LIN-RI.COM

Senin 9 September 2024, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 11 dari 12 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif.
Adapun salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan dari Kejaksaan Negeri Poso, yang disangka melanggar 362 KUHP tentang Pencurian.
Kronologi bermula pada hari Jum’at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WITA, Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan yang telah mengetahui bahwa di pondok kebun milik Saksi Korban Dewi Chatriyani alias Mama Arka yang beralamat di Desa Tongko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso tersimpan mesin pemotong rumput.

Kemudian, pergilah Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan menuju kebun milik Saksi Korban Dewi Chatriyani alias Mama Arka tersebut dan mengambil 2 (dua) unit mesin pemotong rumput merk YAKUSA dan TASTO dari dalam pondok tersebut dan langsung membawanya dan menyimpannya di pondok kosong milik Sdr. WAHID.

Kemudian, keesokan harinya Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan menjual kepada Saksi SUPRI dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah). Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin pemotong rumput merk YAKUSA dan TASTO milik Saksi Korban Dewi Chatriyani alias Mama Arka.
Bahwa akibat perbuatan Tersangka Nur Ikhwan alias Wawan tersebut Saksi Korban Dewi Chatriyani alias Mama Arka mengalami kerugian materil sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Imam Sutopo, S.H., M.H. dan Kasi Pidum Muhammad Amin, S.H., serta Jaksa Fasilitator Fadly Ilham, S.H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Korban. Setelah itu, Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan juga meminta agar proses hukum yang sedang dijalani oleh Tersangka dihentikan.
Usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Bambang Hariyanto, S.H., M,Hum. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan mengajukan permohonan kepada JAM-Pidum dan permohonan tersebut disetujui dalam ekspose Restorative Justice yang digelar pada Senin, 9 September 2024.

Selain itu, JAM-Pidum juga menyetujui 10 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka:
1. Tersangka San Tolaki alias Papa Irfan dari Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Tersangka Eko bin Mastu Saputra dari Kejaksaan Negeri Tapin, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Tersangka Dafid Febriyanto alias David bin Suciono dari Kejaksaan Negeri Mempawah, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Tersangka Tri Wahyu Novaldi alias Aldi bin Zulfandi dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perbuatan Tidak2 Menyenangkan atau Pengancaman .
5. Tersangka Satria Syarif bin Firman Edi dari Kejaksaan Negeri Depok, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan atau Pasal 80 ayat (1) Jo 76C Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 406 KUHP tentang Pengerusakan.
6. Tersangka Budiman alias Budi bin Agus Suprapto dari Kejaksaan Negeri Karawang, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
7. Tersangka Indra Ukar Karyatna bin Ependi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan Jo Pasal 56 KUHP dan atau Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
8. Tersangka Rona Arsiana binti Asep Dadang (Alm) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua Pasal 80 ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Ketiga Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
9. Tersangka Irfan Failul Amri alias Irfan Ak Saifududin dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
10. Tersangka Sebastian Pehan Hurit alias Bastian dari Kejaksaan Negeri Flores Timur, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:  Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
 Tersangka belum pernah dihukum;  Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;  Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;  Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;  Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

 Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

 Pertimbangan sosiologis;  Masyarakat merespon positif.
Sementara berkas perkara atas nama Tersangka Agus Susanto bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, tidak dikabulkan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka, bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1)

Red”

Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 resmi dibuka, Senin Malam (9/9/24) di Aceh dan Sumatera Utara.

Para atlet top tingkat nasional dan internasional ikut meramaikan PON termasuk atlet yang menjadi anggota polisi.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia yang juga ketua harian Komite Olahraga Polri (KOP), Irjen Pol. Dedi Prasetyo, mengatakan Polri berkomitmen mendukung visi pemerintah menyongsong Indonesia emas 2045 dalam mencetak SDM unggul melalui olahraga.

“Olahraga adalah bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang unggul, partisipasi POLRI dalam kegiatan olahraga di Indonesia dan Internasional diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat, yang akhirnya berdampak pelaksanaan tugas pokok Polri”. Ujar Irjen Pol Dedi Prasetyo.

Irjen Pol Dedi Prasetyo selaku ketua harian Komite Olahraga Polri (KOP) memberikan dukungan penuh dan berharap atlet Polri bisa bertanding dengan sportif dan mengukir prestasi gemilang dengan meraih medali sebanyak-banyaknya melalui 48 cabang olahraga prestasi.

“PON merupakan salah satu agenda penting bagi atlet Polri untuk mengukur capaian prestasi mereka, Selamat Bertanding”.

KOP diresmikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bulan Mei 2024 pada saat Rakernis SDM Polri.

Di PON XXI Aceh Sumut tercatat 298 atlet Polisi dari berbagai kepangkatan mengikuti pesta olahraga nasional ini. Mereka tampil di PON mewakili provinsi asal mereka.

Selain menjamin keamanan Polri juga mengambil bagian langsung sebagai atlet, manajer, official, tenaga teknis, perawat, juri, wasit dan berbagai peran dalam menyukseskan kontingen tiap-tiap Provinsi yang akan berlaga dari berbagai cabang olahraga.

1 SKYDIVING : 15
2 BOLA TANGAN: 1
3 JUDO : 24
4 MUAYTHAI : 7
5 TENIS LAP : 2
6 PENCAK SILAT : 38
7 HOCKEY : 1
8 TAEKWONDO: 17
9 KARATE : 14
10 BOLAVOLI INDOOR : 9
11 VOLI PANTAI : 3
12 TARUNG DERAJAT : 2
13 SEPAK TAKRAW : 7
14 JALAN CEPAT: 1
15 MENEMBAK : 25
16 TENIS MEJA : 2
17 SELAM : 2
18 ARUNG JERAM : 5
19 GYMNASTIC : 4
20 MMA : 5
21 ANGGAR : 6
22 AERSPORT PARAMOTOR : 2
23 POLO AIR: 2
24 GULAT : 8
25 DAYUNG : 17
26 TINJU : 2
27 TAMIYA : 1
28 SEPAK BOLA : 5
29 SEPAK BOLA PUTRI : 1
30 KEMPO : 6
31 SKI AIR : 1
32 SOFT TENIS : 1
33 KABBADI : 1
34 SAMBO : 3
35 FUTSAL : 2
36 JUJITSU : 1
37 KICK BOXING : 1
38 BASKET : 1
39 BALAP SEPEDA : 1
40 HAPKIDO : 3
41 KURASH : 3
42 PARAMOTOR : 2
43 CRICKET : 1
44 BINARAGA : 2
45 BILLIARD : 1
46 PANTEQYUE : 2

Red”

Senin 9 September 2024 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXI (81) Gelombang I Tahun 2024, dengan materi ceramahnya yang berjudul “Jaksa PRIMA”.

Adapun yang dimaksud dengan PRIMA adalah PROFESIONAL, RESPONSIF, INTEGRITAS, berMORAL dan ANDAL yang dilandasi dengan nilai-nilai TRI KRAMA ADHYAKSA Menurut Jaksa Agung, PRIMA dalam hal ini merupakan standar minimum karakter dari seorang Jaksa.
PROFESIONAL berkaitan erat dengan sikap seorang jaksa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang dilandasi dengan tingkat pengetahuan analisis yuridis yang terstruktur dan memadai dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya.

RESPONSIF adalah karakter yang ditandai dengan tingkat sense of crisis yang tinggi dan nurani yang baik di dalam diri setiap Adhyaksa, hal ini erat kaitannya kapan mengambil sikap dan sikap apa yang tepat untuk diambil.
INTEGRITAS adalah perilaku konsisten dengan prinsip etika dan moral, yang mengandung nilai-nilai kejujuran dan penuh tanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.
berMORAL Jaksa yang bermoral adalah Jaksa yang senantiasa melakukan tindakan terpuji, dan segala hal yang memberikan manfaat kepada Masyarakat, bangsa dan institusinya. moralitas jaksa itu haruslah konsisten dan logis dalam setiap tindak tanduk ataupun tingkah lakunya.

ANDAL yang memiliki arti dapat dipercaya, dipercaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penegakan hukum serta pemenuhan keadilan.
Jaksa Agung mengungkapkan bahwa lima tahun belakangan, seluruh Insan Adhyaksa sudah berupaya dengan segala pengorbanan berhasil menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Pada survei terakhir Kejaksaan menempati posisi pertama dengan nilai 74,7%.
“Jangan kalian nodai pencapaian itu dengan segala bentuk penyimpangan atau kesalahan dalam bertugas. Tak akan saya toleransi dan akan saya akan tindak tegas!” ujar Jaksa Agung menegaskan.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung juga menegaskan terkait pentingnya keberadaan jiwa korsa dalam organisasi Kejaksaan. Jiwa korsa yang dimaksud adalah solidaritas dan soliditas yang mengarah pada kebenaran dan kebaikan guna penguatan institusi kejaksaan bukan solidaritas dan soliditas dalam melakukan penyimpangan dan pengkhianatan terhadap institusi dan negara.
Hal ini mengingat sebagian besar tugas yang akan diemban oleh Jaksa adalah tugas-tugas yang bersifat team work, di mana keberhasilan pelaksanaan tugas akan sangat tergantung oleh soliditas yang terbangun dalam tim tersebut.
Selain hal-hal yang disampaikan di atas, dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan telah mengatur 3 (tiga) kewenangan yang berpotensi memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.
Pertama yaitu, pelaksanaan pemulihan aset yang meliputi kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian. Kewenangan tersebut tersebut diatur dalam Pasal 30 A Undang-Undang Kejaksaan. Secara yuridis, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan wewenang Kejaksaan dalam pemulihan aset yaitu dalam hal wewenang pro justicia (untuk keadilan), wewenang keperdataan yang meliputi gugatan ganti rugi, serta wewenang eksekutorial.
Kedua, penyelenggaraan Pusat Kesehatan Yustisial. Legitimasi terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 30 C huruf a Undang-Undang Kejaksaan. Salah satu kontribusi penyelenggaran kesehatan yustisial Kejaksaan adalah membangun rumah sakit, sarana dan prasarana, serta fasilitas dan kelengkapan pendukung Kesehatan.

Ketiga, terkait dengan jabatan di luar instansi Kejaksaan. Pasal 11 A Undang-Undang Kejaksaan telah memberikan ruang bagi Jaksa untuk dapat berkarya di level internasional baik dikaryakan pada perwakilan Kejaksaan di luar negeri maupun dapat pula ditugaskan pada organisasi internasional maupun organisasi profesi internasional.
Mengakhiri ceramahnya, Jaksa Agung menegaskan kepada para peserta PPPJ bahwa Kejaksaan jika diibaratkan kapal, seluruh jajaran Kejaksaan adalah anak buah kapal, sedangkan Jaksa Agung adalah Nakhodanya. Kemana-pun arah kapal berlayar, itu tergantung pada arah komando Nakhodanya. Oleh karena itu, tidak ada Jaksa yang memiliki penilaian berbeda dan bahkan berlawanan dengan arah kebijakan pimpinan.
“Een en ondelbaar sebagai prinsip satu dan tidak terpisahkan, dimulai dari keseragaman berpikir sampai pada pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan. Jika masih ada Jaksa yang ingin terlihat lebih pintar dan hebat dengan cara melawan arah kebijakan institusi apalagi mengarah pada tercorengnya nama baik institusi, saya minta dengan jiwa ksatria untuk keluar dari institusi ini. Saya Tidak Butuh Jaksa yang Demikian!” pungkas Jaksa Agung. (K.3.3.1)

Jakarta, 9 September 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.

Red”

Jakarta – Laksda TNI Dr. Suradi Agung Slamet, S.T., S.Sos., M.M., secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan (IKADIP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlangsung di Aula Zamhir Islamie IPDN, Jakarta Selatan, Sabtu (7/9/2024).

Pengukuhan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam pengukuhan kepada Laksda TNI Dr. Suradi dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Yudi Rusfiana, S.I.P., M.Si., disaksikan Direktur Sekolah Pascasarjana, Prof. Dr. Drs. Muh. Ilham, M.Si., beserta ratusan undangan dari berbagai kalangan akademisi.

Dalam sambutannya, Laksda TNI Dr. Suradi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin IKADIP periode 2024-2029. Beliau menekankan bahwa acara ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momen penting untuk memperkuat fondasi organisasi dan memaparkan program kerja yang telah disusun. Saat ini, terdapat 288 alumni yang telah meraih gelar doktor dari IPDN.

Laksda TNI Dr. Suradi juga menyampaikan beberapa informasi penting terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKADIP, yang akan menjadi pedoman utama dalam menjalankan organisasi. IKADIP IPDN merupakan satu-satunya wadah bagi alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.

Tujuan IKADIP IPDN meliputi: (1) Memelihara, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerja sama antara alumni dan Civitas Akademika IPDN, (2) Menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan pada almamater IPDN, (3) Mengabdikan diri kepada masyarakat, dan (4) Mengoptimalkan sumber daya alumni sebagai mitra pembangunan nasional.

Struktur kepengurusan IKADIP terdiri dari Pembina, Dewan Pakar, Pengurus (Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Koordinator Bidang, dan Ketua Koordinator Perwakilan Daerah), serta pengurus daerah yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Wilayah.

Program kerja IKADIP dibagi menjadi tiga fase: Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Program Jangka Pendek, dengan masa kerja satu tahun, fokus pada peningkatan komunikasi dan sosialisasi, pendataan dan pemetaan anggota, pelaksanaan webinar dan diskusi ilmiah, pengadaan kartu anggota, kampanye kebermanfaatan alumni, serta monitoring dan evaluasi.

Program Jangka Menengah, yang berlangsung selama 2-3 tahun, mencakup pengembangan program profesional, penguatan kolaborasi dan kemitraan, pelaksanaan konferensi nasional dan regional, peningkatan kesejahteraan dan dukungan sosial, publikasi dan penyebaran karya ilmiah, serta monitoring dan evaluasi.

Program Jangka Panjang, dengan masa kerja 4-5 tahun, bertujuan untuk mendirikan pusat studi dan riset, mengembangkan jaringan alumni yang kuat, melakukan advokasi kebijakan, membangun fasilitas penunjang, mengembangkan dana abadi dan investasi, serta monitoring dan evaluasi.

Laksda TNI Dr. Suradi juga menegaskan bahwa IKADIP IPDN akan berperan dalam Fungsionalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang penelitian, pengabdian, dan pengembangan.

Menutup sambutannya, Laksda TNI Dr. Suradi menyatakan keyakinannya bahwa dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, IKADIP akan mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi komunitas serta masyarakat luas. (Humas Bakamla)

Auntentifkasi : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.