NEWSPAPER

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra kedua Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Bro Kaesang Pangarep hadiri halal bihalal Rumah Juang Relawan Jokowi (RJ2) di Jalan Kemang Selatan, Jakarta Selatan, pada Jum’at siang jam 14.30 wib (19/04/2024).

Kehadiran Bro Kaesang turut didampingi Juru Bicara PSI, Bro Dedek Prayudi (Uki) dan politikus PSI, Sis Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka & Sis Cheryl Anelia Tanzil

Adapun halal bihalal tersebut dihadiri oleh sejumlah Bro & Sis para pendukung pasangan Capres-cawapres terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan relawan Jokowi dan sejumlah anggota partai PSI serta partai lainnya.

“Pertama-tama saya sampaikan Minal Aidzin Wal Faidzin buat semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri,” kata Bro Kaesang saat memberikan sambutannya.

Selain itu, Bro Kaesang juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh Bro & Sis para relawan Jokowi yang telah mendukung memenangkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Partai Solodaritas Indonesia (PSI) dinyatakan tidak lolos ke Senayan lantaran gagal meraup 4 persen suara sah secara nasional dalam Pemilu 2024. Ketua Umum PSI – Bro Kaesang Pangarep tak ambil pusing. Menurutnya, perjuangan PSI masih dapat dibuktikan pada Pilkada yang akan berjalan pada November nanti. Dia juga mengucapkan rasa syukurnya atas kemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran yang meraup suara 58 persen.

“Karena sudah berjuang saya juga ingin mengucapkan terima kasih, kemarin sudah berjuang juga buat kami, buat PSI. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan enggak masalah, balik lagi perjuangannya karena juga belum selesai,” ujar Bro Kaesang.

Namun, Bro Kaesang mengatakan meskipun partai berlambang bunga mawar itu tak lolos ke tingkat DPR, dia mengatakan, PSI berhasil mendapatkan 180 kursi DPRD.

“Walaupun kami di tingkat nasional enggak masuk ke Senayan, tapi Alhamdulillah anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota yang dari awalnya 2019 ada 72 Alhamdulillah sekarang kita punya 180,” ucapnya.

Menurutnya, modal tersebut cukup nantinya dipersiapkan dalam Pilkada 2024. Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dia berharap kursi tersebut diisi oleh orang-orang yang berkompeten.

Kita masih punya pilkada, dimana pilkada ini harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten kalau bisa ya, kalau dari saya pribadi sebagai Ketum PSI ya kalau bisa isinya orang PSI semua,” ulas Bro Kaesang.

Diakhir diskusi, Bro Ade Gunawan perwakilan dari FWJI (Forum Wartawan Jaya Indonesia) & PPRI (Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen) Indonesia bertanya pada Kaesang perihal perkembangan & permasalahan organisasi kewartawanan & media massa (PWI & Dewan Pers) dengan organisasi media lainnya dengan meminta tanggapan dari Bro & Sis dari Partai PSI khususnya yang saat ini sedang hangat terjadi yaitu permasalah hukum terkait ukw & korupsi yang dilakukan oleh oknum dari organisasi kewartawan & Media massa.

Bro Kaesang menanggapi dengan santai nanti saya coba lihat dan cari tahu sambil mempelajari dahulu takut kalau saya jawab nanti salah. Kemudian Bro Kaesang mempersilakan Sis Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka & Sis Cheryl Anelia Tanzil untuk membantu menjawab.

Cheryl Anelia Tanzil pun melanjutkan untuk menjawab bahwa banyak organisasi media & kewartawaan yang saat ini ada dan terus berkembang. Ini menunjukan bahwa negara memberikan banyak ruang kebebasan untuk berekspresi dan tidak dibatasi oleh pemerintah, seperti halnya organisasi hukum yang lebih dari satu organisasi begitu pula dengan Media dan kewartawanan harus lebih banyak lagi bila hal tersebut dibatasi maka itu berarti menutup ruang untuk berdemokrasi. Dan untuk hal tersebut juga Partai PSI juga memerlukan teman – teman wartawan dan media ke depan untuk mengembangkan sayap partai dibidang media tanpa harus mempunyai KTA Partai PSI tapi dapat membantu perjuangan Partai PSI tanpa harus mencederai kode etik profesi masing – masing dan kami harap teman – teman bersedia bergabung sebagai bagian sayap partai PSI dibidang media tersebut, tutup Cheryl Anelia Tanzil.

Kemudian Bro Kaesang beserta para pengurus Partai PSI pamit mohon diri karena harus menghadiri acara halal bi halal di tempat lainnya dan acara tetap dilanjutkan dengan Bro Dedek Prayudi dari PSI dan Bro Indra Budi Iswantoro dari Dewan Jaminan Nasional untuk membahas khusus tentang program Partai PSI yaitu ” BPJS gratis ” . Dan acara berakhir pada jam 17.00 wib. ( Ade Gunawan FWJI & PPRI)

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Koordinasi membahas perkembangan situasi di Papua dan Rapat Koordinasi membahas penyelesaian masalah lahan antara Pemda Sumatera Selatan dan TNI AU yang dipimpin Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto, bertempat di Ruang Rapat Bima Gedung Utama Kemenkopolhukam, Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024).

Turut hadir dalam Rakor pembahasan perkembangan situasi di Papua diantaranya, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudji Rumekso, Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, Wamenhan M. Herindra, Waka BIN Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kabais TNI Mayjen TNI Yudi Abrimantyo dan Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Drs. Suntana, M.Si.

Dan hadir dalam Rakor Pembahasan Permasalahan Tanah antara TNI AU dan Pemda Sumsel diantaranya Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Gubernur Sumsel H. A. Fatoni, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI Jamallulael, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro dan Aslog Kasau Marsda TNI Age Wiraksono

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris Raya (1997-2007) dan Executive Chairman Tony Blair Institute, Mr. Tony Blair, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

“Terima kasih atas kunjungan H.E. Mr. Tony Blair, ke Kementerian Pertahanan,” sapa Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan suatu kehormatan dan menjadi diskusi yang produktif, karena kedua pihak dapat saling bertukar pikiran terkait pertahanan dan isu-isu global lainnya.

Sementara itu, Country Director Tony Blair Institute Indonesia, Shuhaela Haqim menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang produktif tersebut, kedua pihak sepakat bahwa salah satu kunci pencapaian kemakmuran dan perbaikan kualitas hidup rakyat Indonesia adalah melalui strategi transformasi bangsa yang membutuhkan penegakan keamanan dan stabilitas negara.

“Selain itu, diperlukan berbagai upaya strategis seperti pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemberian makanan bergizi, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi digital, serta penerapan inklusi keuangan. Semua ini merupakan langkah transformatif untuk menjadi negara maju,” ungkap Shuhaela.

Di akhir pertemuan, Tony Blair memberikan sebuah buku memoar yang ditulis oleh Tony Blair dengan judul “A Journey”. Buku tersebut berisi tentang kisah perjalanan politik Tony Blair.

Sebelumnya, Kamis (18/4) Tony Blair dan Presiden Jokowi bertemu di Istana Negara membahas terkait investasi energi dan percepatan transformasi digital.

Turut hadir mendampingi Tony Blair saat pertemuan dengan Menhan Prabowo yaitu Regional Managing Director TBI Asia Jalil Rasheed, Regional Director TBI South East Asia Damian Hickey, dan Country Director TBI Indonesia Shuhaela Haqim. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Red”

Jakarta —Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM.Jusuf Rizal,SH dan Wartawan Edison ke Bareskrim Mabes Polri melaporkan kasus dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW. (Uji Kompetensi Wartawan) yang diduga di korup oknum PWI Pusat senilai Rp.2,9 Milyar dari Rp.6 Milyar.

Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) bersama Edison diterima Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa didampingi staf Pengaduan Masyarakat, Jumat,19 April 2024 di Mabes Polri.

Dalam penerimaan laporan pengaduan tersebut Bareskrim Mabes Polri menurut Arief Adiharsa akan mempelajari dalam waktu dekat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum PWI Pusat. Apakah terkait tindak pidana korupsi atau masuk dalam kategori penggelapan dalam kasus dana hibah Kementerian BUMN Tersebut.

“Secara hukum bisa dipastikan ada dugaan pelanggaran hukum dalam konteks penggelapan. Namun karena ada unsur dana Cash Back ke Kementerian BUMN, maka Bareskrim akan panggil pihak-pihak terkait yang kami laporkan untuk mempelajari unsur korupsinya,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.

Jusuf Rizal juga menambahkan jika ada laporan masyarakat terkait masalah dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN yang diduga diselewengkan oknum PWI Pusat, dapat membuat pengaduan ke Bareskrim, baik secara pribadi maupun institusi. Laporan tersebut akan jadi satu dalam Pengumpulan barang bukti.

Dalam pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana hibah Kementerian BUMN tersebut, menurut Jusuf Rizal secara resmi, ia melaporkan atas nama LSM LIRA sekaligus sebagai PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia). Wilson melaporkan secara pribadi selaku anggota PWI yang merasa dirugikan.

Bareskrim Mabes Polri, tambah Jusuf Rizal merespon positif laporan yang disampaikan, selain masalah ini sudah viral di media dan juga memperoleh atensi dari Kabareskrim Mabes Polri. Ia berharap kasus ini ditangani dengan cepat karena peristiwa korupsi ini telah mencederai citra wartawan dan institusi PWI selaku organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Red”

Jakarta – Sejumlah pihak yang konsern dengan pemberantasan tindak pidana korupsi berencana segera melaporkan para oknum pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke aparat penegak hukum. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta agar pihak terkait mempertimbangkan untuk mencegah-tangkal (cekal) ke luar negeri para oknum PWI terduga koruptor, Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan gerombolannya.

Dari informasi yang diterima media ini, Presiden LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Drs. KRH HM. Jusuf Rizal, S.H., S.E., M.Si, melalui pesan WhatsApp-nya menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dan korupsi yang dilakukan oleh para oknum pengurus pusat PWI. “Kami akan segera bergerak ke Mabes Polri untuk menindaklanjuti temuan dan informasi tentang kasus penyelewengan dana hibah BUMN ini,” ujar Jusuf Rizal yang juga adalah Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia).

Menurut dia, dugaan pelanggaran pidana yang dapat dipersangkakan adalah pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dugaan pelanggaran pidannya adalah penggelapan jo korupsi karena ini dana BUMN,” tambahnya.

Dalam kasus korupsi oleh para oknum pengurus pusat PWI yang santer diberitakan ribuan media di tanah air, negara dirugikan hampir 3 miliar rupiah. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Dewan Kehormatan kepada publik dan Dewan Penasehat PWI kepada Menteri BUMN.

Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh Hendry Ch Bangun dan kawan-kawannya semakin menguat manakala Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto, telah memberikan informasi terkait kronologi dana cash back bantuan BUMN untuk UKW yang ditransfer ke rekening PWI. Dalam keterangan yang telah menyebar luas itu, Marthen menjelaskan bahwa dirinya terkaget-kaget ketika mendapat kabar ada uang keluar dalam jumlah besar dari rekening PWI tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Bendaraha Umum.

“Desas-desus cash back BUMN sudah merebak di beberapa kalangan pengurus PWI sebelum peringatan HPN 20 Februari 2024. ⁠Kabar ini saya redam dulu hingga peringatan HPN pada 20 Februari 2024 usai. Saya sebagai Ketua Pelaksana HPN tentu harus konsentrasi ke HPN agar acara berjalan lancar,” ungkap Marthen dalam prenyataan pers-nya setebal 2 halaman yang beredar beberapa hari ini.
⁠
Selesai HPN, sambungnya, dirinya sebagai Bendahara Umum PWI mencari tahu kebenaran kabar desas-desus cash back tersebut. “Bagaimana bisa saya sebagai Bendahara Umum PWI tidak mengetahui (kalau benar) ada dana keluar dalam jumlah besar,” kata pimpinan redaksi harian Koran Jakarta itu.

Marthen Selamet Susanto kemudian menanyakan soal hal-ihwal uang hibah dari BUMN itu ke staf sekretariat PWI bagian keuangan, bernama Lia. “Menurut Lia, dari Rp 6 miliar dana BUMN tersebut sudah masuk ke rekening PWI sebesar 3,6 M. Rinciannya pada akhir Desember 1,3 M dan 500 juta, kemudian pada 12 Februari masuk 1,8 M,” terangnya.

⁠Berdasarkan penuturan Lia, dari 3,6 M dana yang sudah masuk itu, sudah keluar dari rekening PWI sebagai cash back sebesar 540 juta pada akhir Desember, 540 juta pada 13 Februari. “Ada juga fee kepada yang dianggap berjasa disetujuinya bantuan BUMN tersebut (Syarif) sebesar 691 juta (19 persen dari dana masuk). Total dana yang keluar 1,771 M atau sekitar 49 persen dari 3,6 M,” imbuh Marthen lagi.

Di bagian kesimpulannya, pria berusia 57 tahun ini mengatakan bahwa dana sponsorship BUMN untuk UKW yang sudah disetor ke rekening PWI adalah Rp 4,6 Miliar. Sebesar 1,5 M telah digunakan untuk UKW di 10 provinsi. ⁠Dikeluarkan untuk cash back kepada orang BUMN Rp 1,080 M.

“⁠Ditransfer untuk fee Syarif karena dianggap berjasa menggolkan bantuan BUMN tersebut sebesar Rp 691 juta. Apa benar Syarif ini yang berjasa menggolkan dana bantuan BUMN. Bukankah ini atas perintah Presiden Jokowi saat menerima pengurus PWI di Istana?” ujar Marthen dengan nada sewot.

⁠Yang lebih mengherankan, ternyata Kementerian BUMN mengatakan bahwa tidak satu pun orang BUMN yang menerima cash back dari PWI. “⁠Uang sudah keluar Rp 1,080 M dari rekening PWI untuk cash back, tapi pihak BUMN membantah menerima cash back tersebut. Kemana larinya uang Rp 1,080 M tersebut. Lantas siapa yang terima cash back Rp 540 juta akhir Desember 2023 dan kemana larinya cash back Rp 540 juta pada 13 Februari 2024 dengan tanda terima yang ditandatangani Sekjen tersebut?” pungkas Marthen Selamet Susanto.

Mencermati kasus tersebut dan rencana LIRA melaporkan para pengurus pusat PWI ke aparat berwajib, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian kasus korupsi ini ke ranah hukum sesegera mungkin. Selain itu, dia berharap kepada para terduga koruptor dana rakyat yang bercokol di organisasi pers PWI agar bertanggung jawab dan tidak melarikan diri.

“Melihat keterangan dari Bendahara Umum PWI, Marthen Selamet Susanto, sudah terang-benderang adanya tindak pidana korupsi dan penggelapan uang rakyat oleh gerombolan oknum bertameng wartawan di PWI itu. Saya mendukung Presiden LIRA dan semua pihak yang anti korupsi untuk segera melaporkan para oknum wartawan korup tersebut ke aparat penegak hukum. Dan kepada terduga koruptor Hendry Ch Bangun, Sayid Iskandarsyah, dan teman-temannya yang menikmati uang haram tersebut harus secara jantan berani mempertanggungjawabkan perbuatan tercelanya, jangan lari ke luar negeri ya,” beber Wilson Lalengke, Kamis, 18 April 2024.

Kepada aparat yang menangani kasus ini nanti, lulusan pasca sarjana dari tiga universitas ternama di Eropa itu berharap agar menerapkan juga pasal terkait pencucian uang yang di-junto-kan pada Pasal 55 KUHPidana. “Mohon kepada aparat berwajib yang menangani kasus dugaan korupsi Hendry Ch Bangun, dan kawan-kawannya itu nanti, perlu diterapkan UU money laundry dan di-junto-kan ke Pasal 55, ikut serta melakukan kejahatan,” pungkas trainer jurnalistik yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, wartawan, guru, PNS, mahasiswa, dan berbagai kalangan ini. (APL/Red)