NEWSPAPER

Jakarta- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani memberikan materi pada acara ”Rapat Koordinasi Nasional Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia Tahun Anggaran 2024 bertempat di Aula Gatot Subroto Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) Cilangkap, Jakarta, Kamis (02/05/2024).

Pada kesempatan ini, JAM-Intelijen memaparkan materinya mengenai strategi penelusuran aset tindak pidana dalam rangka penguatan tugas fungsi bagi para komandan satuan Polisi Militer Wilayah dan Kepala Bidang Profesi & Pengamanan.
”Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan, dan kepemilikan aset hasil tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset,” Ucap JAM-Intelijen.

Oleh karenanya, JAM-Intelijen menekankan bahwa di setiap tindakan penelusuran aset perlu adanya pengoptimalan fungsi pemulihan aset dari tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Menurut Pasal 11 Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 jo. Peraturan Jaksa Agung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penelusuran Aset, Pemulihan Aset atau Asset Recovery adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan termasuk kepada negara.

Dalam melakukan penelusuran aset, dapat ditinjau dari segi perencanaan dan pelaksanaannya. JAM-Intelijen menjabarkan mengenai pelaksanaan atau strategi operasionalisasi penelusuran aset yakni mulai dari pengamanan aset, pemeliharaan aset, pengembalian aset, hingga pemusnahan dan penghapusan aset.

Bila tindak pidana dilakukan oleh pihak yang termasuk dalam peradilan umum dan peradilan militer, JAM-Intelijen menerangkan bahwa perkara tersebut termasuk ke dalam perkara koneksitas.
”Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) dalam tugas dan fungsinya bertujuan untuk membangun sinergi penegakan hukum antara TNI & Kejaksaan, khususnya dalam koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh Orditurat dan penanganan perkara koneksitas,” terangnya JAM-Intelijen.

JAM-Intelijen menyampaikan bahwa Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen dalam rangka penegakan hukum, termasuk dalam rangka penanganan perkara koneksitas. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.

”Untuk dapat merencanakan dan melaksanakan strategi penelusuran aset, perlu adanya pengoptimalan fungsi Unit Intelijen untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain itu, sebisa mungkin untuk membangun kerja sama antar instansi atau lembaga baik yang sifatnya nasional maupun internasional,” pungkas JAM-Intelijen. (Red).

Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jakarta akan mengadakan musyawarah daerah (musda) pada tanggal 4 Mei 2024. Sebuah kegiatan yang sangat penting bagi perjalanan dan perkembangan organisasi Pramuka DKI Jakarta. Tentu saja banyak hal yang akan dibahas pada musda tersebut, termasuk di antaranya adalah soal pemilihan Ketua Kwarda yang baru. Sebagaimana kegiatan musda, munas, kongres atau apa pun yang sejenis, isyu tentang pemilihan ketua dan pengurus Kwarda sangat menyita perhatian, bahkan menjadi isyu utama yang dibicarakan, meski pun itu tidak berarti mengesampingkan isyu-isyu atau tema-tema lain yang juga tak kalah penting, misalnya program kerja organisasi dan lainnya.
Pramuka Kwarda Jakarta memang telah beberapa waktu kehilangan ketua, setelah Ka kwarda Pramuka DKI Fajar Panjaitan meninggal dunia pada bulan Februari 2024 lalu. Sepeninggal Alm.Fajar Panjaitan, maka Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji yang kemudian terpilih menjadi Ketua (PAW) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Karena di bulan Mei ini akan diadakan Musda, maka tentu saja sangat wajar jika ada agenda pemilihan Kakwarda baru.

Adalah hal yang wajar juga di dalam menjelang pemilihan ketua baru lalu bermunculan nama-nama yang digadang sebagai calon ketua. Memang setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut di dalam konteks memilih dan dipilih. Masalahnya tinggal apakah setiap bakal calon yang mengajukan diri atau diajukan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk bisa memimpin Gerakan Pramuka Kwarda DKI untuk periode 2024-2029 Persoalannya bukan hanya sekedar “mau atau tidak mau” tetapi yang paling utama adalah, apakah seseorang yang digadang sebagai bakal calon ketua itu mampu membawa organisasi untuk lebih berkembang lagi. Jika titik beratnya di hal yang demikian, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, bukan lagi menyangkut soal personal.

Sebuah organisasi di Indonesia secara umum memang “diharuskan” memiliki kedekatan hubungan dengan birokrasi, baik secara personal mau pun kelembagaan. Hubungan tersebut terutama berhubungan demgan berjalannya roda organisasi, baik itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif mau pun finansial. Kemandiran organisasi — terlebih pada organ-organ cabangnya — memang secara mayoritas masih belum terlihat kuat. Ketika kepengurusan pusat kurang mampu memenuhi sepenuhnya kebutuhan kepengurusan cabang di daerah maka kerjasama dengan birokrasi adalah sebuah solusi yang kerapkali dilakukan.
Kwartir Daerah DKI pun selayaknya memiliki kerjasama secara formal atau informal dengan birokrasi, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Jakarta. Secara formal, adalah menjalin interaksi dengan pemda di dalam kegiatan, sementara secara informal adalah mendudukkan kalangan birokrat sebagai pengurus. Hal kedua ini dimaksudkan agar kerjasama dengan birokrasi bisa berjalan lancar. Akan lebjh baik lagi jika pengurus dimaksud adalah dalam posisi ketua.

Selain alternatif memilih ketua dari kalangan birokrasi, rasanya perlu juga bicara soal regenerasi di dalam organisasi. Tantangan yang makin besar, pastilah membutuhkan sosok yang memiliki energi dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman itu. Selain itu, seperti kita ketahui bersama, gambaran baik sebuah organisasi salah satunya adalah dari bagaimana organisasi itu mampu melakukan regenerasi di dalam kepengurusan.

Regenerasi pasti tidak dimaksudkan untuk menafikan eksistensi para senior, sebab bagaimana pun para senior memiliki andil yang kuat di dalam membesarkan organisasi. Namun alangkah baiknya jika para senior melebarkan fokus pengabdian dan perhatiannya ke wilayah yang lebih tinggi, misalnya di Kwarnas. Sementara pada level Kwarda tetap dijadikan kawah candradimuka bagi munculnya sosok-sosok baru yang memiliki kompetensi yang kuat. Di Kwarda Jakarta, potensi itu besar sekali. Ada banyak para pelatih muda yang sanggup mengemban tugas mulia di organiasi kwarda daerah.

Hal lain yang kiranya menjadi pegangan bagi semua peserta Musda Kwarda DKI kali ini adalah, bagaimana musyawarah daerah menjadi ajang silaturahim. Bukan saja silaturahim dalam konteks hubungan antar pengurus dsm anggota, tetapi secara lebih jauh adalah silaturahim semangat kemajuan. Setiap individu memiliki semangat bagi kemajuan organisasi, maka semangat itu perlu dipersatukan di dalam jalinan silaturahim. Kenapa hal ini dianggap penting, karena jika semangat kemajuan itu tidak dipersatukan di dalam tali silaturahim maka ada kemungkinan akan timbul persaingan atau kompetisi di dalam organisasi yang cenderung kurang sehat dan berpotensi melambatkan gerak roda organisasi.

Kepada semua yang hadir dalam Musda Kwarda DKI kali ini, selamat menjalankan musyawarah. Semoga musda ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik bagi insan Pramuka khususnya dan umumnya bagi Indonesia. *M.ZARKASIH*/ *PELATIH PEMBINA KWARCAB JAKBAR*

Jakarta — Miris Rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat dicuekin oleh Ketua PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun terkait korupsi dan atau penggelapan dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp.2,9 milyar dari total Rp.6 milyar.

Sebagaimana diketahui publik dan viral, Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo membongkar dugaan korupsi dan atau penggelapan dana hibah BUMN Rp. 2,9 milyar yang dilakukan empat oknum PWI Pusat yaitu Ketua, Hendri Ch. Bangun, Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatulloh

Setelah itu DK PWI Pusat, mengambil keputusan yaitu memberi peringatan keras Ketua PWI Pusat, Hendi Ch. Bangun dan mengembalikan uang dana hibah yang digelapkan Rp.1,7 milyar dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian merekomendasikan Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatulloh untuk diberhentikan dari jabatannya.

Tetapi nampaknya Rekomendasi DK PWI Pusat dicuekin. Dianggap tidak penting, karena Sekjen yang seharusnya sudah diberhentikan masih diberi karpet merah oleh Ketua PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun dengan menyertakan Sayid Iskandarsyah, audiensi dengan Mendagri, Tito Karnavian.

“Ini merupakan pelecehan terhadap eksistensi DK PWI Pusat. Seolah-olah rekomendasi yang diterbitkan DK PWI Pusat tidak dianggap penting untuk dijalankan. Terus temuan penggelapan atas nama Casback dan Fee dianggap angin lalu,” tegas HM. Jusuf Rizal, SH, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) kepada media di Jakarta.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi itu, kondisi ini menunjukkan organisasi PWI Pusat sudah tidak sehat. Bagaimana mungkin rekomendasi DK PWI Pusat tidak dianggap. Padahal semua sanggahan PWI Pusat terhadap korupsi dana hibah, telah dibantahkan oleh DK PWI Pusat.

Untuk itu, sebaiknya Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo menyikapi sikap membangkang Ketua PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun yang dinilai otak dari penggelapan dana hibah BUMN untuk pelaksanaan UKW. Kementerian BUMN sedianya menyediakan dana hibah Rp.18 milyar untuk tiga tahun kedepan. Tapi baru Rp. 6 milyar sudah jadi bancaan.

“Saat ini para wartawan dan organisasi profesi wartawan mendukung DK PWI Pusat, karena kasus ini bukan merupakan pelanggaran etika, tapi merupakan kasus kriminal. Hendri Ch. Bangun cs, telah merampok hak para wartawan untuk UKW,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.

Ketika disinggung laporan ke Bareskrim Mabes Polri, menurut Jusuf Rizal, penyidik masih terus mengumpulkan bukti-bukti dengan memanggil para pihak terkait guna dimintai keterangan. Maksimal 30 hari akan diperoleh kesimpulan. Laporan kasus ini disampaikan wartawan Edison Siahaan dan LSM LIRA tanggal 19 April 2024.

Red”