NEWSPAPER

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membidik penyelewengan anggaran proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telan anggaran Rp 151 Miliar.

Selama dua hari KPK mengobok-obok Kota Soto dengan menggeledah beberapa tempat penting, yakni kantor Dinas Perkim, rumah dinas Bupati, dan gedung Pemkab Lamongan.

“Seperti diberitakan sebelumnya, KPK sudah menetapkan tersangka terkait pembangunan gedung tersebut,” ujar Akbar koordinasi aksi (13/5/2024)

Berikut beberapa fakta mengenai gedung Pemkab Lamongan yang kini jadi sorotan KPK.

1. Pembangunan Telan Anggaran Sebesar Rp 151 Miliar.
Gedung dengan tujuh lantai itu dibangun pada tahun 2017 silam dan selesai pada 18 Juli Tahun 2019. Peletakan batu pertama pembangunan gedung ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2017, bertepatan dengan HUT ke-72 RI.

Dana APBD yang digelontorkan untuk pembangunan gedung itu bernilai Rp 151 miliar yang ditempati oleh sekretariat daerah, staf ahli, bappeda, BKD dan diskominfo.

2. Gedung Dibangun Saat Bapak dan Anak Jabat Bupati dan Ketua DPRD.
Proses pembangunan gedung Pemkab Lamongan yang memakan waktu sekitar 2 tahun itu terjadi pada era mendiang bupati Fadeli.

Pada tahun 2018, anaknya yang bernama Debby Kurniawan yang kini menjabat DPR, didapuk sebagai ketua DPRD Lamongan, menggantikan Kaharudin untuk masa jabatan 2014-2019 melalui mekanisme pengganti antarwaktu (PAW).

Debby Kurniawan seusai dilantik sebagai ketua DPRD yang baru, di malam yang sama langsung memimpin rapat paripurna dalam rangka pembahasan raperda dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

3. Pembangunan Molor Selama 4 Bulan
Pembangunan gedung yang dikerjakan mulai 2017 dan menelan anggaran APBD sebesar Rp 151 miliar tersebut molor dari target awal, yang seharusnya selesai pada bulan Maret 2019, tetapi, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada saat itu memberi perpanjangan (addendum) hingga 18 Juli 2019, karena ada perubahan desain tata ruang dari lantai 1 sampai 6.

4. Biaya Perawatan Gedung Tembus Rp 800 Juta
Biaya perawatan untuk gedung Pemkab Lamongan dialokasikan sebesar Rp 800 juta. Anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk perawatan rumah dinas bupati, wakil bupati, sekda, serta Pendopo Lokatantra. Kebutuhan perawatan gedung paling banyak dialokasikan untuk lift, karena gedung ini memiliki tujuh lantai yang memang membutuhkan perawatan esktra dan berkala.

Selain itu, disusul oleh kebutuhan listrik, lampu-lampu gedung, perbaikan toilet, plafon yang bocor, pengecatan dan sebagainya.

5. Pernah Diperiksa KPK pada Tahun 2021
Proyek pembangunan gedung pemkab senilai Rp 151 miliar itu pernah disoal oleh KPK pada tahun 2021 lalu. Bahkan, dikabarkan ada beberapa pejabat Pemkab Lamongan yang telah diperiksa.

Waktu itu, gedung tersebut diduga kuat bermasalah lantaran pengerjaan proyek itu terjadi addendum untuk perpanjangan waktu hingga 5 kali. Akan tetapi, tak ada kejelasan terkait maksud dan tujuan KPK, hingga pada tahun ini kembali mencuat lagi.

6. Pembangunan Gedung Hancurkan Nilai Sejarah
Pembangunan gedung Pemkab Lamongan berlantai tujuh itu dinilai menghilangkan nilai sejarah bangunan sebelumnya yang bercorak Hindia Belanda dan pernah menjadi kantor administrasi pemerintahan kolonial.

Berdasarkan catatan di museum Leiden Belanda, bangunan sebelumnya telah ada sejak tahun 1922. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto jamuan makan saat gubernur jenderal D. Fock (setingkat presiden Hindia Belanda) singgah di Lamongan.

“Tak hanya itu, terdapat pula prasasti peletakan batu pertama tahun 1953, yang dikabarkan sebagai penanda adanya renovasi pada masa pemerintahan bupati R. Abdoel Hamid,” ujarnya.

Kemudian sesuai UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda atau gedung pemkab lama ini sudah bisa dijadikan objek cagar budaya lantaran usianya melebihi 50 tahun. (Red)

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diwakili oleh Irjen TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengukuhkan Emergency Medical Team (EMT) TNI tahun 2024, bertempat di Lapangan Apel Gedung B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Irjen TNI menyatakan bahwa, pembentukan EMT TNI merupakan wujud nyata dedikasi TNI untuk mengabdi sepenuhnya kepada bangsa dan negara. EMT disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan medis darurat, baik di dalam negeri maupun luar negeri saat terjadi bencana alam atau krisis kesehatan. “Pembentukan EMT tahun 2024 merupakan implementasi keterlibatan langsung TNI dalam penanggulangan bencana sesuai undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas TNI adalah menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP),” ujarnya.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa melalui EMT, diharapkan TNI akan lebih siap dalam menghadapi bencana dan lebih responsif dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana serta dapat menambah kepercayaan publik terhadap TNI dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat Indonesia. “EMT TNI terdiri dari dokter, perawat, ahli kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, farmasi dan bidang logistik yang bertugas untuk melakukan pelayanan gawat darurat langsung di lokasi bencana untuk menyelamatkan jiwa korban, mencegah kecacatan korban, memastikan tidak ada ancaman/potensi wabah penyakit serta memastikan terpenuhinya kebutuhan logistik kesehatan,” katanya.

“Personel EMT adalah prajurit bidang kesehatan terpilih yang mengemban tugas mulia untuk bantuan kesehatan bahkan menyelamatkan nyawa manusia. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh personel EMT TNI dapat menjadi TNI yang PRIMA, dengan terus meningkatkan kualitas diri dan kemampuan dalam latihan kesiapsiagaan. Tetaplah bekerja dengan tekun, dan sertakan Tuhan dalam setiap langkah,” pungkasnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi