LIN-RI.COM

Jakarta – Bekas wartawan Kompas, dedengkot koruptor Hendry Ch Bangun, harus menelan karma pahit terhempas mengenaskan oleh organisasinya sendiri, Persatuan Wartawan Indonesia alias PWI. Sang maestro pengendali lembaga Dewan (pecundang) Pers – bersama Usman Kamsong di Kementerian Kominfo – selama bertahun-tahun itu terjungkal dari kursi empuk kepemimpinan puncak di organisasi wartawan PWI dengan cara yang sangat memalukan.

Kasus penggarongan uang rakyat telah mengguncang PWI selama tidak kurang dari 8 bulan terakhir. Dugaan kuat adanya penyelewengan dana hiba BUMN yang melibatkan bekas Ketua Umum Hendry Ch Bangun telah memaksa organisasi wartawan tertua di Indonesia ini melakukan penataan ulang kepengurusannya di tingkat pusat.

Untuk itu, PWI telah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih pemimpinnya yang baru. Ketua Umum yang terpilih nantinya ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap PWI. Peristiwa tragis yang menimpa Hendry Ch Bangun dan kroco mafianya (Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum Muhammad Ihsan, Direktur UMKM Sarief Hidayatullah) perlu dijadikan momentum bagi PWI melakukan reformasi internal secara menyeluruh.

Hendry Ch Bangun yang kini mendapatkan gelar baru sebagai dedengkot koruptor PWI itu pun akhirnya tersingkir ditendang keluar dari posisi Ketua Umum PWI. Melalui KLB PWI yang berlangsung pada 18-19 Agustus 2024 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Zulmansyah Sekedang, Ketua PWI Riau 2 periode, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun.

Ketua Panitia KLB PWI, wartawan senior Mara Sakti Siregar mengatakan bahwa KLB digelar sebagai respon atas desakan anggota PWI di seluruh Indonesia yang menginginkan pergantian Ketua Umum. “Para Anggota PWI di seluruh Indonesia mendesak dilakukannya penggatian Ketua Umum karena Hendry Ch Bangun dinilai telah melakukan pelanggaran berat yang mencemarkan nama baik organisasi wartawan tertua di Indonesia ini,” ungkap Mara Sakti Siregar.

Ini sejarah pahit dan menyakitkan bagi semua warga PWI. Pertama kali setelah 78 tahun usia PWI, ada seorang anggotanya yang sedang menjabat sebagai ketua umum diberhentikan secara penuh sebagai anggota. “Kita harus tegas dalam menjaga marwah organisasi, terutama integritas wartawan,” tambah Marah Sakti Siregar.

Sebagaimana telah tersebar luas di publik bahwa Hendry Ch Bangun diduga kuat terlibat dalam tindak pidana penggelapan atau penyalahgunaan serta korupsi dana hibah BUMN yang diperuntukan bagi kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI. Dana rakyat yang ditilep mencapai lebih dari Rp 1,7 miliar dari total Rp 6 miliar, yang disebutkan untuk cashback ke pejabat di Kementerian BUMN, namun telah dibantah oleh kementerian tersebut. Kasus ini telah dilaporkan oleh wartawan PWI, Edison Siahaan, bersama Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), HM Jusuf Rizal, ke Bareskrim Mabes Polri.

Kasus yang dikenal sebagai “PWI Gate” ini mendorong Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat yang diketuai oleh Sasongko Tedjo mengeluarkan surat pemberhentian keanggotaan PWI secara permanen terhadap Hendry Ch Bangun, dan oleh PWI Provinsi DKI Jakarta telah mencabut secara resmi keanggotaan yang bersangkutan. Selanjutnya, DK menunjuk Zulmansyah Sekedang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat untuk mempersiapkan KLB PWI, yang kemudian memilihnya sebagai Ketua Umum PWI Pusat definitif.

Sementara itu Ketua Dewan Penasihat PWI, Ilham Bintang, menegaskan bahwa pihaknya menyesalkan perilaku Hendry Ch Bangun yang meskipun telah diberhentikan karena masalah cashback dana bantuan BUMN sebesar Rp 1,08 miliar, plus Rp 691 juta untuk kepentingan pribadi, ia masih menggunakan kop surat PWI Pusat dan menandatangani surat-menyurat. “Orang yang sudah dipecat keanggotaannya dari PWI tidak boleh lagi memakai kop dan dokumen PWI. Itu ilegal dan bisa terkena delik pidana,” tegas Ilham Bintang.

Ilham Bintang juga menambahkan bahwa Hendry Ch Bangun merasa masih berkuasa di PWI, bahkan mengklaim berhak memecat seluruh Dewan Kehormatan dan Dewan Penasihat serta menggantikannya dengan orang lain. “Mana bisa orang yang sudah dipecat oleh Dewan Kehormatan PWI punya hak mengatur dan bahkan memecat lagi pengurus PWI yang sah. Di dalam konstitusi PWI, lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi hingga pemberhentian keanggotaan adalah Dewan Kehormatan. Pengetahuan elementer itu saja Hendry nggak paham,” ujar Ilham.

Sebagai mantan Ketua Dewan Kehormatan dua periode, Ilham Bintang menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan yang memberhentikan Hendry Ch Bangun dari keanggotaan PWI sah dan legal. “Keputusan ini diambil oleh Ketua Dewan Kehormatan yang namanya masih terdaftar di akte Ditjen AHU, serta Sekretaris Dewan Kehormatan yang resmi,” jelas Ilham sambil menambahkan bahwa PWI Provinsi DKI Jakarta, tempat keanggotaan dedengkot koruptor Hendry Ch Bangun terdaftar, juga telah mencabut keanggotaannya dari PWI Jaya.

“Dengan demikian, Hendry Ch Bangun hakekatnya sudah gugur dari keanggotaan sesuai AD/ART PWI dan tidak lagi memiliki nomor keanggotaan di PWI. Hendry Ch Bangun sudah tak memiliki nomor anggota PWI lagi, apalagi sebagai pengurus, dan KLB ini kembali mempertegas hal itu,” pungkas Bang IB sapaan Ilham Bintang.

Di lain pihak, Presiden LIRA Jusuf Rizal menyatakan puas atas pelaksanaan KLB PWI. Dirinya menyampaikan selamat atas terselenggaranya KLB dan terpilihnya Zulmansyah Sekedang sebagai Ketum PWI yang baru. “IJW sebagai organisasi yang hadir atas Pasal 17 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 berharap kepengurusan PWI Pusat yang baru lebih transparan dan akuntabel,” tegas Jusuf Rizal.

Menyimak perkembangan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif PWI melaksanakan KLB dan telah memilih Ketumnya yang baru. Tokoh pers nasional yang getol mempersoalkan penyelewengan dana rakyat yang dikorupsi dedengkot koruptor Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya itu mengharapkan perobahan total di tubuh PWI dalam menyikapi persoalan kewartawanan, jurnalisme. dan publikasi di negeri ini.

“Saya berharap Ketum PWI yang baru berserta seluruh jajarannya akan lebih proaktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan lebih peduli terhadap persoalan yang dihadapi teman-teman pekerja pers, jangan lagi menjadi pihak yang justru menghambat perkembangan kemerdekaan pers dan demokrasi di negeri ini, apalagi sampai membiarkan pola-pola kriminalisasi wartawan oleh aparat sebagaimana terjadi selama ini. Ayo kita bergandengan tangan mengembangkan kemerdekaan pers yang merupakan soko guru kehidupan demokrasi di negara kita, dan berjuang bersama membela rekan-rekan wartawan dan pewarta warga dari kriminalisasi pers yang kerap dilakukan aparat hukum,” tutur Wilson Lalengke.

Kepada Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya, Wilson Lalengke, menghimbau agar segeralah bertobat selagi masih ada waktu. Dia menyarankan agar secepatnya menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lebih cepat lebih baik, agar lebih cepat pula proses hukumnya. Hendry punya kesempatan yang sangat baik untuk memberikan contoh kepada masyarakat, terutama para wartawan dan pejabat penggarong uang rakyat, bagaimana menjadi warga negara yang baik yang taat hukum.

“Dana BUMN itu adalah uang rakyat, seluruh dananya adalah uang rakyat, bukan uang perusahaan swasta. Oleh karena itu, penggunaan uang rakyat yang tujuannya untuk memperkaya diri dan orang lain merupakan tindak pidana korupsi. Sama halnya dengan dana desa yang dipakai seenaknya oleh perangkat desa untuk kepentingan pribadi dan atau keluarganya atau orang lain, tindakan itu masuk delik korupsi dan mereka semua ditindak sesuai hukum yang berlaku. Malu dong terhadap para kades, mereka saja berani bertanggung jawab atas dana yang dikorupsi walau mungkin hanya berbilang puluhan juta saja, Hendry cs miliaran loh,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Namun begitu, Wilson Lalengke juga mengatakan bahwa ketika nanti Hendry cs sudah menyelesaikan kasus hukumnya, PPWI siap menampung mereka untuk dibina di organisasi pewarta warga ini agar menjadi pewarta yang jujur, bijaksana, dan lebih mendengarkan amanat penderitaan rakyat untuk kemudian berjuang bersama menyuarakan kepentingan warga masyarakat. “PPWI siap menjadi tempat bagi Hendry dan kawan-kawannya untuk berlatih menjadi pendengar suara rakyat, menjadi kontrol bagi penguasa, dan pembela kepentingan masyarakat melalui jurnalisme warga,” kata lulusan pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University dan Linkoping University itu. (APL/Red)

Polda Jateng-Kota Semarang | Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, secara resmi melepas keberangkatan Tim Bola Voli Polda Jateng yang akan berlaga dalam turnamen Kejuaraan Bola Voli Kapolri Cup 2024. Acara pelepasan ini berlangsung di Loby Mapolda Jawa Tengah pada Senin (19/8/2024) Siang, dengan dihadiri oleh Waka Polda Jateng Brigjen Pol Agus Suryo, Pejabat Utama Polda Jateng, Wakil Ketua Umum PBVSI Jateng Urip Sihabudi, Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Voli Bank Jateng, serta para atlet yang didampingi oleh pelatih tim.

Dalam kesempatan tersebut, Dirlantas Kombes Pol Sony Irawan yang juga menjabat sebagai Manajer Tim Bola Voli Polda Jateng, menyampaikan bahwa Tim Bola Voli Polda Jateng terdiri dari dua kelompok, yaitu tim putra yang diperkuat oleh pemain dari Bank Jateng dan PON, serta tim putri yang juga diperkuat oleh atlet-atlet PON. Masing-masing tim terdiri dari 14 pemain yang didampingi oleh pelatih utama, asisten pelatih, dan official.

“Kedua tim ini tergabung dalam zona 4 bersama dengan tim-tim dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Kombes Pol Sony Irawan.

Dirinya mengungkapkan bahwa para atlet Tim Bola Voli Polda Jateng telah menjalani latihan intensif sejak tanggal 8 hingga 18 Agustus 2024. Tim putra berlatih di GOR Basarnas, Kedungpane Semarang, sedangkan tim putri di GOR Wisanggeni, Jebres Surakarta.

“Babak penyisihan akan berlangsung pada tanggal 21 hingga 25 Agustus 2024 di GOR Pajajaran, Bandung, Jawa Barat. Jika tim Polda Jateng berhasil lolos, mereka akan melaju ke babak 16 besar yang dijadwalkan pada bulan September di Jakarta, dan selanjutnya ke babak 8 besar pada bulan Oktober di GOR terpadu A. Yani, Pontianak, Kalimantan Barat,” jelasnya.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam sambutannya menyampaikan keyakinannya bahwa tim bola voli ini akan meraih hasil terbaik di ajang tersebut karena telah dipersiapkan dengan baik. Para atlet PON yang memperkuat tim tersebut juga menambah keyakinan bahwa tim akan mampu bersaing dalam kejuaraan.

“Dengan persiapan yang matang dan didukung oleh materi pemain berkualitas dari atlet PON, saya yakin kita akan mendapatkan hasil yang terbaik,” ujar Kapolda.

Beliau juga berpesan kepada manajer tim untuk memastikan semua kebutuhan dan kenyamanan tim terpenuhi, sehingga para atlet dapat fokus menghadapi pertandingan.

“Apa yang bisa kita optimalkan, kita optimalkan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan tim ini dan berharap dapat hadir langsung untuk memberikan dukungan kepada para atlet saat bertanding.

“Selamat jalan, selamat bertanding, teriring doa dari kami semua agar tim ini mendapatkan hasil yang terbaik,” tutup Kapolda Jateng.

Dengan penuh semangat Tim Bola Voli Polda Jateng berangkat untuk mengharumkan nama institusi di ajang bergengsi Kapolri Cup 2024. Dukungan penuh dari Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menjadi modal penting dalam menghadapi kompetisi ini. Seluruh keluarga besar Polda Jateng berharap dan mendoakan yang terbaik untuk tim, sembari menantikan prestasi yang membanggakan. Semoga keberangkatan ini menjadi awal dari kemenangan yang gemilang. Sukses selalu untuk Tim Bola Voli Polda Jateng

Red”

SEMARANG, Bayu Jalar Prayogo, seorang advokat sekaligus pemilik Biro Umroh Arbani Madinah Wisata, saat ini menjadi perbincangan hangat di Kota Semarang. Namanya mencuat di berbagai media setelah sejumlah billboard yang menonjolkan prestasinya tersebar di beberapa titik strategis di kota tersebut.(18/8/2024)

Meskipun awalnya tidak berencana terjun ke dunia politik, Bayu mengaku siap jika diusung sebagai calon Wakil Wali Kota atau Wali Kota Semarang dalam Pilkada 2024.

Dalam wawancara melalui WhatsApp, Bayu mengungkapkan bahwa pemasangan billboard tersebut awalnya bertujuan untuk mempromosikan musim umroh yang dimulai pada Juli lalu. Namun, respons dari masyarakat dan kolega politiknya justru mengarah pada spekulasi bahwa Bayu akan maju dalam bursa pemilihan wali kota.

“Memang dari awal saya tidak berniat untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Semarang, tetapi jika diminta untuk menjadi wakil, saya siap,” ujarnya.

Bayu, yang juga dikenal sebagai kader Partai Demokrat, menekankan bahwa kesiapannya untuk maju sebagai calon wakil wali kota bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba.

“Banyak masukan dari teman-teman, kolega, dan jamaah umroh Arbani yang berjumlah sekitar 25 ribu orang di Semarang. Itu menjadi modal sosial yang besar,” tambahnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kesiapan logistik dan dukungan politik, Bayu menyatakan bahwa dirinya telah melakukan konsolidasi awal dengan beberapa tokoh masyarakat dan partai politik, meskipun belum intensif.

“Jika ada calon wali kota atau koalisi partai yang mengajak saya dengan visi yang sama, saya siap untuk berjuang bersama. Semua persiapan, termasuk amunisi pendanaan, sudah kami siapkan,” tegasnya.

Rekomendasi Demokrat untuk Pilkada Semarang Belum Turun

Sejauh ini, Partai Demokrat belum mengeluarkan rekomendasi resmi untuk calon wali kota maupun wakil wali kota di Semarang. Namun, dengan nama besar dan jaringan luas yang dimiliki Bayu, tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan menjadi sosok kunci dalam kontestasi politik di kota ini.

Bayu juga menyampaikan harapannya agar siapa pun yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan positif bagi Kota Semarang, terutama setelah beberapa perubahan yang terjadi pasca diperiksanya Wali Kota Semarang oleh KPK.

“Yang penting, kita memiliki visi yang sama untuk membangun Semarang yang lebih baik,” pungkasnya.

Dengan segala kesiapan dan dukungan yang ada, Bayu Jalar Prayogo tampaknya akan menjadi salah satu figur penting yang diperhitungkan dalam Pilkada Semarang 2024 mendatang.(Red)