LIN-RI.COM

Berawal dari rapat pembentukan Panitia Persiapan Persatuan Pencak Silat Indonesia di Solo pada awal tahun 1947 yang diprakarsai oleh Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro. Dari hasil rapat ini dibentuklah panitia IPSI (Ikatan Pentjak Seluruh Indonesia) pada bulan Mei 1947 yang diketuai oleh Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro. IPSI bernaung di bawah Kementerian Negara Urusan Pemuda. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro sendiri adalah Negara Urusan Pemuda. Maka tanggal 18 Mei 1948 pun ditetapkan sebagai hari kelahiran IPSI.

Di tahun 2024 ini IPSI telah memasuki usia ke-76, di mana peringatannya mengusung tema besar, yaitu “Lestarikan Budaya Bangsa, Sebagai Pemersatu Bangsa”. Tema ini menjadi sangat relevan, manakala dikaitkan dengan derasnya arus budaya luar yang memasuki negeri kita, di samping juga mempererat kembali ikatan kebangsaan, setelah sempat terpolarisasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kita akan bicara tentang dua hal berdasarkan tema tersebut, yaitu pelestarian budaya dan persatuan bangsa. Memandang kecenderungan yang ada saat ini maka kedua hal tersebut sangat penting untuk diperbincangkan kembali, agar tumbuh terus kesadaran akan budaya lokal dan persatuan bangsa.

Pencak silat adalah salah satu elemen di dalam budaya kita, meski di beberapa negara tetangga pun diakui sebagai kekayaan budaya mereka. Mungkin saja ada kesamaan itu, karena memang beberapa negara memiliki seni beladiri masing, seperti Cina, Korea dan Jepang. Sementara di Indonesia sendiri pencak silat telah ada sejak lama, bahkan ratusan tahun lampau. Pencak silat itu ada di berbagai daerah dan memiliki nama dan aliran masing-masing.
Sebagai salah satu elemen budaya nasional, pencak silat harus terus dipertahankan eksistensinya, sebagaimana halnya jenis-jenis budaya lain, karena menjadi wujud sejati bangsa Indonesia. Pada beberapa tahun belakangan sempat muncul pesimisme mengenai perkembangan pencak silat, dikaitkan dengan hadirnya jenis-jenis beladiri dari luar, sehingga menempatkan pencak silat seolah bukan menjadi pilihan utama. Bahkan, secara menyedihkan, pencak silat dianggap oleh sebahagian orang sebagai seni beladiri yang kurang up to date, malah mungkin dianggap kampungan. Bersyukur kemudian hal itu segera sirna dan masyarakat secara umum kembali mencintai pencak silat.

Perubahan sikap atau cara pandang sebahagian masyarakat terhadap pencak silat — dari yang apatis ke empati — sudah tentu adalah karena kerja keras segenap jajaran pengurus IPSI, yang selalu bersemangat dan tak kenal lelah mendekatkan pencak silat ke tengah masyarakat. Hal tersebut terbantukan pula oleh adanya perkembangan berita atau konten di media sosial setekah lahir film buatan sutradara Amerika berjudul “The Raid” yang dibintangi oleh Iko Uwais. Seketika pencak silat menjadi produk budaya yang popular dan bisa dinikmati. Maka animo masyarakat untuk masuk dan berlatih di perguruan-perguruan silat pun meningkat.

Lalu bagaimana dengan soal pencak silat dikaitkan dengan unsur pemersatu bangsa? Kita tahu persoalan mendasar persatuan di negeri ini adalah pada kebhinekaannya. Ada begitu banyak suku dan budaya yang setiap saat berpotensi membuyarkan persatuan dan kesatuan. Kesadaran akan arti pentingnya kebangsaan dan nasionalismelah yang menjadi perekat perbedaan-perbedaan tersebut. Kesadaran bahwa menjadi satu adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan tercerai-berai.
Di dalam tubuh pencak silat pun terdapat perbedaan-perbedaan itu. Aneka perbedaan itu berlandas pada unsur propinsial atau kedaerahan dan unsur keragaman aliran pencak silat. Ada rivalitas di luar kompetisi yang cenderung bisa merusak unsur persaudaraan di dalam tubuh pencak silat. Perselisihan yang kurang produktif pernah beberapa kali terjadi diantara perguruan silat dan itu sangat menyedihkan, tak seharusnya hal itu terjadi.

Para pegiat pencak silat di Indonesia selayaknya memandang IPSI sebagaimana halnya beragam suku budaya di dalam memandang Indonesia, yaitu sebagai perekat dan pemersatu. IPSI adalah pemersatu kebhinekaan perguan silat, sehingga IPSI menjadi titik temu atas segala perbedaan yang ada itu.

Selamat ulang tahun IPSI. Semoga pertambahan usia akan pula diikuti oleh perkembangan organisasi dan prestasi. *DR.(C) Adv.Muhamad Zarkasih,SH.,MH .*/ *Pengurus PB.IPSI/ Pelatih Utama*

Red”

Jakarta – Kasus dugaan penggelapan dana oleh dedengkot koruptor di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat telah menjadi pengetahuan umum yang lambat-laun menjadi beban moral bagi organisasi PWI di daerah-daerah. Tidak tahan dengan cibiran publik yang mulai menghantam organisasi itu, sejumlah pengurus PWI di daerah mulai menunjukkan dukungan terhadap proses hukum bagi para pengurus pusat yang terlibat kasus dimaksud ke Bareskrim Polri.

Hal itu sebagaimana dikutip dari media beritabatavia.com edisi 23 April 2024 lalu yang mengatakan bahwa sejumlah pengurus PWI di berbagai daerah mendukung laporan ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penggelapan/korupsi dana hibah BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh PWI Pusat. Sebagaimana diketahui bahwa Edison Siahaan, yang adalah anggota PWI Jaya DKI Jakarta, bersama-sama dengan Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Yusuf Rizal, telah membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait kasus tersebut.

“Aksi oknum petinggi PWI Pusat yang ‘menggarap’ dana UKW bantuan dari BUMN tersebut sangat memalukan dan membuat para wartawan merasa profesinya tercemar. Mereka merasa PWI milik sendiri,” ungkap Edison Siahaan terkait alasannya melaporkan kasus dugaan penggelapan dana oleh Hendri Ch Bangun cs.

Masih menurut media beritabatavia.com, para pengurus PWI Daerah, yang menolak disebut identitas dan wilayahnya, sepakat agar kasus yang menerpa PWI tidak cukup diselesaikan hanya lewat keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. “Sebab peristiwa yang terjadi bukan semata hanya soal pelanggaran etika, moral, maupun etika profesi. Tetapi peristiwa yang terjadi adalah perbuatan melanggar hukum dan dilakukan dengan niat,” tulis media itu mengutip pernyataan salah seorang pimpinan PWI Daerah.

Pengurus PWI di daerah-daerah bahkan mulai mengkosolidasikan diri untuk mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka mengevaluasi kinerja dan kasus yang menimpa organisasi pers tertua di Indonesia itu. KLB itu juga diharapkan dapat menghasilkan keputusan pembentukan kepengurusan PWI baru yang lebih baik, bermoral, dan bertanggung jawab.

Suara-suara PWI daerah yang terus bergema itu disambut baik oleh para wartawan senior dan sesepuh PWI di Jakarta. “Saat ini kami sedang menampung aspirasi dari daerah-daerah terkait rencana menggelar KLB sebagai usaha penyelamatan organisasi,” ungkap seorang senior PWI kepada redaksi media ini seraya meminta namanya tidak dipublikasikan dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi liar di kalangan masyarakat, Jumat, 17 Mei 2924.

Dari keresahan para pengurus PWI daerah, terlihat bahwa perahu organisasi pers itu secara nasional sedang dalam kondisi yang parah, hampir oleng. Jangankan kepercayaan dari publik, kepercayaan para anggota dan pengurus PWI di daerah-daerah saja sudah hancur. Pengurus daerah-daerah menuding bahwa pengurus pusat PWI tidak memberikan penjelasan yang jujur terkait peristiwa yang sebenarnya, apalagi meminta maaf kepada seluruh anggotanya.

“Justru mereka perang adu mulut dan saling tuding untuk membela diri masing-masing. Bahkan mereka berupaya membungkus kasus ini supaya tidak mencuat ke publik. Tidak ada lagi objektivitas melihat dan menilai kasus ini, masing-masing berkilah demi kepentingan dirinya maupun kelompoknya,” tambah narasumber yang dituangkan dalam media di internal PWI itu.

Kasus ini, kata mereka, secara perlahan merobek rasa persatuan dan kesatuan di tubuh PWI. Para pucuk pimpinan atau pengurus saling tuding dan intimidasi. Pengurus PWI pusat bertikai dengan Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan. Bahkan Keputusan DK diabaikan dan disomasi oleh ketua dan sekjen PWI. Hal ini sangat memalukan bagi pengurus PWI di daerah-daerah,

Sebagaimana banyak diberitakan, Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, sempat memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Dia mengaku sudah melaporkan kegiatan sesuai yang tertera dalam perjanjian dengan pihak BUMN. Serta memastikan semua dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, beberapa saat setelah DK PWI Pusat memberikan rekomendasi sanksi peringatan keras kepada Ketua Umum PWI Pusat dan Sekjen serta sejumlah pengurus lainnya, sontak beredar bukti pengembalian dana UKW dari Syaid Iskandarsyah sebesar Rp. 540 juta, pada tanggal 18 April 2024. Hal itu menjadi bukti bahwa para pengurus itu telah melakukan perbuatan tercela terkait penggunaan dana yang didapatkan dari hibah BUMN yang pada hakekatnya adalah uang rakyat.

Dalam pemberitaan di beritabatavia.com dan beberapa narasumber yang menjadi rujukan berita ini, disebutkan bahwa PWI bukan lagi rumah yang menyenangkan bagi para kuli tinta, khususnya bagi anggota PWI. Seluruh anggota PWI ingin kasus ini tuntas, sehingga diperlukan pihak yang dapat melihat kasus ini lebih objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku. Atas dasar itulah kemudian anggota dan pengurus PWI di daerah-daerah mendukung proses hukum kasus dugaan penggelapan/korupsi dana UKW yang berasal dari BUMN di Bareskrim Polri.

“Kita harapkan pihak Kepolisian Republik Indonesia bekerja secara profesional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melimpahkan kasusnya ke penuntut umum untuk disidangkan di Pengadilan sesegera mungkin,” harap mereka.

Sementara itu di pihak lain, pengurus pusat PWI peternak koruptor binaan Dewan Pers juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI). “Hari ini kita dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI telah memasukkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dana, dan suap atau korupsi, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tadi laporannya sudah diterima oleh staf penerima laporan pengaduan masyarakat di KPK,” ujar Ketum PPWI, Wilson Lalengke, usai menyampaikan laporan ke KPK RI, Senin, 13 Mei 2024 lalu.

Dalam laporan dumas tersebut, PPWI melaporkan Menteri BUMN bersama 4 (empat) pengurus pusat PWI, yakni Hendri Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, Muhamad Ihsan, serta Syarif Hidayatullah, dan pengurus Dewan Pers. Menteri BUMN, Erick Tohir, dilaporkan karena diduga kuat telah menyuap wartawan melalui PWI dengan dalih pemberian dana hibah untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurut Wilson Lalengke, pemberian dana hibah kepada PWI ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan patut dianggap sebagai upaya penyuapan wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI.

“Yang kita laporkan adalah yang pertama, Menteri BUMN. Jadi, kita tarik persolan ini dari dugaan penyuapan oleh Menteri BUMN, Bapak Erick Tohir, kepada para wartawan melalui pengurus pusat PWI yang terjadi akhir tahun lalu dan sudah dicairkan sebesar 4 milyar 600 juta rupiah, dalam beberapa kali pengiriman atau transfer uang dari Kementerian BUMN dalam hal ini Forum Humas BUMN ke rekening PWI,” ungkap tokoh pers nasional itu sambil menambahkan bahwa sebanyak Rp. 1,7 milyar dari dana itu digelapkan atau dikorupsi oleh keempat dedengkot koruptor PWI yang dilaporkannya. (TIM/Red)

Jakarta. Casis Bintara Polri yang menjadi korban begal, Satrio Mukhti (18), menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo atas hadiah yang diberikan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jenderal Sigit memberikan hadiah berupa kesempatan menjadi Bintara Polri melalui kuota disabilitas kepada Satrio. Hadiah itu diberikan usai dia menjadi korban begal hingga dua jarinya putus.

“ Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, tidak ada kata yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kapolri selain rasa syukur dan rasa sangat banyak-banyak terima kasih kepada bapak yang telah mewujudkan mimpi saya, cita-cita saya yang akan menjadi bagian anggora Polri,” ujar Satrio sambil menangis, Jumat (17/5/24).

Satrio mengaku, menjadi anggota Polri melalui kuota khusus disabilitas ini adalah hadiah terbaik di tengah dirinya yang sedang berupaya menguatkan diri. Tak dipungkiri, peristiwa pembegalan itu menjadikannya sangat terpukul.

Dia menyatakan tak pernah mengira akan mendapatkan hadiah ini dari Kapolri. Oleh karenanya, Satrio berharap agar balasan setimpal diberikan Allah SWT kepada Jenderal Sigit.

“Semoga Bapak Kapolri mendapat balasan dari Allah SWT pada semua kebaikan-kebaikan bapak. Dan semoga Bapak dilindungi oleh Allah SWT di mana pun bapak berada dan bertugas,” ungkap Satrio.

Rasa haru juga diakuinya atas atensi Kapolri yang membuat kasusnya bisa dengan sigap ditangani Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebon Jeruk. Tidak hanya itu, dia juga merasa sangat berterima kasih atas izin Kapolri mendatangkan Ambarita yang menjadi polisi idolanya.

Menurut Satrio, dia memiliki keteguhan akan selalu menjadi anggota Polri yang menegakkan keadilan dan memberantas semua kejagatan, tidak terkecuali pelaku begal. Dia berharap, tidak ada korban lain seperti dirinya.

“Saya ingin tetap merakyat seperti masyarakat, seperti ilmu padi tetap merendah, memberantas semua kejahatan, seperti begal-begal dan sebagainya karena saya tidak mau ada masyarakat yang terkena seperti saya apalagi ada salah satu Casis juga yang terhalang mimpinya karena tidak semua orang bisa sekuat saya makanya saya harus bisa melindungi orang-orang seperti saya nanti,” jelas Satrio.

Tidak hanya Satrio, kedua orang tuanya juga meneteskan air mata karena hadiah dari Kapolri kepada anaknya. Sang ibu pun tak bisa berkata banyak.

“Terima kasih pak Kapolri,” ujar ibu Satrio.

Sementara, ayah Satrio menyampaikan pesan kepada anaknya untuk selalu bekerja dengan jujur apabila sudah menjadi anggota polisi. Sebab, tugas dan fungsi polisi menjadi pelayan dan pengayom masyarakat.

“Aparat harus taat hukum, karena tugasnya menegakkan hukum, jadi kamu harus taat hukum. Itu harus kamu pahami, apapun risikonya, jangan melanggar hukum,” ungkap ayah Satrio.

Sebagaimana diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada calon siswa (Casis) Bintara Polri yang menjadi korban begal hingga jari tangannya putus. Dia adalah Satrio Mukhti (18).

Jenderal Sigit merekrut Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas.

“Bapak Kapolri prihatin dengan kejadian yang dialami casis tersebut. Namun Bapak Kapolri pun bangga, casis tersebut memiliki keberanian melawan komplotan begal, dan casis tersebut tetap semangat ingin mengikuti rekrutmen,” ungkap Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen. Pol. Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (17/5/24).Red”