LIN-RI.COM

Bandung Barat” RSUD Cililin yang beralamat jalan cinta karya desa cililin kecamatan cililin kabupaten bandung barat, Dengan adanya Rumah Sakit cililin sangatlah membantu dan mendukung kelangsungan hidup masyarakat bandung barat,namun saat ini sangat di sayangkan dengan adanya akses jalan yang di tutup. Padahal akses jalan tersebut sangatlah membantu bagi para pengunjung dan penunggu pasien yang ada di rumah sakit cililin. (22 Oktober 2023).

Ada apa dengan pihak rumah sakit cililin sehingga menutup jalan yang menuju kantin sebelah rumah sakit.
“Eluh Pengunjung”.

Kami atas nama Masyarakat keberatan adanya penutupan jalan tersebut, maka dari itu tolong pihak Rumah Sakit Cililin segera membuka kan pintu atau akses jalan, agar kami dan yang tunggu pasien lainnya lebih mudah mencari makanan dan minuman.
“ungkap keluarga pasien rumah sakit cililin”.

Kami sangat berharap pihak Rumah sakit bisa dan punya kebijakan untuk membuka atau membuatkan akses pintu menuju kantin, karena itu sangatlah membantu dan mengurangi tekanan pikiran dan kesehatan khususnya bagi para penunggu pasien.”pungkasnya.”Deni Surya gemilang.

Kota Cimahi || Masalah polusi udara merupakan masalah klasik yang tak kunjung ada solusinya. Salah satu penyebab tercemarnya udara adalah polusi yang dikeluarkan oleh sisa produksi pabrik, misalnya pabrik textile.

PT Sinar Continental contohnya, pabrik textile besar yang berlokasi di Jalan Industri 2, kota Cimahi ini merupakan salah satu pemberi kontribusi terbesar dalam tercemarnya udara di kota Cimahi. Bagaimana tidak, debu udara dari PPC (Production Planning Control) atau lebih dikenal sebagai bagian perencanan dan produksi suatu pabrik yang mana “jantung” dari sebuah pabrik textile adalah pada departemen ini setiap harinya memuntahkan asap debu sisa produksi ribuan kubik yang mengotori udara sekitar.

Dari data statistik WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih dari 7 juta kasus kematian disebabkan oleh pencemaran udara, artinya persoalan polusi dan pencemaran udara bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata.

Peran aktif dinas atau instansi terkait sangat diperlukan dalam hal ini, mengontrol, mengawasi serta monitoring rutin pabrik-pabrik yang turut andil dalam pencemaran dan polusi udara ini.

Terkait pengendalian dari pencemaran udara itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang mana termasuk didalamnya kategori pencemaran adalah sisa-sisa pembakaran, pencampuran dari zat-zat produksi dalam suatu kegiatan (pabrik -red).

Oleh karena itu, masalah pencemaran udara sebetulnya harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah, khususnya daerah. Apakah harus menunggu indext polusi udara meningkat dulu hingga udara tak layak hirup membahayakan masyarakat barulah dinas dan instansi terkait memprioritaskan akan hal ini? Atau jangan-jangan perut tuan-tuan terhormat dibalik seragam dan meja sudah kenyang dengan “sarapan” penutup mulut?
Siapa yang tau..

((Red”

Kota Cimahi || Belum lama viral, seorang CALEG dapil 4 dari salah satu partai politik yang juga seorang “desicion maker” disebuah pabrik textile, PT SINAR CONTINENTAL, jl Industri II kota Cimahi diduga melakukan tindakan yang melanggar hukum, sebut saja MY, MY yang merupakan HRD Manager diperusahaan itu “membisniskan” limbah B3 bekas pabrik kepada pihak yang diduga tak memiliki izin.

Seorang bos lapak tempat pembuangan limbah dari PT SC mengakui bahwa limbah-limbah yang ada digudangnya tersebut benar adanya dari pabrik Sinar Continental.

Dari data yang media temukan dilapangan, MY terbukti melakukan pelanggaran dengan membuat kerjasama sepihak dengan RW setempat untuk melakukan pengelolaan limbah B3, yang jelas tak memikiki izin.

Bukti-bukti valid dilapangan, terdapaat tumpukan limbah beracun dan berbahaya ada disebuah gudang/lapak di daerah margaasih milik seorang warga. Ironis, lapak yang harusnya hanya mengelola limbah dapur malah dipenuhi dengan tumpukan drum dan wadah penuh berisi limbah-limbah B3, baik cairan maupun serbuk (foto-foto valid -red).

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, “bisnis” ilegal seperti ini apakah tidak pernah tercium oleh pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup??
media pun mencari tau kebenarannya.

Dari narasumber yang tak mau disebutkan namanya mengatakan,, “saya mengetahui pasti, MY ada main mata dengan pihak LH” pungkasnya.

“Saya juga tahu, izin LH PT SC tersebut hanya berlaku s/d tahun 2015” Imbuhnya lagi.

“Keterangan yang saya berikan berdasarkan FAKTAA, dan saya bisa buktikan semua” tutupnya.

Oleh karenanya, hendaknya pihak PT SC dan LH segera mengklarifikasi terkait hal ini, karena apabila benar informasi ini sungguh MEMALUKAN, oknum MY mengambil keuntungan pribadi dengan dalih “pemberdayaan masyarakat”, padahal banyak permainan dan kepentingan bisnis disana.

Alih-alih ingin klarifikasi PT SC malah justru terkesan ingin “cuci tangan” dengan cara “bersih-bersih” barang bukti yang ada di gudang yang dimaksud, karena selang berapa lama media melakukan investigasi ke gudang atau lapak, semua barang bukti limbah tersebut sudah “bersih” dan tak terlihat lagi di lapak/gudang, beruntungnya, media memiliki foto valid beserta TANGGAL DAN WAKTU tepatnya saat barang berbahaya tersebut masih ada di gudang.

(Red”

Kota Cimahi — Limbah B3 atau limbah beracun dan berbahaya yang merupakan sisa-sisa pemakaian pabrik, harusnya dikelola dengan benar kepada pihak yang betul-betul berizin dalam pengelolaan. Namun, ironisnya oleh PT SC (salah satu pabrik textile besar di Cimahi, Jawa Barat -red) limbah tersebut malah “dibisniskan” dengan dalih bekerjasama dengan warga setempat.

Apapun alasannya, terkait limbah B3 bukanlah hal yang patut untuk dikelola tanpa aturan, Secara teknis pengelolaan limbah B3 tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No.3/2021 dan Permen LHK No.6/2021. Kemudian, terdapat juga perubahan peraturan soal limbah B3 yang sebelumnya terdapat pada PP 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 menjadi PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Anehnya, oknum yang dimaksudkan sebagai pemain tersebut adalah seorang kepala HRD berinisial MY, kok bisa pengelolaan limbah di”kuasai” oleh seseorang yang notabenenya dibidang personalia??

Untuk diketahui, MY juga merupakan BACALEG dapil 4 no urut 2 kota Cimahi. Dari informasi dilapangan, MY merupakan desicion maker di pabrik tersebut. General Manager, Michael mempercayakan semua urusan pabrik kepada MY, wow….

Terlepas dari itu semua, jikaa kita berfokus pada tujuan pengelolaan limbah tersebut, kalaupun dikelola oleh masyarakat sekitar setidaknya oleh warga yang sudah memiliki izin dan berkompeten akan hal itu, bukan di”buang” kepada warga yang justru harusnya mengelola limbah dapur, lalu diselipkan limbah B3..hemm, itu dibuang, atau dibisniskan??? Upss..

Kami berharap kepada pihak DLH agar memperhatikan terkait hal ini, sebab jika terus dibiarkan, oknum-oknum seperti MY ini bisa-bisa menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan sendiri… Eh iya lupa, kan lagi nyaleg, jadii butuh “penunjang” yang banyak….

Red”