LIN-RI.COM

Jakarta – Beberapa media memberitakan tentang perilaku keblinger para dedengkot koruptor yang tergabung dalam kepengurusan pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk membuat laporan pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Sekretaris Jenderal PWI, Sayid Iskandarsyah, bersama beberapa kuasa hukumnya membuat laporan polisi pada Selasa, 11 Juni 2024. Sayangnya tidak dijelaskan siapa yang dilaporkan oleh oknum Sekjen PWI yang tidak jelas jejak kewartawannya itu.

*Berita terkait di sini: Sekjen PWI Pusat Datangi Polda Metro Jaya Kuasa Hukum Melaporkan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah (https://www.edisi.co.id/berita/9712892032/sekjen-pwi-pusat-datangi-polda-metro-jaya-kuasa-hukum-melaporkan-pencemaran-nama-baik-dan-fitnah)*

Salah satu tokoh pers nasional, Wilson Lalengke, berkomentar ringan dengan mengatakan, “Bagus!” ketika dimintai tanggapannya oleh media ini. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu juga menambahkan bahwa dengan langkah hukum yang dilakukan oleh Sayid Iskandarsyah bersama kroni-koruptornya, publik akan menyaksikan sikap dan tindakan Polri dalam menyikapi kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang digarong para dedengkot koruptor PWI peternak koruptor binaan Dewan pecundang Pers ini.

“Hahaha… mari kita nonton bersama atas apa sikap dan tindakan Polri terkait kasus korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN yang adalah uang rakyat yang melibatkan para dedengkot koruptor PWI itu,” ujar Wilson Lalengke, Rabu, 12 Juni 2024.

Dalam kasus yang mulai terbuka ke publik dari pernyataan Dewan Kehormatan PWI dan Dewan Penasehat PWI pada Maret 2024 lalu itu, setidaknya Polri menerima 2 aduan dari organisasi yang sama, yakni Edison Siahaan yang adalah anggota PWI dan pengurus pusat PWI, Hendry Ch Bangun bersama Sayid Iskandarsyah. “Ini pasti menarik untuk menyimak sikap dan tingkah laku Polri dalam menangani kasus yang dipicu oleh perilaku koruptif para dedengkot koruptor PWI peternak koruptor Indonesia itu. Apakah Polri pro aktivis anti korupsi atau lebih memilih memihak para koruptor itu?” tambah Wilson Lalengke.

Sebenarnya, lanjut lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, England, ini, tidak sulit bagi Polri menyelesaikan kasusnya, jika lembaga yang dibiayai negara itu melaksanakan tugasnya sesuai koridor hukum dan peraturan yang ada. Laporan pengaduan masyarakat oleh Edison Siahaan bersama Jusuf Rizal dari LSM LIRA terkait dugaan korupsi dan penggelapan dana hibah BUMN yang melibatkan pengurus pusat PWI sudah diterima Bareskrim Polri sejak 19 April 2024, namun masih jalan di tempat alias cenderung dipeti-eskan hingga hari ini.

“Jika saja Polri segera menindak-lanjuti dengan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap para terlapor, maka publik tidak akan ribut-ribut dengan berbagai berita dan postingan yang bernada kritik keras, baik terhadap Polri maupun para dedengkot koruptor itu. Sebagaimana kita ketahui, no viral no justice-lah yang berlaku di negara ini, maka masyarakat pers pasti akan terus bersuara keras mengkritisi para oknum wartawan korup dan kinerja Polri,” urai mantan dosen paruh waktu di Universitas Bina Nusantara Jakarta ini.

Karena Polri lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, bermunculanlah pemberitaan yang cukup massif dan keras terkait para dedengkot koruptor PWI yang dinilai kebal hukum tersebut. “Akibatnya, sudah pasti akan berdatangan laporan-laporan ‘palsu’ dengan menuduh para aktivis dan wartawan anti korupsi sebagai penyebar fitnah, hoax, dan pencemaran nama baik. Sudah jelas Dewan Kehormatan organisasinya sendiri yang menyatakan mereka garong uang rakyat, koq masih berharap punya nama baik? Benar-benar go-block bin dungu!” tegas Wilson Lalengke.

Untuk pengetahuan bersama, Wilson Lalengke dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) telah membuat Laporan Pengaduan Masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait dugaan korupsi dan/atau suap dalam perkara penggarongan dana hibah BUMN ke PWI. Laporan ke KPK tersebut juga ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri BUMN, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Selain itu, Laporan yang sama juga ditembuskan ke semua instansi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, di seluruh Indonesia.

Di akhir pernyataan pers-nya, Wilson Lalengke berharap Polri dapat bekerja secara profesional dan prosedural, tidak perlu berkelat-kelit sana-sini, ragu dan apalagi takut terbongkar borok-boroknya karena serangan balik dari para pengurus dan anggota PWI yang notabene bercokol di berbagai media besar skala nasional itu. “Yang penting Kapolri bersama aparatnya melaksanakan tugas sesuai hukum yang berlaku, mengikuti peraturan penanganan perkara dengan benar, dan menetapkan sesuatu berdasarkan fakta lapangan, Polri pasti ramai-ramai dibela masyarakat,” pungkas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, ASN, buruh, LSM, wartawan dan masyarakat umum ini. (APL/Red)

Kamis 13 Juni 2024 bertempat di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta mewakili Jaksa Agung menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2025. Adapun Rapat Kerja kali ini diagendakan untuk membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dan Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Mitra Komisi III DPR RI – Kejaksaan Republik Indonesia Masa Sidang III-IV Tahun 2023 – 2024. Dalam kesempatan ini, Wakil Jaksa Agung mewakili Jaksa Agung atas nama pribadi dan Pimpinan Kejaksaan RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Para Anggota Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Kejaksaan RI. “Berkat dukungan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini, Kejaksaan dapat terus mewujudkan pelaksanaan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, dan berkemanfaatan, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional,” imbuh Wakil Jaksa Agung. Wakil Jaksa Agung menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rapat Kerja ini merupakan ikhtiar bersama dalam merepresentasikan prinsip checks and balances yang memiliki tujuan mulia
yaitu mengawal dan membawa Kejaksaan untuk mencapai cita, sebagaimana tertuang dalam “Doktrin Tri Krama Adhyaksa”. “Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengambil tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang mana pokok kebijakan RKP 2025 merupakan pengarahan sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Wakil Jaksa Agung. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2025 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan Program Rencana Kerja dan Anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN). Sesuai desain arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029, Kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai institusi penegak hukum berperan dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”, yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang salah satunya adalah “Super Prioritas” atau “Game Changer” yang mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General”.
Menyikapi RKP Tahun 2025 dan Desain RPMJN Teknokratik 2025-2029, Kejaksaan telah menetapkan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang mengusung Visi “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”. Berdasarkan atas Visi di atas, terdapat 5 (lima) butir Misi Kejaksaan Tahun 2025-2029 yaitu: 1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi2 manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. 5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.
Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, Wakil Jaksa Agung berharap dengan adanya pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 dapat menunjang pemenuhan anggaran Kejaksaan di tahun 2025, sehingga seluruh target dalam Program Kerja tahun 2025 dapat tercapai dan dirasakan outcome atau manfaatnya bagi seluruh stakeholder terutama masyarakat luas. (K.3.3.1)
Jakarta, 13 Juni 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.

Red”

Komisioner Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengapresiasi jalannya rekrutmen Polri Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan penyandang disabilitas. Widi, sapaan akrabnya, berharap langkah Polri dalam menyetarakan hak penyandang disabilitas ini ditiru oleh instansi lainnya.

“Menariknya justru karena polisi memulai, dengan secara terbuka men-declare itu, dan kemudian harusnya itu menjadi bola salju untuk instansi lain. Karena di undang-undang ketenagakerjaan kan sudah lama itu aturan 1 banding 100, kalau nggak salah. Jadi ada 1 pekerja disabilitas banding 1 pekerja yang non-disabilitas,” kata Widi Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2024).

Widi juga berharap Polri sudah mempersiapkan dengan matang pengembangan kualitas serta pembinaan karier anggotanya yang berasal dari kelompok disabilitas. Widi menyebut kebijakan rekrutmen disabilitas akan membawa dampak positif pada Polri, jika pola pikir polisi non-disabilitas kepada polisi disabilitas setara.

“Supaya juga menunjukkan komitmen kepolisian menjadi pionir dalam dunia kerja untuk disabilitas. Nah memang spesifik kalau kita melihat dalam konteks kesempatan dan peluang yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, pertama-tama tentu mindset atau cara pandang harusnya dimiliki juga oleh instansi pemerintah, termasuk kepolisian,” ujar Widi.

Widi menuturkan langkah Polri dalam melakukan affirmative action pada kelompok disabilitas dalam proses rekrutmen anggota, termasuk wujud pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Oleh sebab itu dia berharap Polri juga sudah menyiapkan instrumen, sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas polisi disabilitas secara menyeluruh.

“Kalau mereka sudah memahami bahwa affirmative action ini menjadi hak penyandang disabilitas, maka tentunya kepolisian juga sudah menyiapkan instrumen dengan segala regulasi yang menyertainya, yang membuat penyandang disabilitas, itu nanti betul-betul mengikuti proses itu dengan setara tadi. Mesti dirumuskan secara komprehensif,” terang Widi.

“Saya mendorong agar kepolisian lebih dari sekedar membuka lowongan atau rekrut di depan, tapi siapkan semuanya sampai ke (titik) mereka (penyandang disabilitas) bisa mandiri, menunjukkan kemampuan dirinya ya secara leluasa,” imbuh dia.

Widi optimis polisi berlatar belakang disabilitas mampu bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensinya bila didukung oleh instrumen kerja, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan mereka oleh Polri. “Dan nanti akan terbukti kalo memang penyandang disabilitas tuh sebenarnya bukan nggak mampu. Tapi hanya persoalan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang belum diputus itu,” ucap Widi.

Karena Polri telah merekrut anggota dari kelompok disabilitas, Widi lebih lanjut berpendapat, perlunya aturan yang menjelaskan tentang jenjang karier anggota tersebut. Widi menyebut bila ada aturan soal pembinaan dan pengembangan karier bagi polisi dari kelompok disabilitas, maka akan tergambar Polri yang maju.

“Intinya kalau orang bekerja kan pasti harus punya jenjang karier. Nah karier ada tahapan yang harus dilewati. Nah tahapan yang harus dilewati ini, pertanyaannya adalah: ‘Apakah itu memungkinkan bagi mereka juga untuk mengikutinya’,” tanya Widi.

“Meskipun katakanlah belum ada aturan yang detail tentang itu, kan enggak ada salahnya Polri sedikit lebih maju, progresif untuk menyiapkan itu semua,” tambah Widi.

Red”