LIN-RI.COM

Jakarta – Komisioner Kompolnas RI, Albertus Wahyurudhianto menilai kepuasan publik atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2024, berkat semangat Polri untuk melayani masyarakat.

Menurut Albertus kepuasan publik hasil survei Indikator Politik Indonesia yang meningkat dari 82,60%% pada 2023 menjadi 90,4% pada tahun ini merupakan sebuah prestasi. Hal itu menunjukkan keseriusan Polri yang memiliki tugas pokok sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Dengan angka 94% menunjukkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Polri ketika melayani publik dalam rangka arus mudik, ini benar-benar sudah terasa di hati masyarakat dan ini menunjukkan bahwa semangat melayani itu memang menjadi semangat Polri sebagai pelayan publik,” kata Albertus dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Dikatakannya, selain tugas memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum, Polri juga memberikan fasilitas terutama pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran kemarin. “Masyarakat bisa dengan senang hati, dengan suka cita, dengan gembira, dan dengan nyaman menjalankan arus mudik pada tahun 2024 ini. Itu membahagiakan semua orang serta dinikmati semua orang,” ujarnya

Selain itu, Polri sambungnya juga dinilai mampu bersinergi dengan instansi lain baik TNI, kementerian dan lembaga pada Operasi Ketupat 2024. Menurutnya, sinergitas itu yang menambah bobot dari kepuasan publik masyarakat melalui survey Indikator.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Polri, pertahankan prestasi ini, pertahankan semangat ini, karena masyarakat sangat mendambakan semua hasil kinerja dari Polri,” tandasnya.

Untuk diketahui, dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia kepada 1217 responden mengaku puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini. Selain dari pelayanan angkutan umum, kondisi jalan dan ketersediaan bahan bakar, masyarakat juga puas dengan pengaturan lalu lintas dan setuju dengan kebijakan polisi soal oke way dan Contraflow di ruas tol.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Acara Laporan Korps kenaikan pangkat 75 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (15/05/2024).

Kenaikan Pangkat 75 Pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/773/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan rincian 46 Pati TNI AD, 15 Pati TNI AL dan 14 Pati TNI AU.

Adapun 46 Pati TNI AD yaitu, Mayjen TNI Dr. Dr. dr. Dian Andriani Ratna Dewi, Sp.KK., M.Biomed (AAM)., M.A.R.S., S.H., M.H., FINSDV., FAADV. (Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. (Orjen TNI Babinkum TNI), Mayjen TNI Amrin Ibrahim, S.I.P. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Ekkudag), Mayjen TNI Budi Hariswanto, S.Sos. (Kapusziad), Mayjen TNI dr. Akhmad Rusli Budi A., Sp.B., M.A.R.S. (Kapoksahli Ka RSPAD Gatot Soebroto), Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int., M.H.I. (Kas Kogabwilhan I), Mayjen TNI Ariyo Windutomo, M.Si.(Han). (Kasatwas Unhan), Brigjen TNI Mokhamad Yasin, S.Sos., M.A.P. (Aster Kaskostrad), Brigjen TNI Tri Setyo Subagyo, S.I.P., M.M. (Kapus Infostrahan Bainstrahan Kemhan).

Brigjen TNI Mahanom Suparyono (Dirlat Kodiklatad), Brigjen TNI Senmart Tonda, S.Sos. (Kapoksahli Pangdam IM), Brigjen TNI Mangaraja Simanjuntak (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Ekku), Brigjen TNI Subagiyo, S.I.P., M.M. (Ir Divif 1 Kostrad), Brigjen TNI M. Yahya, S.A.P. (Dirum Puspenerbad), Brigjen TNI Moch Sjasul Arief, S.Sos. (Waasintel Kasad Bid. Inteltek dan Hublu), Brigjen TNI R. Rudi Martiandi D., M.Han. (Dirum RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip, S.H., M.H. (Danrem 131/STG (Manado) Kodam XIII/Mdk), Brigjen TNI Bayu Tirtiyanto, S.Sos., M.Si., M.M. (Irsus Itjenad), Brigjen TNI Wempi Ramandei (Danrem 174/ATW (Marauke) Kodam XVII/Cen), Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P. (Dansatintel Bais TNI), Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia (Danrem 173/PVB (Biak) Kodam XVII/Cen).

Brigjen TNI Ardian Triwasana, S.E. (Waasintel Kasad Bid. Jemen Intel), Brigjen TNI Maychel Asmi, P.S.C., S.E., M.Han. (Asops Kaskostrad), Brigjen TNI Patar Mospa Natanael Sitorus (Kapusdalops TNI), Brigjen TNI Ade Ikhwan, S.H. (Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Abu Hanifah Nur, S.Sos. (Kapuskod Baranahan Kemhan), Brigjen TNI Airlangga, S.I.P., M.H.I. (Dirkersinhan Ditjen Strahan Kemhan), Brigjen TNI I Made Sudiana, S.I.P. (Dirbinjemen Sesko TNI), Brigjen TNI Dr. R. Djoko Andreas N., S.I.P., M.A.B. (Wakil Direktur Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Unhan), Brigjen TNI Beny Suryana, S.H., S.A.P., M.Sos. (Irintel Itum Itjenad).

Brigjen TNI Mohamad Nafis (Dir Rahkomhan Ditjen Strahan Kemhan), Brigjen TNI Johni Aritonang, S.E. (Ir I Itjen Kemhan), Brigjen TNI Anggarsih Mashudi (Waaslog Kasad Bid. Bekpalkes), Brigjen TNI Ranon Sugiman (Karo Keuangan dan Umum Unhan), Brigjen TNI Rudy Wahjudiono, S.E., M.M. (Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bid. Tannas Lemhannas), Brigjen TNI Irfan Siddiq (Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan), Brigjen TNI Halomoan Rajagukguk, S.E. (Kadisadaad), Brigjen TNI dr. Rakhmat Haryanto, M.Kes., Sp.THT-KL. (Dokter Ahli Bid. Cellcure RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI dr. Deddy Firmansyah, Sp.OT., M.A.R.S. (Ketua Komite Etik Perumahsakitan RSPAD Gatot Soebroto).

Brigjen TNI dr. Dis Bima P., Sp.An., KIC., M.Kes. (Dirjangmed RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI dr. Ichsan Firdaus, Sp.Kj. (Dokter Ahli Bid. Traumatologi RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI dr. Hadi Juanda Sp.PD. (Komite Hukum Perumahsakitan RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI Rahmat Sapari, S.I.P. (Ir Puspomad), Brigjen TNI Tugino, S.Sos., S.H., M.M. (Kapuslemasmil Babinkum TNI), Brigjen TNI Aloysius Agung Widi Wandono, S.H., M.H. (Dirkumad) dan Brigjen TNI Benny Mutiha Tampubolon, S.I.P., M.I.P., M.Han. (Dircab Pusbekangad)

15 Pati TNI AL yaitu, Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. (Kadilmiltama Mahkamah Agung), Laksma TNI Ermawan Susilo, S.E., M.Si. (Direktur Latihan pada Deputi Bid. Operasi dan Latihan Bakamla), Laksma TNI Ruby Alamsyah, M.Han., M.Tr.Opsla., MCE., CIPA., CIT., CIIQA. (Sekretaris LP2M Unhan), Laksma TNI Anung Sutanto, S.Sos., M.Si. (Danguskamla Koarmada I), Laksma TNI Daru Cahyo Sumirat, S.E. (Dankolat Koarmada RI), Laksma TNI Ayi Syarip Hidayat, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk II Sosbud Sahli Bid. Sosbudkum Ham dan Narkoba Sahli Panglima TNI), Laksma TNI Bambang H. Witjaksono, CHRMP. (Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen), Laksma TNI Aditya Kumara, S.T., M.Sc. (Direktur Kerjasama Internasional pada Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri BIN), Laksma TNI Ferry Johansyah, S.T. (Kadisinfolahtal).

Laksma TNI Dr. Burhanuddin, S.E., S.H., M.M., CFrA., CHRMP., CRMP., CIQnR., CIQaR., M.Tr.Opsla. (Ir Bakamla), Laksma TNI Erna Fauziah, S.E., M.Ak., M.Tr.Opsla., CRMP., CHRMP. (Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops), Brigjen TNI (Mar) Baedhowi Oktafidia (Karoum Settama Bakamla), Brigjen TNI (Mar) Tri Subandiyana, S.H. (Ir Kormar), Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E. (Dirum Akademi TNI) dan Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, S.E., M.M., M.Han. (Karo Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Polhukam).

14 Pati TNI AU yaitu, Marsdya TNI M. Khairil Lubis (Pangkogabwilhan II), Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.(Han)., CHRMP. (Dansesko TNI), Marsda TNI Danet Hendriyanto, S.Sos. (Kapuslaiklambangjaau), Marsda TNI Djohn Amarul, S.A.B. (Aspers Kasau), Marsda TNI Frederick Situmorang, MMP. (Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Sahli Panglima TNI), Marsma TNI Ardi Syahri, S.T., M.M., M.MA. (Kadispenau), Marsma TNI Juli Heryanto Ginting, S.Sos. (Danlanud Ats).

Marsma TNI Medi Rachman, S.E, MBA Avi Mgt, MMOASc, MIR., PhD. (Kadisdikau), Marsma TNI Dr. Ir. Muhammad Zuhdizul, M.T., CIQaR. (Kakordos Seskoau), Marsma TNI Dr. Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si. (Han). (Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional Setjen Wantannas), Marsma TNI Taufik Hidayat (Pati Sahli Kasau Bid. Strahan), Marsma TNI Komara, S.I.P. (Dir Dal Progar Ditjen Renhan Kemhan), Marsma TNI Albertus Irianto (Bandep Ur. Strategi Nasional Setjen Wantannas) dan Marsma TNI dr. E. Poedjihartanto, Sp. K.F.R., M.M. (Pati Sahli Kasau Bid. Air Power Kepa).

Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kepada para Pati yang naik pangkat, diikuti tamu undangan lainnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Kamis 16 Mei 2024 bertempat di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan Keynote Speech dalam Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43, dengan topik “Optimalisasi Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN untuk Kepentingan Penegakan Hukum dalam Penyelamatan Aset BUMN”.
Jaksa Agung menyampaikan pembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Saat ini, terjadi pergeseran paradigma yang semula berfokus pada tindakan represif menjadi pada tindakan preventif, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keuangan atau aset negara.
“Paradigma penegakan hukum saat ini bukan lagi hanya sebatas follow the suspect atau hanya mengejar pelakunya saja, melainkan menjadi paradigma follow the money and follow the asset atau lebih kepada mengejar uang dan asetnya. Poin penting inilah yang saat ini diterapkan oleh jajaran Kejaksaan dan pada hari ini akan kita bahas secara komprehensif dalam forum ini, khususnya yang berkaitan dengan BUMN,” ujar Jaksa Agung.
Menurut Jaksa Agung, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
“BUMN memegang peranan ganda yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian kerakyatan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai badan usaha yang bertugas untuk memperoleh keuntungan,” imbuh Jaksa Agung.
Di samping itu, Jaksa Agung berpendapat bahwa BUMN juga mempunyai peranan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
Berbicara mengenai penegakan hukum dan BUMN, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa potensi tindak pidana yang muncul ialah korupsi. Unsur utama yang menentukan terjadi atau tidaknya korupsi adalah keberadaan unsur kerugian negara. Unsur ini merupakan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
“Kerugian negara dalam lingkup BUMN ini terkait dengan harta kekayaan atau aset BUMN, hingga saat ini pun masih terjadi perdebatan mengenai hal ini. Di satu sisi, ada yang melihat hal itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Di sisi lain, hal itu merupakan kekayaan negara,” imbuh Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menuturkan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN, perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian terutama dalam menetapkan kerugian keuangan BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, kerugian yang dialami oleh BUMN tidak selamanya harus diartikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Mengenai aset negara yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan, hal ini tertuang dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.
“Optimalisasi asset recovery menjadi upaya strategis Kejaksaan untuk menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara yang terjadi karena penegakan hukum tidak semata-mata hanya sebagai pelaksana undang-undang, tapi harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ungkap Jaksa Agung.
Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, Kejaksaan menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda, dan/atau pidana tambahan uang pengganti.
Sedangkan, instrumen hukum perdata melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset yang diamanatkan oleh Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pemulihan Aset dinaikan statusnya menjadi Badan Pemulihan Aset.
“Badan Pemulihan Aset memiliki peran yang strategis dalam pemulihan aset dikarenakan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset agar tidak mengalami penurunan yang signifikan saat dikembalikan untuk pemenuhan kerugian negara, korban, dan pihak yang berhak lainnya. Namun demikian, melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset ini, tanggung jawab Kejaksaan semakin besar, karena dituntut untuk dapat menjadi central authority atau leading sector dalam pemulihan dan perampasan aset di Indonesia,” ujar Jaksa Agung.
Terkini, berkaitan dengan BUMN dan aset negara, Kejaksaan Agung tengah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH, Tbk tahun 2015 s.d. 2022 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperbaiki tata kelola BUMN, Kejaksaan telah melakukan Program Bersih-Bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN yang tak sekadar dalam membenahi BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum baik melalui langkah preventif hingga represif yang merupakan bagian dari transformasi BUMN.
“Program bersih-bersih BUMN ini sangat kami dukung, untuk menghindari dan mengatasi dampak terjadinya fraud yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN karena akan sangat berdampak bagi tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional,” imbuh Jaksa Agung.
Hingga saat ini, program bersih-bersih BUMN telah diijalankan dengan optimal dan berhasil membongkar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini terkait dengan aset atau kekayaan negara dalam BUMN yakni Jiwasraya yang nilainya Rp 16,8 T, Garuda Rp 8,8 T, Waskita Rp 2,5 T, Asabri Rp 22,8 T, dan masih ada beberapa perkara lagi yang sedang ditangani.
“Pengungkapan kasus di BUMN oleh Kejagung kami anggap sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi perusahaan plat merah untuk kembali ke tujuan awalnya yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hasil pengungkapan kasus-kasus korupsi jumbo dengan kejaksaan juga berimbas tak hanya pada BUMN yang asetnya telah kita selamatkan. Tapi juga pada Kejaksaan yang kini mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat,” imbuh Jaksa Agung,
Mengakhiri paparannya, Jaksa Agung berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN, BPKP, dan Kejaksaan diharapkan dapat terus berjalan dan meningkat. Jaksa Agung mengatakan Kejaksaan akan selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam mendukung semua program pemerintah.
“Saya teguhkan dan tegaskan kembali komitmen Kejaksaan RI untuk turut mengawal program bersih-bersih BUMN, agar terwujud BUMN yang modern, andal, sebagai tulang punggung pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” pungkas Jaksa Agung. Red”

Nomor: PR – 423/044/K.3/Kph.3/05/2024

Keynote Speech Jaksa Agung ST Burhanuddin
pada Seminar Nasional Dies Natalis
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43

Kamis 16 Mei 2024 bertempat di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan Keynote Speech dalam Seminar Nasional Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ke-43, dengan topik “Optimalisasi Sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian BUMN untuk Kepentingan Penegakan Hukum dalam Penyelamatan Aset BUMN”.
Jaksa Agung menyampaikan pembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Saat ini, terjadi pergeseran paradigma yang semula berfokus pada tindakan represif menjadi pada tindakan preventif, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, maupun tindak pidana ekonomi lainnya yang berkaitan dengan keuangan atau aset negara.
“Paradigma penegakan hukum saat ini bukan lagi hanya sebatas follow the suspect atau hanya mengejar pelakunya saja, melainkan menjadi paradigma follow the money and follow the asset atau lebih kepada mengejar uang dan asetnya. Poin penting inilah yang saat ini diterapkan oleh jajaran Kejaksaan dan pada hari ini akan kita bahas secara komprehensif dalam forum ini, khususnya yang berkaitan dengan BUMN,” ujar Jaksa Agung.
Menurut Jaksa Agung, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
“BUMN memegang peranan ganda yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, yaitu BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam perekonomian kerakyatan yang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai badan usaha yang bertugas untuk memperoleh keuntungan,” imbuh Jaksa Agung.
Di samping itu, Jaksa Agung berpendapat bahwa BUMN juga mempunyai peranan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi.
Berbicara mengenai penegakan hukum dan BUMN, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa potensi tindak pidana yang muncul ialah korupsi. Unsur utama yang menentukan terjadi atau tidaknya korupsi adalah keberadaan unsur kerugian negara. Unsur ini merupakan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan.
“Kerugian negara dalam lingkup BUMN ini terkait dengan harta kekayaan atau aset BUMN, hingga saat ini pun masih terjadi perdebatan mengenai hal ini. Di satu sisi, ada yang melihat hal itu merupakan kekayaan yang dipisahkan. Di sisi lain, hal itu merupakan kekayaan negara,” imbuh Jaksa Agung.
Kemudian, Jaksa Agung menuturkan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN, perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian terutama dalam menetapkan kerugian keuangan BUMN maupun anak perusahaan BUMN yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya, kerugian yang dialami oleh BUMN tidak selamanya harus diartikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
Mengenai aset negara yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan, hal ini tertuang dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.
“Optimalisasi asset recovery menjadi upaya strategis Kejaksaan untuk menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara yang terjadi karena penegakan hukum tidak semata-mata hanya sebagai pelaksana undang-undang, tapi harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ungkap Jaksa Agung.
Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan kerugian negara, Kejaksaan menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Penggunaan instrumen hukum pidana melalui proses penyitaan, perampasan, penjatuhan pidana denda, dan/atau pidana tambahan uang pengganti.
Sedangkan, instrumen hukum perdata melalui gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk menunjang pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset yang diamanatkan oleh Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pusat Pemulihan Aset dinaikan statusnya menjadi Badan Pemulihan Aset.
“Badan Pemulihan Aset memiliki peran yang strategis dalam pemulihan aset dikarenakan untuk menjaga nilai ekonomis dari aset agar tidak mengalami penurunan yang signifikan saat dikembalikan untuk pemenuhan kerugian negara, korban, dan pihak yang berhak lainnya. Namun demikian, melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset ini, tanggung jawab Kejaksaan semakin besar, karena dituntut untuk dapat menjadi central authority atau leading sector dalam pemulihan dan perampasan aset di Indonesia,” ujar Jaksa Agung.
Terkini, berkaitan dengan BUMN dan aset negara, Kejaksaan Agung tengah menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT TIMAH, Tbk tahun 2015 s.d. 2022 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Sebagai bentuk dukungan Kejaksaan dalam memperbaiki tata kelola BUMN, Kejaksaan telah melakukan Program Bersih-Bersih BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN yang tak sekadar dalam membenahi BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum baik melalui langkah preventif hingga represif yang merupakan bagian dari transformasi BUMN.
“Program bersih-bersih BUMN ini sangat kami dukung, untuk menghindari dan mengatasi dampak terjadinya fraud yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN karena akan sangat berdampak bagi tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional,” imbuh Jaksa Agung.
Hingga saat ini, program bersih-bersih BUMN telah diijalankan dengan optimal dan berhasil membongkar kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara, dalam hal ini terkait dengan aset atau kekayaan negara dalam BUMN yakni Jiwasraya yang nilainya Rp 16,8 T, Garuda Rp 8,8 T, Waskita Rp 2,5 T, Asabri Rp 22,8 T, dan masih ada beberapa perkara lagi yang sedang ditangani.
“Pengungkapan kasus di BUMN oleh Kejagung kami anggap sebagai bukti konkret keseriusan pemerintah dalam membenahi perusahaan plat merah untuk kembali ke tujuan awalnya yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hasil pengungkapan kasus-kasus korupsi jumbo dengan kejaksaan juga berimbas tak hanya pada BUMN yang asetnya telah kita selamatkan. Tapi juga pada Kejaksaan yang kini mendapatkan kepercayaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat,” imbuh Jaksa Agung,
Mengakhiri paparannya, Jaksa Agung berharap kolaborasi antara Kementerian BUMN, BPKP, dan Kejaksaan diharapkan dapat terus berjalan dan meningkat. Jaksa Agung mengatakan Kejaksaan akan selalu membuka diri untuk bekerja sama dengan banyak pihak dalam mendukung semua program pemerintah.
“Saya teguhkan dan tegaskan kembali komitmen Kejaksaan RI untuk turut mengawal program bersih-bersih BUMN, agar terwujud BUMN yang modern, andal, sebagai tulang punggung pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” pungkas Jaksa Agung. Red”