NEWSPAPER

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto kembali mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja untuk meninjau Kantor Presiden dan peletakan batu pertama (Groundbreaking) Gedung BPJS, Groundbreaking Gedung Bank Kaltimtara, Groundbreaking Telkom Smart Office, meresmikan Jalan Inpres serta melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Personel Pertahanan Keamanan (Hankam) di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jum’at. (1/3/2024)

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama PT Telkom Indonesia Ririek Adriansyah.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan peresmian Pabrik Amonium Nitrat di Bontang, peletakan batu pertama/groundbreaking kantor Bank Mandiri IKN, groundbreaking BNI 46, groundbreaking Gedung BRI Internasional Microfinance Center dan meninjau Lapangan Upacara yang akan digunakan dalam Peringatan HUT RI ke-79 tahun 2024, serta meninjau Istana Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI 46 Royke Tumilaar dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta – Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Polri dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai. Beliau menuturkan bahwa Masjid Istiqlal menjadi rumah besar dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu diungkapkan Nasaruddin usai menerima Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri yang dipimpin oleh Wakaops NCS Polri Brigjen Pol Yuyun Yudhantara di Perkantoran Masjid Istiqlal, Jumat (1/3/2024). Menurutnya pemilu telah berlangsung aman dan damai.

“Terima kasih atas apresiasinya yang telah diberikan oleh Polri. Masjid Istiqlal menciptakan kesejukan dan kedepannya terus bersatu. Istiqlal bisa menjadi penyambung jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, lintas negara, lintas bangsa dan lintas agama,” kata Nasaruddin Umar.

Nasaruddin berujar bahwa, selama periode ini, Masjid Istiqlal membuktikan bahwa mampu memberikan kesejukan, ketenangan dan ketertiban. Menurutnya, masjid merupakan tempat untuk beribadah, bukan untuk menghujat satu sama lain

“Melalui media-media yang sangat canggih yang dimiliki oleh Istiqlal bisa dikutip oleh seluruh masjid di Indonesia, maka melalui corong-corong masjid ini kita menciptakan ketenangan, kesejukan dalam berbangsa dan bernegara, Alhamdulillah pemilu telah berlangsung dengan baik,” ujarnya

Dirinya berharap, pasca Pemilu 2024 masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di masa depan. “Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Polri untuk tugasnya mewujudkan Pemilu aman dan damai serta terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu,” tambah Nasaruddin Umar.

Sementara, Brigjen Yuyun yang didampingi Kasatgas Banops Brigjen Eko Rudi Sudarto dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Lauren Recky menyampaikan terima kasih kepada Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar. Atas dukungan dan doa dari Masjid Istiqlal, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

“Kami berharap para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan pesan kepada seluruh umat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ucapnya.

Red”

Jakarta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengelola Parkir Indonesia (ASPEPARINDO) Taufiq Rachman SH, Sos, mempertanyakan keseriusan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia menindaklanjuti sertifikasi kompetensi di bidang perparkiran pasca diterbitkannya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 219 Tahun 2020 Tentang Penetapan SKKNI Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pengangkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Perparkiran Sub Bidang Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street Parking).

Taufiq menandaskan, SKKNI tentang Perparkiran itu terbit karena pihak Kemenhub yang menyusunnya dan mengajukan ke Kemenaker untuk disahkan, namun sangat disayangkan empat tahun berlalu SKKNI bidang perparkiran itu hanya didiamkan saja.

“Padahal kami sudah berinisiatif mendorong pihak Kemenhub dan berusaha menindaklanjuti SKKNI itu dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Parkir sejak dua tahun lalu, namun respon Dirjen Darat Kemenhub sangat lambat dan tidak professional,” ujar Taufiq di Setneg Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Ia menambahkan, sejak 2 tahun lalu pihaknya sudah mengajukan permohonan penerbitan Peta Okupasi kepada Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Darat. Peta Okupasi itu, lanjut Taufiq, sangat penting diterbitkan karena menjadi salah satu syarat utama kelengkapan administrasi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memberi lisensi bagi setiap permohonan yang diajukan pihak Lembaga Sertifikasi Profesi.

“Seharusnya pihak Kemenhub paham dan mengerti turunan administrasi yang harus dibuat setelah SKKNI bidang Perparkiran terbit. Peta Okupasi dan Skema Kompetensi sesuai SKKNI hingga kini belum dibuat oleh Kemenhub. Kalau gak ngerti cara menyusun dan menetapkannya, bisa aja mencontoh dari kementrian lainnya yang sudah menetapkannya, atau minta petunjuk di Bappenas,” kata Taufiq menyarankan.

Dampak dari lambannya Kemenhub menyikapi SKKNI bidang perparkiran tersebut, tegas Taufiq, permohonan lisensi LSP Parkir yang diajukan ke BNSP menjadi terkendala karena dokumen turunan sesuai SKKNI dari Kemenhub tidak ada.

Faktanya, Taufiq juga mengaku pihaknya sudah beberapa kali menemui pihak aparat Ditjen Darat Kemenhub untuk memastikan dua dokumen penting (Peta Okupasi dan Skema Kompetensi) segera dipersiapkan. “Bahkan sudah dua kali dilakukan pertemuan secara daring untuk membahas masalah ini dan dihadiri oleh pejabat terkait di Kemenhub, serta dari pihak komisioner BNSP. Namun tetap saja dua tahun gak selesai-selesai dengan alasan masih dilakukan pengkajian,” kata Taufiq mempertanyakan.

Meski begitu, Taufiq tidak lupa menyampaikan apresiasi atas pemberian dukungan Dirjen Darat kepada ASPEPARINDO untuk mendirikan LSP di bidang parkir. Ia pun berharap Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub segera menindaklanjuti permohonan penerbitan Peta Okupsi dan Skema Sertifikasi terkait jabatan di bidang perparkiran sesuai SKKNI.

Sebagai informasi, Skema Kompetensi atau disebut Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan dari seseorang. Skema disusun sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya.

Sementara definisi Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah merupakan dokumen yang disusun untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/profesi yang ada di berbagai bidang, sub bidang maupun area fungsi di semua jenis pekerjaan.

Pengembangannya menggunakan pendekatan area fungsi dari proses kerja atau okupasi/jabatan/profesi suatu kegiatan usaha/industri/pekerjaan sejenis. Tampilannya berbentuk katalog yang memberikan deskripsi keahlian dan unit kompetensi di setiap okupasi/jabatan/profesi.

Sedangkan SKKNI merupakan salah satu pilar untuk menciptakan link and match antara dunia pendidikan dengan industri, yang berperan sebagai acuan bagi Pengembangan kurikulum dan program pelatihan, dan Pengembangan karir dan profesionalisme tenaga kerja di tempat kerja.

SKKNI masih banyak bersifat curah/umum (tanpa kemasan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)/Okupasi), sehingga belum bisa digunakan untuk pengembangan paket pembelajaran dan skema sertifikasi nasional. Lebih jauh umumnya, SKKNI tidak mengandung skills for employability yang membuat skema tidak employable, dan hasil pelatihan dan sertifikasi belum sesuai kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan peta okupasi untuk melengkapi SKKNI. (Diyat)

Red”