Beranda blog Halaman 317

Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Melaksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan Atas Nama Terpidana Anang Diantoko

0

Kejaksaan Agung, Jakarta – Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo pada Kamis 26 September 2024.

Lelang eksekusi barang rampasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/Pid.Sus/2023/PT.SBY dalam perkara ”Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan” atas nama Terpidana Anang Diantoko.

Adapun objek lelang tersebut yaitu 5 (lima) unit mobil dan 2 (dua) unit motor yang dilelang dalam 1 lot dengan hasil seluruhnya laku terjual sebesar Rp8.448.440.000 (delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dari total nilai limit Rp6.498.800.000 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengalami kenaikan Rp1.949.640.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Usai dilaksanakannya lelang eksekusi barang rampasan ini, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (K.3.3.1)

Red”

Kapolri Pimpin Pelantikan Sejumlah Kapolda dan Pengukuhan 2 Jabatan Baru di Polri

0

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upcara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda, serta kenaikan pangkat sejumlah pati Polri di ruang Rupattama Mabes Polri, Sabtu (28/9/2024).

Dalam upacara ini, ada dua jabatan baru yang dikukuhkan yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

“Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri Dan para Kapolda, serta upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2024).

Kapolri melantik sekaligus serah terima jabatan sebanyak 7 Kapolda baru dan 29 Anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kapolri juga mengkukuhkan jabatan baru yaitu Astamaops Kapolri dan Astamarena Kapolri yang sebelumnya bernama Asops Kapolri dan Asrena Kapolri.

Kedua jabatan baru tersebut dijabat oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal, yakni Astamaops dijabat Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjabat Astamarena.

Red”

DPN LKPHI Menyambut Hangat, Polri Bangun Benteng TPPA dan TPPO

0

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyatakan dukungan penuh atas langkah Polri dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (TPPA). Ismail Marasabessy, selaku Direktur Eksekuif DPN LKPHI sangat menyambut baik dan menyambut hangat inisiatif tersebut yang dinilai sebagai benteng kokoh perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Marasabessy menegaskan bahwa pembentukan Direktorat TPPA dan TPPO oleh Polri merupakan langkah strategis dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

“Dengan dibentuknya Direktorat TPPA dan TPPO, Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keadilan dan melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat kita”

Kami di DPN LKPHI sangat percaya bahwa ini adalah langkah besar menuju sistem perlindungan hukum yang lebih baik dan responsif,” ujar Ismail Marasabessy dalam keterangan pers di Jakarta, sabtu (28/09/24).

Lebih lanjut, Marasabessy menjelaskan bahwa kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia merupakan isu global yang membutuhkan sinergi antar lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat.

“Peran Polri melalui Direktorat ini akan menjadi tameng utama dalam memerangi kejahatan-kejahatan ini, dan kami siap mendukung penuh upaya mereka melalui advokasi, sosialisasi, dan kerja sama di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, DPN LKPHI juga berharap agar lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, turut berperan aktif dalam mendukung inisiatif Polri ini.

Menurut Marasabessy, keberhasilan pemberantasan kejahatan ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan yang kuat dari seluruh elemen bangsa.

Marasabessy juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan ini. “Kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak serta perdagangan manusia harus terus ditingkatkan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat,” jelasnya.

Dengan meningkatnya kesadaran, Marasabessy sangat yakin bahwa penegakan hukum akan berjalan lebih efektif. Dia juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi para korban kejahatan perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan serta anak.

“Kita tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi korban untuk pulih dan bangkit kembali. Direktorat TPPA dan TPPO diharapkan akan berperan signifikan dalam memberikan perlindungan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Tidak hanya fokus pada aspek hukum, Ismail Marasabessy juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan edukatif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas di semua lapisan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah kejahatan ini sejak dini. kata Marasabessy.

Selain dukungan terhadap Polri, DPN LKPHI juga berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi yang memiliki fokus pada pemberantasan perdagangan manusia dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Menurut Marasabessy, tantangan global seperti perdagangan manusia memerlukan kerja sama lintas batas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah Polri ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menurunkan angka kasus perdagangan manusia yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

DPN LKPHI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam mempromosikan keadilan dan penegakan hukum di Tanah Air. Dengan terbentuknya Direktorat TPPA dan TPPO, Ismail Marasabessy optimis bahwa masa depan perlindungan hukum di Indonesia akan semakin kuat, terutama bagi mereka yang selama ini berada di garis depan kekerasan dan eksploitasi.

“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, ini soal memberikan harapan bagi mereka yang menjadi korban,” tutup Marasabessy.(Bar)

Red”

Hadi Purwanto ST SH, Kami Yakin Seribu Persen Murni Tindak Pidana Pertambangan

0

Mojokerto – Respon cepat dan sigap ditunjukan oleh Kapolres Mojokerto dan jajarannya dalam menangani perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh NAR selaku Kepala Desa (aktif) di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Hal ini terbukti dengan diperiksanya Hadi Purwanto, S.T., S.H. (Ketua Umum Lembaga BARRCUDA INDONESIA) selaku Pihak Pelapor pada Jumat(27/9) di Gedung Satreskrim Polres Mojokerto Lantai 2 Ruang Unit Tipidter.

“Kami hari ini diperiksa oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan selaku pihak pelapor berdasarkan surat panggilan yang diterbitkan oleh Satreskrim Polres Mojokerto dengan Nomor : B/4112/IX/RES.5.5/2024 tanggal 23 September 2024. Semua keterangan dan bukti-bukti sudah Kami sampaikan semuanya kepada penyidik,” jelas Hadi memberikan klarifikasi kepada awak media di halaman Gedung Satreskrim Polres Mojokerto, Jumat (27/9/2024).

LKH Barracuda Berharap Kapolres Mojokerto Tidak Sungkan Segera Menetapkan “NAR” Kepala Desa (aktif) di Kecamatan Trowulan Sebagai Tersangka Pertambangan
Alat Berat Seperti ramai diberitakan sebelumnya, bahwa Hadi Purwanto telah melaporkan “NAR”, seorang kepala desa (aktif) di Kecamatan Trowulan kepada Kapolda Jawa Timur pada 18 Agustus 2024 terkait dugaan pidana pertambangan ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Adapun kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Kades NAR berlokasi di Dusun Kepiting Desa Temon Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Kemudian laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Kapolda Jawa Timur dengan Nomor : R/7724/VIII/WAS.2.4/2024/Itwasda tanggal 29 Agustus 2024 kepada Kapolres Mojokerto. Dan selanjutnya Satreskrim Polres Mojokerto menindaklanjuti hal tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/887/IX/RES.5.5/2024/Satreskrim tanggal 13 September 2024.

LKH Barracuda Berharap Kapolres Mojokerto Tidak Sungkan Segera Menetapkan “NAR” Kepala Desa (aktif) di Kecamatan Trowulan Sebagai Tersangka Pertambangan
Dump Truck saat membawa material tambang
Hadi selanjutnya menerangkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan sudah lebih dari cukup dan menurutnya tidak mungkin bisa terpatahkan. Hadi berharap perkara ini ditangani secara objektif, professional, transparan, efektif dan efesien.

“Kami yakin perkara ini 1000 % adalah murni tindak pidana pertambangan. Lebih dari cukup bukti untuk menetapkan Kepala Desa NAR sebagai tersangka. Demi menjaga kepercayaan masyarakat akan kinerja Kepolisian yang semakin menurun saat ini, Kami berharap Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Mojokerto dalam waktu yang tidak cukup lama, tidak sungkan untuk menetapkan NAR sebagai tersangka. Perkara ini sudah cukup terang benderang dan semoga Kapolres Mojokerto bisa membuktikan ucapannya untuk tidak memberikan ruang kejahatan di wilayah hukum Polres Mojokerto,” harap Hadi.

Sementara itu, NAR selaku Kepala Desa Temon, Sunardi saat dikonfirmasi menampik di lokasi tersebut adalah aktivitas penambangan galian C. Menurutnya di lokasi lahan sawah yang masuk wilayah Desa Temon itu hanya untuk pemerataan lahan pertanian.

“Aktivitas itu hanya memindahkan tanah gundukan di situ, dimanfaatkan untuk pembangunan jalan pertanian juga,” jelasnya.

Merespon soal tuduhan warga tentang komersialisasi tanah uruk dijual keluar dengan puluhan truk pengangkut setiap harinya, Kepala Desa Temon bersikukuh jika tidak menjual tanah uruk tersebut.

Kasum TNI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 36 Perwira Tinggi TNI

Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari Kepala Desa NAR dan Kanit Tipiter Polres Mojokerto.

Sementara Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Nova Indra Pratama saat dimintai tanggapannya masih membutuhkan materi yang ditanyakan media ini.

Jelang Pelantikan Presiden Prabowo DPP PA GMNI Dorong Pemerintah Profesional.

“Mas minta link berita punya mas,” singkat Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Nova Indra Pratama melalui pesan whatsapp, Jumat (27/9/2024). (hari/Adv)

Jelang Pelantikan Presiden Prabowo DPP PA GMNI Dorong Pemerintah Profesional.

0

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) memberikan pernyataan sikap terhadap pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Jumat 27 September 2024. Siswono Yudo Husodo DPP PA GMNI memberikan dukungan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan meminta bekerja secara profesional.

Siswono berharap agar Prabowo bisa melanjutkan apa yang baik yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan meminta untuk meninggalkan yang buruk dari perjalanan bernegara dan tidak melanjutkannya.

Kami meminta kepada presiden terpilih bapak Prabowo Subianto melanjutkan program dan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk diteruskan” kata Siswono.

Terkait dengan beberapa hal yang buruk untuk tidak dilanjutkan yang terjadi pada pemerintah nantinya oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, Siswono menjelaskan, seperti Independensi partai politik hilang. Hal ini disebabkan kepentingan transaksional kekuasaan sesaat.

Selanjutnya Independensi politik rakyat mundur, dan ini habis, sebab mendapat iming-iming dari transaksional yang sementara. Dan juga Koruptor besar yang mendapatkan hukumannya ringan.

“Adanya koruptor besar yang melakukan korupsi merugikan negara miliaran rupiah bahkan triliunan tetapi mendapatkan hukuman ringan belum lagi setiap Agustus mendapatkan remisi atau potongan atau keringanan yang akibatnya hanya menjalani hukuman sebentar saja dan sudah keluar, terang Siswono.

Siswono melanjutkan perilaku atau kejadian yang tidak baik untuk dilanjutkan yaitu adanya perilaku asas kepatutan dlm berpolitik yang menurun tajam. Seperti adanya Caleg terpilih tapi dia adalah pecandu narkoba. “Bagaimana seorang pecandu narkoba bisa lolos dan terpilih menjadi anggota legislatif.

Hal ini menunjukkan syarat yang dipenuhi pada waktu pendaftaran tidak lengkap. Dan juga masyarakat memilih yang tidak jeli karena memilih anggota legislatif pecandu narkoba.

Dan selanjutnya menurut dia bahwa wakil presiden merupakan seorang yang mendukung kewibawaan presiden dan ini tidak main-main.

“Jabatan wakil presiden bukanlah main-main track record atau rekam jejak wakil presiden Indonesia mulai dari bung Hatta sampai Kyai Ma’ruf Amin memiliki track record dan pengalaman yang luar biasa. Teruji pada masanya dengan memimpin organisasi besar seperti partai atau organisasi kemasyarakatan.

Ada yang ahli ekonomi, ahli teknologi dan lain sebagainya. Serta menduduki jabatan-jabatan penting dan terkemuka di Indonesia.

“Nah saya belum melihat posisi Wakil Presiden terpilih Gibran itu ada di mana dan track recordnya seperti apa” Ciletuk Siswono yang disambut tawa seisi ruangan.

Selain Siswono, beberapa pengurus yang hadir bergantian memberikan pernyataan dan membacakan statemen tuntutan. Mereka adalah Palar Batubara, Abdy Yuhana, Ugik Kurniadi, dan Jan Prince Permata.

Isinya seruan tentang pemberantasan korupsi. Agar pemerintah kedepan lebih serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Sebab dengan korupsi menjadi rusak tatanan negara. “Pemerintahan bapak Prabowo agar lebih serius menangani dan memberantas korupsi, sebab dengan korupsi bisa rusak tatanan negara ini, terang Palar.

Begitu juga dengan Abdy Yuhana, Ugik Kurniadi, dan Jan Prince Permata yang membacakan tuntutan secara bergantian di antaranya.

Tuntutan
1. Mendorong penyelenggara negara Presiden menjalankan pemerintahan dangan baik.
2. Menegaskan konstitusi negara dan hukum dipatuhi bersama berdasarkan etika bernegara.
3. Praktik bernegara yg menyimpang harus ditinjau ulang.
4. Agar penyelenggara negara tunduk dan patuh terhadap UUD negara.
5. Semuanya kita bergotong royong bersama sama untuk perbaikan berbangsa dn bernegara.(Bar)

Red”

Kasum TNI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 36 Perwira Tinggi TNI

0

(Puspen TNI). Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 36 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (27/09/2024).

Kenaikan Pangkat 36 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1996/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dengan rincian 18 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL dan 6 Pati TNI AU.

Adapun 18 Pati TNI AD yaitu Letjen TNI Mohammad Fadjar, MPICT. (Dankodiklat TNI), Mayjen TNI Yusman Madayun, S.I.P. (Pa Sahli Tk. III Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Mayjen TNI Suparlan Purwo Utomo, S.I.P., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Jahpers), Mayjen TNI Susilo (Pangdivif-2 Kostrad), Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP. (Danpussenarmed), Brigjen TNI Subagyo W.G. (Irdam IX/Udy), Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo (Dir PIT Pusterad), Brigjen TNI Waston Purba, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI), Brigjen TNI Hanryan Indrawira, S.Sos., M.M., M.Han. (Waaspers Panglima TNI), Brigjen TNI Herlambang Bayu Kusuma, S.E. (Asintel Kaskogabwilhan III), Brigjen TNI Sabdono Budi Wiryanto, S.E. (Aster Kaskostrad), Brigjen TNI Mochamad Mahbub Junaedi, S.Sos., M.M., M.Han. (Waasops Kasad Bid. Renops), Brigjen TNI Mitro Prihantoro, S.A.P., M.Sc. (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kamnas Unhan), Brigjen TNI Kunto Ridarto, S.I.P., M.M. (Dirum Pussenarhanud), Brigjen TNI Haris Kurniatama (Pa Sahli Tk. II Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI), Brigjen TNI Candra Nugraha, S.I.P. (Aslog Kaskogabwilhan III), Brigjen TNI Rory Achmad Sembiring, S.H. (Dirum Puspomad) dan Brigjen TNI Muhammad Hanafia, S.I.P., M.I.P. (Dirkuad).

12 Pati TNI AL yaitu, Laksdya TNI Rachmad Jayadi (Pangkogabwilhan I), Laksda TNI Gendut Sugiono, S.H. (Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Panglima TNI), Mayjen TNI (Mar) Suherlan, S.E., M.M., M.Sc., CHRMP. (Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI), Laksma TNI Julshah N. Y. B., M.Han. (Pa Sahli Tk. II Jahpers Panglima TNI), Laksma TNI Joko Sumitro, S.E. (Pa Sahli Tk. II Sosbud Sahli Bid. Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Laksma TNI Slamet Hariono, CHRMP., M.Tr.Opsla. (Pati Sahli Kasal Bid. Iptek), Laksma TNI Donny Suharto, S.H., M.Tr.Opsla., (Kapuskersin TNI), Laksma TNI Dr. Arya Delano, S.E., M.Pd., M.Han. (Danlantamal V Sby Koarmada II), Laksma TNI Hreesang Wisanggeni, S.E. (Danguskamla Koarmada II), Laksma TNI Sunaryadi, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla. (Ir Koarmada I), Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, S.E., M.M. (Danpasmar-2 Kormar), Brigjen TNI (Mar) Agus Gunawan Wibisono, S.H., M.M. (Pa Sahli Tk. II Was Afrika dan Timteng Sahli Bid. Hubint Panglima TNI).

6 Pati TNI AU yaitu, Marsda TNI Ir. Wajariman, M.Sc. (Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Marsma TNI Muzafar, S.Sos., M.M. (Danlanud Hlm), Marsma TNI Nyoman Suryawan (Pati Sahli Kasau Bid. Air Power), Marsma TNI I. G. K. Alit Erbawa, S.T., M.M. (Askomlek Kaskoopsudnas), Marsma TNI R. Mochamad Rosydi, S.IP., M.M. (Kadismatau), Marsma TNI Sarma Balige Panjaitan, S.Sos. (Dir Fasjas Ditjen Kuathan Kemhan).

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Luthfi Yazid dan DePA-RI

0

_Oleh: Syaefudin Simon_
Bekasi – Lama tidak bertemu muka dengan teman akrabku di “udara” Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LLM — tetiba aktivis Kampus Biru itu mengundangku ke kantor barunya di kawasan Pasar Rebo, Jaktim. Begitu tiba di kantornya, aku kaget. Wow. Betapa anggun kantornya.

“Central office” Luthfi Yazid (LY) berupa bangunan mirip rumah elegant tiga lantai di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Luasnya sekitar 1000 meter persegi. Di belakang kantor ada taman dan kolam renang. Lantai tiga disediakan untuk santai dan “ahli hisap kronis” yang mulutnya terus berasap.

Di sisi kanan depan rumah ada tembok tinggi yang di tengahnya ada tulisan gagah: JILO Building. Di bawah deretan kata JILO Building, terdapat dua logo dengan kumpulan kalimat mentereng. Pertama, Jakarta International Law Office (JILO). Kedua, DPP DePA-RI (Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia) yang ditulis melingkar. Di tengah lingkaran ada gambar timbangan dan tulisan Justitia Omnibus yang artinya “keadilan untuk semua” (justice for all).

“Tulisan DePA-RI itu sengaja pakai strip. Bacanya jangan Depari, tapi De Pa Er I.”, jelas TM Luthfi Yazid. “Kalau dibaca Depari nanti seperti nama marga di masyarakat Batak Karo”.

Batinku pasti ada keterkaitan, atau networking antara JILO dan DePA-RI. Ternyata dugaanku benar. Advokat yang pernah menjadi tim lawyer capres Prabowo Subianto tahun 2019 dan Ganjar Pranowo 2024 ini menyatakan dibentuknya JILO dan DePA-RI adalah untuk mengembalikan marwah hukum, baik di level nasional maupun internasional.

Indonesia sudah dikuasai kleptokrasi. Istilah Mahfud MD, Indonesia ini sudah jadi negara maling. Parahnya yang dicuri maling bukan hanya materi, tapi juga konstitusi. Bila demikian, pinjam istilah Didi Kempot, Indonesia sudah ambyar.

Demokrasi ambyar, konstitusi ambyar, dan hukum ambyar. Pemilu dan Pilpres baru lalu adalah pertunjukan “ambyaritas” konstitusi dan hukum di negeri ini. Mengerikan!

Dari keprihatinan kondisi negeri yang ambyar ini, pakar hukum konstitusi idealis TM Luthfi Yazid bersama rekan-rekannya mendirikan organisasi advokat baru. Namanya Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI).

DePA-RI hadir, ujar Luthfi Yazid yang pernah jadi peneliti dan dosen mengenai Comparative Dispute Resolution (Perbandingan Penyelesaian Sengketa) di Gakushuin University, Tokyo itu, mengusung tekad kuat untuk mengangkat kembali marwah advokat sebagai profesi mulia atau officium nobilee (noble profession). Yaitu profesi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dengan motto “Justitia Omnibus” — yaitu keadilan untuk semua — DePA-RI berkomitmen: setiap lapisan masyarakat, siapapun itu, berhak mendapatkan keadilan yang layak.

“Lahirnya DePA-RI diharapkan memberikan warna lain di tengah banyaknya sinisme kepada para advokat di Tanah Air, yang sering disamakan sebagai profesi yang hanya mencari duit dengan kehidupan yang gemerlap, namun tidak bersuara saat terjadi penindasan, kedzaliman serta penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya. Ia berjanji selama memimpin DePA-RI, tidak akan pernah bersikap partisan. Tapi tetap akan independen, berdiri di atas semua golongan dan berpijak pada nilai kebenaran dan keadilan.

“Sekali lagi, aku akan berada di tengah bersama rakyat pencinta kebenaran dan keadilan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak akan membedakan suku, agama, ras, serta perbedaan pandangan politik,” kata LY. DePA-RI akan tetap mengawal profesi advokat dan bersikap sesuai hati nurani, akal sehat, berpijak pada Pancasila dan UUD 1945.

Luthfi berharap dengan paradigma “Justitia Omnibus” — kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan profesi advokat dapat tumbuh kembali. DePA-RI bersama masyarakat akan menjaga marwah hukum.

“Masyarakat akan terpanggil untuk berperan aktif dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945,” ujar Luthfi, alumnus UGM Yogya dan Warwick University, Inggris itu.

Luthfi prihatin, akibat rusaknya hukum di Indonesia, profesi advokat sering kali dipandang sebelah mata. “Advokat dinilai kurang peka terhadap perjuangan demokrasi dan cita-cita negara hukum. Padahal, banyak tokoh bangsa yang merupakan advokat dan memiliki peran besar dalam pembentukan negara ini,” lanjutnya. Luthfi menyebut nama-nama besar seperti Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Mr. Kasman Singodimedjo sebagai contoh advokat yang berperan penting dalam sejarah.

Sebagai organisasi yang baru berdiri, DePA-RI telah mendapatkan pengakuan dari negara melalui Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU 0006921.AH.01.07 Tahun 2024. Organisasi ini akan bahu-membahu dengan seluruh elemen bangsa untuk menegakkan keadilan dan membela mereka yang lemah.

“Tugas kami sangat besar dalam memperjuangkan keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang berdaya,” ujar Luthfi, yang dikenal karena perjuangannya membela korban penipuan umroh First Travel. LY bercerita, waktu membela ribuan jamaah umroh yang ditipu First Travel, ia mau disogok sekian milyar atau kongkalikong “merekayasa” asset restaurant First Travel di London, tapi ia menolaknya mentah-mentah.

“Jelas aku tolak. Aku membela kebenaran dan keadilan. Bukan penadah suap,” ujar LY keras. Pihak yang mau nyuap Luthfi pun malu sendiri. LY pun bersuara keras saat asset First Travel disita dan dikembalikan kepada negara, sebab asset First Travel tersebut bukan uang korupsi tapi uang jamaah yang dikumpulkan susah payah oleh mereka.

Tapi, hal semacam itu sering terjadi. Bahkan dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal, akibat hukum yang bisa dibeli itu, langit bisa runtuh. Bila hukum dirusak, semua gaya di semesta seperti gravitasi dan daya tarik proton elektron akan rusak. Dampaknya, seperti kata Sayyidina Ali, alam pun akan runtuh.

Nabi Muhammad menyatakan, malu adalah bagian dari iman. Di Indonesia, kata Luthfi, rasa malu itu sudah hilang. Di Jepang, jika orang korupsi atau melanggar hukum, rasa malunya demikian besar, hingga melakukan harakiri atau sempuku ( bunuh diri).

Secara syariat Islam harakiri dan sempuku haram, tapi itulah cermin besarnya tanggungjawab manusia Jepang terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan. Kini Jepang tercatat sebagai negeri paling bersih, jujur, dan pajabatnya punya integritas yang tinggi dalam membela keadilan.

Pria yang pernah “berguru” pada legenda hukum almarhum Dr. Adnan Buyung Nasution, SH, ini mengaku sewaktu tinggal di Inggris dan Tokyo sering menangani kasus yang menimpa WNI. Belum lama ini, ada ratusan WNI yang tertipu agen tenaga kerja di Jepang! Dan JILO dan DePA-RI diminta KBRI di Jepang untuk menangani kasus hukum tersebut.

Kepada advokat muda yang tergabung di DePA-RI LY mengingatkan, agar selalu berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar. Jangan main-main dengan hukum. Hukum adalah fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika hukum rusak, semuanya akan rusak. Semesta pun rusak. Karena itu Tuhan sangat murka terhadap perusak hukum. (*)

_Penulis adalah kolumnis berbagai media massa, mantan editor Harian Republika, anggota PPWI Bekasi_

 

Red”

AUSINDO HLC Ke-12 Bukti Persahabatan Indonesia Dan Australia

0

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang AUSINDO (Australia-Indonesia) HLC (High Level Committee) ke-12 Tahun 2024 di Special Force Training Centre (SFTC), Holsworthy Barack, Sydney, Australia, Selasa (24/09/2024).

Dalam Sidang AUSINDO tersebut, Panglima TNI menyampaikan ucapan Terima kasih atas persahabatan yang sudah berlangsung lama, persahabatan kuat yang dibuktikan dengan berbagai kerja sama militer antara TNI dan ADF (Australia Defence Force) yang teroganisir dengan baik hingga saat ini.

Lebih lanjut, bukti nyata akan ikatan kuat adalah pelaksanaan AUSINDO yang memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam kerjasama kedua belah pihak, ” saya berharap untuk terus melanjuatkan kesuksesan dan memperkuat komitmen kita akan kerja sama militer guna merespon berbagai tantangan” pungkas Panglima TNI.

Sebelum Sidang AUSINDO tersebut dibuka, Panglima TNI dan Panglima AB Australia melakukan tatap muka, kemudian menerima paparan terkini dan juga foto bersama. Selama kegiatan, Panglima TNI didampingi para Asisten Panglima TNI, Athan RI dangan Atase Darat.

#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Autentikasi:Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto

Amankan Event MotoGP, Polda NTB Gelar Ops Mandalika Gatari 2024

0

Mataram NTB – Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq SH., M.Hum., memimpin Apel gelar pasukan Operasi Mandalika Gatari 2024 dalam rangka Pengamanan Event MotoGP Mandalika, Selasa (24/09/2024).

Apel tersebut berlangsung di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB yang dihadiri Pj. Gubernur atau yang mewakili, Seluruh Kepala Lembaga dan Instansi terkait tingkat Provinsi NTB, segenap PJU Polda NTB, Kapolres/ta se pulau Lombok, serta perwakilan personil dan Sarana Prasarana yang digunakan dalam Ops Pengamanan.

Dalam arahannya, Kapolda NTB Irjen Pol. R. Umar Faruq menyampaikan bahwa Ops Mandalika Gatari 2024 ini berlangsung mulai tanggal 24 – 30 September 2024 dengan melibatkan 2.736 personil pengamanan yang terdiri dari gabungan seluruh stakeholder yang ada termasuk masyarakat.

Selain itu lanjutnya, mengingat Polda NTB masih kekurangan personil di fungsi tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga untuk mengatasi hal tersebut Polda NTB meminta bantuan (BKO) dari Polda terdekat lainnya.

“Selain personil gabungan yang telah dipersiapkan ada sekitar 300 Personil BKO beserta Sarpras yang dipersiapkan diantaranya dari Mabes Polri, Polda Jatim, Kabaharkam, Brimob serta Kakorlantas Polri“ ucapnya.

Apel Gelar pasukan yang dilaksanakan menurutnya sebagai kegiatan pengecekan akhir yang dilakukan bersama-sama untuk mengetahui berbagai kesiapan baik personil maupun Sarpras yang digunakan dalam tugas pengamanan tersebut.

Beberapa latar belakang kenapa harus dipersiapkan dengan sangat maksimal salah satunya adalah adanya rombongan Kepresidenan yang akan berada di Wilayah Pulau Lombok dalam tentang waktu Operasi tersebut sehingga diperlukan kesiapan dan kemampuan personil terutama Pengamanan Pengawalan rombongan VVIP tersebut.

“Itu sebabnya kita minta BKO dari Polda lain ataupun Mabes Polri mengingat Kemampuan personil Pengawalan tersebut memiliki kemampuan khusus atau keprofesionalan dari personil itu sendiri dalam melakukan pengawalan di jalan raya, “jelas Kapolda.

Beberapa penekanan juga disampaikan Kapolda NTB saat memimpin Apel gelar pasukan tersebut diantaranya kepada fungsi agen intelijen untuk dapat mendeteksi setiap permasalahan yang mungkin akan timbul. Segera lakukan tindakan baik Preventif maupun Preemtif bila itu menjadi satu-satunya tindakan yang harus diambil untuk mencegah munculnya permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Namun demikian tetap harus kita utamakan etika moral pada saat tindakan tegas yang harus kita lakukan“ Pesannya.

Kapolda NTB juga berharap kepada seluruh personil gabungan agar memantapkan Kerjasama, sinergitas, soliditas serta solidaritas dalam mendukung pelaksanaan tugas Ops Mandalika Gatari 2024.

“Lakukan koordinasi secara intens dengan seluruh lembaga, instansi terkait sehingga tujuan operasi dapat berjalan dengan baik“ ucapnya.

Terakhir Kapolda NTB berharap kepada personil agar menjalankan tugas ini dengan baik, dasari dengan iman dan taqwa, serta jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah kemudian dilengkapi dengan rasa tangung jawab yang tinggi. Jaga keselamatan diri maupun orang lain.

Red”

Tahap Kampanye Pilkada 2024 Polda Sulteng Siagakan 701 Personel dan Ingatkan 5 Tindak Pidana Pemilu 2024

0

PALU, Menghadapi tahap masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), 701 personel Polda Sulteng disiagakan.

Tahap kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung mulai tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024. KPU telah menetapkan beberapa metode pelaksanaan kampanye.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 memasuki tahap kampanye,

“Pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Berlangsung mulai 25 September s.d 23 November 2024” jelasnya.

Kabidhumas juga menjelaskan, 701 personel disiagakan untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan kampanye cagub dan cawagub di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia berharap, pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 baik Pilkada Gubernur Wakil Gubernur, Pilkada Bupati Wakil Bupati dan Pilkada Walikota Wakil Walikota dapat berlangsung aman, damai dan sejuk.

“Tidak ada kampanye hitam, penghinaan, pencemaran nama baik, politisasi SARA, Politik Identitas, Politik uang dalam kampanye,” pinta Kombes Pol. Djoko Wienartono yang juga Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Tinombala.

Kasatgas humas juga meminta masyarakat untuk bijak bermedia sosial dalam tahap kampanye, tidak menyebar hoax, konten-konten provokasi yang dapat memancing kemarahan masyarakat.

Kepolisian akan bertindak tegas setiap konten yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang ITE, tegasnya

Kasatgas Humas itu juga mengingatkan adanya 5 kasus tindak pidana Pemilu 2024 pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2024.

“Saat tahap kampanye Pileg dan Pilpres lalu, Polda Sulteng mencatat ada 5 kasus tindak pidana Pemilu 2024 saat masa tahap kampanye,” terang Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Lanjut ia juga menerangkan, dalam tindak pidana Pemilu 2024, 2 kades dan 1 caleg jadi tersangka dan divonis Pengadilan. 2 orang anggota tim sukses ditetapkan tersangka walaupun perkembangan penyidikan dihentikan karena kedaluwarsa.

“Penyampaian data tindak pidana Pemilu ini untuk mengingatkan semua pihak, bahwa ada Undang Undang yang mengatur dan ada sangsi pidana bila melanggar ketentuan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.” pungkasnya.

Red”