LIN-RI.COM

Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 tentang warga negara dan penduduk bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pada pasal ini menitikberatkan terhadap keikutsertaan warga negara dalam membela negara. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya bela negara. Undang-Undang tentang pertahanan negara tersebut menandakan betapa pentingnya suatu ketahanan negara dan juga pentingnya partisipasi warga negara dalam membela negara. Negara yang kuat dapat dinilai dari ketahanan nasionalnya. Seberapa besar sebenarnya tingkat ketahanan nasional kita?

Indeks Ketahanan Nasional Indonesia (IKN) pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan pada gatra ideologi. Pada tahuun 2014 indeks gatra ideologi berada pada kisaran 2,30 dan pada 2015 mengalami penurunan menjadi 2,23. Kenaikan angka indeks terlihat jelas manakala Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) melaksanakan pengukuran indeks ketahanan nasional periode 2023, yaitu dengan skor 2,89. Sebuah kenaikan yang cukup signifikan.

Dengan hadirnya fakta tersebut maka perlu adanya peningkatan setrategi penanaman rasa nasionalisme dan patriotisme untuk menumbuhkan rasa bela negara dan mewujudkan ketahanan nasional. Pendidikan bela negara kepada generasi muda sangatlah penting, memandang bahwa generasi muda sebagai ujung tombak kekuatan sebuah negara.

Pendidikan bela negara dapat diterapkan melalui Pendidikan formal seperti di bangku sekolah. Namun, Pendidikan bela negara juga dapat dilakukan melalui pendidikan non formal melalui gerakan pramuka. Pola pelatihan atau pendidikan di Gerakan Pramuka sesungguhnya memang sangat lekat dengan nilai-nilai bela negara, baik secara fisik mau pun psikis dan atau pemikiran serta semangatnya. Gerakan Pramuka juga melaksanakan pendidikan pendahuluan bela negara dalam kegiatannya. Kegiatan gerakan pramuka selaras dengan pendidikan pendahuluan bela negara. Gerakan pramuka melalui Keputusan Presiden RI Nomor 238 tahun 1961 dinyatakan sebagai satu-satunya badan yang ditugaskan pemerintahan RI untuk melaksanakan Pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda. Kepres tersebut pada perjalanan sejarahnya kemudian berkembang menjadi UU RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Dari catatan tersebut maka terlihatlah betapa Gerakan Pramuka memiliki peran yang amat penting di dalam pelaksanaan atau proses berlangsungnya aksi bela negara.

Jika bicara tentang bela negara tentu saja tidak berarti sepenuhnya bicara tentang peperangan. Sebab bela negara bisa ditafsirkan dengan banyak bentuk atau apresiasi, tergantung dari situasi apa yang sedang terjadi. Konsep bela negara di saat perang tentu saja berbeda dengan saat damai. Nah, peran Gerakan Pramuka dalam bela negara tentulah lebih terlihat di masa damai seperti saat ini. Penguatan rasa cinta terhadap tanah air, kesetiaan terhadap ideologi negara, toleransi antar sesama anak bangsa, pembentukan karakter positif dan penguatan tali ikatan NKRI, adalah elemen-elemen bela negara yang bisa dilakukan di dalam Gerakan Pramuka.
Sehingga tak heran jika di pundak Gerakan Pramuka terpanggul pembentukan generasi muda yang kuat dan berkarakter di masa depan. Intinya, jika muncul diskursus tentang bela negara yang nyata, maka Gerakan Pramuka adalah salah satu jawabannya. Adv.DR (C) M.Zarkasih, SH.,MH.,MSi/ Kapusdiklatda DK Jkt/ Advokat/ Ketua Sako Pramuka Alwasliyah/ Pembina Komenwa Indonesia.

Red”

(Puspen TNI). Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan ceramah tentang “Kebijakan Penggunaan Kekuatan TNI” bagi Peserta Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan LXVI Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, bertempat di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI, Jumat (30/08/2024).

Dalam paparan Panglima TNI yang dibacakan oleh Kasum TNI menjelaskan beberapa isu-isu strategis nasional yang menjadi perhatian serius bagi keamanan dan stabilitas negara seperti ancaman bahaya Narkoba, judi online, bencana alam hingga pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan serentak di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia.

Mengulas lebih lanjut, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menerangkan terkait tugas dan peran TNI dalam Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat memaksimalkan peran dalam mendukung keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada tersebut. “TNI melaksanakan operasi bantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan guna wujudkan situasi aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

Peran penting TNI dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi aktif pasukan perdamaian di negara lain. Disamping itu, untuk memperkuat kerjasama militer internasional dengan latihan gabungan bersama negara sahabat seperti Super Garuda Shield. Selain itu, TNI juga turut berperan dalam misi kemanusiaan global, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap penderitaan yang dialami masyarakat di wilayah konflik.

Diakhir ceramahnya, Letjen TNI Richard Tampubolon berpesan kepada seluruh peserta untuk senantiasa berdoa, memohon perlindungan dan petunjuk dari Tuhan dalam menjalankan tugas. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya keikhlasan dalam setiap pengabdian, bahwa tugas yang dijalankan dengan hati yang tulus akan membawa berkah dan manfaat yang lebih besar. Tidak lupa, selalu berbuat baik kepada sesama, menjadikan kebaikan sebagai landasan dalam interaksi sehari-hari.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

CIKARANG PUSAT — Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 30 Agustus sampai dengan 12 September 2024.

Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.532-BPBD/2024 pertanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pj Bupati Bekasi Dedy Supriyadi.

“Berdasarkan hasil rapat kamis (29/08/2024) kemarin, dan hari ini sudah ditetapkan tanggap darurat bencana kekeringan di kabuapten bekasi, besok juga akan dilakukan rencana aksi dengan melibatkan berbagai pihak,” ujar PJ Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, usai Penetapan status tanggap darurat kekeringan dilaksanakan secara virtual, di Commad Centre, Gedung Diskominfosantik, Komplek Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (30/08/2024).

Peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat kekeringan, dilihat dari dampak kemarau darimulai kekeringan pada lahan pertanian juga sulitnya memperoleh air bersih bagi warga di beberapa kecamatan. Dedy menghimbau, seluruh kecamatan dan semua srekholder agar bergerak secara massif dalam penanganan dampak kemarau tersebut.

“Juga para pertani dan kelempok tani dihimbau supaya kita lakukan upaya bersama, mohon di lakukan tangagp dari para petani juga, bilaman ada air untuk pesawahan agar segera di olah, jangan dibiarkan. Kita semua bergerak,” imbuhnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, dalam upaya mengantisipasi dampak kekeringan, Penetapan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan itu dituangkan dalam Surat pernyataan keadaan Darurat bencana kekeringan Nomor: BC.03.02/6921/BPBD/2024 yang ditandangani PJ Bupati Bekasi Dedy Supriyadi.

Dimana, dari data yang sipersentasikan tesebut kata dia, Peningkatan permohonan aiar bersih sudah berlangsung daru tanggal 9 sampai 29 Agustus 2024, di bebrepa kecamatan yakni kecamatan Muaragembong, Sukawangi, Cabangbungin, Karangbahagia, Bojongmangu. Juga berdasarkan data dari dinas pertanian, per tanggal 20 Agustus 2024 kekeringan terjadi di lahan pertanian seluas 4.237, 1 hektar dengan intensitas sedang dan berat pada beberapa kecamatan. Luas terdampak keekringan sebanyak 4.237,1 hekrar tersebut terebar di 16 Kecamatan.

Maka dari itu, dalam rencana aksi yang akan dlaksanakan, melibatkan seluruh anggota tim komando dari mulai masyarakat, camat dan seluruh srekholder melakukan pencanangan dalam rangka darurat kekeringan. Misalnya, Dinas Pertanian sudah menyiapkan pompa- pompa untuk menyedor air untuk kemudian dialirkan ke pesawahan. Kemudian dari diskominfosantik memantau lokasi kekeringan darat- udara. Juga ada, normalisasi saluran air.

“Disamping itu, bpbd juga akan berfokus dan berkonstrasi, pada proses pengiriman air bersih bagi masyarakat. Distribusi air terus kita lakukan dari selama bulan Agustus 2024 ini,” tukasnya.

Red”