Beranda blog Halaman 425

Danlanud Sultan Hasanuddin Pimpin Upacara Pembukaan Kemah Bakti dan Sosialisasi Krida Saka Dirgantara

Makassar – Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama, S.E., M.M., selaku Majelis Pembimbing Pramuka Saka Dirgantara Lanud Sultan Hasanuddin Kwarda Sulsel, membuka secara resmi Perkemahan Bakti Dan sosialisasi Krida Saka Dirgantara, bertempat di Marshalling Area, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (19/5/2024).

Dalam sambutannya, Danlanud Sultan Hasanuddin menyampaikan bahwa, Lanud Sultan Hasanuddin sebagai wadah Pembinaan Pramuka Satuan Karya Dirgantara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan generasi muda yang berminat di bidang kedirgantaraan sebagai komponen pendukung pertahanan negara dibidang kedirgantaraan. “Kegiatan ini juga untuk memotivasi kepada seluruh peserta perkemahan agar tetap rajin belajar dan berkarya, laksanakan setiap tugas dari pembina dengan penuh semangat, dedikasi dan loyalitas yang tinggi,” ungkap Marsma TNI Bonang Bayuaji.

Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa, kemah bakti yang dilaksanakan di Marshalling Area Lanud Sultan Hasanuddin tersebut merupakan wadah untuk generasi penerus bangsa, khususnya pramuka dengan membina kerjasama dan persaudaraan serta persatuan antar peserta, terwujudnya rasa kesadaran bela negara, cinta tanah air dan cinta terhadap kedirgantaraan serta mampu berperan aktif sebagai kader bangsa dalam pertahanan negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemah Bakti Dan Sosialisasi Krida Saka Dirgantara diikuti oleh beberapa Sekolah Menengah Atas seperti SMA Angkasa, SMA 8 Mandai, SMA 14 MoncongLoe Maros, SMA 9 Marusu Maros, SMA Negri 1 Pinrang, SMA Frater Makassar. (Pen Hnd)

Silaturahmi Akhir Tahun peserta didik kelas IX Angkatan XIV SMPN 4 di Gedung Aula Bagas Raya Cibinong

SMPN 4 Cibinong angkatan XIV Kabupaten Bogor, menggadakan rangkaian perpisahan di Aula Gedung Bagas Raya Pukul 08.00 Wib Senin, 20/05/2024.
Dengan tema ” Beber Layar, Mapag Harapan Dina Ridho Du’a Indung & Bapa” yang artinya dalam Bahasa Indonesia sekarang kalian anak anakku keluar dari SMP mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mau mengarungi lautan yg tinggi dan dalam banyak ombak yang harus di lalui kalau bisa melalui ombak tersebut
Jadi kita bisa mencapai apa yang kita inginkan

Acara pisah sambut dihadiri Kepala Sekolah dan Guru SMPN 4, para Wali Murid, Komite Sekolah dan 368 siswa-siswi Kelas IX Angkatan XIV yang telah lulus agar selalu minta ridho orang tua dimanapun berada

Perpisahan siswa siswi kelas IX Angkatan XIV dengan berbagai macam pementasan Seni Tari Adat Sunda, Paduan Suara dll
Selaku Kepala Sekolah SMPN 4 Dede Permana mengatakan, acara pisah sambut siswa-siswi kelas IX Angkatan XIV ini telah direncanakan oleh Pihak Sekolah,Komite,Siswa Siswi, serta Wali Murid akan mengelar acara perpisahan secara sederhana saja

Kepala Sekolah SMPN 4 Dede Permana menerangkan, hal ini dilaksanakan sudah sesuai kesepakatan antara wali murid ,kami menerima para siswa yang kami didik, saatnya sekarang kami serahkan kepada orang tuanya kembali dan mendoakan ilmu dan Ahlak yang baik keluar dari Sekolah kami

kami mengumpulkan siswa dan wali murid serta komite sekolah dalam acara perpisahan, jadi ada penyerahan dari pihak sekolah kepada wali murid, karena tiga tahun lalu wali murid datang ke sekolah mengantarkan anaknya, dan setelah tiga tahun berlalu kami serahkan lagi siswa siswi ke wali murid “jelasnya.

( Yuli setiawati )

Mengungkap Tabir Pungli Berkedok Uang Komite.

Metangin-Jambi
Pemerintah sudah memberikan anggaran 20 persen untuk pendidikan dan pemerintah juga sudah memberikan biaya operasional sekolah (BOS), Senin 20/05/2024.

lalu dari pemerintah daerah juga mengeluarkan Bosda bantuan tersebut masih saja merasa kurang sehingga oknum-oknum kepala sekolah yang nakal dan rakus

dengan uang Komite Sekolah, yang dimanfaatkan oknum kepala sekolah dan ketua komite. dengan cara bekerjasama dengan rapi, dan terstruktur pengurus komite dan pihak sekolah menggasak uang dari orang tua siswa.

Hal ini lah yang terjadi di SMAN 12 Merangin yang beralamat di Jl. Mojopahit, Pinang Merah, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Jambi 37352, Pihak sekolah ini melalui komite melakukan pungutan ke wali murid /orang tua siswa yang dipandang cukup besar sehingga dirasakan orang tua siswa sangat memberatkan.

Dari hasil investigasi langsung ke siswa dan orang tua siswa yang sangat mengeluh. walimurid pihak SMKN 12 Merangin bersama komitenya pada setiap penerimaan peserta didik baru ( PPDB )tidak lepas dari biaya yang harus dibayar para orang tua siswa yang ingin anak mereka menimba ilmu di sekolah tersebut dengan mematok pungutan Rp. 80.000,00- persiswa per bulan. dengan dalih untuk uang pengembangan Sekolah.

Iya bang, saya sebetulnya sangat keberatan dengan pungutan sebesar Rp. 80.000,00,- tersebut, tapi gimana lagi, pas rapat Komite kami dak bisa berbuat banyak, uang yang di ambil dari wali murid untuk membantu membayar gaji guru honorer biaya pelatihan murid dan dewan guru bersertifikasi dan biaya lain lain ungkap pengurus komite

ternyata walaupun disetujui dalam rapat komite, namun sampai sekarang masih banyak yang belum lunas, itu tandanya kami memang tidak mampu dan sangat keberatan,” demikian ucap salah satu wali murid yang enggan di tuliskan namanya.

Menilik lebih jauh tentang usaha pemenuhan kebutuhan dana oleh Sekolah, bahwa menurut Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016, Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Penggalangan dana tersebut dilakukan hanya untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan Azas Gotong Royong. Hal yang dilarang adalah jika penggalangan dana dilakukan berupa Pungutan. Permendikbud tersebut sangat jelas bahwa Komite Sekolah tidak boleh mengambil atau melakukan Pungutan pada murid, orang tua dan/atau wali murid Lebih lanjut di Pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya

Sebagaimana dimaksud berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan, bukan berbentuk Pungutan. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara Bantuan, Sumbangan dan Pungutan? Bantuan Pendidikan merupakan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sedangkan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama,

Masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan
Sumbangan memang bisa diminta dari orang tua/wali murid, tetapi itupun sifatnya sukarela, tidak untuk seluruh orang tua. Adapun perbedaan mendasar antara Bantuan dan Sumbangan adalah

Pertama, Bantuan “boleh” dilakukan apabila “disepakati” dan sifatnya mengikat para pihak, sedangkan Sumbangan “sukarela” dan “tidak mengikat” satuan pendidikan. Kedua, subjek yang memberikan dana, Bantuan dilakukan oleh pemangku kepentingan di luar peserta didik dan/atau orangtuanya seperti badan atau perusahaan, sedangkan Sumbangan dapat dilakukan siapa saja

Menanggapi hal tersebut, team aliansi lembaga swadaya masyarakat langsung mendatangi rumah sekolah guna mencari kebenarannya, sesampainya disekolah Kepala SMAN 12 Merangin tidak ada di telalu team melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah dan dari hasil wawancara tersebut wakil kepala sekolah membenarkan adanya pungutan disekolah tersebut.

Tapi pada saat meminta keterangan mengenai Anggaran Dana BOS Wakil Kepala Sekolah memilih bungkam dan melemparkan langsung Kepada pihak Sekolah.
*(Tim)

Terkait RUU Penyiaran, Wilson Lalengke: Pemberangus Kemerdekaan Pers Sejati adalah Dewan Pers

Jakarta – Tetiba muncul kehebohan terkait Rancangan UU Penyiaran yang baru akibat memuat pasal-pasal tentang pelarangan melakukan dan mempublikasikan hasil jurnalisme investigasi. Sementara itu, menurut sejumlah pihak di parlemen, usulan RUU Penyiaran tersebut sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Mengapa publik terkaget-kaget dengan munculnya berita tersebut?

“Tidak perlu heran soal gonjang-ganjing semacam ini. Biangnya ada di Dewan Pers dan PWI peternak koruptor yang berkantor di Kebon Sirih sana,” sebut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, merespon permintaan tanggapannya oleh rekan-rekan media, Senin, 20 Mei 2024.

Menurut alumni PPRA-48 Lemahannas RI tahun 2012 itu, Dewan Pers dan PWI selama hampir 10 tahun terakhir telah menjadi tembok penghalang berkembangnya informasi yang benar, faktual, dan sesuai kenyataan lapangan. Dewan Pers sesungguhnya adalah lembaga yang harus dihapuskan agar demokrasi benar-benar dapat berjalan sesuai mekanisme alam demokrasi secara alami.

“Kelakuan Dewan Pers itu lebih parah, bahkan lebih sadis, dari Kementerian Penerangan di jaman Orde Baru. Benar mereka belum pernah membredel sebuah lembaga media massa, tapi rekomendasi mereka yang mengkriminalisasi wartawan dengan alasan belum uka-uka (UKW – Red) dan medianya belum terdaftar di Dewan Pers telah menjadi senjata pemusnah kebebasan pers secara massif di tanah air,” jelas tokoh pers nasional yang dikenal gigih membela wartawan terzolimi oleh perilaku Dewan Pers selama ini.

Wilson Lalengke juga menyitir kebijakan Dewan Pers dalam kasus Sambo 2 tahun lalu. Dalam kasus itu, Dewan Pers melarang media melakukan investigasi terhadap kasus yang melibatkan sejumlah petinggi Polri tersebut dan meminta media hanya menayangkan ‘release resmi’ dari Polri dan atau lembaga berwenang.

“Anda bisa bayangkan bagaimana konyolnya Dewan Pers yang dengan gagah perkasa pasang badan melarang wartawan melakukan penelusuran dan pencarian informasi lapangan terkait sebuah kasus dan meminta media untuk menyiarkan hanya ‘berita rekayasa alias bohong’ dari polisi atau pihak berwenang. Tentu saja berita yang beredar bukanlah informasi yang benar dan faktual,” sebut Wilson Lalengke dengan menambahkan bahwa Dewan Pers dalam kasus Sambo waktu itu ternyata disogok pihak tertentu untuk menyetir media-media di tanah air.

Jika sekarang Dewan Pers terdengar lantang menolak RUU Penyiaran yang berisi pelarangan jurnalisme investigasi, patut dipertanyakan motivasinya. Sangat mungkin mereka ingin memancing di air keruh, yang oleh karena itu kalangan pers semestinya waspada dengan move-move lembaga partikelir itu.

“Apakah Dewan pecundang Pers tidak sadar diri bahwa selama ini dialah pihak yang sangat getol menghambat perkembangan kemerdekaan pers di Indonesia? Mengapa tiba-tiba tampil ibarat seorang pahlawan kemerdekaan pers dan demokrasi dengan menyatakan menolak RUU Penyiaran yang kontroversial itu? Kita perlu waspada terhadap musang berbulu domba semacam Dewan Pers ini yaa, hampir pasti ada udang di balik bakwan,” tambah Wilson Lalengke mewanti-wanti.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah BUMN yang melibatkan pengurus pusat dan staf PWI yang sedang diproses aparat penegak hukum saat ini menjadi gambaran bagi masyarakat betapa buruknya sistem penyebaran informasi yang dilakukan oleh rekan-rekan media yang tergabung di organisasi pers PWI itu. Sesuai petunjuk yang maha mulia Dewan Pers, para wartawan PWI tidak lagi menjadi kontrol sosial masyarakat dan pemerintah, tapi justru menjadi corong para bandit anggaran yang bertebaran di semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan dinas-dinas, hingga pemerintah desa di seluruh pelosok nusantara.

“Akibatnya, berita yang mereka munculkan ke publik hanyalah cuap-cuap advertorial dan iklan pemerintah, politisi, dan para bandar serta mafia, yang tentunya bukan untuk mencerdaskan masyarakat, tapi menipu publik. Kasus dugaan suap yang melibatkan Menteri BUMN dan pengurus pusat PWI itu semestinya menjadi reflektor bahwa pers Indonesia saat ini sudah kehilangan idealisme mulia untuk mengungkap kebenaran, tapi telah bermutasi menjadi jurnalisme transaksional, yang dengan demikian kebohongan menjadi hal biasa,” tegas lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari konsorsium universitas: Utrecht University, The Netherlands, dan Linkoping University, Sweden, ini.

Apakah PPWI menolak RUU Penyiaran, khususnya pasal tentang pelarangan jurnalisme investigasi? Menjawab pertanyaan itu, pemimpin redaksi Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI) ini menjawab diplomatis, “Anda sudah tahu jawabannya”.

“Jika RUU Penyiaran ini akhirnya disahkan juga, maka akan bertambah panjanglah cerita perih perjuangan PPWI dalam membela warga masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan. Akan muncul banyak kasus pemberitaan yang sebenarnya informasi didapatkan secara kebetulan namun karena kepentingan pihak tertentu, terutama yang berkuasa dan beruang, pewartanya dipersoalkan menggunakan pasal pelarangan jurnalisme investigasi. Dewan Pers pasti berdansa ikut irama gendang sang penguasa dan pengusaha, karena ada uang di situ,” tandas Wilson Lalengke sambil mengatakan sangat menyayangkan jika RUU semacam ini harus ada di negara yang menganut sistim demokrasi seperti Indonesia. (APL/Red)

Pembagian Bantuan Beras Bulog Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab Oku Selatan,

 

Oku Selatan – Desa kembang tinggi (imam mustangin)
sukses selenggarakan kegiatan pembagian bantuan beras yang disediakan oleh perintah pusat khusus untuk masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Kegiatan ini di dampingi oleh babinsa (jonifi) dari koramil+babinkan timnas (hadi jasnika dari polsek bpc )dan perangkat desa yang bertugas diadakan dengan tujuan utama memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. 19/05/2024.

Untuk mendukung kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat desa, untuk menyediakan bantuan beras secara berkala. Desa kembang tinggi menjadi pusat distribusi bantuan beras, sebuah upaya yang terkoordinasi dengan baik oleh pihak desa, melibatkan petugas administrasi dan relawan dari masyarakat setempat .

Proses distribusi dilakukan dengan berpegang pada data penerima manfaat yang telah terdaftar sebelumnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu, tempat, dan prosedur pengambilan bantuan beras. Informasi ini disebarluaskan melalui para kepala dusun yang ada di Desa kembang tinggi kec buay pemaca kab oku selatan.

Pada hari pelaksanaan, masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat datang ke rumah kepala Desa kembang tinggi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka diminta untuk membawa identitas diri dan kartu keluarga untuk mempermudah proses verifikasi. Setibanya rumah pala desa, penerima bantuan disambut oleh petugas yang telah siap dengan daftar nama penerima manfaat. Identitas penerima diverifikasi agar sesuai dengan data yang ada dan kemudian mereka mereka mendapatkan jatah pembagian beras sebanyak 10kg/kk.9. ucap Imam Mustangi.

Redaktur” kiki

Menhan Prabowo Hadiri The 10th World Water Forum Yang Dibuka Resmi Presiden Jokowi di Bali

Bali – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto menghadiri acara forum air terbesar sedunia, “The 10th World Water Forum (WWF) yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Bali Internasional Convention Center (BICC), Senin (20/05/2024). Acara ini turut dihadiri para pemimpin negara sahabat, pimpinan organisasi internasional, dan Presiden Dewan Air Dunia.

Sebelum dibuka, Presiden Jokowi terlebih dahulu melakukan penyambutan para kepala negara dan delegasi yang hadir sekitar pukul 08.30 WITA. Seluruh delegasi yang hadir akan membahas isu air dan sanitasi global yang kini menjadi perhatian dunia.

“Selamat datang di Bali. Suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia yang ke-10, untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa air adalah sumber kehidupan dan juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air juga dapat menjadi sumber bencana.

Sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65%, Indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air. Mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai sampai tepian danau. “Masyarakat kami memiliki nilai budaya terhadap air salah satunya adalah sistem pengairan subak di Bali yang dipraktekkan sejak abad ke-11 yang lalu. Dan diakui sebagai warisan budaya dunia,” jelas Presiden Jokowi.

Sejalan dengan tema WWF ke-10, yaitu Water For Shared Prosperity / Air Bagi Kemakmuran Bersama. Presiden menekankan bahwa tema tersebut dapat dimaknai menjadi 3 (tiga) prinsip dasar yaitu menghindari persaingan mengedepankan pemerataan, dan kerja sama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama. Di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci yaitu kolaborasi.

Untuk itu, Presiden Jokowi berharap dunia dapat saling bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air.

Sebelum membuka acara The 10 th World Water Forum 2024, Dalam sambutannya Presiden Jokowi turut memperkenalkan Menhan Prabowo, yang diharapkan akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap pengelolaan air dunia.

Saat membuka The 10th World Water Forum, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Pemilik Toko Bahan Bangunan Sewakan Lapak Diatas Fasum, Pemerintah Tutup Mata?

Makassar Sulsel-Diduga karena merasa kebal Hukum dan punya beckingan orang kuat, Ibu Tantia Pemilik Toko Bahan Bangunan Aneka Sarana yang beralamat di Jalan Opu Daeng Siradju (eks Jalan Cendrawasih) Kelurahan Mattoanging Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berani melakukan Pungutan Liar (Pungli) karena telah menyewakan Lapak di badan jalan dan trotoar yang merupakan Fasilitas Umum (Fasum) yang di alih fungsikan selama hampir 2 tahun.

Dari pantauan tim investigasi Media ini, tidak tanggung-tanggung Pemilik Toko Bahan Bangunan Aneka Sarana, Ibu Tantia telah menyewakan sebanyak 5 (lima) lapak, dimana perlapaknya di kenai biaya sewa senilai Rp1000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan. Dari lima (5) lapak pedagang diantaranya, Mas Parmin penjual bakso, Ibu Lia (Daeng Lili) minuman pop ice, Andre gorengan dan pedagang lainnya. Maka dari total 5 lapak yang di persewakannya, ibu Tantia meraup keuntungan dari biaya sewa fasum, sebanyak Rp5000.000,- (lima Juta Rupiah) perbulan dan sudah di jalankannya selama hampir dua (2) Tahun ini.

Meskipun Kasus dugaan Pungli ini telah dilaporkan kepada instansi Pemerintah setempat dan telah melakukan beberapa kali mediasi, namun Pemilik Toko Bahan Bangunan Aneka Sarana, ibu Tantia cs masih saja menjalankan bisnisnya dan seakan tidak memperdulikannya. Bahkan tim gabungan Kecamatan Mariso bersama instansi terkait yang turun lansung ke lokasi dan memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali untuk dilakukan Penertiban, namun lagu-lagi Pemilik Toko Bahan Bangunan tetap saja keras kepala dan mengabaikan surat teguran Pemerintah terkait Penertiban tersebut.

Sementara itu, sumber menilai jika Pemerintah seakan-akan menutup mata dan tidak berkutik serta takut menghadapi Pemilik Toko Bahan Bangunan Aneka Sarana yang seenaknya mengalih fungsikan fasum milik Pemerintah Kota Makassar sebab lambatnya Penertiban itu juga seakan-akan menjadi tanda tanya, ada apa hingga saat ini belum ditertibkan? “tanya sumber pada Senin (20/5/2024).

Sumber lain menambahkan, jika dibiarkan Pemilik Toko Bahan Bangunan Aneka Sarana ini lakukan Pungli secara terus menerus maka sudah bisa dipastikan banyak oknum yang terlibat dan bermain didalamnya, “duga sumber.

Camat Mariso, Aswin Kartapati, S.STP, M.Si ketika dikonfirmasi Media ini mengatakan, bahwa kami telah mengadakan mediasi sebelumnya dengan memberikan surat teguran untuk eksekusi tapi karena mereka tidak peduli dan tidak mengindahkan maka kami meminta bantuan lagi ke Pemerintah Kota serta menyurat ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar surat kami dapat dikaji ulang sebab ini harus tingkat Kota yang tangani karena kita sudah mediasi, “ujarnya.

Sementara Kasie Ops Satpol PP, Mul yang juga ditemui beberapa waktu lalu menjelaskan jika surat yang dimasukkan oleh Camat Mariso hanyalah semacam tembusan bukan minta bantuan personil untuk menertibkan lapak diatas Fasum tersebut.

“Seandainya Suratnya mengatakan minta bantuan personil maka ini hari juga kami siap terjunkan personil kami untuk tertibkan kelokasi yang dimaksud, “ujar Mul.

Agar masalah ini tidak berlarut-larut, diminta kepada Pemerintah bersama pihak berwenang dan berkompeten untuk turun langsung memproses dugaan Pungli serta mengeksekusi lahan yang telah dipersewakan oleh Pemilik Bahan Bangunan Aneka Sarana diatas lahan Fasum tersebut. (Tim)

Polri Amankan Opening Ceremony WWF Ke-10 di Bali Hari Ini

Bali – Polri amankan 3 venue utama World Water Forum (WWF) yang berlangsung hari ini. Agenda Opening Ceremony WWF pagi ini di Bali Internasional Convention Center (BICC) menjadi salah satu titik yang diamankan Polri.

Karopenmas Divisi Hums Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa Kapolri, pejabat Ops Puri Agung 2024 hingga Kapolda Bali, memantau opening ceremony di Posko Command Center 91 di ITDC.

“Hari ini tepatnya 20 Mei 2024 adalah kegiatan Opening Ceremony yang ada di lingkungan ITDC. Persiapannya adalah saat ini kami dari posko ITDC bisa memonitor, Bapak Kapolri beserta pejabat dari Ops Puri Agung dan Bapak Kapolda (Bali) sedang melakukan pengawasan, monitoring dan pengendalian dari posko Command Center 91 di ITDC,” terang Brigjen Trunoyudo, Senin (20/5/2024).

Adapun 3 venue WWF yang diamankan Polri hari ini yaitu BICC, Hotel Grand Hyatt, dan Bali Nusa Dua Convention Center. Beberapa persiapkan sudah dilaksanakan Polri untuk mengamankan WWF, seprti Tactical Floor Game, Latpraops, hingga sinergi dengan TNI serta stakeholder lainnya.

“Perlu diketahui dari 43 negara yang dipersiapan baik dari kepala negara, pemerintah kemudian juga ministerial, partisipan, dan juga ada 4 organisasi internasional,” ujar Karopenmas.

Karopenmas mengatakan, Polri menyiapkan 242 personel untuk pengamanan agenda utama WWF hari ini. Mulai dari persiapan opening ceremony, saat opening ceremony, hingga akhir agenda hari ini.

Terkait persiapan opening ceremony, Karopenmas mengatakan Brimon bersama Detasemen K9 sudah melakukan sterilisasi venue. Selain itu ada pengamanan berlapis dan pengawalan para delegasi hingga venue opening ceremony.

“Tadi kami sampaikan dari Paspampres untuk ring 1, kemudian TNI ring 2 dan Polri dan stakeholder lainnya ada pada ring 3. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi indonesia event yang betul-betul menjadi kepercayaan dunia internasional, maka kami juga menghimbau terimakasih, apresiasi dan partisipasi dengan turut serta, kearifan lokalnya juga ikut serta berpartisipasi serta seluruh elemen masyarakat,” kata dia.

Red”

Pembagian Bantuan Beras Bulog Desa Kembang Tinggi Kec Buat Desa Kembang Oku Selatan,

Oku Selatan – Desa kembang tinggi (imam mustangin)
sukses selenggarakan kegiatan pembagian bantuan beras yang disediakan oleh perintah pusat khusus untuk masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Kegiatan ini di dampingi oleh babinsa (jonifi) dari koramil+babinkan timnas (hadi jasnika dari polsek bpc )dan perangkat desa yang bertugas diadakan dengan tujuan utama memberikan bantuan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. 19/05/2024.

Untuk mendukung kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat desa, untuk menyediakan bantuan beras secara berkala. Desa kembang tinggi menjadi pusat distribusi bantuan beras, sebuah upaya yang terkoordinasi dengan baik oleh pihak desa, melibatkan petugas administrasi dan relawan dari masyarakat setempat .

Proses distribusi dilakukan dengan berpegang pada data penerima manfaat yang telah terdaftar sebelumnya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pihak desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu, tempat, dan prosedur pengambilan bantuan beras. Informasi ini disebarluaskan melalui para kepala dusun yang ada di Desa kembang tinggi kec buay pemaca kab oku selatan.

Pada hari pelaksanaan, masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat datang ke rumah kepala Desa kembang tinggi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka diminta untuk membawa identitas diri dan kartu keluarga untuk mempermudah proses verifikasi. Setibanya rumah pala desa, penerima bantuan disambut oleh petugas yang telah siap dengan daftar nama penerima manfaat. Identitas penerima diverifikasi agar sesuai dengan data yang ada dan kemudian mereka mereka mendapatkan jatah pembagian beras sebanyak 10kg/kk.9. ucap Imam Mustangi.

Redaktur” kiki

Danlanud Sultan Hasanuddin Pimpin Upacara Pembukaan Kemah Bakti dan Sosialisasi Krida Saka Dirgantara

Makassar – Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama, S.E., M.M., selaku Majelis Pembimbing Pramuka Saka Dirgantara Lanud Sultan Hasanuddin Kwarda Sulsel, membuka secara resmi Perkemahan Bakti Dan sosialisasi Krida Saka Dirgantara, bertempat di Marshalling Area, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan, Minggu (19/5/2024).

Dalam sambutannya, Danlanud Sultan Hasanuddin menyampaikan bahwa, Lanud Sultan Hasanuddin sebagai wadah Pembinaan Pramuka Satuan Karya Dirgantara memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan generasi muda yang berminat di bidang kedirgantaraan sebagai komponen pendukung pertahanan negara dibidang kedirgantaraan. “Kegiatan ini juga untuk memotivasi kepada seluruh peserta perkemahan agar tetap rajin belajar dan berkarya, laksanakan setiap tugas dari pembina dengan penuh semangat, dedikasi dan loyalitas yang tinggi,” ungkap Marsma TNI Bonang Bayuaji.

Danlanud Sultan Hasanuddin menjelaskan bahwa, kemah bakti yang dilaksanakan di Marshalling Area Lanud Sultan Hasanuddin tersebut merupakan wadah untuk generasi penerus bangsa, khususnya pramuka dengan membina kerjasama dan persaudaraan serta persatuan antar peserta, terwujudnya rasa kesadaran bela negara, cinta tanah air dan cinta terhadap kedirgantaraan serta mampu berperan aktif sebagai kader bangsa dalam pertahanan negara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemah Bakti Dan Sosialisasi Krida Saka Dirgantara diikuti oleh beberapa Sekolah Menengah Atas seperti SMA Angkasa, SMA 8 Mandai, SMA 14 MoncongLoe Maros, SMA 9 Marusu Maros, SMA Negri 1 Pinrang, SMA Frater Makassar. (Pen Hnd)