LIN-RI.COM

Jakarta – Polri akan menggelar event balap sepeda bertajuk ‘Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024’ pada Sabtu (13/7/2024) besok. Balap sepeda ini sebagai rangkaian Hari Bhayangkara ke-78

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ajang balap sepeda ini diselenggarakan di ruas Jalan Sudirman. Tepatnya dari Bundaran HI hingga Bundaran Senayan.

“Penyelenggaraan Event Akbar Balap Sepeda bertaraf nasional, yang diselenggarakan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78 yang jatuh pada tanggal 1 Juli,” ujar Trunoyudo di Jakarta, 12 Juli (12/7/2024).

Dikatakan Trunoyudo, event ini sebagai wujud Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga sepeda. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam olahraga sepeda.

“Serta mendukung atlet balap sepeda Indonesia yang kembali lolos Olimpiade 2024 setelah menunggu 30 tahun,” ucapnya.

Adanya Zebra Bhayangkara Presisi Sudirman Loop 2024, kata Trunoyudo, juga merupakan upaya Polri memperkuat hubungan positif antara kepolisian dengan masyarakat melalui upaya kemitraan dan pendekatan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Event ini tidak semata ajang kompetisi olahraga, tetapi juga momen untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan sportivitas, serta memberikan ruang publik untuk pecinta olah raga sepeda di Tanah Air dan ajang mempromosikan Jakarta sebagai Kota yang ramah untuk pesepeda,” pungkasnya.

Event yang dioperatori oleh Korlantas Polri ini akan diikuti oleh 500 pebalap sepeda.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan ikut meramaikan ajang ini. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, PJU Mabes Polri, dan Kapolda Metro Jaya dijadwalkan turut hadir memeriahkan.

Beberapa pejabat seperti Mempora Dito Ariotedjo, Dirut Jasa Raharja, Dirut Banl BNI, dan Dirut Bank BRI juga dijadwalkam hadir.

Red”

(Puspen TNI). Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Semester I merupakan sarana pengendalian, pengawasan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan anggaran yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu semester.

Hal tersebut disampaikan Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M. dalam amanatnya yang dibacakan Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H. saat memberikan pengarahan peserta Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Mabes TNI Semester I TA 2024, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/7/2024).

Kasum TNI menegaskan bahwa hasil rapat evaluasi pelaksanaan program dan anggaran UO Mabes TNI semester I, para personel yang mengawaki dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan Program dan Anggaran dengan mewujudkan pelaksanaan Program dan Anggaran yang efektif, efisien sesuai rencana, serta taat pada ketentuan atau regulasi. “Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif dan terencana melalui rangkaian Program dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam Dipa Satker masing-masing sepanjang tahun anggaran 2024 ini,” kata Letjen TNI Bambang Ismawan.

Dalam kesempatan tersebut juga, Kasum TNI menyampaikan beberapa penekanan yang perlu mendapat perhatian bagi Satker UO Mabes TNI guna mengoptimalkan capaian sesuai target yang telah ditentukan, yaitu: Pertama, sesuaikan dan laksanakan monitoring secara ketat terhadap belanja pegawai sehingga daya serap dapat terealisasi secara optimal; Kedua laksanakan, koordinasi dan rekonsiliasi percepatan penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah disusun dan hindari pekerjaan lintas tahun; Ketiga kepada PPK agar aktif mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyedia barang dan jasa; Keempat segera merevisi halaman III DIPA apabila ada perbedaan rencana penarikan dana dengan realisai dan memonitor atas penginputan data capaian output masing-masing satker pada aplikasi SAKTI.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta – Beredar kabar di media tentang kegiatan pelantikan pengurus daerah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat yang dilakukan oleh terduga koruptor PWI, Hendry Ch Bangun. Acara yang berlangsung di Pontianak pada tanggal 9 Juli 2024 lalu itu dihadiri pula oleh Kabidhumas Polda Kalbar, KBP Raden Petit Wijaya, S.I.K., M.H, mewakili Kapolda Kalbar.

Berita terkait di sini: https://mediakota.com/news-16119-polda-kalbar-apresiasi-atas-dilantiknya-ketua-dan-perangkat-pwi-provinsi-kalbar.html

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan sangat menyayangkan kehadiran petinggi Polda Kalbar ke acara tersebut. Menurutnya, kehadiran pejabat setingkat perwira menengah di sebuah acara yang dilakukan oleh lembaga yang diketahui dihuni oleh para dedengkot koruptor seperti PWI adalah sesuatu yang sangat memalukan.

“Saya tidak mempersoalkan kegiatan teman-teman pengurus pusat PWI yang sudah rusak akibat kelakuan para pengurusnya yang mengemplang uang rakyat pada kasus korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN itu, tapi penting sekali kita mengkritisi pola pikir dan sikap serta perilaku pejabat yang celana dalamnya dibeli dari uang rakyat berdekat-dekatan dengan para dedengkot koruptor PWI ini. Hal itu sangat memalukan!” cetus alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Kamis, 11 Juli 2024.

Semestinya para pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, memahami benar arti bernegara yang dikelola dengan membebani rakyat melalui penggunaan uang rakyat. Hal itu dapat ditunjukkan dengan menempatkan diri sebagai pejabat yang anti korupsi uang rakyat. Ketika seseorang atau sesuatu pihak memperlihatkan dukungannya kepada para terduga koruptor uang rakyat, maka mereka tidak ubahnya adalah pendukung koruptor, dan secara hakekat dapat dikategorikan sebagai koruptor.

“Saya menilai para pendukung dedengkot koruptor adalah koruptor juga, minimal mereka merasa atau bersikap ‘tidak masalah’ terhadap perilaku-perilaku bejat semacam itu. Oknum-oknum pendukung semacam inilah yang mempersubur tumbuhnya koruptor di Indonesia. Apalagi jika aparat penegak hukum yang berperan menjadi pendukung dedengkot koruptor PWI itu, yaa pasti si dedengkot merasa bangga dan nyaman, tidak akan ada yang mempersoalkan perilaku koruptif mereka. Sungguh miris, kita hidup di negara yang penuh dengan aparat sontoloyo,” sungut Wilson Lalengke kesal.

Oleh karena itu, sambung wartawan senior yang sangat anti korupsi ini, dirinya mendesak agar Polri segera memperoses laporan LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) tentang dugaan penggelapan dana miliaran rupiah hibah BUMN yang dilakukan oleh Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya. “Jika Polri mau terlihat penting bagi rakyat, dicintai dan dihormati rakyat, segera dong usut tuntas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi para oknum pengguna uang rakyat seperti dugaan penggelapan dana hibah BUMN yang dilakukan para dedengkot koruptor PWI peternak koruptor binaan Dewan Pers yang sudah dilaporkan LSM LIRA sejak beberapa bulan lalu. Jangan malah dipeti-eskan,” ujar tokoh pers nasional yang juga telah menyampaikan laporan dugaan korupsi dana hibah BUMN tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ini.

Selain itu, terkait kehadiran pejabat Polda Kalbar di acara yang diadakan terduga koruptor Hendry Ch Bangun di Pontianak lalu, Wilson Lalengke meminta Kapolri agar segera mencopot KBP Raden Petit Wijaya dari jabatannya sebagai Kabidhumas Polda Kalbar. “Kapolri harus konsisten dengan ucapan-ucapannya yang akan menindak anggotanya yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Kapolri juga semestinya malu atas kinerja bobrok jajarannya di mana-mana, yang oleh sebab itu dia harus segera berbenah. Salah satunya adalah dengan bertindak tegas dalam memberikan sanksi dan hukuman terhadap semua anggota Polri yang buruk pikir, buruk sikap, dan buruk laku saat melaksanakan tugas,” kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, England, itu. (APL/Red)