LIN-RI.COM

Sidang putusan perkara pidana khusus No. 731/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Pst tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa Rudy Dermawan Muliadi terhadap Ketua Umum APKOMINDO Ir. Soegiharto Santoso, SH di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dibacakan Majelis Hakim pada Rabu, (05/6/2024) pekan depan.

Pada sidang-sidang perkara tersebut ternyata terdakwa Rudy Derwawan Muliadi tidak bisa menghadirkan saksi meringankan atau biasa disebut saksi a de charge di PN Jakarat Pusat. Padahal kesempatan itu menguntungkan seorang terdakwa dan biasanya diberikan majelis hakim agar terdakwa bisa menghadirkan saksi yang meringkankannya.

Selain itu, pada sidang yang dipimpin Majelis Hakim Toni Irfan, SH tersebut, bersama dengan hakim anggota Teguh Santoso, SH., I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH, kepada pihak terdakwa Rudy Derwawan Muliadi telah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan Duplik secara tertulis.

Namun tanggapan Duplik tersebut hanya disampaikan pihak terdakwa melalui keterangan lisan yang disampaikan kuasa hukumnya Andreas Haryanto, SH., CN., bahkan sebelumnya telah diberi kesempatan pula untuk menghadirkan saksi meringankan, akan tetapi tidak pernah ada yang hadir.

Pihak korban Ir. Soegiharto Santoso, SH. yang juga berprofesi sebagai wartawan turut memberikan komentarnya usai persidangan terkait kesempatan menghadirkan saksi meringankan yang tidak digunakan terdakwa Rudy Derwawan Muliadi.

“Untuk kepentingan pembelaan terhadap hak-haknya, sesungguhnya terdakwa bisa mendatangkan saksi yang meringankan karena hal itu umum dilakukan oleh para Terdakwa. Karena hal tersebut pasti akan menguntungkan pihak terdakwa,” ujar Hoky sapaan akrab tokoh yang juga berprofesi pengacara, dan kini dipercaya menjabat Sekretaris Jenderal PERATIN (Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia).

Menurut Hoky, kehadiran saksi a de charge sejatinya dapat menjadi penyeimbang, atau bahkan itu mungkin bisa membantu pihak terdakwa meyakinkan majelis hakim menganulir keterangan dari para saksi yang memberatkan atau saksi a charge.

“Namun faktanya pada persidangan perkara tersebut, tidak ada seorangpun saksi yang mampu dihadirkan pihak terdakwa Rudy Derwawan Muliadi untuk membantu membebaskan ataupun meringankan hukuman sesuai tuntutan JPU, sungguh ironis sekali.” ungkapnya.

Ia juga mensinyalir, ketidakmampuan terdakwa menghadirkan saksi meringankan karena pengurus APKOMINDO dari kelompok Terdakwa sudah paham betul bahwa sesungguhnya Hoky selaku korban telah membuka jalan mediasi damai yang difasilitasi oleh Polda DIY sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa tidak menanggapinya.

Namun dalam fakta persidangan terdakwa justru berani memberikan keterangan palsu kepada majelis hakim dan JPU bahwa yang bersangkutan hadir di Polda. “Mungkin hal itu penyebab kelompok terdakwa diduga tidak ada yang berani hadir menjadi saksi di persidangan untuk membela hak terdakwa,” tutur Hoky.

Hoky pun mengutarakan bukti fakta bahwa pihaknya sudah berdamai dengan seseorang yang tadinya juga merupakan kelompok yang mendukung terdakwa. “Pak Michael S. Sunggiardi mau minta maaf dan mau mengakui kesalahannya, sehingga proses hukum tidak berlanjut. Tentu ini sangat berbeda dengan sikap terdakwa Rudy Derwawan Muliadi yang tidak mau berdamai dan malah terus menerus melakukan rekasaya hukum,” terangnya.

Hoky mengaku meneruskan kasus ini ke persidangan karena dirinya pernah mengalami kriminalisasi dan ditahan selama 43 hari, atas ulah Terdakwa dan kelompoknya, kemudian terdakwa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di Facebook APKOMINDO. Kriminalisasi terhadap Hoky itu berujung bebas murni dari hukuman karena Hoky tidak terbuki bersalah dan diputus bebas oleh PN Bantul, termasuk upaya Kasasi JPU dari Kejagung RI telah ditolak oleh MA.

Sementara, berbeda dengan pihak terdakwa yang tidak mampu menghadirkan saksi meringankan, pada sidang-sidang sebelumnya pihak korban yang diwakili JPU Frederick Christian S, SH, MH justru berhasil menghadirkan 7 orang saksi memberatkan terdakwa, yakni Soegiharto Santoso sendiri sebagai saksi korban, kemudian Sugiyatmo, Ali Said Mahanes, Lukas Lukmana, Michael S. Sunggiardi, Muzakkir, serta Faaz Ismail.

Dari seluruh saksi yang memberatkan ini, tidak satupun memberikan keterangan kepada majelis hakim bahwa terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tidak melakukan pencemaran dan penghinaan terhadap korban.

Seluruh saksi tersebut, termasuk Faaz Ismail juga tidak ada yang menyatakan tentang terdakwa Rudy Dermawan Muliadi adalah Ketua Umum APKOMINDO yang terpilih dalam MUNASLUB APKOMINDO tertanggal 02 Februari 2015. Sehingga hal itu sesungguhnya dapat membantah putusan PN JakSel dengan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang bisa menang terus hingga PK di MA, meskpiun diduga kuat menggunakan dokumen palsu.

Sebagai informasi, pada agenda sidang sebelumnya, terdakwa Rudy Derwawan Muliadi dituntut pidana penjara oleh JPU selama 8 bulan dengan perintah untuk dapat ditahan, dan denda sebesar Rp 20 Juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Karena menurut JPU terdakwa terbukti bersalah melanggar UU ITE dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut Umum.

Tuntutan itu sempat dijawab pihak terdakwa pada sidang pembacaan pledoi yang dibacakan kuasa hukum Dr. H. D. Djunaedi, SH., Sp.N, MH. yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sesuai dakwaan dari JPU, tetapi faktanya tidak ada saksi meringankan yang dihadirkan untuk menguatkan pledoi tersebut.

Sidang perkara ini ternyata sudah bergulir sejak tanggal 09 November 2023 atau sudah 7 bulan lamanya. Faktanya pada setiap persidangan tak satupun kolega atau pengurus APKOMINDO dari kelompok Terdakwa Rudy Derwawan Muliadi yang hadir untuk memberi dukungan moril kepadanya selaku terdakwa. (Hendra)Red”

Jakarta – Indonesia Indicator menilai Polri turut andil dalam kesuksesan penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10. Selain aspek keamanan, strategi komunikasi Polri dinilai sukses mempromosikan WWF ke masyarakat.

Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang, mengatakan Polri ikut andil dalam menciptakan sentimen positif dari netizen terhadap event internasional ini. Sebab, Polri mampu menciptakan framing hingga mensosialisasikannya ke media massa maupun media sosial dengan baik.

“Informasi (WWF) tersebut cukup masif, disosialisasikan oleh Mabes Polri di berbagai platform baik media maupun media sosial dengan narasi dan diksi yang cukup menarik pula, itu yang mengakibatkan atensi netizen terhadap event ini menjadi sangat besar dan mendapatkan sentimen positif,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (25/5/2024).

“Kita melihat bahwa sentimen negatif atau framing terhadap penyelenggaraan acara ini sangat kecil karena hampir semuanya diisi oleh berbagai informasi dan hal yang menyenangkan terkait dengan penyelenggaraan WWF,” tambahnya.

Rustika mengatakan strategi komunikasi yang dilakukan Polri terkait WWF telah dipersiapkan jauh hari. Persiapan tersebut ditunjukan dari analisis media dan media sosial.

Dikatakan Rustika, komunikasi yang dilakukan oleh Polri salah satunya adalah aspek keamanan, seperti bagaimana mengelola rekayasa lalu lintas dan pengamanan venue. Selain itu, Polri tak luput mempromosikan tradisi kultural yang menjadi salah satu agenda WWF, seperti melukat.

“Kreatif, antisipatif, humanis informatif. Itu saya melihat adalah salah satu strategi komunikasi yang dilakukan oleh Mabes Polri selama ini dalam pelaksanaan WWF,” kata dia.

Rustika mengatakan Polri dalam mempersiapkan pengamanan WWF mampu bersinergi dengan berbagai stakeholder. Bahkan tokoh adat tak luput menjadi bagian dari sinergi Polri.

Karena semua upaya Polri, lanjutnya, masyarakat Bali mulanya siap dengan resiko dari penyelenggaraan WWF. Namun terbukti kini WWF berjalan dengan aman.

“Semuanya berlangsung dengan sangat baik dan tersosialisasi dengan sangat baik. Sehingga masyarakat Bali sudah siap dengan berbagai resiko atau dampak yang terjadi atas event internasional ini,” terangnya.

“Selamat untuk Mabes Polri atas penyelenggaraan WWF yang luar biasa kali ini,” pungkasnya.

Jawa Barat – Viralnya narasi di media sosial tentang isu anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang membuntuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) membuat geger Publik 26/05/2024.

Kejadian ini menjadi perhatian dan sikap peduli terhadap hal tersebut, bagi Ketua Umum DPP Lembaga Investigasi Negara Mohamad Yusuf, SH dan KGP Ramlan Samsuri S.E.,CLA., atau yang akrab disapa Kakang Prabu, dari Lembaga Dinasti Kaluhuran Galuh Pakuan Padjadjaran (KGPP) atau The Big Family of Nusantara, serta juga sebagai Pembina di DPP Lembaga Investigasi Negara.

Adalah Kedua tokoh ini menyampaikan tanggapannya dengan tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera memberikan penjelasan soal isu tersebut, “ucap kedua tokoh penting ”

Mohamad Yusuf menyampaikan “agar Kapolri segera memberikan klarifikasi dan menjelaskan tentang hal ini, agar hal ini tidak melebar dan bias, jangan sampai masyarakat menilai yang kurang baik terhadap institusi POLRI” Tegasnya.

sehingga akan memperburuk dan merusak nama baik atau citra POLRI, karena dugaan dan pemikiran masyarakat terhadap hal ini berbeda-beda.

dan adapun perihal ini harus segera diredam oleh Kapolri supaya masyarakat mengetahui permasalahan yang sebenar – sebenarnya”

” Hanya Kapolri sebagai pimpinan tertinggi di Institusi Kepolisian yang bisa menjelaskan kepada publik agar tidak ada kesalahpahaman dan kecurigaan dari masyarakat tentang peristiwa ini. ” ujar Mohamad Yusuf.”

” Saya berharap hal ini segera bisa diredam sehingga tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan juga tidak memperkeruh suasana di masyarakat serta jangan sampai nantinya terjadi silang sengketa antara kedua institusi tinggi yaitu Kejaksaan Agung RI dan Kepolisian RI.

“Seluruh anggota kepolisian, termasuk anggota Densus 88, tidak mungkin bergerak atas inisiatif sendiri, pasti ada yang memerintahkan.

Maka dari itu Kapolri harus segera menjelaskannya. Ada apa ini sebenarnya….? ” tegas Kakang Prabu kepada wartawan saat di wawancara.”

Team redaksi

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka membahas penegakan hukum di daerah pada Selasa 21 Mei 2024 di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung DPD RI, Jakarta.
Adapun dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Internasional Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H., dan Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI Prof. Dr. Hj. Sylviana Murni. Dalam rapat ini juga membahas mengenai kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Terkait hal tersebut, Komite I DPD RI mendorong Kejaksaan Agung untuk lebih berperan aktif dalam menangani kecurangan Pilkada terutama terkait money politic dan pelanggaran pilkada melalui Sentra Gakkumdu guna mewujudkan pilkada yang berkualitas, aman, tertib, adil, dan damai.
Dari hasil rapat tersebut, Komite I DPR RI meminta Kejaksaan Agung untuk terus meningkatkan pelaksanaan Restorative Justice dalam melaksanakan penegakan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga diminta untuk melakukan penuntutan yang tepat terhadap pelaku korupsi hingga mendorong perampasan aset para koruptor.
Kemudian, Kejaksaan juga diminta untuk berkolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pencegahan pelanggaran hukum dengan mengedepankan pendekatan asistensi di desa. (K.3.3.1)
Red”