LIN-RI.COM

(PUSPEN TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI, dari Letjen TNI Eko Margiyono kepada Laksdya TNI Maman Firmansyah, yang berlangsung di Aula Yos Sudarso Markas Komando Kodiklat TNI, Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (18/3/2024).

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1470/XII/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, tertanggal 18 Desember 2023, dimana Dankodiklat TNI yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Eko Margiyono, digantikan oleh Laksdya TNI Maman Firmansyah. Selanjutnya, Letjen TNI Eko Margiyono menjadi Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Dalam sambutannya Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama dan ucapan selamat bertugas Kepada pejabat baru, “Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Letjen TNI Eko Margiyono Atas pengabdian dan baktinya dalam memimpin dan memajukan Kodiklat TNI, Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Retno Eko Margiyono, yang telah mendampingi dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas suami serta dalam memimpin dan membina IKKT Pragati Wira Anggini cabang BS IX Kodiklat TNI,” ujarnya.

“Kepada Laksdya Maman Firmansyah, saya ucapkan selamat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan TNI dan Pemerintah sebagai Komandan Kodiklat TNI, Hal ini tentunya tidak terlepas dari penilaian terhadap prestasi yang telah dicapai serta kinerja yang telah ditunjukkan selama ini, lakukan terobosan-terobosan, inovatif dan kreatif agar TNI dapat menjawab perkembangan zaman dengan cepat dan tepat,” pungkas Panglima TNI.

Turut hadir diantaranya para Asisten Panglima TNI, Kabalakpus Mabes TNI, Pejabat Utama Kodiklat TNI, Ketua umum dan Pengurus IKKT PWA Cabang BS IX Kodiklat TNI serta Istri para pejabat yang melaksanakan Sertijab.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/03/2024).

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun, perusahaan tersebut antara lain:
PT RII sebesar Rp1,8 triliun.
PT SMS sebesar Rp216 miliar.
PT SPV sebesar Rp144 miliar.
PT PRS sebesar Rp305 miliar.

“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” Ucapnya Jaksa Agung.

Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.

Jaksa Agung mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana.
Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan.

Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.
Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI.

Kemudian, Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Selain itu, LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.

“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009” imbuh Menteri Keuangan. (Red).

Jakarta- Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP, menggelar buka puasa bersama atau Ramadhan Iftar pada, Kamis (14/03/2024) di Fraser Residence Sudirman, Jakarta.

Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur serta ajang mempererat jalinan tali silahturahmi. Acara ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, Kepala Pusat P3DN Kemenperin Nila Kumalasari, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Tri Wahyu Widodo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso.

Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) Sutardi Huang mengatakan, kegiatan buka puasa Bersama ini dilaksanakan untuk mempererat hubungan kerjasama yang baik antara pemegang kebijakan yakni LKPP dan para pelaku pengadaan barang dan jasa.

“Selama ini AKEN mendukung penuh pengembangan ecatalog versi terbaru 6.0. Semoga melalui pertemuan di bulan berkah ini semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, terus mendukung penggunan produk TKDN,” ujar Sutardi.

Pada kesempatan ini, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa mengatakan, katalog elektronik merupakan marketplace pemerintah yang dapat mempercepat proses dan transparan. “Lembaga pemerintah harus bisa memiliki strategi yang tepat agar bisa menghadirkan yang terbaik dalam proses pelayanan masyarakat dengan cepat,” ujarnya.

Menurut Patria, sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP memiliki tujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.

Sementara itu, Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kemenperin, Nila Kumalasari menjelaskan, Kemenperin melalui Pusat P3DN akan mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang/jasa. “Program P3DN merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), Tri Wahyu Widodo menyatakan, karena para fungsional pengelola pengadaan barang memiliki fungsi yang sangat strategis, maka perlu adanya komitmen moralitas dari para pelaksananya agar tidak terjebak kedalam perilaku menyimpang. “Pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam menunjang pembangunan pemerintah,” sambungnya.

Sebagai informasi, IFPI merupakan Organisasi Profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola PBJP di Indonesia, yang beranggotakan ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan anggota mencapai 3000 orang diseluruh Indonesia, saat ini IFPI memiliki 18 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). “Tujuan dari organisasi profesi ini adalah kita memberikan wadah untuk berkomunikasi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggotanya yang merupakan ASN,” terangnya.

Disisi lain, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika menyebutkan, Telkom berkomitmen penuh mendukung LKPP dalam pengembangan lokapasar pemerintah. Saat ini Telkom Indonesia telah mulai melakukan upaya peningkatan system secara cepat dan berkala, seperti penambahan fitur dan layanan tentunya, agar dapat selaras dengan target transaksi yang telah ditetapkan.

Ketua Umum APTIKNAS Soegiharto Santoso mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan AKEN. “Momen kali ini merupakan wujud sinergitas antara pelaku usaha dan pemegang kebijakan. Kita semua dukung setiap upaya meningkatkan TKDN. Termasuk pengusaha TIK wajib mendukung kebijakan LKPP mendorong kenaikan TKDN,” ujar Hoky sapaan akrabnya.

Red”