LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Irjen TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengukuhkan Emergency Medical Team (EMT) TNI tahun 2024, bertempat di Lapangan Apel Gedung B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Irjen TNI menyatakan bahwa, pembentukan EMT TNI merupakan wujud nyata dedikasi TNI untuk mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan negara. EMT disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan medis darurat, baik di dalam negeri maupun luar negeri saat terjadi bencana alam atau krisis kesehatan. “Pembentukan EMT tahun 2024 merupakan implementasi keterlibatan langsung TNI dalam penanggulangan bencana sesuai undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas TNI adalah menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa melalui EMT, diharapkan TNI akan lebih siap dalam menghadapi bencana dan lebih responsif dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana serta dapat menambah kepercayaan publik terhadap TNI dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat Indonesia. “EMT TNI terdiri dari dokter, perawat, ahli kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, farmasi dan bidang logistik yang bertugas untuk melakukan pelayanan gawat darurat langsung di lokasi bencana untuk menyelamatkan jiwa korban, mencegah kecacatan korban, memastikan tidak ada ancaman/potensi wabah penyakit serta memastikan terpenuhinya kebutuhan logistik kesehatan,” katanya.

“Personel EMT adalah prajurit bidang kesehatan terpilih yang mengemban tugas mulia untuk bantuan kesehatan bahkan menyelamatkan nyawa manusia. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh personel EMT TNI dapat menjadi TNI yang PRIMA, dengan terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dalam latihan kesiapsiagaan. Tetaplah bekerja dengan tekun, dan sertakan Tuhan dalam setiap langkah,” pungkasnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Senin 13 Mei 2024 bertempat di Lantai 10 Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit memberikan sambutan pada Acara Pelantikan, Pengambilan Sumpah, dan Serah Terima Jabatan Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL).
Dalam sambutannya, JAM-Pidmil menyampaikan acara pelantikan, pengambilan sumpah, sekaligus serah terima jabatan Direktur Penindakan pada JAM PIDMIL merupakan tindak lanjut dari telah diterbitkannya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/382/IV/2024 yang menyerahkan estafet kepemimpinan pada Direktorat Penindakan JAM PIDMIL kepada Laksamana Pratama TNI Effendy Maruapey, S.H., M.H.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Laksamana Pratama TNI Farid Ma’ruf atas pengabdian dan dedikasinya yang telah membawa kemajuan bagi organisasi JAM PIDMIL. Sekaligus, kami menyambut Laksamana Pratama TNI Effendy Maruapey yang akan melanjutkan perjuangan dan pembangunan yang telah dimulai,” ujar JAM-Pidmil.
JAM-Pidmil menuturkan bahwa mutasi dan promosi di dalam suatu organisasi bukan hanya tentang pergantian posisi, tetapi juga tentang penyegaran ide dan semangat baru, yang diharapkan dapat memperkuat tim serta mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karenanya, JAM-Pidmil mengajak para jajaran untuk mendukung setiap pejabat yang mengemban amanah baru, termasuk kepada Direktur Penindakan yang hari ini dilantik.
“Sebagai Direktur Penindakan pada JAM PIDMIL, tugas yang saudara pikul sangatlah vital dalam upaya kita bersama memajukan keadilan dan penegakan hukum. Kesuksesan dalam penanganan perkara koneksitas sangat bergantung pada kecermatan, integritas, dan dedikasi dalam mengerjakan setiap tugas,” imbuh JAM-Pidmil.
Oleh karena itu, JAM-Pidmil mengajak kepada Direktur Penindakan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak, dan terus meningkatkan kemampuan profesional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Selain itu, JAM-Pidmil berharap dengan bergabungnya Laksamana Pratama TNI Effendy Maruapey, S.H., M.H. sebagai Direktur Penindakan yang baru, akan menambah kekuatan bagi kemajuan organisasi JAM PIDMIL di masa mendatang.
Terakhir, JAM-Pidmil berpesan kepada Direktur Penindakan agar segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan bidang-bidang terkait, menjaga dedikasi serta integritas, bekerja dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam menunaikan tugas.
“Saya ucapkan Selamat Bekerja, laksanakan dengan baik sumpah yang telah Saudara ucapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita semua dalam setiap pekerjaan dan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas JAM-Pidmil. Red”

Senin 13 Mei 2024, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda (TP Oharda) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 5 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:
Tersangka Alfian Haris bin Suyatno dari Kejaksaan Negeri Tapin, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Tersangka Gio Fernandes pgl Andes bin Syahbudin dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Ewin Saputra Siburian pgl Ewin dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya, yang disangka melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan jo. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Tersangka Oyorlis Boi bin (Alm) Mulianis dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan .

Tersangka Cherolus Pelealu dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, Direktur Tindak Pidana Oharda memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Red”

Jakarta- Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un telah berpulang ke Rahmatullah salah satu Putra Terbaik Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H., Minggu (12/04/2024).

Mengenang kiprah (Alm.) Dr. Fadil Zumhana sebagai Jaksa dimulai saat pertama kali menjabat sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung pada tahun 1993. Dalam riwayat jabatannya, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana telah menjabat pada beberapa posisi strategis di Kejaksaan RI, bahkan hingga di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI.

Adapun salah satu Legacy yang menjadi catatan emas dalam karirnya adalah mewakili Jaksa Agung untuk menyelesaikan 5161 perkara berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) pada tindak pidana Orang dan Harta Benda (Oharda), tindak pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum), hingga tindak pidana Narkotika.

Selama menjadi JAM-Pidum, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana hampir setiap hari memimpin langsung ekspose Restorative Justice dengan satuan kerja Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi secara virtual. Sebuah kutipan yang sering disampaikan oleh (Alm.) Dr. Fadil Zumhana bahwa Restorative Justice adalah kebijakan hukum yang sangat kuat bagi Jaksa selaku pemilik dominus litis.

Menurutnya, Undang-Undang Kejaksaan RI sudah cukup jelas menyatakan kewenangan Jaksa dalam mediasi penal, bahwa prosedur penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice terdapat syarat-syarat dan ketentuannya. Oleh karenanya, ekspose Restorative Justice dipimpin langsung oleh JAM-Pidum untuk mempertahankan kualitas yang patut dan layak untuk sebuah perkara dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Selain itu, (Alm). Dr. Fadil Zumhana pernah menyampaikan bahwa keadilan substantif adalah keadilan yang dirasakan, memperhatikan kepentingan korban, dan kerugian korban terpulihkan. Pada hakikatnya, Jaksa selaku pemegang hak oportunitas memiliki hak untuk tidak melakukan penuntutan dengan treatment yang lebih arif dan adil dalam melakukan proses penegakan hukum yakni dengan mekanisme Restorative Justice.
Tak hanya itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice memiliki kelebihan yaitu tidak mengedepankan pemidanaan, melainkan pemulihan kepada korban. (Alm.) Dr. Fadil Zumhana menekankan kepada Jaksa di satuan kerja tingkat daerah agar selalu memperhatikan kepentingan korban.

“Belakangan ini dalam rangka mengasah kearifan lokal, kita semakin banyak melakukan ekspose Restorative Justice bahkan satu hari bisa mencapai lebih dari 20 perkara. Saya bersedia melakukan ini untuk memberikan keadilan kepada rakyat miskin dan demi menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil,” ujar JAM-Pidum pada suatu kesempatan.

(Alm.) Dr. Fadil Zumhana pernah berpesan agar para Jaksa tetap mematuhi Peraturan Jaksa Agung khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022. Selain itu, senantiasa awasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) karena semangat harmoni budaya warisan nenek moyang adalah komunal. Kehadiran negara dalam proses penegakan hukum adalah melalui Jaksa, dan merupakan kewajiban Jaksa dalam melakukan penegakan hukum yang bermanfaat.

Sebagai penutup, (Alm.) Dr. Fadil Zumhana dikenal sebagai pribadi yang tegas dan setia dalam mengabdi kepada negara sampai akhir hayatnya. Kini mendiang telah tiada, namun kiprah dan Legacy-nya menorehkan catatan sejarah yakni penegakan hukum yang humanis. Selamat Jalan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana. (Red).