LIN-RI.COM

Jakarta – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan dukungan MPR untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Pernyataan ini muncul setelah MPR menerima surat dari Fraksi Partai Golkar mengenai status hukum TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 yang diadakan pada 25 September 2024, Bamsoet menjelaskan bahwa pasal-pasal dalam TAP MPR tersebut masih berlaku sesuai dengan TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Dia menambahkan, meskipun Soeharto telah meninggal, pencantuman namanya dalam TAP tersebut telah diselesaikan secara hukum.

Menyikapi hal tersebut, Raja Agung Nusantara Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) menyayangkan kebijaksanaan usulan tersebut hanya kepada kedua tokoh bangsa tersebut, menurut nya (Alm) Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesomo juga sudah sepantasnya disematkan gelar Pahlawan Nasional, sebab sejatinya, sudah turut andil dalam memperjuangkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia hingga merdeka menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam hal ini, kami sudah sampaikan surat ke Presiden Jokowi dan sudah melakukan pernyataan sikap bersama di istana negara agar almarhum bapak bangsa Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesomo sudah semestinya mendapatkan anugerah gelar bapak tokoh pahlawan nasional bangsa Indonesia,” pungkasnya, (26/9).

Lanjutnya lagi menjelaskan, bahwa Prof.Dr.Soemitro Djojohadikoesomo sudah terbukti berdasarkan data, fakta dan sejarah yang sudah turut terlibat dalam memperjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, dan sudah terbukti memajukan negara, baik dari segi Politik, Ekonomi pasca Indonesia merdeka. Bahkan, sudah turut mengharumkan bangsa Indonesia di mata internasional.

Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dikenal sebagai begawan ekonom dan politisi terkemuka Indonesia. Sumitro melahirkan banyak ide dan kebijakan ekonomi Indonesia melalui sejumlah jabatan politik yang dia duduki.

“Beliau berperan besar dalam melahirkan ekonom Indonesia melalui lembaga pendidikan (FE-UI) yang pernah di nakhodai, serta terlibat aktif dalam berbagai Even politik yang menentukan sejarah bangsa. almarhum bapak Sumitro juga termasuk salah satu tokoh Indonesia yang tampil dalam waktu terlama di pangung sejarah bangsa,” paparnya.

Oleh karena itu, GMPRI juga akan menyambangi dan berkirim surat kepada Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo agar usulan dan dukungan mengenai penetapan gelar pahlawan nasional juga di anugerahkan kepada (alm). Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai pahlawan Nasional.

“Agar agenda Ketua MPR RI juga mengundang keluarga bapak Jend.(Purn) Prabowo Subianto perihal penganugerahan sang Founding Father alm.Prof Dr Sumitro Djojohadikusumo dianugerahi sebagai pahlawan Nasional,” tandas nya.(Bar)

Red”

Kejaksaan Agung, Jakarta – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Perlakuan Terhadap Objek Sita Eksekusi Berkaitan dengan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, yang berlangsung pada Rabu 25 September 2024 di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono sebagai Keynote Speaker menyampaikan bahwa tema yang diangkat pada FGD kali ini sangat menarik karena berkaitan dengan benturan rezim publik keuangan negara dengan rezim privat. Selain itu, Wakil Jaksa Agung juga menjelaskan mengenai langkah-langkah prosedural bagi Penyidik dalam rangka melaksanakan sita eksekusi dengan mempertimbangkan Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) and Thread (ancaman) dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan aset tindak pidana korupsi, Wakil Jaksa Agung mengungkapkan bahwa pelaku korupsi akan bertindak cepat dalam mengalihkan aset agar tidak terdeteksi melalui metode money laundring. Oleh karenanya, Wakil Jaksa Agung meminta penyidik harus lebih cepat dalam menyita aset tersebut. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah mengalami pergeseran paradigma, dari semula pemidanaan menjadi fokus kepada pemulihan kerugian negara. JAM-Pidsus juga menyampaikan sebagai upaya untuk melaksanakan pemulihan kerugian negara, aparat penegak hukum telah dibekali oleh instrumen penyitaan yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 39 KUHAP untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, JAM-Pidsus juga menuturkan tentang kewenangan Kejaksaan melaksanakan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti yang telah dipertegas dalam Pasal 30C huruf g Undang-Undang Kejaksaan RI.

“Sita eksekusi tidak lagi memerlukan izin penyitaan dari pengadilan, menjadikan Jaksa sebagai eksekutor harus cermat dan melakukan telaah yang mendalam sebelum suatu aset dilakukan sita eksekusi,” ujar JAM-Pidsus mengingatkan jajarannya. Selanjutnya, JAM-Pidsus menjelaskan upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh bidang tindak pidana khusus yaitu dengan mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana korupsi, yang dilaksanakan melalui strategi pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada subjek hukum orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi. “Pemidanaan dilakukan dengan tujuan tidak hanya diarahkan kepada subjek hukum orang perseorangan, tetapi juga subyek hukum korporasi guna memunculkan efek2
penjeraan. Selain itu juga akan menghasilkan pendapatan negara karena korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum untuk membayar denda,” imbuh JAMPidsus.
Pada kesempatan ini, JAM-Pidsus juga mengungkapkan bahwa Kejaksaan RI melalui JAM PIDSUS telah menyetorkan Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,78 triliun (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh miliar rupiah). Angka tersebut melebihi target PNBP dari tahun sebelumnya.
Acara FGD ini menghadirkan narasumber Hakim Agung Yang Mulia Dr. Yanto, S.H., M.H., Expertise Hukum Agraria dan Hak Tanggungan Prof. Dr. Maria, S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A., Expertise Hukum Bisnis dan Perseroan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tedy Syandriadi. (K.3.3.1)

Red”

Jakarta – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto didampingi Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra, menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR terkait persetujuan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan, menjelang akhir jabatan periode 2019-2024. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/9/2024) ini, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bertindak sebagai pimpinan rapat.

Adapun agenda rapat kali ini yakni laporan Panitia Kerja, pembacaan naskah RUU, pendapat akhir mini fraksi, pendapat akhir pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II sejumlah RUU kerja sama bidang pertahanan.

“Alhamdulillah kita telah menuju ratifikasi penuh rancangan kerja sama pertahanan lima negara yang sangat penting bagi kita,” kata Menhan Prabowo. Lima negara tersebut yakni Republik India, Republik Prancis, Persatuan Emirat Arab, Republik Federasi Brazil, dan Kerajaan Kamboja.

Menurut Menhan Prabowo lima negara tersebut adalah negara yang penting bagi Indonesia dan memiliki peran serta teknologi yang cukup baik. Oleh karena itu, Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras Komisi I DPR RI, sehingga pembahasan tentang kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut dapat diselesaikan.

“Saya sebagai Menteri Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Komisi I. Saya merasa didukung sepenuhnya oleh Komisi I,” tutur Menhan.

Menhan juga menekankan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, selalu mengingatkan agar Indonesia harus kuat untuk menjaga diri, karena kekayaan alam yang dimiliki sangat luar biasa.

“Pada kesempatan ini, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat,” tegas Menhan.

“Pengeluaran anggaran pertahanan kita dibandingkan terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) adalah salah satu yang terendah di kawasan Asia. Tidak sampai satu persen, 0,89 persen,” tambah Menhan.

Pada kesempatan tersebut Menhan Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf bila selama bekerja lima tahun sebagai Menteri Pertahanan, ada hal yang mengecewakan. “Tetapi saya ingin saudara yakin niat saya adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka kita harus punya pertahanan yang kuat. Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya,” tutup Menhan. (Biro Humas Setjen Kemhan)