NEWSPAPER

(Puspen TNI) Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut kedatangan Hercules TNI AU C-130 J (A-1340) yang telah sukses membawa misi negara untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza, Palestina di Base Ops Lanud Halim Perdana Kusuma, Kamis, 17.00 WIB (11/4/2024).

Setelah melaksanakan misi bantuan kemanusiaan kurang lebih 14 hari terhitung tanggal 29 Maret 2024 Hercules TNI AU C-130 J (A-1340) berangkat menuju Jordania membawa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, Palestina, akhirnya kembali tiba di tanah air yang disambut hangat Panglima TNI.

Kedatangan Hercules C 130 J (A-1340) dengan mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto Danwing I Halim Perdanakusuma bersama 26 personel tiba dengan selamat di tanah air yang membawa misi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, Palestina dengan sandi “Solidarity Path Operation”.

Partisipasi dalam “Solidarity Path Operation” merupakan pembuktian kemampuan TNI dalam interoperapibilitas dengan militer negara lain sekaligus sebagai keberhasilan dari kemampuan diplomasi militer di percaturan internasional” demikian tegasnya.

Dalam amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan bantuan kemanusiaan dengan metode air drop terlaksana satu hari sebelum hari raya Idul Fitri, hal ini merupakan momen yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna karena bermanfaat untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyematan penghargaan Dharma Pertahanan oleh Panglima TNI secara simbolis diberikan kepada personel yang telah sukses melakukan misi bantuan kemanusiaan di Gaza,Palestina.

Turut hadir dalam acara tersebut para Kepala Staf Angkatan dan pejabat di lingkunga Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU untuk bersama-sama menyambut kedatangan Pesawat Hercules yang telah suskses membawa misi bantuan Kemanusian.

#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Autentikasi:Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto

Kasus pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melahirkan perpecahan di tubuh organisasi pers tertua di Indonesia. Dari Rp 6 Miliar dana UKW yang disetujui BUMN, ternyata sudah dicairkan Rp 4,6 Miliar dan telah direalisasi di 10 provinsi.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengaku telah memeriksa sejumlah pengurus teras PWI yang diduga terlibat penggunaan dana UKW dari BUMN tersebut. Sementara Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah langsung membantahnya.

Terkait permasalahan itu, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia Hence Mandagi Kembali menyoroti terkait jumlah peserta yang diuji kompetensi dengan dana sebesar Rp 4,6 Miliar tersebut. Menurut Mandagi, dengan dana sebesar itu jika disalurkan lewat LSP berlisensi pemerintah atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maka terdapat sekitar 6000 lebih peserta.

“Pelaksanaan UKW oleh PWI tersebut ternyata tidak benar-benar gratis. Biayanya diambil dari dana BUMN dan disalurkan lewat organisasi PWI dan pelaksananya oleh lembaga penguji kompetensi tidak berlisensi pemerintah atau BNSP,” kata Mandagi melalui keterangan tertulis pada, Kamis (11/4/2024) di Jakarta.

Mandagi juga menambahkan, jika dana sebesar itu dilaksanakan oleh LSP Pers Indonesia maka dipastikan akan ada lebih dari 6000 wartawan yang bisa disertifikasi, dengan asumsi biaya Rp 750 ribu per orang dari Rp 4,6 Miliar dana BUMN tersebut. “Idealnya seperti itu. Namun jika dalam pelaksanaannya, katakanlah ada biaya transportasi dan akomodasi untuk penguji kompetensinya dan staf pelaksana, maka bisa saja dikurangi 30 persen dari total biaya. Ya paling sedikit dari sisa dana sebesar 3,2 Rp Miliar dibagi Rp 750 ribu biaya sertifikasi maka akan ada sekitar lebih dari 4.200 wartawan bisa tersertifikasi,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia (Ketum DPP SPRI)

Mandagi pun mempertanyakan jumlah peserta atau wartawan yang telah disertifikasi oleh PWI di 10 provinsi tersebut dengan anggaran sebesar Rp 4,6 Miliar. “Kalau terbukti hanya ratusan wartawan yang disertifikasi maka pihak aparat penegak hukum wajib mengusut dugaan penyalahgunaan uang rakyat tersebut,” tandas Mandagi.

Karena, menurutnya, penggunaan uang rakyat harus sesuai dengan azas kepatutan berdasarkan standar resmi yang diatur oleh pemerintah, dalam hal ini BNSP terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang mekanismenya seperti UKW. “Ada lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang bisa dilibatkan untuk mengaudit anggaran pelaskanaan UKW tersebut,” ujar Mandagi.

Ia menambahkan, jika hasil pemeriksaan menunjukan ada selisih dana yang tidak masuk akal atau ada mark up, maka lembaga penegak hukum wajib mengusutnya. “Karena uang rakyat miliaran rupiah harus dipertanggungjawabkan pengeluarannya sesuai peruntukan,” tegasnya.

Forum Humas Badan Usaha Milik Negara (FH BUMN) baru-baru ini membuat kegiatan dengan sepakat menggelontorkan dana Rp 6 Miliar kepada pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pencairan dana miliaran tersebut ternyata merupakan realisasi kegiatan kerjasama antara Forum Humas BUMN dengan pengurus PWI Pusat.

Dari Rp 6 Miliar dana yang disiapkan untuk kegiatan UKW ini, ternyata sudah dicairkan sebanyak Rp 4,6 Miliar secara bertahap untuk pelaksanaan UKW. Pelaksanaan UKW yang hanya di 10 provinsi ini dengan nilai Rp 4.6 Miliar memunculkan polemik di antara sesama pengurus PWI pusat.

Yang membongkar kasus ini ke media untuk pertama kali adalah Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo gara-gara ada dugaan penyerahan cashback sebesar Rp 2,9 Miliar ke oknum pegawai BUMN.

Sasonggko Tedjo pun, dalam keterangan tertulisnya Sabtu (6/4/2023 ) di Jakarta, secara tegas meminta kepada pengurus PWI pusat agar bantuan yang diberikan untuk UKW gratis di 30 provinsi itu seharusnya disalurkan secara utuh.

“Tidak ada yang namanya cashback, fee atau potongan apapun, karena bantuan ini langsung perintah Presiden ke Menteri BUMN saat pengurus PWI bertemu dengan Presiden di Istana Negara, 7 November 2023″, kata Sasongko dalam keterangannya. Terkait hal itu, menurut Sasongko, beberapa pengurus PWI yang terlibat dalam permasalahan ini sudah dimintai klarifikasi dalam rapat Dewan Kehormatan.

Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PWI langsung dijawab oleh Sekretaris Jenderal PWI Sayid Iskandarsyah melalui keterangan tertulis kepada media. Ia membantah telah memberikan keterangan kepada Dewan Kehormatan.

“Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN. Pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 Miliar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” ungkap Sayid dalam keterangan tertulisnya Minggu (7/4/2024) lalu di Jakarta.

Menyikapi persoalan ini, Ir. Soegiharto Santoso, SH yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dan juga Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN) mengatakan, pelaksanaan UKW oleh PWI ini liar karena tidak memiliki perizinan dari Lembaga Pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“UKW yang difasilitasi Forum Humas BUMN menelan dana miliaran rupiah uang rakyat, seharusnya tidak boleh terjadi. Pelaksana UKW ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan liar, karena sesungguhnya pelaksanannya melanggar ketentuan perundang-undangan dan ada implikasi pidananya,” tandas Hoky sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis pada Kamis (11/4/2024) di Jakarta.

Hoky juga menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 44 dan 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ada ketentuan pidananya. “Dalam ketentuan itu jelas mengatur bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Melanggar pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” terang Hoky.

Sebagai pendiri LSP Pers Indonesia dan selaku praktisi hukum, Hoky menambahkan, jika kerjasama ini terus dilanjutkan, dikhawatirkan akan merusak nama baik Menteri BUMN Erick Thohir karena terkesan membiarkan lembaganya bekerjasama melaksanakan UKW liar dan tak memiliki ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan sertifikat kompetensi wartawan.

“Saya yakin mungkin Pak Menteri BUMN Erick Thohir tidak memahami sebelumnya bahwa pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi sebuah profesi harus memiliki ijin resmi dari pemerintah. UU Ketenagakerjaan dan UU Pendidikan Tinggi mengatur hal itu. Yang dilaksanakan oleh PWI itu menggunakan Lembaga Penguji Kompetensi yang tidak memiliki ijin dari BNSP dan dapat dikategorikan sebagai kegiatan liar, karena melanggar UU,” tandas Hoky yang juga menjabat sebagai Waketum DPP SPRI.

Ia juga menjelaskan, institusi Polri dan KPK saja merupakan lembaga yang memiliki Undang-Undang sendiri terkait kinerja dan bidang tugasnya. Namun, menurut Hoky, Ketika itu menyangkut kompetensi profesi, maka kedua lembaga penegak hukum itu wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan dengan cara masing-masing mendirikan LSP Polri dan LSP KPK yang memperoleh liseni dari BNSP, karena memang telah jelas landasan dasar hukum pendirian BNSP dan LSP.

“Sehingga untuk Pers juga sama harus tunduk pada ketentuan tersebut, jadi wartawan harus mengikuti Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) melalui LSP yang memiliki ijin resmi dari BNSP yang telah diatur oleh UU. Kalau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dilakukan bukan atas ijin atau tidak ada lisensi dari BNSP, sekali lagi saya katakan itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan UKW liar,” pungkasnya.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, bersama Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melaksanakan shalat Idul Fitri 1445 H dengan khidmat dan penuh makna, bertempat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1445 H dipimpin oleh Imam Harian Masjid Istiqlal Ustadz H. Ahmad Husni Ismail dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Abdul A’la Basyir berlaku sebagai khatib.

Dengan tema yang diusung, “Memperkuat Kebersamaan dengan Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, pelaksanaan Shalat Idul Fitri kali ini menggambarkan pentingnya kesucian bulan suci Ramadhan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selama Idulfitri 1445 Hijriah. Momentum lebaran, dipandangnya sebagai kekuatan kebersamaan dalam membangun bangsa.

“Idul fitri selalu mengisahkan sejuta cerita, Setelah sebulan lamanya, berbagi kebaikan, menahan segala nafsu. Saatnya menyusuri kepadatan menuju kampung halaman, menikmati harumnya santapan Lebaran dan hangatnya kebersamaan,” ujar Kapolri dalam video di akun instagram resminta, Rabu (10/4/24).

Jenderal Sigit menyebut, Idulfitri memiliki makna kembali ke fitrah umat manusia menuju kesucian.

Tak lupa Kapolri mengingatkan, di tengah perbedaan, tercipta indahnya toleransi yang semakin mempererat kesatuan. Oleh karenanta, masyarakat harus saling mengisi guna menatap masa depan.

“Saya atas nama Keluarga Besar Polri dan Bhayangkari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Jadikan semangat Lebaran sebagai kekuatan kebersamaan dalam membangun bangsa,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakapolri Komjen. Pol. Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen. Pol. Agung Budi Maryoto, As SDM Kapolri Irjen. Pol. Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho, dan pejabat utama Polri lainnya melakukan salat ied di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri. Khutbah dalam salat ied kali ini diisi oleh Pro. Jajang Jahroni. Ph.D.

Prof. Jajang menyampaikan khutbah dengan tema Pentingnya Menjaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa.

Dalam khutbah tersebut, disampaikan bahwa perbedaan yang ada di tengah masyarakat sudah seharusnya menjadi keberagaman yang harus disyukuri. Oleh karenanya, tidak sepatutnya menjadi sumber perpecahan.

“Kita harus belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, sambil tetap bersatu dalam menjalankan ajaran agama kita. Sambil kita terus menerus belajar dan mengamalkan nilai-nilai yang telah disepakati dalam berbangsa dan bernegara,” ujar khotib, Rabu (10/4/24).

Di sisi lain, tak dipungkiri bahwa dinamika berbangsa dan bernegara tengah terjadi. Namun, netralitas Polri menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi dinamika tersebut.

“Polri memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga netralitanya sebagai institusi negara, terutama dalam konteks politik,” ungkapnya.

Tak dapat dipungkiri juga, ujar khotib, masih banyak kekurangan yang dimiliki Polri. Kendati demikian, apreasiasi juga harus dilakukan kepada Korps Bhayangkara atas semua pengabdian kepada masyarakat hingga saat ini.

“Dengan cara seperti ini, kita akan memiliki pandangan yang berimbang, kritis, dan apresiatif terhadap polisi kita,” jelas khotib.

Red”