Beranda blog Halaman 439

Polri Pastikan Kesiapan Pengamanan KTT AIS di Bali Berjalan Aman dan Lancar

Bali – Polri menyatakan kesiapannya untuk memastikan Konferensi Tingkat Tinggi Archipelagic And Island State (AIS) atau Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil Tahun 2023 di Bali, dapat berjalan aman dan lancar.

Hal itu dipastikan oleh Kakorlantas Polri sekaligus Ka Ops Tribrata Agung 2023 Irjen Firman Shantyabudi usai melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT AIS Forum Tahun 2023 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, Sabtu, 7 Oktober 2023.

“Alhamdulillah kita laporkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bisa mendukung pengamanan KTT AIS,” kata Firman.

Menurut Firman, logistik maupun personel yang diperbantukan untuk melakukan pengamanan dan penjagaan selama event internasional itu berlangsung sudah dikerahkan untuk memastikan KTT AIS berjalan sukses.

“Kesiapan kami, sudah seminggu disini untuk dari kesiapan administrasi, dukungan logistik dan posko. Sampai dengan kelengkapan fisik kendaraan yang kita kirim dari Jakarta dan personel yang di BKO-kan dari Polda Bali,” ujar Firman.

Firman menyebut bahwa, proses pengamanan dan penjagaan KTT AIS sendiri akan berlangsung hingga 13 Oktober 2023. Dalam hal ini, sampai kepulangan para delegasi.

Disisi lain, Firman berharap kepada seluruh masyarakat khususnya warga Bali untuk memberikan dukungan terkait kegiatan ini. Menurut Firman, KTT AIS dapat berjalan sukses juga berkat adanya suport dari warga.

Mengingat kata Firman, tak bisa dipungkiri apabila ketika adanya iring-iringan dari delegasi ke lokasi kegiatan terjadi kepadatan, yang dapat mengganggu mobilitas dari masyarakat.

“Saya harap masyarakat bisa menerima tamu ini dengan baik, kita jadi tuan rumah menyenangkan suasana tertib yang mendukung,” tutup Firman.

Tiga”Kegiatan Dinkes di LABKESDA Merangin,,Selain sudah Lewat Kontrak juga diduga tidak sesuai Bestek.

Merangin-Jambi
Terpantau dilapangkan 3 item Pekerjaan pisik dari Dinas Kesehatan Merangin yang berlokasi di Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kabupaten Merangin tahun anggaran 2023, dimana pekerjaannya diduga sudah melewati Kontrak.

Selain pekerjaan diduga sudah habis Kontrak terlihat juga beberapa item Pekerjaan pisik tersebut tidak sesuai Bestek.

Pasalnya dua diantara 3 item pisik pekerjaan tersebut jelas terlihat diduga telah mengurangi volume material salah satu nya bagian pekerjaan pengecoran balok dinding atas dimana anyaman besi seharus berbentuk balok segi empat namun fakta dilapangkan hanya dianyam rangkaian satu lapis saja dan ukuran besi nya perlu dipertanyakan.

Satunya lagi pekerjaan pisik Turap, selain tidak adanya papan Merek pekerjaan, sebagai sarana transparansi publik yang wajib di publikasikan oleh pihak terkait, namun terlihat juga diduga telah mengurangi volume material dengan membedakan ukuran dan jenis besi nya dan terlihat juga besi balok hanya dipasang dua batang besi 12in saja.

Kondisi pekerjaan pisik dengan mengurangi volume tersebut,selain merugikan negara tentu juga membuat ketahanan struktur sebuah bangunan menjadi resiko dimasa mendatang.

Terkait hal pekerjaan yang sudah lewat Kontrak dan diduga telah mengurangi volume item material tersebut, Media ini sudah berupaya mengkonfirmasikan kepada KPA nya, yaitu melalui Kabid Pelayanan Kesehatan Masyarakat, melalui via Watshaapp, namun tidak satupun kalimat yang dikonfirmasikan di balas atau diklarifikasi Kabid tersebut.07/20/2023.(Team).

PPWI Lampung Timur Berharap Kepolisian Bertindak Tegas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghalangi Tugas Jurnalis

Lampung Timur – Ketua DPC PPWI Lampung Timur, Sopyanto, mengharapkan agar aparat penegak hukum dari Polres Lampung Timur menindak tegas oknum warga yang menghalang-halangi jurnalis menjalankan tugas peliputan. Hal itu disampaikannya berkaitan dengan peristiwa penyerangan dan intimidasi yang dilakukan istri terduga pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tirinya, yang dialami wartawan pada sa’at melakukan konfirmasi terkait kasus tersebut.

“Saya sangat berharap kepada Anggota Tipidter Polres Lampung Timur untuk mengungkap kasus ini dan menindak tegas pelakunya secara cepat dan profesional, agar kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin membaik,” harap Sopyanto, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Sebagaimana diberitakan terdahulu bahwa kasus dugaan menghalang-halangi jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya oleh oknum warga Desa Sumur Bandung, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinisi Lampung, telah dilaporkan ke Polres Lampung Timur. Laporan kasus dugaan tindak pidana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksaknaan Pers berupa penyensoran atau pelarangan penyiaran dan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dilaporkan ke Polres Lampung Timur pada senin 28 Agustus 2023 oleh Hermansyah seorang jurnalis dari media Warta Polri, telah memasuki tahap penyelidikan.

Berita terkait di sini: Penyelidikan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihentikan Oleh Polres Lamtim, Mawar: Saya Akan Terus Meminta Keadilan (https://detikpos.id/uncategorized/penyelidikan-atas-laporan-dugaan-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dihentikan-oleh-polres-lamtim-mawar-saya-akan-terus-meminta-keadilan/)

Kepada awak media, Hermansyah secara singkat mengatakan bahwa kasus ini telah memasuki tahap penyelidikan. Hal ini diketahuinya setelah menerima Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Lampung Timur.

“Yaa, saya sudah menerima SP2HP terkait kasus dugaan Tindak Pidana Tentang Pers. Sesuai yang tercantum dalam SP2HP yang saya terima pada selasa, 3 Oktober 2023, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan, untuk selanjutnya kami menantikan hasil dari penyelidikan dari Polres Lampung Timur,” ujar Hermansyah.

Selanjutnya, Sopyanto mengatakan bahwa selain berfungsi sebagai media informasi, pers juga sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis tidaklah mudah. Ketika jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang terjadi di lapangan. Untuk itu sangat diperlukan keseriusan dan ketegasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani laporan dugaan kekerasan atau intimidasi maupun tindakan menghalangi dan menghambat pelaksanaan tugas jurnalis oleh pihak tertentu.

“Fungsi pers, disamping sebagai media informasi, berfungsi juga sebagai sosial kontrol yang dilindungi oleh undang-undang. Tidaklah mudah menjadi seorang wartawan, pada saat jurnalis mencari, mengumpulkan informasi dan akan mewawancarai narasumber, banyak kemungkinan yang akan terjadi,” kata Sopyanto.

Keberadaan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi, sambungnya, sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta lapangan yang diperoleh seorang jurnalis. “Maka dari itu sudah seharusnya APH bertindak tegas ketika ada laporan dari wartawan terkait tindakan dari seseorang maupun kelompok yang dapat menghalangi maupun menghambat pelaksanaan tugas turnalistik wartawan,” beber Sopyanto.

Senada dengan Sopyanto, Ketua Umun PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA, merasa prihatin ketika ada anggotanya yang mendapatkan perlakuan tidak pantas oleh seseorang sehingga kegiatannya untuk mencari, mengumpulkan dan menyampaikan informasi terhalangi dan terhambat. Untuk itu tokoh pers nasional ini berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dan profesional dalam menangani kasus penyerangan dan intimidasi yang dilaporkan oleh Hermansyah.

“Mencermati kondisi belakangan ini, saya merasa amat prihatin, banyak perlakuan tidak pantas, bahkan membahayakan jiwa, yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang terhadap para jurnalis, sehingga menyebabkan kerugian materil maupun moril yang dialami oleh wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pekerja pers,” ucap Wilson Lalengke, Sabtu, 7 Oktober 2023.

Terkait laporan dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang dilaporkan oleh anggota PPWI, Hermansyah, dirinya berharap agar Polres Lampung Timur bergerak cepat dalam menangani kasus ini. Sudah seharusnya Polres Lampung Timur bertindak secara profesional dalam melayani laporan masyarakat sesuai dengan jargon ‘Polisi Presisi’ yang saat ini digaungkan ke publik.

“Ungkap dan tangkap siapapun pelaku yang menghalangi ataupun menghambat tugas jurnalistik para wartawan. Aparat harus bekerja secara professional, adil dan tidak terjebak dalam sistim kerja membela yang bayar, jangan tebang pilih, sehingga citra Polri dapat kembali membaik di mata masyarakat,” tutup Wilson Lalengke

Polda Sulteng berikan pembekalan Latihan Teknis dan Taktis Sispamkota Jelang Pemilu 2024

PALU, Komitmen Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengamankan Agenda Politik tahun 2023-2024 benar-benar dipersiapkan oleh jajaran pemegang pataka Wira Darma Brata di Bumi Tadulako ini.

Dimulai dengan melaksanakan Latihan Pra Operasi (Latpraops) Mantap Brata Tinombala 2023-2024 di Sriti Convention Hall Palu, kali ini peserta diberikan materi Latihan Teknis dan Taktis Sistim Pengamanan (Sispam) Kota dalam rangka Pemilu 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung Aula Raga Satria Mako Detasemen A Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, Sabtu (7/10/2023).

“Kita harus mempunyai Optimisme bahwa Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 di Wilayah Sulawesi Tengah Aman dan lancar”, tegas Kombes Pol. Alfian Hidayat Dansat Brimob Polda Sulteng saat membuka dan memimpin pelaksanaan Latihan Teknis dan Taktis Sispam Kota.

Oleh karena itu lakukan persiapan dan perencanaan yang matang, ikuti penyampaian materi dengan sungguh-sungguh dan tindak lanjuti kegiatan ini di wilayah masing’masing, pesannya

Sispamkota merupakan sistim yang dibuat untuk menanggapi situasi yang berkembang secara cepat dan meluas menjadi ancaman di wilayah kota melalui operasi kepolisian bersama stakeholder terkait secara sistimatis dan terintegrasi, ujar Alfian.

Sementara itu Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono mengungkapkan, Polda Sulteng dan jajaran berkomitmen untuk mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung aman dan kondusif.

Kemarin dilaksanakan latpraops Mantap Brata Tinombala, hari ini dilaksanakan latihanvteknis dan taktis sispam kota, hari senin (9/10) akan di gelar Gladi Posko, Selasa (10/10) akan digelar Tactical Digital Game (TDG) dan latihan Parsial Gladi Lapang, Rabu (11/10) latihan rangkaian gladi lapang dan Kamis (12/10) Gladi Lapang, terangnya

Djoko juga menyebut, pelatihan ini selain diikuti Satgas Operasi Mantap Brata Tinombala di Polda Sulteng juga dihadiri Kabag Ops Polres, Kasat Serse dan Kasat Intel Polres jajaran yang nantinya mereka akan mengimplementasikan latpraops dan sispam kota di wilayah, pungkasnya.

Warga Desa Bonto Manai Dan Dusun Majonga Menolak Pembangunan Bendungan Pengairan.

Warga Desa Bonto Manai, Dusun Majonga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan menolak pembangunan Proyek bendungan pengairan yang akan di lakukan oleh Kehutanan di wilayah tersebut, Jumat (6/10/2023).

Pasalnya penolakan Tanah dan rumah yang berada di lokasi tersebut sudah tiga generasi dihuni oleh masyarakat. Namun, tanpa sepengetahuan warga, Desa Bonto manai ingin di jadikan bendungan pengairan oleh Oknum tanpa adanya koordinasi dari pemerintah Kabupaten Gowa.

Parahnya lagi, pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya dari Hutani/Kehutanan tersebut mengklaim untuk dilakukan pembebasan tanah karena ingin di bangun bendungan pengairan.

Disi lain, warga setempat menolak pembangunan itu, karena pabila di laksanakan pembangunan terebut, maka ada di Dua (2) Desa yang terdampak yaitu Desa Bonto manai dan Dusun Majonga, kelurahan Bunga baji, Kecamatan Bungan Baji.

Warga yang sempat di wawancarai oleh awak media dan enggan di sebut namanya mengatakan, “Kami tidak tahu kenapa ingin dilakukan pembangunan bendungan pengairan, Padahal kami sudah tinggal di sini sudah puluhan tahun (sudah beberapa generasi), kami betul betul menolak Pembangunan yang akan di kerjakan, dan harus di hentikan, karena dampak dari pembangunan ini otomatis banyak warga yang di rugikan”Tutur Warga.

*(Tim red)*

Polda Sulteng tangkap DPO tersangka Korupsi Rp 29 Milyar di Kab. Bangkep

PALU, Setelah diburu selama kurang lebih 19 bulan, pelarian Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka AT mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Banggai Kepulauan, akhirnya berhasil ditangkap tim subdit Tipikor Polda Sulteng,

Kabar penangkapan AT itu dibenarkan oleh Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono, menjawab konfirmasi beberapa media di Sulawesi Tengah,

“Iya Benar, Tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menangkap AT mantan Kepala BPKAD Kab. Bangkep” kata Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Sabtu (7/10/2022)

Penangkapan dilakukan pada hari Jumat (6/10/2023) kemarin di salah satu rumah Kos di Luwuk Kab. Baggai, sebutnya

Masih kata Djoko, AT kita ketahui adalah DPO tersangka dugaan tindak pidana Korupsi di Kab. Bangkep dengan kerugian negara kurang lebih dari Rp 29 Milyar,

Upaya penangkapan AT dilakukan tim subdit tipikor sejak tanggal 3 Oktober 2023 setelah diterimanya informasi dari masyarakat. Tersangka saat ini berada di Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan, pungkasnya.

Untuk diketahui Ditreskrimsus Polda Sulteng pada tanggal 3 Februari 2022 telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/07/II/2023/Ditreskrimsus atas nama AT

Tercantum dalam DPO, AT lahir di Waepo tanggal 9 Desember 1975, beralamat di desa Buka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep. Alamat lain Kelurahan Maliaro RT.013 RW.004 Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Kakorlantas Polri Bersama Kapolda Bali Laksanakan Tactical Floor Game (TFG) dalam KTT Archipelagic and Island State Forum

Kapolda Bali Irjen Pol. Ida Bagus Kd Putra Narendra, S.I.K., M.Si, menghadiri kegiatan Tactical Floor Game (TFG) yang dilaksanakan di Gedung Perkasa Raga Garwita, Polda Bali, Jumat (6-10-2023).

TFG tersebut bertujuan untuk menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan KTT-AIS FORUM 2023. TFG juga dapat digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing Satgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan dan mendukung berjalannya kegiatan KTT-AIS.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kakor Lantas Polri Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi, M.Si., didampingi Kapolda Bali serta Pejabat Utama Mabes Polri dan Pejabat Operasi pada Polda Bali yang ikut mendampingi dalam rangka kesiapan Polri dalam KTT AIS FORUM 2033

Kakorlantas Polri mengatakan bahwa kegiatan TFG ini sangatlah penting dilakukan guna memantapkan kesiapan para unsur yang terlibat dalam rangka mengamankan event KTT AIS FORUM 2023 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-11 Oktober mendatang.

“Hal ini merupakan tahapan dengan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan dalam menjalankan latihan secara bertingkat dan berlanjut dari tahapan sebelumnya. Oleh sebab itu, saya berharap pada kegiatan ini kita bisa menemukan hal-hal yang selama ini belum diprediksi, sehingga kita dapat mengantisipasinya dan lebih matang dalam menghadapi kegiatan TFG tingkat selanjutnya,” ujar Kakorlantas Polri

Kapolda Bali menyebutkan bahwa TFG kali ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapan Pengamanan VIP dan VVIP terkait dengan tambahan situasi dinamis saat pergerakan anggota yang sedang bertugas maupun pergerakan delegasi pada saat KTT AIS FORUM 2023

“Pada Tactical Floor Game yang ini bertujuan untuk mengetahui detail tentang pelaksanaan pengamanan baik Ring 1, 2 dan 3, yang mungkin pada pelaksanaan nya akan bergerak dinamis namun sekiranya dengan perencanaan awal ini maka pelaksanaannya pun tidak akan jauh berubah walaupun pada saat event KTT AIS FORUM 2023 situasinya akan dinamis,” demikian pungkas Kapolda Bali

Sementara itu, saat ditemui ditempat TFG berlangsung, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, S.I.K., M.H menyampaikan bahwa mengingat begitu pentingnya kegiatan TFG ini, maka diperlukan keseriusan dan semangat yang tinggi dari seluruh personel Satgas Pamwil, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan

“Polda Bali yang tergabung dalam satgas Pamwil Bali bersama anggota yang BKO dari Mabes Polri dan beberapa polda terdekat dari terus berupaya menyukseskan acara tersebut dengan terus berkoordinasi dan berkaloborisasi bersama stakeholder yang ada di Provinsi Bali dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Kabid Humas.

Terkonfirmasi 32 negara akan hadir, dengan 5 Kepala Negara hadir langsung di Bali yaitu Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri São Tomé and Príncipe, Perdana Menteri Timor-Leste serta Perdana Menteri Tuvalu.

KTT AIS Forum mengusung tema utama “Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama” (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future). Sementara tiga subtema dari forum tersebut yakni Blue Economy; Our Ocean, Our Future; dan Solidarity.

Fiji dan Tonga akan mengirimkan Deputi Perdana Menteri. Sementara Maldives, Madagascar, Marshall Islands, Palau, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, Papua Nugini mengirimkan Menterinya.
Selanjutnya Carbo Verde, New Zealand akan menghadirkan Wakil Menteri. Ireland, Japan, Cyprus, Samoa, Malta, United Kingdom, Saint Lucia, Cook Island, Filipina dan Suriname menghadirkan Duta Besarnya.

Sementara 4 Organisasi Internasional yang akan hadir adalah Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, Association of Southeast Asian Nations, United Nations Development Programme

Miris!! Lurah Wala-Walaya Diduga Hilangkan Sertifikat Warga

MAKASSAR – Pelayanan publik di Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar di nilai ribet dan seolah mempersulit warga yang hendak mempertanyakan terkait status PBB milik Jawiah binti Segele,

Sebut saja Haris, Warga kelurahan Wala-walaya kecamatan Tallo merasa dipersulit oleh Lurah Wala-Walaya, pasalnya lurah wala walaya tidak memperlihatkan Buku F dan sertifikat tanah peninggalan dari Almarhum Daeng Segele, kakek Dari Haris. 5/10/2023

Dalam hal ini Haris merasa ada kejanggalan dengan pernyataan Lurah Wala walaya setiap di tanyai masalah sertifikat tersebut, Lurah selalu menjawab bahwa sertifikat tersebut telah di balik nama yang awalnya setifikat tersebut atas nama Hj. Jawiah binti segele, di alihkan menjadi atas nama Hj. Siti Husna,,

Dugaan adanya kejanggalan semakin di perkuat dengan tidak adanya bukti perubahan yang di perlihatkan oleh lurah tersebut. Lurah tersebut hanya mengatakan tidak perlumi kita lihat pak karna saya sudah melihat,

yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pihak yang berhak atas tanah tersebut tidak di hadirkan untuk menyaksikan atas perubahan tersebut karena sebagai penanggung jawab atas wilayah tersebut tentu lurah lebih memahami mekanisme adminitstrasi.

Haris merasa hal ini seolah-olah di sembunyikan oleh lurah,, pasalnya pernyataan Camat Tallo, Dan Lurah Wala walaiyya sangat jauh berbeda, di mana Camat Tallo, menyatakan bahwa “tidak mudah untuk membalik nama sebuah setifikat, itu butuh proses yang panjang”. tandas Camat Tallo,

Pernyataan Camat Tallo, dan lurah Wala-walaya sangat jauh berbeda, di tambah lagi lurah Wala walaya tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang menurutnya setifikat tersebut telah beralih nama menjadi atas nama Hj. Husna.

Selaku warga sekaligus pihak yang berhak atas tanah tersebut menyayangkan sikap Lurah Wala-walaya yang terkesan sengaja menutup-nutupi atas perubahan tersebut.

Red”

Pemerintah Desa Nambo Salurkan BLT DD Langsung Tunai Tahun Anggaran 2023

Bogor,Pemerintah Desa Nambo , Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada hari Jum’at ( 06/10/2023 ), bertempat di Balai Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor

Dalam acara tersebut hadir Kades Nambo yang di wakili Sekdes Desa Nambo Kasipem Kecamatan Klapanunggal ( Perwakilan Kecamatan Klapanunggal ), Ketua BPD, Babinsa Koramil Klapanunggal, Babinkamtibmas,Pendamping Desa, Perangkat Desa serta warga penerima BLT DD.

Acara penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini di buka secara resmi oleh Sekdes desa Nambo

Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ada 82 KPM, untuk penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp. 300.000 ( untuk bantuan langsung tunai

penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini sudah sesuai dengan kriteria, berharap untuk warga penerima BLT DD ini menggunakan bantuan ini dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, jangan dibelanjakan ke hal-hal yang tidak penting.

Penyaluran BLT DD untuk 82 KPM Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ini berlangsung dengan tertib, aman dan lancar serta tetap mematuhi Aturan – Aturan desa

Red: Ariyadi

Peringatan Hut TNI, Kapolda Sulteng Pastikan Soliditas dan Sinergitas Terus Terjalin

Palu – Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho menghadiri upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2023 belangsung di lapangan Yonif 711/Raksatama Palu, Kamis (5/10/2023).

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sulteng menyampaikan ucapan Dirgahayu TNI ke-78.

“Dirgahayu TNI ke-78, semoga TNI semakin profesional dalam mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara,” kata Kapolda.

Agus mengatakan, menyongsong agenda Politik tahun 2024 yakni Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak, pentingnya soliditas dan sinergitas antara TNI Polri untuk mengamankan pesta demokrasi tersebut, ujarnya.

“Kita berharap soliditas dan sinergitas yang sudah berjalan baik selama ini dapat terus kita tingkatkan dan kita mantapkan, khususnya dalam mensukseskan Pemilu 2024,” ucapnya.

Dengan sinergitas dan soliditas yang kuat, diharapkan Sulawesi Tengah yang saat ini situasinya secara umum sudah kondusif akan semakin aman, damai dan sejuk, pungkasnya.