LIN-RI.COM

Jakarta – Penyelenggaraan Indonesia Digital Technology Expo (IDTEx) 2024 turut didukung penuh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). Yang mengejutkan pihak penyelenggara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon secara khusus hadir pada pameran ini atas undangan Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH dan langsung mengunjungi APTIKNAS Pavilion di JIExpo Kemayoran Jakarta pada hari Rabu, 12 Agustus 2024.

Fadli Zon yang didampingi Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso terlihat sangat antusias saat melihat langsung sejumlah produk dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dipamerkan dalam Pavilion milik APTIKNAS. Tokoh yang digadang-gadang bakal menduduki posisi Menteri di Kabinet Prabowo – Gibran ini, tertarik dengan teknologi anti drone yang dipamerkan di APTIKNAS Pavilion.

“Kami mengundang langsung Pak Fadli Zon untuk mengunjungi APTIKNAS Pavilion ICT dan Pavilion Game. Dan ada banyak produk serta layanan yang beliau sangat tertarik dikembangkan dan dipasarkan secara masif di Indonesia, termasuk mengembangkan produk game maupun robot buatan anggota APTIKNAS, bahkan e-commerce indojual.com buatan anggota APTIKNAS,” ujar Hoky sapaan akrab Soegiharto Santoso, yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Pada kesempatan ini pula, kecanggihan Sistem Pertahanan Anti Drone DDD ini dijelaskan langsung oleh Tim PT Masterdata Digital Cyberindo Andi Tanudiredja dan Budi Mulya kepada Fadli Zon. Sistem DDD sebagai solusi keamanan udara yang inovatif, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan.

Sistem DDD, yang merupakan singkatan dari Drone Detect & Disable System dan merupakan teknologi dari Twoway Group Taiwan, kata Andi, dirancang khusus untuk mendeteksi dan menonaktifkan drone secara efektif. Dengan jangkauan deteksi hingga 25 KM, sistem ini mampu melumpuhkan operasi drone, baik individu maupun armada yang terdiri dari hingga 100 drone.

“Sistem ini akan mengganggu komunikasi vital seperti perintah penerbangan dan koordinat GPS melalui teknologi Intelligent Communication Disruption (ICD),” ujar Andi yang juga merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang kerjasama & event serta hubungan Internasional.

Menurut Andi, Sistem DDD menawarkan solusi yang kompak, portabel, dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi cuaca tanpa mengganggu peralatan komunikasi lain atau operasi bandara. “Fleksibilitasnya memungkinkan integrasi mudah ke dalam sistem perlindungan area maupun dipasang pada kendaraan atau kapal untuk mobilitas yang lebih tinggi, semuanya dengan biaya yang efisien,” terang Andi.

Selain mengunjungi APTIKNAS Pavilion ICT, Fadli Zon juga mengunjungi Booth Quokka milik Tritan Saputra yang merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang Smart City & Industry 4.0, dan Booth Onesia milik Sutardi yang merupakan Wakil Ketua Umum APTIKNAS bidang Hubungan Pemerintah & Regulasi, termasuk mengunjungi Pavilion Game yang secara khusus dikelola oleh Hendri Andrigo selaku Ketua DPD APTIKNAS DKI Jakarta, tentu didalamnya terdapat pula Booth Cyber Media Center (CMC) milik Ardian Elkana yang menjabat sebagai Ketua Komtap Animasi Multimedia DPP APTIKNAS.

Dalam kesempatan tersebut Fadli Zon juga menyempatkan diri mengunjungi booth APJII bersama Tedi Supardi Muslih (TSM) selaku Ketua Pengurus Wilayah APJII DKI Jakarta didampingi Hoky selaku Ketum APTIKNAS dan jajaran pengurus APTIKNAS.

Pameran IDTEx 2024 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12-14 Agustus 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. IDTEx 2024 bakal menjadi ajang penting bagi para pelaku industri teknologi informasi (IT) di Indonesia untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam proses produksi mereka.

Tercatat beberapa nama-nama perusahaan anggota APTIKNAS yang tampil di booth APTIKNAS Pavilion ICT dan Pavilion Game antara lain; PT Global Intikarya Sejahtera (GiS), PT Fintek Integrasi Digital (Pajak.io), PT ArmourZero Cybersecurity Indonesia, Bitdefender | PT Sysware Indonesia (EnGenius), PT Taman Teknologi Nusantara (XTOOL), PT Hanasta Indo Teknologi, PT Paramitha Adikarya Teknologi (Paratekno), PT Mitra Akses Globalindo (MAGNET), PT Bangun Abadi Teknologi Indonesia (BATI), PT 521, NextLab, PT Masterdata Digital Cyberindo (MDC), PT Era Awan Digital, PT Klickers, PT Berkah Jaya Sentosa, dan Taiwan Excellence.

Acara ini akan menjadi wadah bagi pemimpin industri, insinyur, dan profesional teknologi manufaktur untuk berkumpul dan fokus pada transformasi digital. Pengunjung IDTEx 2024 akan disuguhkan dengan berbagai teknologi canggih yang dirancang untuk mengoptimalkan proses manufaktur, termasuk sistem otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan teknologi digital lainnya.

IDTex 2024 akan menjadi platform bagi inovator, startup, dan pelaku industri untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan guna mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang lebih canggih dan berkelanjutan.

Seiring dengan acara ini, APTIKNAS juga akan menyelenggarakan APTIKNAS TECH SUMMIT pada 13 Agustus 2024 di panggung kedua INTI 2024, mulai pukul 13:00 WIB.

Acara ini mencakup Workshop: Certification of Data Centers SNI 8799 serta seminar yang menghadirkan pembicara-pembicara berpengalaman, di antaranya Lathiful Amri dari PT Mitra Akses Globalindo, Lenny Liauw selaku Business Unit Director dari PT Sysware Indonesia, Michael Edward dari GIGA Computing Indonesia Representative, serta Henri Setiawan, Senior Adviser Digital Business Telkom Indonesia.

Para analis dan konsultan yang berfokus pada efisiensi industri dan otomatisasi juga diharapkan hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam operasi bisnis sehari-hari. (Juenda)

Senin 12 Agustus 2024 bertempat di Auditorium Kantor Pusat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Jakarta, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani hadir untuk menjadi keynote speaker pada acara Kick Off kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di lingkungan PT PLN (Persero) dengan materi ”Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pencegahannya”. Mengawali paparannya, JAM-Intelijen mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini begitu masif dengan didukung alokasi yang besar dari APBN, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihadapkan dengan persoalan tindak pidana korupsi. Data itu didukung dengan terungkapnya indikasi korupsi dalam beberapa proyek infrastruktur nasional, seperti perkara pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung tahun 2020 s.d. 2022, kemudian kasus korupsi Pembangunan Jalan Tol-Layang Cikampek II MBZ Tahun 2016 s.d. 2017 dan indikasi korupsi dalam Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa tahun 2017 s.d. 2023 “Seperti yang kita ketahui bersama, konsep korupsi sektor infrastruktur pada pokoknya merupakan suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan maksud atau tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, memberikan keuntungan kepada orang lain atau kepentingan tertentu,” ujar JAM-Intelijen. Oleh karenanya, menurut JAM-Intelijen hampir seluruh seluruh kasus korupsi dalam proyek infrastruktur dilatarbelakangi modus operandi atau cara-cara melanggar hukum yang dilakukan secara terencana, rapi, dan sistematis. Berdasarkan rilis pemberitaan penanganan korupsi oleh Kejaksaan Agung, modus operandi tindak pidana korupsi yang ditemukan diantaranya pengkondisian pemenang tender, upaya mark up, memanipulasi atau mengabaikan rekomendasi hasil studi kelayakan, dan penyalahgunaan kewenangan atau praktik suap-menyuap/gratifikasi. “Dari sekian modus operandi yang disebutkan tadi, maka suap-menyuap atau gratifikasi termasuk perbuatan yang paling sering terjadi sebab hampir lebih dari 60% kasus tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap,” imbuh JAM-Intelijen. Apabila ditarik lebih jauh, JAM-Intelijen mengungkap sebenarnya perbuatan suap-menyuap sebagian besar dilatarbelakangi oleh pembangunan infrastruktur yang masih ditangani oleh pemerintah termasuk BUMN/BUMD yang mendapatkan penyertaan modal negara atau mendapatkan penugasan dari pemerintah, sehingga memunginkan munculnya “moralhazard” yang dilakukan oleh oknum tertentu.
JAM-Intelijen juga berharap dengan terselenggaranya acara penerangan hukum ini akan meningkatkan pemahaman para pejabat pengambil keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha PT PLN agar terhindari dari permasalahan hukum dan permasalahan lainnya. “Memang sudah seharusnya penerangan hukum yang menitikberatkan pada anti korupsi menjadi penting dan urgent. Ditilik lebih jauh dan mendalam, sebenarnya ini disebabkan masih banyaknya eksekutif yang baik sengaja ataupun karena “ketidaktahuan” atau minimnya pengetahuan antikorupsi sehingga terlibat ke dalam perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” imbuh JAM-Intelijen. Terlebih lagi, JAM-Intelijen menuturkan bahwa BUMN memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara, sehingga apabila terjadi kecurangan atau manipulasi keuangan, maka hal tersebut akan berdampak pula pada rendahnya pendapatan yang diterima oleh negara. Dengan demikian, JAM-Intelijen juga beranggapan bahwa merupakan hal penting apabila para peserta turut diberikan pemantapan terkait konsepsi dan pelaksanaan Business Judgement Rule. Sangat relevan juga untuk kembali diinternalisasikan melalui kegiatan penerangan hukum ini terhadap peraturan di internal lingkungan BUMN yakni PERMENEG BUMN Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, atau ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, “Dengan meminjam istilah prevention is better than cure, maka sebenarnya pencegahan suap-menyuap atau segala macam bentuk korupsi lainnya di sektor infrastruktur di Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD termasuk PT PLN Persero dapat diaktualisasikan prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” imbuh JAMIntelijen. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kejaksaan selama ini ikut mendampingi pelaksanaan proses pembangunan dengan menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, termasuk oleh PT PLN Persero. “Terkait model pendampingan yang diberikan, yaitu dengan kiat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, ataupun ganguan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, fungsi intelijen dapat membantu pengamanannya, yaitu memberikan bantuan penyelesaian permasalahan, terutama dari aspek hukumnya,” pungkas JAM-Intelijen. Selain JAM-Intelijen sebagai Keynote Speaker, kegiatan ini diisi juga dengan penyampaian materi pertama tentang “Pengelolaan Aset” oleh Kepala Pemulihan Aset Dr. Emilwan Ridwan dan materi kedua mengenai “Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN” yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Ismaya Hera Wardanie. Kegiatan Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung di Lingkungan PT PLN diselenggarakan atas kerja sama Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum dengan PT PLN (Persero) dan akan dilaksanakan secara roadshow di enam lokasi yaitu Jakarta, Medan, Makassar, Jayapura, Semarang, dan Surabaya. (K.3.3.1)

Red”

Jakarta – Indonesia kian memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur terdepan di Asia Tenggara ditandai dengan pelaksanaan Indonesia Digital Technology Expo (IDTex) 2024.

Event akbar tahunan ini, didukung sepenuhnya oleh Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS). Pameran manufaktur ini akan diselenggarakan pada 12-14 Agustus 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, dengan jam operasional dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

IDTex 2024 menjadi platform strategis bagi para pelaku industri IT di Indonesia untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam proses produksi. Di tengah kemajuan pesat tren Industri 4.0, kebutuhan akan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing semakin mendesak.

“APTIKNAS sangat mendukung kegiatan IDTex 2024, pameran ini dirancang sebagai wadah bagi para pemimpin industri, insinyur, dan profesional teknologi manufaktur untuk berkumpul, bertukar ide, dan fokus pada transformasi digital,” ujar Ir. Soegiharto Santoso SH, Ketua Umum APTIKNAS yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) serta menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).

Pada pameran kali ini, pengunjung akan disuguhkan dengan beragam teknologi canggih yang dirancang untuk mengoptimalkan proses manufaktur, termasuk sistem otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), serta teknologi digital lainnya seperti sistem anti-drone untuk pertahanan obyek vital nasional (OBVITNAS).

Selain pameran, IDTex 2024 juga akan menampilkan diskusi panel yang mendalam, di mana para pakar industri akan membahas tren terbaru, tantangan, serta peluang dalam penerapan Industri 4.0 di Indonesia.

Soegiharto menuturkan; “Bukti nyata dukungan dari anggota APTIKNAS adalah turut serta menjadi peserta dengan menampilkan produk dan solusi mereka di pameran IDTex 2024 serta terlibat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.”

Tercatat beberapa nama-nama perusahaan anggota APTIKNAS yang tampil di booth APTIKNAS Pavilion ICT dan Pavilion Game antara lain; PT Global Intikarya Sejahtera (GiS), PT Fintek Integrasi Digital (Pajak.io), PT ArmourZero Cybersecurity Indonesia, Bitdefender | PT Sysware Indonesia (EnGenius), PT Taman Teknologi Nusantara (XTOOL), PT Hanasta Indo Teknologi, PT Paramitha Adikarya Teknologi (Paratekno), PT Mitra Akses Globalindo (MAGNET), PT Bangun Abadi Teknologi Indonesia (BATI), PT 521, NextLab, PT Masterdata Digital Cyberindo (MDC), PT Era Awan Digital, PT Klickers, PT Berkah Jaya Sentosa, dan Taiwan Excellence.

Pada pameran ini tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari teknologi terbaru, tetapi juga sebagai ajang penting untuk memperluas jaringan profesional.

IDTex 2024 akan menjadi platform bagi inovator, startup, dan pelaku industri untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan guna mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang lebih canggih dan berkelanjutan.

Seiring dengan acara ini, APTIKNAS juga akan menyelenggarakan APTIKNAS TECH SUMMIT pada 13 Agustus 2024 di panggung kedua INTI 2024, mulai pukul 13:00 WIB.

Acara ini mencakup Workshop: Certification of Data Centers SNI 8799 serta seminar yang menghadirkan pembicara-pembicara berpengalaman, di antaranya Lathiful Amri dari PT Mitra Akses Globalindo, Lenny Liauw selaku Business Unit Director dari PT Sysware Indonesia, Michael Edward dari GIGA Computing Indonesia Representative, serta Henri Setiawan, Senior Adviser Digital Business Telkom Indonesia.

Para analis dan konsultan yang berfokus pada efisiensi industri dan otomatisasi juga diharapkan hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam operasi bisnis sehari-hari.

Hoky juga menambahkan, selain itu, acara ini juga terbuka bagi akademisi dan mahasiswa yang ingin memperluas pemahaman tentang teknologi manufaktur digital serta memahami bagaimana inovasi ini akan membentuk masa depan industri di Indonesia.” Pungkasnya.

Dengan segala potensi yang ditawarkan, IDTex 2024 menjadi ajang yang tak boleh dilewatkan bagi siapa saja yang ingin berada di garis depan perkembangan teknologi industri. Bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari masa depan industri di Indonesia, segera mendaftar melalui situs resmi https://form.cngme.com/digital-technology/visit

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk memperkuat bisnis Anda dengan teknologi terbaru dan menjalin kemitraan strategis yang dapat mendorong industri manufaktur Indonesia menuju era digital yang lebih maju dan kompetitif, dengan APTIKNAS sebagai penggerak utama transformasi digital di Tanah Air. (Juenda)

Red”

Medan – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, menerima penghargaan dalam CNN Indonesia Awards 2024 dalam kategori “Outstanding Dedication to Law Enforcement and Anti-Corruption Movement”.

Penghargaan ini diserahkan langsung Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, di JW Marriott Hotel Medan, pada Jumat (09/08/2024). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi luar biasa Yasonna dalam penegakan hukum dan gerakan anti- korupsi di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, CNN Indonesia Awards 2024 juga menggarisbawahi peran Sumatera Utara sebagai provinsi unggulan dalam tema “Harmoni untuk Indonesia Maju”.

Sumatera Utara telah menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi di pulau Sumatera, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan konektivitas nasional di wilayah barat Indonesia, sekaligus menjadi pilar utama perekonomian nasional.

Yasonna menyampaikan rasa bangga dan syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya mereka yang berperan aktif di lapangan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi Bona Pasogit, kampung halaman Sumatera Utara.

Penghargaan dari CNN ini, kata Yasona, benar-benar sebuah kejutan dan kebanggaan besar bagi dirinya dan seluruh jajaran.

“Saya adalah Putra Sumatera Utara, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang saya adalah seorang akademisi yang kemudian menjadi politisi,” ujar Yasonna pada Jumat (9/8/2024).

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Yasonna berupaya keras memberikan yang terbaik selama menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Kementerian yang dipimpinnya telah menjadi salah satu kementerian terbaik dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Penggunaan teknologi digital telah mempercepat pelayanan publik dan mengurangi peluang penyimpangan. Walaupun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi dalam konteks pelayanan publik, saya sangat mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang terus menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Yasonna.

Sejak awal masuk pemerintahan, Yasonna telah menerbitkan buku berjudul Birokrasi Digital dan kemudian menerapkan konsep tersebut selama periode pertama kepemimpinannya di Kementerian Hukum dan HAM.

Konsep ini terus berkembang menjadi E-Government, dan sekarang dikenal sebagai Revolusi Digital. “Percepatan pelayanan publik melalui teknologi digital adalah suatu keharusan,” tegas Yasonna.

Meskipun telah banyak yang dicapai, Yasonna merasa masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk kemajuan Sumatera Utara.

“Tidak ada yang sempurna tentunya, tetapi dengan segala apa yang kita punya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, kita harus terus berusaha memberi yang terbaik,” ujar Yasonna.

Yasonna turut mengapresiasi upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai prestasi yang telah diraih serta menyampaikan terima kasihnya kepada CNN atas penghargaan yang sangat membanggakan ini.

Senada dengan Yasonna H Laoly, satu-satunya personal perwakilan Instansinya dari Provinsi Sumatera Utara yang mendapat Apresiasi dalam CNN Indonesia Awards 2024 adalah Saroha Manullang yang baru saja dipromosikan di Kanwil Bali.

Ua meraih Penganugerahan CNN Indonesia Awards 2024 dengan Kategori “Innovative and Highly Dedicated Leader in Government” atau Goverment Servicer yg paling Inovatif dan yg paling berdedikasi Tinggi di Sumatera Utara 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasteya, turut menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangganya atas pencapaian yang diraih oleh Yasonna dan Saroha.

“Selamat kepada bapak Yasonna dan bapak Saroha atas pencapaian yang luar biasa ini. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkas Kakanwil DKI, R. Andika.

(Sumber : Humas Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta)

Red”

_Oleh: Wilson Lalengke_
Jakarta – _Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (Lord Acton, 1887)._ Terjemahan bebas kira-kira begini: Kekuasaan hampir pasti melahirkan korupsi dan kekuasaan mutlak pasti memperanakkan korupsi secara mutlak. Ungkapan itu merupakan bagian dari tulisan Bangsawan Inggris, John Emerich Edward Dalberg-Acton, kepada Uskup Creighton dalam suratnya yang membahas masalah moral dalam proses peradilan. Acton menekankan keharusan penerapan standar moral yang sama kepada semua orang, tidak terkecuali terhadap tokoh politik dan pemimpin agama.

Adagium Acton tersebut telah menjadi rujukan bagi banyak negara dalam membangun prinsip-prinsip negara domokrasi yang membatasi kekuasaan, baik kekuasaan pemerintahan, kekuasaan bisnis, maupun lembaga dan organisasi non pemerintahan lainnya. Pembatasan-pembatasan yang diterapkan melalui pembuatan undang-undang itu bertujuan agar setiap orang atau kelompok orang tidak menggungakan kekuasaan yang dipegangnya secara sewenang-wenang, yang akan menggiring seseorang menggunakan kekuasaan tanpa batas. Pembatasan kekuasaan itu pada hakekatnya ditujukan untuk menghindarkan diri para pemegang kekuasaan dari perilaku koruptif.

Berdasarkan daftar penilaian korupsi negara-negara di dunia yang diterbitkan oleh Global Transparency International tahun 2023, Indonesia menduduki posisi ke-115 dari 180 negara dengan score 34. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Singapore dan Vietnam. Bahkan, negara bekas provinsi ke-27 Republik Indonesia, Timor Leste, justru bertengger di posisi yang jauh lebih baik, yakni rangking ke-77.

Korupsi di Indonesia bukanlah hal baru. Perilaku koruptif di kalangan bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu kala. Konon di zaman Kerajaan Majapahit, setiap pelaku korupsi akan dihukum berat. Dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca disebutkan bahwa orang yang mengurangi penghasilan (gaji) atau makanan pekerja, atau mengkorupsi dengan cara mempersempit sawah orang lain, orang tersebut dianggap sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati. Hukuman mati biasanya berupa dipenggal kepala, dibakar hidup-hidup, hukum gantung, atau diseret oleh gajah.

Suatu waktu di awal tahun 1970-an, seorang camat berkunjung ke desa saya di wilayah Morowali Utara. Dari koridor rumah bambu kami, saya yang masih kanak-kanak memandangi sang camat lewat di jalan depan rumah. Dia terlihat agak sempoyongan dengan perut buncitnya yang mirip ibu hamil 9 bulan. Saya bertanya kepada nenek mengapa si camat yang adalah seorang lelaki perutnya gendut persis seperti ibu hamil? Saya tidak pernah melihat lelaki demikian sebelumnya. Nenek menjawab serius, si camat makan uang rakyat sehingga perutnya membesar. Saya mengangguk seakan mengerti. Padahal sesungguhnya yang saya pahami atas jawaban nenek adalah bahwa di dalam perut si camat banyak uang koin (benggol) yang terbuat dari perak atau kuningan yang ditelannya dan tidak bisa dikeluarkan lagi.

Korupsi sudah menjadi diksi umum yang terucapkan di setiap percakapan warga. Mulai dari tingkatan elit istana hingga di level diskusi warga di warung-warung kopi perkampungan kumuh. Melakukan korupsi terkesan telah menjadi hal biasa. Di beberapa kalangan, korupsi dengan segala bentuk dan variannya justru telah menjadi budaya dan dibanggakan. Korupsi bukan lagi sebuah perilaku aneh, ganjil, apalagi ditabukan. Korupsi adalah pelumas pembangunan, kata seorang politisi senior di DPR RI. Korupsi sedikit-sedikit tidak apa-apa, timpal Menteri senior di Istana Negara.

Kini, korupsi tidak hanya dilakukan para pemegang kekuasaan pemerintahan yang notabene merupakan pengelola keuangan negara. Korupsi sudah merambah kemana-mana. Perilaku koruptif uang rakyat sudah menjadi kebiasaan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pengemban amanah kerohanian, plus ormas-ormas dan partai politik. Sejak penerapan Undang-Undang Desa, kucuran triliunan dana desa telah menjadi sasaran empuk kepala desa di hampir seluruh desa di negeri ini untuk dikorupsi.

Teranyar, mencuat kasus korupsi di kalangan wartawan. Tersebutlah pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terseret dalam pusaran perkara korupsi dan penggelapan dana hibah yang digelontorkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka yang terlibat antara lain Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun; Sekretaris Jenderal, Sayid Iskandayah; Wakil Bendahara Umum, Muhammad Ihsan; dan Direktur UMKM, Syarif Hidayatullah. Dalam kasus ini, pengurus Dewan Pers diduga kuat terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Kejadian ini sesungguhnya hanyalah titik puncak ‘nasib sial’ dari rangkaian perilaku korupsi yang sudah membudaya cukup lama secara masif, terstruktur, dan sistematis, di kalangan wartawan dari organisasi pers tertua di Indonesia itu.

Kalangan sosiolog meyakini bahwa konten media atau berita dan informasi yang ditayangkan di media-media bukanlah sesuatu yang benar-benar realitas objektif, tetapi hanya mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai mereka yang berkuasa di suatu komunitas atau bangsa. Oleh sebab itu, ketika para wartawan telah berselingkuh dengan para penguasa, sebagaimana dalam kasus PWI – Kementerian BUMN, maka dapat dipastikan korupsi tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Faktanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk sejak lebih dari 20 tahun lalu, namun korupsi tidak kunjung berakhir. Bahkan yang terjadi malah sebaliknya, korupsi semakin meraja-lela. Ini menunjukkan bahwa perilaku korupsi terus berkembang pesat, baik dari sisi jumlah pelaku maupun kualitas modus operandi serta nominal dana yang dikorupsi.

Ajaibnya, korupsi juga tumbuh subur di lingkungan lembaga anti rasuah bernama KPK itu. Korupsi dilakukan oleh hampir semua personil, mulai dari pimpinan puncak hingga ke staf penjaga sel tahanan KPK. Nominal bervariasi, namun angkanya bikin kita bergidik geleng kepala. Dengan kondisi ini, bagaimana mungkin korupsi dapat dihilangkan, atau minimal berkurang, tatkala lembaga ad-hock yang diharapkan memberantas korupsi justru terseret arus ikut melakukan korupsi?

Pertanyaan seriusnya adalah mengapa gerombolan manusia di kedua lembaga itu, PWI dan KPK, dapat terjerembab dengan mudah ke kubangan korupsi? Kata Ebiet, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Tapi, tidak sesederhana itu Kang Ebiet. Sebab ketika pagar-pagar memegang kekuasaan, niscaya mereka menjelma jadi pemangsa tanaman yang dijaganya. Dan rumputpun diam tak mampu menjawab sekatapun. Tersebab moralitas hilang dari badan oleh kekuasaan ( _power_ ), jangankan hartanya, tinja temannya pun akan mereka tilap hingga tandas. Itulah kondisi darurat korupsi terparah yang siap hancurkan negeri ini berkeping-keping sebentar lagi. (*)

_Penulis adalah jurnalis warga anti korupsi garis keras_

Sewaktu para veteran D-Day menginjakkan kaki kembali di pantai-pantai Normandia dan lokasi-lokasi Perang Dunia II lainnya, mereka menyatakan campuran perasaan gembira dan sedih. Gembira karena melihat sikap berterima kasih dan keramahan warga Prancis terhadap mereka yang mendarat pada 6 Juni 1944. Sedih karena mereka mengingat rekan-rekan yang gugur dan pertempuran lain yang sedang berlangsung di Eropa sekarang ini: perang di Ukraina. Dari moment itu kita ambil satu point terpenting, yaitu tentang bagaimana masyarakat Prancis sangat menghormati dan menghargai para veteran perang. Seolah para veteran ditempatkan pada satu titik yang terang, yaitu penghormatan yang abadi. Apakah keadaan tersebut sama dengan yang terjadi di Indonesia?

Veteran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh Pemerintah dan berperan aktif dalam kegiatan perjuangan menghadapi penjajah di masa lalu. Namun secara lebih rinci sebenarnya perjuangan para veteran di masa lalu bukan hanya ketika melawan penjajah, namun juga di masa-masa ketika para penjajah telah hengkang dari bumi Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2012
Tentang
Veteran Republik Indonesia ada 3 kelompok veteran, yaitu Veteran pejuang kemerdekaan (1945-1949), Veteran Pembela Kemerdekaan (Trikora 1959-1963, Dwikora 1964-1966 dan Seroja 1975-1976), Veteran Perdamaian (pasukan perdamaian di bawah PBB). Ketiga kelompok itu berdiri pada posisi penting sama, tidak yang satu menjadi lebih penting dibandingkan yang lainnya. Dengan demikian, penghargaan atas mereka pun tak berbeda satu sama lain. Demikian pula jika kita bicara tentang nasib para veteran hari ini, maka semua mereka berada di dalam satu situasi yang sama: sama-sama minim penghargaan.

Situasi miris memang segera terasa saat kita bicara tentang kehidupan para veteran sekarang ini. Banyak dari para veteran yang masih harus hidup di bawah garis kesejahteraan, bahkan untuk makan sehari-hari pun ada yang bergantung kepada anak, saudara bahkan tetangga. Lalu dimanakah Pemerintah?

Penghargaan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap para veteran seakan menjadi contoh bagi masyakarat di dalam hal menghargai para veteran. Minimnya santunan yang diterima para veteran setiap bulan menjadi indikator yang jelas dari bagaimana Pemerintah memberikan perhatian secara minim. Padahal, selayaknya Pemerintah mau (karena mampu) memberikan santunan yang lebih layak.

Para veteran adalah pejuang yang di masa lalu sanggup mengorbankan darahnya untuk negeri. Ketika negeri membutuhkan darah mereka untuk kejayaan dan kewibawaan, maka mereka pun akan ikhlas memberikannya. Tetapi sekarang negeri tak lagi meminta darah mereka, karena telah menempatkan mereka sebagai veteran, pensiunan, mantan. Namun buruknya, apa yang diterima oleh para veteran hari ini sungguh-sungguh membuat airmata menetes. Maka para pejuang itu pun memberikan airmata hari ini, bukan lagi darah.

Tetapi tentu saja jiwa kejuangan setiap veteran akan sangat menolak menjadi cengeng, menjadi lemah, menjadi peminta-minta yang menawarkan rasa iba. Para veteran hari ini adalah bagaikan para pejuang di masa lalu: berani berkorban untuk negeri, penuh semangat dan kegagahan, tak kenal menyerah. Termasuk menyerah pada situasi sulit.
Begitupun tekad dan semangat Veteran mantan Pasukan Perdamaian Dunia ( PBB) atau biasa disebut Pasukan baret biru (TNI/POLRI), masih aktif berdinas maupun sdh purna tugas, tentu msh tetap berkomitmen untuk negeri tercinta ini : ” Tetap berjuang untuk negeri tampa mengharap balas jasa dari negara dan rakyatnya”.
Tetap semangat dan penuh kejuangan, para veteran!. KBP(P) DR(C) M.ZARKASIH,SH.,MH/ Veteran Pasukan Perdamaian PBB ( Kamboja, Slovenia Timur,Kroasia, Bosnia Herzegovina)/ Pembina Komenwa Indonesia/Advokat Indonesia.