NEWSPAPER

Jakarta- Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023.

Pemeriksaan saksi tersebut terkait Perkara Perkeretaapian Medan tersebut di ungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr.Ketut Sumedana saat menggelar Siaran persnya di kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/01/2024).

” Iyah, hari ini Tim Penyidik Jaksa pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa SW selaku Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan”, Ucapnya Kapuspenkum.

Kapuspenkum menjelaskan bahwa
SW diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023, terangnya.

Lebih lanjut Kapuspenkum mengatakan bahwa pemeriksaan saksi SW dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, tuturnya Kapuspenkum. (Red).

Jakarta- Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.

Pemeriksaan ke Empat orang saksi tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr.Ketut Sumedana melalui siaran persnya di kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/01/2024).

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menuturkan bahwa ke Empat orang saksi yang diperiksa tersebut yaitu:
1). RI selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Binasentosa.
2). AA selaku Manager Operasi PT Menara Cipta Mulia.
3). AUB selaku Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk/Kepala Divisi Keuangan PT Timah Tbk.
3). MIF selaku Staf PT Artha Dinamika Lestari.

Lebih lanjut Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menuturkan bahwa adapun keempat orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022, Ungkapnya.

Tambahnya Kapuspenkum mengatakan bahwa Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud, terangnya mengakhiri.(Red).

Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup sekaligus memberikan arahan pada Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Rakernas Kejaksaan RI tahun ini juga diadakan perhelatan “R. Soeprapto Award Tahun 2024”,Kamis (11/01/2024).

Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan poin-poin rekomendasi dari hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2024, antara lain:
Menetapkan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang terdiri dari Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV sebagai capaian kinerja secara rinci dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Menetapkan dokumen usulan nilai kebutuhan rill Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp26.549.524.491.000 (dua puluh enam triliun lima ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Nilai tersebut merupakan sesuatu yang patut diperjuangkan bersama dalam upaya memperoleh pagu indikatif tahun 2025, sehingga hal tersebut dapat mengakomodir setiap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum.

Menyusun dan menentukan langkah-langkah strategis dan blueprint optimalisasi peran dan fungsi pengembangan organisasi dalam konkretisasi pelaksanaan setiap kewenangan institusi yang ada dalam setiap produk legislasi yang terkait dengan arah politik penegakan hukum di Indonesia.
Menetapkan kembali “Trapsila Adhyaksa BerAKHLAK” sebagai Core Value Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Pada kesempatan yang sama, diselenggarakan juga pemberian penghargaan “R. Soeprapto Award Tahun 2024” oleh Jaksa Agung kepada Tokoh, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan/atau Korporasi atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi serta kinerja yang luar biasa dalam memajukan Institusi Kejaksaan.

Berikut daftar nominasi beserta penerima “R. Soeprapto Award Tahun 2024” antara lain:
Abdullah Azwar Anas, S.Pd, S.S., M.Si. selaku Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB)
Penghargaan ini diberikan atas akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Kejaksaan, serta pengembangan kelembagaan Kejaksaan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dr. Muhammad Yusuf Ateh selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kepala BPKP)
Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, kerja sama, kolaborasi dan profesionalismenya dalam implementasi pelaksanaan tugas penegakan hukum Kejaksaan RI khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. selaku Gubernur Jambi, Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Jambi sebagai role model kepala daerah yang berperan aktif dan sinergis, serta berkontribusi dalam peningkatan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli Jaksa Agung, Penghargaan ini diberikan atas sumbangsih pemikiran dan kajian ilmiah dalam rangka penguatan kelembagaan serta tugas fungsi Kejaksaan di bidang penuntutan perkara pidana.
Lip D. Yahya selaku Penulis Buku dan Peneliti Sejarah Kejaksaan RI
Penghargaan ini diberikan atas sumbangsih pemikiran dan kajian ilmiah dalam rangka penguatan kelembagaan sejarah Kejaksaan RI.

Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung mengingatkan agar segala rekomendasi yang telah dirumuskan dalam Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2024 wajib untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan segera, tepat dan sungguh-sungguh.
“Sebagai wujud dari adanya transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik, kiranya setiap satuan kerja perlu untuk dapat mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat atas setiap capaian kinerja secara konsisten, adaptif, komunikatif dan kolaboratif,” pungkas Jaksa Agung.

Penutupan Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2024 dihadiri oleh Menteri PAN RB, Kepala BPKP, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Penerima Penghargaan “R. Soeprapto Award Tahun 2024” Fachrizal Afandi & Iip D. Yahya, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung serta Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang hadir secara langsung maupun virtual. (Red).

Untuk menjamin netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjelang Pemilihan Umum 2024 terus terjaga, Pusat Penerangan TNI Bersama dengan Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) menggelar kegiatan dialog bertema : Netralitas TNI pada Pemilu 2024 di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, (Rabu 10/1/2024). Kegiatan ini menuai apresiasi dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional Ir. Soegiharto Santoso, SH yang ikut hadir pada kegiatan ini.

Peserta yang hadir pada kegiatan dialog ini dari kalangan pakar IT dan Komunikasi, para Kadispen Angkatan, dan para Perwira Puspen TNI.

Menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks dan dinamika situasi yang setiap saat berkembang, serta TNI dihadapkan dengan tahun politik 2024, Kapuspen TNI Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., menggagas kegiatan dialog ini dan mengundang Asintel Panglima TNI, Dansatsiber TNI, narasumber Andi Budimansyah Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, MSc., MBA., MPhil., MA tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita.

Kapuspen TNI Nugraha Gumilar mengatakan, dalam program 100 hari kerjanya, Puspen TNI mendukung penuh konsep TNI PRIMA (Profesional, Responsif, Integratif, Modern dan Adaptif). Puspen TNI menjadi pusat penerangan yang profesional dan menguasai serta mengendalikan informasi untuk kepentingan pencapaian tugas pokok TNI.

“Pada dialog ini kolaborasi Penerangan TNI dan FTII diperlukan untuk meminimalisir berita negatif dengan harapan menciptakan Pemilu 2024 yang damai agar NKRI tetap utuh,” ujar Kapuspen TNI.

Ia juga menjelaskan, isu yang berkembang saat ini adalah memecah belah persatuan dan kesatuan dengan upaya mengadu domba TNI dan rakyat, membangun opini, sehingga Netizen meragukan netralitas TNI pada Pemilu 2024. “Masyarakat jangan ragu, TNI yang PRIMA lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. TNI garda terdepan bersama rakyat menjaga keutuhan NKRI,” tegasnya.

Ia menambahkan, Panglima TNI telah menegaskan mengenai TNI aktif dan keluarganya berkomitmen menjaga netralitas untuk menciptakan Pemilu Damai 2024.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Soegiharto Santoso yang akrab disapa Hoky mengatakan, upaya TNI terus menjaga dan menjamin netralitas di tahun politik 2024 patut diapresiasi. Hoky yakin TNI pasti netral di Pemilu 2024.

“Pernyataan purnawirawan mantan petinggi TNI yang menilai TNI tidak netral adalah pernyataan yang keliru. Itu bisa memicu persepsi negatif. Karena secara kelembagaan dan aturan yang ada, sudah pasti TNI netral. Jika ada oknum atau peristiwa kasuistis yang seolah tidak netral, tentunya tidak bisa digeneralisasi TNI tidak netral,” ujar Hoky yang juga merupakan wartawan senior serta salah satu pendiri LSP Pers Indonesia.

Hoky juga berharap para tokoh berpengaruh di negeri ini tidak berkomentar buruk terkait hal apapun yang dapat merusak citra Lembaga Pemerintahan dan institusi karena persoalan politik. “Rakyat jangan diperhadapkan dengan institusi untuk kepentingan politik,” tegasnya.

Hoky juga menyampaikan APTIKNAS mempunyai jaringan DPD dari Aceh hingga Papua sehingga dapat pula melakukan kolaborasi antara TNI dengan APTIKNAS di bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). “Sekjen kami pak Fanky Christian sangat aktif melakukan berbagai kegiatan di bidang TIK. Termasuk setiap minggu melakukan webinar yang berkaitan dengan TIK. Sehingga hal inipun dapat dikolaborasikan dengan pihak Puspen TNI,” terangnya.

Hoky yang juga menjabat sebagai Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menambahkan, SPRI mempunyai jaringan media di berbagai daerah siap menjalin kerjasama untuk membantu menayangkan pemberitaan kegiatan-kegiatan TNI. Hal itu perlu dilakukan agar saat penelusuran terkait kegiatan TNI, maka akan semakin baik dan semakin banyak diketahui public.

“Sebab secara algoritma pencarian data di mesin pencarian Google mengambil informasi dengan kata kunci TNI akan banyak bermunculan jika semakin banyak ditayangkan pemberitaannya,” pungkas Hoky.

Hadir dalam kegiatan tersebut para pakar dan ahli teknologi dan informasi antara lain: Sylvia W. Sumarlin (Pembimbing Senior FTII), Irwin Day (Sekjen FTII), Wahyu Prawoto (Bendahara FTII), Zulfadly Syam (Sekjen APJII), Fanky Christian (Sekjen APTIKNAS), John Sihar Simanjuntak (Ketum PANDI), Prof. Dr. Yudho Giri Sucahyo S.Kom,M.Kom (Sekjen/Wakil Ketua PANDI), Dr. Bisyron Wahyudia (Wakil Ketua Dewan CSIRT-ID), M. Salahuddien Manggalanny (Bidang Cybersecurity CSIRT), dan Taufik Aldjuffry (Direktur Network Integration XIRKA).

Jakarta- Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023.

Pemeriksaan ke Empat orang saksi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr.Ketut Sumedana saat menggelar siaran persnya di kantor KeJaksaan Agung Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/01/2024).

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa ke Empat orang saksi yang diperiksa tersebut yaitu:
1). SS selaku Kasubag Rencana pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2015 s/d 2017.
2). HEP selaku Kasubag Program pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 s/d 2020.
3). AH selaku Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016.
4). DR selaku Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016.

Kapuspenkum menambahkan bahwa
adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s/d 2023, terangnya.

Labih lanjut Kapuspenkumengfakan bahwa
Pemeriksaan ke Empat orang saksi tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,Ujarnya. (Red).