LIN-RI.COM

_Oleh: Wilson Lalengke_

Jakarta – Polemik hukum kembali mencuat di Sorong, Papua Barat Daya, setelah putusan praperadilan (prapid) terkait kasus kapal tongkang memunculkan narasi yang saling bertentangan. Pengadilan Negeri (PN) Sorong pada Kamis, 6 November 2025, lalu memutuskan bahwa mereka tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena masuk ranah perdata. Namun, Polres Sorong Selatan justru menyebarkan informasi yang berbeda, dengan klaim bahwa mereka “memenangkan perkara” dan tidak terbukti melakukan penculikan terhadap Yesaya Saimar dan istrinya.

Dalam sidang praperadilan, PN Sorong menegaskan bahwa perkara yang diajukan bukanlah ranah pidana, melainkan perdata. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili. Putusan ini sebenarnya hanya menyinggung soal kompetensi relatif pengadilan, bukan mengenai substansi dugaan penculikan maupun tindakan penyitaan yang dilakukan pihak Polres Sorong Selatan sebagai tergugat.

Namun, narasi yang kemudian beredar di masyarakat berbeda jauh dari isi putusan. Polres Sorong Selatan menyampaikan kepada publik bahwa pengadilan telah menyatakan mereka tidak bersalah dan telah bertindak sesuai hukum. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan, bahkan dianggap sebagai bentuk manipulasi informasi atau hoaks, karena bertolak belakang dengan fakta hukum yang tercatat dalam putusan resmi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Sorong resmi menggelar sidang permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yesaya Saimar melalui kuasa hukumnya, Simon Maurits Soren, S.H., M.H. dan Bambang Wijanarko, S.H., Kamis, 30 Oktober 2025. Permohonan praperadilan ini ditujukan terhadap kesewenang-wenangan Kapolres Sorong Selatan, Gleen Rooy Molle; Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Sorong Selatan, Calvin Reinaldi Simbolon; Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Sorong Selatan, Abdul Karim; serta Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat Daya, Junov Siregar.

Berita terkait dapat disimak di sini: Bertindak Sewenang-wenang terhadap Masyarakat Adat, Polres Sorong Selatan dan Polda Papua Barat Daya Digugat Praperadilan (https://pewarta-indonesia.com/2025/10/bertindak-sewenang-wenang-terhadap-masyarakat-adat-polres-sorong-selatan-dan-polda-papua-barat-daya-digugat-praperadilan/)

*Persoalan Pokok: Penyitaan Kapal Tongkang*

Gugatan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat adat melalui kuasa hukumnya, Advokat Simon Maurits Soren, S.H., M.H. dkk., sebenarnya berfokus pada tindakan penyidik Polres Sorong Selatan terhadap sebuah kapal tongkang. Kapal tersebut sebelumnya berada dalam penguasaan masyarakat adat. Dalam persidangan, pihak kepolisian mengaku bahwa tindakan mereka bukanlah penyitaan barang bukti, karena perkara belum naik ke tahap penyidikan.

Pengakuan ini justru memperkuat dugaan bahwa pengambilan kapal tongkang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Jika bukan penyitaan resmi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perampasan atau bahkan pencurian. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas aparat penegak hukum di daerah tersebut, serta bagaimana mereka memperlakukan hak-hak masyarakat adat atas aset yang berada dalam penguasaan mereka.

Selain menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, PN Sorong juga menegaskan bahwa kapal tongkang harus dikembalikan ke posisi semula, alias status quo. Artinya, barang yang diambil dari masyarakat adat harus dikembalikan ke tempat asalnya hingga ada proses hukum yang sah, jelas, dan final.

Namun, hingga kini, kapal tongkang tersebut belum dikembalikan. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Ketidakpatuhan aparat terhadap putusan lembaga peradilan bukan hanya mencederai prinsip negara hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

*Narasi Hoaks dan Dampaknya*

Pernyataan Polres Sorong Selatan yang menyebut diri mereka “memenangkan perkara” jelas menyesatkan. Publik yang tidak mengikuti jalannya persidangan secara detail bisa saja percaya bahwa pengadilan telah membebaskan mereka dari tuduhan penculikan. Padahal, pengadilan sama sekali tidak memeriksa substansi dugaan penculikan, melainkan hanya menilai kompetensi relatif.

Narasi hoaks semacam ini berbahaya karena dapat mengaburkan fakta hukum, menyesatkan opini publik, dan melemahkan posisi masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak mereka. Lebih jauh, hal ini juga dapat menciptakan preseden buruk, di mana aparat penegak hukum merasa bebas untuk memutarbalikkan informasi demi kepentingan institusional.

*Perspektif Hukum dan Etika*

Dalam konteks hukum, tindakan Polres Sorong Selatan menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, PN Sorong menilai perkara ini masuk ranah perdata, sehingga tidak bisa diperiksa dalam praperadilan pidana. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa atas kepemilikan kapal tongkang dapat menempuh jalur hukum perdata.

Kedua, penyitaan tanpa dasar yang ditunjukkan dengan pengakuan bahwa kapal tongkang bukan disita sebagai barang bukti memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum. Oknum aparat Polres Sorong Selatan diduga kuat telah melakukan tindak pidana perampasan dan atau pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 dan 368 KUHP. Selain itu, oknum-oknum aparat tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan seseorang karena diduga kuat telah melakukan penculikan terhadap Yesaya Saimar dan istrinya dan memaksa keduanya untuk menandatangani pencabutan kuasa terhadap kuasa hukum masyarakat adat.

Ketiga, terdapat indikasi kuat tentang sikap membangkang aparat terhadap putusan pengadilan. Tidak dikembalikannya kapal tongkang ke status quo menunjukkan ketidakpatuhan oknum aparat Polres Sorong Selatan terhadap perintah pengadilan. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya kebobrokan moral di kalangan aparat kepolisian Sorong Selatan.

Keempat, sangat sulit dibantah bahwa dalam kasus ini telah terjadi apa yang disebut hoaks institusional, yakni penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan putusan resmi dari Pengadilan Negeri Sorong oleh pihak Polres Sorong Selatan yang di-back-up oknum polisi Polda Papua Barat Daya. Hal ini sangat disayangkan terhadap adanya manipulasi publik secara sistemik, terstruktur dan masif.

Secara etika, aparat kepolisian seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Menyebarkan informasi yang menyesatkan justru memperburuk citra institusi dan memperlebar jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

*Implikasi Sosial dan Politik*

Kasus ini tidak hanya menyangkut sengketa hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan politik. Masyarakat adat yang merasa dirugikan melihat tindakan aparat sebagai bentuk perampasan hak. Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan memperkuat kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Jika dibiarkan, kasus ini berpotensi memicu ketegangan sosial di Sorong dan sekitarnya. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat bisa semakin menurun, dan konflik horizontal bisa muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan aset. Oleh karena itu, penyelesaian yang transparan dan sesuai hukum menjadi sangat mendesak.

Kontroversi putusan praperadilan kasus tongkang di PN Sorong menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam komunikasi publik oleh aparat penegak hukum. Putusan pengadilan jelas menyatakan bahwa PN Sorong tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan memerintahkan pengembalian kapal tongkang ke status quo. Namun, Polres Sorong Selatan justru menyebarkan narasi yang menyesatkan, seolah-olah mereka telah terbukti tidak bersalah dan memenangkan perkara.

Ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan serta penyebaran hoaks oleh aparat adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Demi menjaga integritas hukum dan kepercayaan masyarakat, Polres Sorong Selatan wajib mengembalikan kapal tongkang sesuai putusan, serta menghentikan praktik komunikasi publik yang menyesatkan. (*)

_Penulis adalah Petisioner HAM pada Kominte Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa 2025_

Judul: *Di Polsek Pahandut, Orang Mati Bisa Buat Laporan Polisi*

Palangkaraya – Sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita percaya bahwa hukum adalah pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia seharusnya menjadi benteng kepercayaan masyarakat. Namun, pengalaman saya menunjukkan betapa rapuhnya sistem ini ketika rekayasa hukum bisa terjadi, bahkan sampai pada titik absurditas: seorang yang sudah meninggal dunia tercatat sebagai pelapor kasus di kepolisian.

Peristiwa ini terjadi di Polsek Pahandut, Kota Palangka Raya, ketika saya, Noti Andy, menerima surat pemanggilan polisi terkait klarifikasi hutang. Padahal, kasus tersebut jelas merupakan perkara perdata yang masih dalam proses cicilan. Anehnya, surat pemanggilan itu menyebutkan bahwa pelapor adalah almarhum Rada, seseorang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana mungkin orang yang sudah tiada bisa membuat laporan polisi?

*Kehadiran di Polsek dan Proses yang Melelahkan*

Sebagai warga negara yang taat hukum, saya memenuhi panggilan tersebut. Dengan mengenakan seragam PPWI karena sedang bertugas, saya hadir bersama pengacara Dr. Ari Yunus dan rekan-rekan. Kehadiran kami dicatat oleh petugas jaga, lalu diarahkan untuk bertemu langsung dengan Kapolsek sesuai arahan penyidik berinisial BIO. Namun, Kapolsek tidak berada di tempat pada hari pertama. Kami menunggu hingga tiga jam, hanya untuk ditunda keesokan harinya. Pada hari kedua, kami kembali menunggu dua jam, tetapi Kapolsek sedang ada kegiatan di luar. Hari ketiga pun sama: Kapolsek tidak berada di kantor.

Tiga hari berturut-turut kami menunggu tanpa hasil. Sebagai terlapor, saya merasa dipermainkan. Padahal saat itu saya baru menjabat sebagai Ketua PPWI Kalimantan Tengah. Bahkan, saya harus membatalkan tiket pesawat ke Jakarta untuk menghadiri HUT PPWI ke-17 demi memenuhi panggilan hukum. Rasa kesal dan marah bercampur dengan kekecewaan mendalam terhadap aparat yang seharusnya melayani masyarakat.

*Laporan oleh Orang yang Sudah Meninggal*

Kekecewaan saya semakin besar ketika menyadari bahwa laporan terhadap saya dibuat atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia. Hal ini saya sampaikan kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, di Jakarta. Beliau segera menghubungi pihak kepolisian untuk mengklarifikasi. Percakapan antara Wilson dan Kapolsek berlangsung tegang, penuh perdebatan mengenai aturan dan prosedur. Pada akhirnya, Kapolsek terpojok oleh argumentasi Ketua Umum PPWI dan tidak mampu memberikan jawaban yang masuk akal.

Dalam kondisi terdesak, Kapolsek hanya bisa melontarkan permintaan maaf berulang kali. Permintaan maaf itu kemudian disampaikan juga kepada saya melalui telepon pada 20 November 2024. Proses pelapor-terlapor akhirnya dihentikan, tetapi pengalaman ini meninggalkan luka dan pertanyaan besar: bagaimana mungkin aparat penegak hukum bisa menerima laporan dari orang yang sudah meninggal?

*Kritik terhadap Kepolisian*

Peristiwa ini menunjukkan kelalaian serius yang meresahkan masyarakat. Polisi seharusnya menjadi pengayom, bukan sumber keresahan. Ketika hukum dilalaikan, kepercayaan publik runtuh. Bagaimana mungkin surat pemanggilan resmi bisa mencantumkan nama pelapor yang sudah tiada? Ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan cacat hukum yang memalukan.

Lebih mengecewakan lagi, setelah tiga kali saya hadir memenuhi panggilan, masalah dianggap selesai hanya dengan permintaan maaf. Aparat publik tidak boleh arogan, seakan mereka raja yang berkuasa atas rakyat. Mereka seharusnya mencari solusi, bukan mempermainkan masyarakat.

*Pengalaman Buruk dan Refleksi*

Pengalaman ini bagaikan mimpi di siang bolong, seperti menonton film horor di bioskop di mana hantu menjadi pelapor. Kasus perdata dipaksakan menjadi pidana, hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua ini mencoreng citra kepolisian dan memperlihatkan betapa lemahnya kontrol terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.

Dari kasus ini, saya menyimpulkan perlunya tindakan tegas dari pimpinan Polri, bahkan Kapolri. Pemangkasan atau pemutasian terhadap aparat yang lalai harus dilakukan agar tidak merusak kepercayaan masyarakat. Pemindahan wilayah kerja bagi kapolda dan penyidik di seluruh Indonesia bisa menjadi langkah awal.

Lebih jauh, saya mengusulkan agar sistem kontrol diperkuat, bahkan dengan menghidupkan kembali model tempo dulu di mana TNI dan Polri bergabung dalam fungsi pengawasan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi politik, sosial, dan ekonomi, sekaligus menyelamatkan masyarakat dari praktik hukum yang menyesatkan. Dengan kontrol yang kuat, aparat tidak bisa lagi mempermainkan hukum demi kepentingan pribadi.

Mari kita bersama-sama menegakkan hukum dengan melibatkan tokoh adat, agama, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Korupsi, pungli, dan permainan hukum harus diberantas melalui informasi publik dan media, baik di dalam maupun luar negeri. Transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

Saya bangga dengan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, yang konsisten memperjuangkan kebenaran dan membela wartawan di seluruh Indonesia. Beliau adalah pejuang kemanusiaan yang berkomitmen terhadap penegakan hukum demi menyelamatkan masyarakat Indonesia dan dunia.

*Penutup*

Demikianlah pengalaman saya, Noti Andy. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bahwa hukum bisa direkayasa hingga melampaui logika. Namun, dengan semangat kebersamaan, kita harus terus berjuang agar hukum ditegakkan secara adil dan benar. Bravo PPWI, bravo Ketum Wilson Lalengke—tokoh pejuang kebenaran dan kemanusiaan demi keselamatan masyarakat. (*)

*Lomba Menulis Masih Berlangsung Hingga 15 Desember 2025*

Terkait pelaksanaan lomba menulis bertema “Pengalaman Buruk Dengan Polisi Indonesia” dapat disimak di sini: *PENGUMUMAN: Waktu Lomba Menulis bertema “Pengalaman Buruk dengan Polisi Indonesia” Diperpanjang Hingga 15 Desember 2025* (https://pewarta-indonesia.com/2025/11/pengumuman-waktu-lomba-menulis-bertema-pengalaman-buruk-dengan-polisi-indonesia-diperpanjang-hingga-15-desember-2025/)

Jakarta, 30 November 2025.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PROGIB menerima kunjungan silahturahmi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PROGIB Kalimantan Barat dalam rangka memperkuat jaringan ekonomi, tata organisasi, serta konsolidasi strategi informasi publik.

Dalam pertemuan tersebut, terbangun kesepahaman bahwa penyebaran informasi yang akurat, cepat, dan terstruktur sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan PROGIB di seluruh Indonesia. Karena itu, Ketua DPW Kalbar, Burhan, menyampaikan inisiatif pendirian Media Center Indonesia yang akan berpusat di kantor DPP PROGIB. Langkah strategis ini diharapkan dapat menunjang pengembangan PROGIB di ranah media sosial dan publik.

Burhan juga melaporkan kepada Ketua Umum DPP PROGIB, Dimpos Simamora, S.E., S.H., bahwa hingga saat ini DPW Kalbar telah membentuk 14 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Kalimantan Barat. Kehadiran DPC ini menjadi bukti nyata bahwa struktur organisasi PROGIB di daerah terus berkembang dan semakin solid.

Ketua Umum DPP PROGIB menyambut baik laporan dan inisiatif tersebut. Beliau menegaskan bahwa penguatan jaringan ekonomi dan media merupakan langkah strategis untuk memperluas dampak kerja-kerja organisasi secara nasional.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi organisasi demi tercapainya visi besar PROGIB ke depan.

Red”