksa Menjawab” yang dikenal dengan jargonnya “Om Jak (Obrolan Menarik, Jaksa Menjawab)”. Adapun program ini akan dilaksanakan minimal seminggu sekali dengan maksud bahwa kehadiran Jaksa yang humanis di tengah masyarakat menjadi suatu kewajiban. Jaksa diharapkan jangan hanya sibuk dengan persidangan dan sekolah, tetapi juga wajib mengakomodir kepentingan dan permasalahan masyarakat. Jangan menjadikan sosok Jaksa berpangkat sebagai birokrat yang ruwet dan menakutkan. Jadikan Jaksa sebagai bagian dari masyarakat dan tempat bertanya bagi masyarakat. Jaksa harus menjadi solusi atas seluruh permasalahan hukum di masyarakat.
Jaksa Agung dalam beberapa kali pengarahan menyampaikan, seorang Jaksa harus siap dalam keadaan apapun. Jangan berpikir kita masih lemah karena ketika kalian dilantik, maka sudah harus siap dengan berbagai persoalan hukum dihadapkan pada saudara. Pusat Penerangan Hukum sebagai motor penggerak kegiatan ini dengan program “penerangan dan penyuluhan hukum”, dan tidak lagi kita yang membawa materi, tetapi masyarakat yang membawa materi untuk dijawab.
Sudah saatnya program-program humanis ini dilaksanakan di setiap satuan kerja minimal 4-8 jam setiap minggu, tidak harus hari kerja tetapi bisa juga dihadirkan di setiap tempat keramaian, tidak harus formal dimana bisa juga menggunakan kekhasan daerah atau kearifan lokal yang ada di masyarakat, sehingga Jaksa menjadi bagian dari solusi penyelesaian masalah di masyarakat.
Hal inilah yang mendorong Jaksa Agung untuk mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung tersebut yang ditujukan untuk seluruh satuan kerja mulai dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga Cabang Kejaksaan Negeri guna dilaksanakan. Tujuannya untuk memotong rantai mafia di masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan memberikan solusi atas persoalan hukum di masyarakat, dan tidak kalah pentingnya adalah mendekatkan Jaksa sebagai sahabat masyarakat. (K.3.3.1)

Jakarta, 07 Januari 2023
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Kombes YBK Ditangkap Nyabu, Ini Pesan Tegas Kapolri Berantas Narkoba

0

Jakarta – Seorang polisi berpangkat kombes dengan inisial YBK ditangkap terkait kasus narkoba di Jakarta Utara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah berulang kali mewanti-wanti agar anggotanya tidak main-main dengan narkoba karena akan ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Wanti-wanti Jenderal Sigit ini disampaikan pada 19 Agustus 2022 ketika memberikan arahan kepada jajarannya. Sigit tidak akan mengampuni anggotanya yang terlibat narkoba.

“Jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-bermain dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar, atau pengguna, saya copot!” ujar Sigit dalam arahannya saat itu.

Bukan hanya narkoba, dia juga mengingatkan anak buahnya untuk tidak terlibat dalam perjudian. Ditegaskannya, judi dalam bentuk apa pun bakal ditindak tegas.

“Saya ulangi, yang namanya perjudian, apa pun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semua itu harus ditindak. Saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak,” ucapnya.

Sigit mengatakan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang nakal. Dia tidak akan pilih-pilih apa pangkat polisi itu jika bermasalah.

“Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes, tolong untuk diperhatikan, akan saya copot juga,” tegas dia.

Dalam pemaparan laporan akhir tahun yang disampaikan minggu lalu, Jenderal Sigit mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan kasus narkoba sebanyak 33 ribu perkara. Hal ini merupakan komitmen Polri untuk memberantas kasus narkoba di Indonesia sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi juga terus berkomitmen guna memberantas narkoba di Indonesia, di mana beliau telah memberikan perintah kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan menindak tegas pada bandar, pengedar, maupun para pemain besar narkoba tanpa ampun,” bunyi laporan akhir tahun Polri.

“Kami berhasil melakukan penyelesaian 33.169 perkara dan menyita barang bukti senilai Rp 11 triliun yang berupa 78,2 ton ganja, 416.100 pohon ganja, 0,26 kg heroin, 55 kg kokain, 1 juta butir ekstasi, 6,3 ton sabu dan 27 kg tembakau gorilla. Atas berbagai barang bukti yang berhasil diamankan tersebut, diperkirakan telah menyelamatkan 104,4 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba,” demikian bunyi laporannya.
Polri juga mengatakan berhasil melakukan asset tracing sebesar Rp 131,1 miliar terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Dari total pengungkapan narkoba sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa kasus menonjol antara lain sebagai berikut:

– Pengungkapan narkoba Jaringan Internasional Timur Tengah-Indonesia di Pantai Mandasari, Kabupaten Pangandaran, Jabar, dengan barang bukti sabu sebanyak 1,196 ton dan tersangka sebanyak 4 orang (3 WNI dan 1 WNA Afghanistan).

– Pengungkapan narkoba jaringan internasional Malaysia-10 Aceh di Beusa Seberang, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, dengan barang bukti sabu sebanyak 179 kg dan tersangka sebanyak 1 orang.

– Pengungkapan narkoba jaringan internasional Malaysia-Aceh di Perairan Pantai Rinting, Kab. Aceh Besar, Aceh dengan barang bukti shabu sebanyak 169 Kg dan tersangka sebanyak 9 orang.