LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, bersama Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan shalat Idul Fitri 1445 H dengan khidmat dan penuh makna, bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1445 H dipimpin oleh Imam Harian Masjid Istiqlal Ustadz H. Ahmad Husni Ismail dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Abdul A’la Basyir berlaku sebagai khatib.

Dengan tema yang diusung, “Memperkuat Kebersamaan dengan Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, pelaksanaan Shalat Idul Fitri kali ini menggambarkan pentingnya kesucian bulan suci Ramadhan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selama Idulfitri 1445 Hijriah. Momentum lebaran, dipandangnya sebagai kekuatan kebersamaan dalam membangun bangsa.

“Idul fitri selalu mengisahkan sejuta cerita, Setelah sebulan lamanya, berbagi kebaikan, menahan segala nafsu. Saatnya menyusuri kepadatan menuju kampung halaman, menikmati harumnya santapan Lebaran dan hangatnya kebersamaan,” ujar Kapolri dalam video di akun instagram resminta, Rabu (10/4/24).

Jenderal Sigit menyebut, Idulfitri memiliki makna kembali ke fitrah umat manusia menuju kesucian.

Tak lupa Kapolri mengingatkan, di tengah perbedaan, tercipta indahnya toleransi yang semakin mempererat kesatuan. Oleh karenanta, masyarakat harus saling mengisi guna menatap masa depan.

“Saya atas nama Keluarga Besar Polri dan Bhayangkari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Jadikan semangat Lebaran sebagai kekuatan kebersamaan dalam membangun bangsa,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakapolri Komjen. Pol. Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto, As SDM Kapolri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, dan pejabat utama Polri lainnya melakukan salat ied di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri. Khutbah dalam salat ied kali ini diisi oleh Pro. Jajang Jahroni. Ph.D.

Prof. Jajang menyampaikan khutbah dengan tema Pentingnya Menjaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa.

Dalam khutbah tersebut, disampaikan bahwa perbedaan yang ada di tengah masyarakat sudah seharusnya menjadi keberagaman yang harus disyukuri. Oleh karenanya, tidak sepatutnya menjadi sumber perpecahan.

“Kita harus belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, sambil tetap bersatu dalam menjalankan ajaran agama kita. Sambil kita terus menerus belajar dan mengamalkan nilai-nilai yang telah disepakati dalam berbangsa dan bernegara,” ujar khotib, Rabu (10/4/24).

Di sisi lain, tak dipungkiri bahwa dinamika berbangsa dan bernegara tengah terjadi. Namun, netralitas Polri menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi dinamika tersebut.

“Polri memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga netralitanya sebagai institusi negara, terutama dalam konteks politik,” ungkapnya.

Tak dapat dipungkiri juga, ujar khotib, masih banyak kekurangan yang dimiliki Polri. Kendati demikian, apreasiasi juga harus dilakukan kepada Korps Bhayangkara atas semua pengabdian kepada masyarakat hingga saat ini.

“Dengan cara seperti ini, kita akan memiliki pandangan yang berimbang, kritis, dan apresiatif terhadap polisi kita,” jelas khotib.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. menghadiri Halal bi Halal bersama Presiden RI Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10/04/2024).

Dalam acara tersebut, Panglima TNI didampingi oleh Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Oleh : Hence Mandagi

Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW Gate semakin marak diberitakan media non mainstream lokal dan nasional di beberapa hari terakhir ini. Sayangnya media mainstream atau media arus utama nasional justeru menghilang dari peredaran bak ditelan bumi.

Kawan-kawan pentolan organisasi pers non konstituen mulai terlecut bersuara keras atas desakan anggotanya menyikapi UKW Gate ini. Anehnya, Dewan Pers malah diam seribu bahasa, dan lebih aneh lagi tidak ada satupun media nasional yang berani mengangkat dan mengawal kasus ini sampai ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab atas penyalahgunaan uang rakyat oleh organisasi tertua di republik ini. Yang ada hanyalah berita siaran pers terkait skandal korupsi dana UKW di segelintir media mainstream nasional.

Sebagai pimpinan organisasi dan pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, penulis sebetulnya memilih berdiam diri dan apatis karena yakin pengusutan UKW Gate ini bakal menguap. Pilihannya hanya satu yakni bersuara. Karena kalau diam berarti setuju dan ikut melindungi kejahatan korupsi di kalangan wartawan.

Pelaksanaan UKW selama ini memang jadi lahan subur penggunaan uang rakyat oleh Dewan Pers dan para organisasi konstituen. Miliaran rupiah dana UKW dari Kementrian Kominfo RI dana APBD pemda di berbagai daerah, tak terhitung jumlahnya.

Puncaknya, kisruh bagi-bagi ‘kue’ dana UKW ternyata hanya nyangkut ke PWI. Pembagian ‘Kue’ lezat nan mewah bernilai miliaran rupiah uang rakyat dari BUMN rupanya tidak merata. Tak heran, UKW Gate ini mencuat gara-gara bagi-bagi jatah tidak merata.

Dari sekian belas provinsi sebagai sasaran UKW, ternyata hanya 10 Provinsi yang nyangkut dana tersebut. Media nasional seolah malu-malu kucing mengangkat kasus ini karena takut disebut ‘Jeruk Makan Jeruk’.

Masih segar dalam ingatan, ketika Dana Bansos yang disalurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang pemilu, ramai-ramai diberitakan media nasional tanpa tahu asal-usul dana tersebut. Bahkan komentar tokoh agama Romo Magnis saat menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, bahwa perilaku Presiden Jokowi membagi-bagi bansos itu seperti pencuri, justeru marak diberitakan media nasional dan menjadi tranding topik di mana-mana.

Menteri yang terjerat kasus korupsi pun seringkali diblow up dari pagi, siang, malam selayaknya resep dokter bagi pasien minum obat 3 kali sehari. Berita korupsi Hakim Mahkamah Agung pun tak kalah heboh diliput media secara non stop.

Sayang sekali, ketika pelaku korupsi kali ini adalah pengurus lembaga atau organisasi pers yang fungsinya mengawasi dan melakukan sosial kontrol, berita yang maha dahsyat dan lebih menarik dari pada menteri, hakim, dan aparat yang terlibat korupsi ini, justeru didiamin oleh media nasional.

Tak terkecuali, organisasi pers konstituen yang kritis sekelas AJI dan IJTI pun diam kayak orang amnesia. Kalau sudah begini kondisinya, ini sama saja menempatkan wartawan seolah Gangster Mafia yang tak terjamah hukum.

Jika sudah seperti ini kondisi pers di Indonesia, maka kepada siapa lagi rakyat mau menaruh kepercayaan ? Sekali lagi penulis menutup tulisan singkat ini : “tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.”

Penulis adalah Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia