LIN-RI.COM

JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menerima langsung penghargaan Disway Award 2025 dalam kategori Lembaga Negara & Regulator Terpopuler mewakili Kapolri. Penghargaan diberikan pada acara penganugerahan di Jakarta, Kamis (4/12/2025), sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi Polri dalam menghadirkan informasi publik yang cepat, jernih, dan bermanfaat.

Usai menerima penghargaan, Karo Multimedia Divhumas Polri, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa Polri Akan Terus Mengutamakan Kepercayaan Publik.

Brigjen Pol Ade Ary menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Polri untuk semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan pelayanan kepada publik. “kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Disway ID dan seluruh masyarakat. Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan publik yang harus kami jaga dengan kinerja yang semakin baik,” ujar Ade Ary. Ia menyampaikan pesan dari Kapolri pentingnya menghadirkan informasi secara cepat dan akurat sebagai bagian dari pelayanan Polri.

“Bapak Kapolri selalu mengingatkan bahwa informasi harus segera diketahui masyarakat. Ini menjadi komitmen kami dalam menyampaikan informasi yang benar, jernih, dan bermanfaat bagi publik,” tambahnya.

Ade Ary menjelaskan bahwa Kapolri memberi perhatian besar terhadap kemitraan strategis Polri dengan media, termasuk Disway ID, dalam menjaga ruang informasi yang sehat dan mendorong edukasi publik. “Bapak Kappolri sangat mengapresiasi sinergi yang sudah terbangun dengan Disway ID. Kolaborasi ini terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam literasi digital dan informasi yang objektif,” ungkapnya. Ia turut menyampaikan harapan Kapolri agar Disway ID semakin berkembang dan memberikan kontribusi semakin besar.“Atas arahan Bapak Wakapolri, kami menyampaikan selamat dan mendoakan keberkahan untuk Disway ID agar terus maju dan memberikan manfaat luas,” tuturnya.

Penilaian Disway Award Dilakukan Secara Objektif dan Nasional

Disway Award 2025 diberikan kepada 522 brand dan lembaga populer Indonesia, dengan proses penilaian oleh lembaga profesional Infovesta melalui survei nasional. Pendiri Disway, Dahlan Iskan, menegaskan bahwa hasil penghargaan mencerminkan kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap kinerja brand dan lembaga.

Polri Tegaskan Pelayanan dan Keterbukaan Informasi sebagai Prioritas Utama

Ade Ary kembali menyampaikan arahan Wakapolri terkait komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik. “Bapak Wakapolri menekankan bahwa Polri harus semakin hadir dengan pelayanan yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat. Penghargaan ini menjadi pengingat agar kami terus memperkuat kedekatan dan komunikasi dengan publik,” tutupnya.

Red”

Jakarta — Gelombang bencana yang melanda Sumatra kembali menjadi peringatan keras bagi bangsa. Menyikapi situasi darurat tersebut, Ketua Umum Setya Kita Pancasila (SKP), Andreas Summual, mengeluarkan instruksi nasional yang tegas: “CATCH THE MAFIA!”

Perintah ini diarahkan kepada aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan seluruh elemen negara untuk mengejar, menangkap, dan mengungkap semua jaringan mafia hutan dan mafia sawit yang selama ini merusak ekosistem Indonesia.

Desak Pemerintah Percepat Revitalisasi Hutan

Andreas menekankan bahwa revitalisasi hutan di Sumatra harus dilakukan segera agar tidak muncul bencana kedua, ketiga, dan seterusnya.

> “Sumatra sudah memberi alarm keras. Kita tidak boleh menunggu korban berikutnya. Revitalisasi hutan harus dipercepat sebelum semuanya terlambat,” tegas Andreas.

Korporasi Sawit & Kayu Diminta Berani Tampil di Depan Publik

Andreas meminta semua korporasi sawit dan industri kayu untuk menggelar jumpa pers bersama Menteri Kehutanan, demi membuka secara transparan:

Kerusakan hutan yang diakibatkan aktivitas mereka

Luas kawasan yang telah dialihfungsikan

Dampak ekologis yang terjadi akibat eksploitasi lahan

> “Publik harus tahu mana yang benar dan mana yang merusak. Jangan berlindung di balik izin. Ini saatnya transparansi,” ujar Andreas.

Tagih Tanggung Jawab Pengusaha Hutan dan Pengusaha Sawit

Menurut Andreas, tidak boleh ada pengusaha yang lari dari tanggung jawab moral maupun hukum.

> “Kerusakan ini bukan main-main. Ini menyangkut masa depan alam dan keselamatan jutaan rakyat. Pengusaha yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Perintah Tegas: Tangkap Semua Bos Perusahaan Tanpa HPH

Andreas meminta Polri menangkap semua bos perusahaan yang:

Tidak memiliki HPH tetapi melakukan penebangan

Menguasai hutan secara ilegal

Melakukan penebangan liar terstruktur

Merusak hutan lindung dan kawasan gambut

Selain itu, ia juga meminta audit nasional terhadap seluruh pemegang HPH untuk memeriksa apakah ada penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran batas konsesi.

Statement Langsung kepada Presiden Prabowo

Dalam pernyataan khususnya, Andreas memberikan seruan jelas dan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

> “Presiden Prabowo kami mohon tegas menindak semua korporasi liar penebangan hutan. Ini bukan hanya soal bisnis—ini adalah kelangsungan hidup alam dan masa depan bangsa. Kerusakan hutan inilah yang mendatangkan bencana, dan negara harus hadir dengan keberanian penuh,” tegas Andreas Summual.

Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki mandat kuat dari rakyat untuk menertibkan sektor kehutanan yang selama ini dipenuhi berbagai praktik ilegal dan kepentingan gelap.

Catch The Mafia: Gerakan Penyelamatan Indonesia

Gerakan “CATCH THE MAFIA” ditekankan Andreas sebagai langkah nasional untuk:

Mengakhiri dominasi mafia kehutanan

Menghapus jaringan ilegal yang merusak lingkungan

Mengembalikan fungsi ekologis hutan Indonesia

Melindungi rakyat dari bencana berulang

> “Tidak ada alasan untuk takut. Negara harus menang melawan mafia. Kita selamatkan alam Indonesia sekarang juga,” tutup Andreas.

​Pemalang – Sebuah bangunan di wilayah Semiliran, Bantarbolang, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang sempat viral di berbagai media daring karena dituding sebagai lokasi penimbunan dan transaksi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ilegal, dibantah keras oleh pemiliknya. Menurut klarifikasi, bangunan tersebut baru didirikan dan rencananya akan digunakan untuk usaha ternak ikan lele.

​Pemilik gudang, Liza Amelia, menyatakan kerugiannya atas pemberitaan yang beredar. Saat ditemui awak media pada Kamis (04/12/2025), Liza menjelaskan bahwa gudang itu baru selesai dibangun sekitar satu minggu.

​“Gudang itu saya buat baru satu minggu, rencana untuk ternak ikan Lele. Pemberitaan hanya berdasarkan foto pintu pagar, lalu dinyatakan gudang untuk menimbun solar, padahal tidak ada bukti dokumentasi yang dituduhkan,” ujar Liza Amelia.

​Liza juga menyampaikan kritik terhadap profesionalisme beberapa media yang memberitakan tanpa dasar kuat. Ia menekankan bahwa berita harus didukung dengan bukti dokumentasi yang akurat dan narasumber yang jelas.

​“Kalau wartawan profesional tentunya jika menaikkan sebuah pemberitaan harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi yang akurat, jangan ngawur. Adanya pemberitaan tersebut saya merasa sangat dirugikan, nanti bisa kami tuntut balik,” tegasnya.
​
​Keterangan Liza Amelia dikuatkan oleh Slamet, warga Bantarbolang yang bertindak sebagai tukang yang mengerjakan pembangunan gudang tersebut.

​“Saya yang mengerjakan gudang itu baru satu minggu, rencananya memang buat ternak Ikan Lele. Tidak ada satu alat bukti yang bisa menunjukkan kalau gudang itu untuk menimbun atau transaksi BBM Solar, bahkan juga tidak ada tercium bau aroma solar,” jelas Slamet. ​Slamet turut menyayangkan pemberitaan yang dinilainya tidak akurat
​
​Selain isu dugaan gudang solar, Liza Amelia juga menyoroti tindakan beberapa oknum media yang dianggap telah mencampuri urusan pribadinya.

​“Selain itu, oknum media itu terlalu ikut campur urusan pribadi, itu sifatnya privasi. Kenapa persoalan nikah siri dibawa-bawa ke publik? Itu benar-benar mencemarkan nama baik Bu Liza dan salah satu anggota TNI,” tambahnya.

​Liza berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi yang beredar dan mengembalikan nama baiknya yang merasa sangat dirugikan oleh pemberitaan tanpa dasar tersebut.

Red:
​

Polda Jateng, Kota Semarang | Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda Jawa Tengah telah menjatuhkan sanksi berat terhadap AKBP B. Perwira menengah yang sebelumnya menjabat Kasubdit Dalmas Ditsamapta itu diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian setelah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada menurunnya citra positif Polri di masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol. Artanto, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kabid Propam, Kombes Pol. Saiful Anwar, pada Kamis (4/12/2025) pagi. Dalam keterangannya, Kabid Humas mengungkap bahwa sidang tersebut dilaksanakan pada Rabu, 3 Desember 2025, pukul 10.24 s.d. 16.20 WIB di ruang Sidang Bidpropam Polda Jawa Tengah.

“Setelah mendengarkan keterangan langsung dari 7 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut, Tim Komisi Sidang mendapati AKBP B terbukti melanggar delapan pasal terkait Kode Etik Profesi Polri,” ungkapnya.

Pelanggaran itu meliputi perbuatan yang menurunkan citra Polri, pelanggaran norma agama dan kesusilaan, serta perselingkuhan. Inti pelanggaran yang dilakukan adalah menjalin hubungan dekat dengan seorang wanita berinisial D.L.L.H alias Levi hingga memasukkannya ke dalam Kartu Keluarga tanpa sepengetahuan istri sah.

Puncaknya pelanggaran yang dilakukan terjadi pada Minggu malam (16/11/2025), dimana terduga pelanggar bersama wanita tersebut menginap di sebuah kostel di Kota Semarang. Keesokan harinya, Senin (17/11/2025), wanita itu ditemukan meninggal dunia.

“Peristiwa ini memicu pemberitaan luas dan merusak citra positif institusi Polri,” tuturnya.

Berdasarkan fakta dan pasal yang terbukti dilanggar, Komisi menjatuhkan dua jenis sanksi yaitu sanksi etika yang memutuskan bahwa perbuatan AKBP B merupakan tindakan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Atas putusan ini, terduga pelanggar menyatakan akan mengajukan banding,” lanjutnya.

Di akhir keterangan, Kabid Humas menegaskan komitmen Polda Jateng untuk menindak tegas setiap anggotanya yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi dan merusak kepercayaan publik.

“Keputusan sidang ini menunjukkan komitmen Propam Polda Jateng untuk menegakkan kode etik dan menjaga marwah institusi di mata masyarakat. Siapapun yang melakukan pelanggaran, Polda Jateng akan memberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya

Red”

Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas kembali berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras tanpa izin dan berhasil mengamankan dua terduga pengedar beserta total barang bukti 3.106 butir obat keras/daftar G.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba Kompol Willy Budiyanto, S.H., M.H., membenarkan adanya dua pengungkapan berantai tersebut. Ia menyebut kasus pertama menjadi pintu masuk terbongkarnya jaringan distribusi obat keras hingga ke pemasoknya.

700 Butir Obat Keras dari Tangan Pelaku di Cilongok

Pengungkapan pertama dilakukan pada Sabtu malam, (29 November 2025) pukul 21.55 wib, saat tim Sat Resnarkoba mengamankan seorang laki laki berinisial PL (43), warga Desa Cikidang, Cilongok, Banyumas.

Pelaku ditangkap di pinggir jalan timur Alfamart Cikidang, setelah petugas menemukan 700 butir obat keras/daftar G yang dibawa tersangka. Selain itu, diamankan pula satu unit handphone Redmi 15 dan sepeda motor Honda Vario yang digunakan pelaku.

“Dalam pemeriksaan awal, PL mengaku mendapatkan obat obatan tersebut dari seseorang berinisial HAW warga Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen. Informasi itulah yang kemudian menjadi dasar pengembangan kasus”, terangnya.

Pengembangan Berujung Pengungkapan 2.406 Butir di Pekuncen

Berdasarkan hasil interogasi tersebut, tim bergerak menuju Pekuncen dan mengamankan HAW (53) pada Minggu dini hari (30 November 2025) pukul 04.30 wib.

“Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2.406 butir obat keras/daftar G, beserta satu unit handphone Oppo A16 yang diduga digunakan tersangka untuk transaksi. HAW diduga sebagai pemasok obat keras kepada PL”, ujarnya.

Kompol Willy memastikan kedua kasus tersebut saling berkaitan dan menjadi satu rangkaian peredaran obat keras yang berhasil dipotong mata rantainya.

“Kedua tersangka saat ini sudah kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim juga terus melakukan pendalaman guna mengetahui kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat,” ujarnya.

Kasat Resnarkoba menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin kerap menjadi pintu masuk penyalahgunaan obat maupun narkoba di kalangan remaja serta berpotensi memicu tindak kriminal lain.

“Kami mengimbau masyarakat jangan takut melapor apabila mengetahui peredaran narkoba di lingkungannya. Informasi sekecil apa pun sangat berarti dalam upaya kami menjaga Banyumas tetap aman dari bahaya narkoba dan komitmen menindak tegas setiap bentuk pelanggaran Undang-Undang Kesehatan,” kata Kompol Willy.

Red”(PID Presisi Humas Polresta Banyumas).

​Banyumas, 3 Desember 2025 – Dugaan praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, kembali terkuak dan meresahkan masyarakat. Aktivitas ilegal yang dikenal sebagai ‘pengangsuan’ atau penyalahgunaan BBM bersubsidi ini terbukti masih beroperasi, memicu desakan keras agar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penindakan tuntas.

​Kronologi Penemuan dan Pengakuan Koordinator Lapangan

​Aktivitas ilegal ini terekam pada Rabu, 3 Desember 2025, sekitar pukul 11.00 WIB, di SPBU 44.531.16 Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja. Awak media menemukan satu unit truk sedang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Solar secara tidak wajar.

​Saat dikonfirmasi, operator SPBU awalnya mencoba berkelit. Namun, sopir truk yang tertangkap basah memberikan pengakuan mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ‘pengangsuan’ itu baru dimulai hari itu dengan sekitar tiga unit truk, dan total lima unit terlibat dalam aktivitas tersebut. Sopir juga menyebutkan bahwa operasi ini diduga milik seseorang berinisial (W) dari Cilacap.

​Pengakuan yang lebih mencengangkan datang dari pria berinisial (H), yang mengaku sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) mafia BBM tersebut. Melalui sambungan telepon, (H) secara terbuka mengklaim telah memberikan “atensi pengondisian” kepada seseorang berinisial (YT) untuk memuluskan praktik ilegal di wilayah Banyumas. (H) bahkan berani mengundang awak media untuk datang ke posko mereka yang diduga berada di SPBU Kalimanah, Kabupaten Purbalingga—mengindikasikan jaringan mafia ini telah meluas.

​Ancaman Hukum Terhadap Pelaku Mafia BBM Subsidi

​Praktik ‘pengangsuan’ dan penyelewengan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius. Pelaku penyelewengan BBM bersubsidi dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

​Khususnya, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

​Pasal 55 UU Migas berbunyi: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

​Desakan Tindak Tegas dan Pengawasan APH
​Maraknya kembali praktik ini menimbulkan kekhawatiran karena kuota BBM bersubsidi, yang berasal dari uang negara, seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat miskin dan sektor usaha mikro, bukan untuk kepentingan bisnis ilegal oleh oknum mafia.

​Aktivis pers berinisial (T) mendesak BPH Migas dan Aparat Penegak Hukum (APH), terutama institusi kepolisian, untuk segera turun tangan. “(T) meminta BPH Migas dan Institusi Kepolisian untuk segera mengawasi, menertibkan, dan menindak tegas para mafia BBM bersubsidi tersebut,” tegasnya.

​(T) juga menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Divisi Propam Kepolisian untuk memastikan tidak ada oknum APH yang terlibat atau mem-bekingi praktik ilegal ini, mengingat banyak kasus serupa yang penanganannya dinilai “ngambang” atau terhenti di tengah jalan. Masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan di lapangan.

​Harapan besar diletakkan pada upaya penindakan kali ini agar dapat berjalan tuntas, membongkar jaringan mafia secara keseluruhan, dan mewujudkan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran.

Redaksi”
​