LIN-RI.COM

Jakarta. Ketua Panitia Sarasehan Kombes Pol. DR. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H. menyebut peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak.

“Kami turut mengucapkan Dirgahayu Polisi Wanita Indonesia ke-76. Semoga semakin presisi untuk memberikan arti sebagai pengabdian terbaik pada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Kombes Pol. Rita, Kamis (3/10/24).

“Acara ini merupakan momentum yang sangat tepat khususnya bagi polisi wanita untuk menguatkan peran, dedikasi, dan pengabdian dan komitmennya bersama-sama stakeholder terkait dan seluruh masyarakat mewujudkan perlindungan bagi kaum rentan dari kekerasan berbasis gender melalui kegiatan penegakan hukum oleh Polri,” lanjut Kombes Pol. Rita.

Di tahun ini, HUT Polwan mengusung tema ‘Penguatan Polwan Presisi pada Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang, yang Akan Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender yang Inklusif’.

Tema ini dicetuskan lantaran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Direktorat ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Dra. Desy Andriani.

“Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan apresiasi kepada para penyidik PPA dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di lingkungan polri dengan memberikan kesempatan kepada para polwan untuk mengemban karir melalui partisipasi dan kepemimpinan perempuan pada jajaran direktorat yang khusus menangani kasus kekerasan berbasis gender,” jelas Kombes Pol. Rita

Hal itu sebagai bentuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Polri.

Red”

Jakarta. Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. H. Ahmad Dofiri, M.Si. menyampaikan harapan bagi Polwan di tengah kontribusi kepada bangsa dan negara. Hal itu disampaikannya dalam sambutan di sarasehan peringatan hari jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia.

“Saya mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Polisi Wanita Republik Indonesia, semoga semakin profesional dan mampu memberikan warna pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengukir prestasi melalui pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” jelas Irwasum dalam sambutannya, Rabu (3/10/2024).

Komjen. Pol. Dofiri juga mengingatkan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebab, tugas-tugas tersebut tentunya akan banyak diemban oleh polwan.

Keberadaan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, ujarnya, akan berperan bukan saja sebagai pembina fungsi dan penyidik khusus yang menangani perkara pidana kekerasan berbasis gender.

“Direktorat PPA dan PPO sekaligus menjadi liding sektor pembinaan bagi seluruh penyidik di lingkungan Polri yang menemukan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok termarjinalkan yang berhadapan dengan hukum,” ujarnya.

Dibeberkan Itwasum, Sudah Banyak kasus berbasis gender dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ditangani Polri. Tindak pidana yang mendominasi sendiri adalah kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang.

“Saya berharap setelah mengikuti acara ini, kita mampu menjadi pelopor dan pelapor untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap korbannya,” ungkap Irwasum.

Dalam peringatan HUT ke-76, sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengaku bahwa Polwan telah menunjukkan eksistensi dan berkontribusi penting bagi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. Kiprah Polwan dipandang mampu meningkatkan kepercayaan publik serta citra positif Polri dan masyarakat.

“Melalui tema Polwan Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas, semoga Polwan dapat meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan Polri yang semakin dekat dan dicintai masyarakat,” ujar Kapolri.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau Geladi Bersih puncak acara Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI tahun 2024, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (03/10/2024).

Acara geladi bersih dimulai dengan parade pasukan dan dilanjutkan dengan penampilan demonstrasi terjun free fall, kemudian Demo Pasukan Berkuda memberikan penampilan yang menarik. Dilanjutkan dengan demo Dakibu dan Beladiri Taktis menunjukkan kemampuan taktis prajurit yang memukau, diikuti oleh demonstrasi drone Pam VVIP.

Kemeriahan semakin meningkat dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, yang menyuguhkan aksi akrobatik udara yang memukau. Acara ditutup dengan defile pasukan dan Alutsista TNI, menunjukkan kekuatan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Hadir mendampingi Panglima TNI diantaranya, Kasad, Kasal, Kasau, Kasum TNI, Irjen TNI, Wakasad, para Asisten Panglima TNI, para Komandan/Kabalakpus TNI, para Pangkotamaops TNI serta Pejabat Tinggi TNI lainnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. `menerima penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bertempat di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (02/10/2024).

Alpalhankam yang diserahkan dari Kementerian Pertahanan RI kepada TNI terdiri dari berbagai jenis kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan khusus, serta kendaraan operasional dan angkut pasukan, dengan total sebanyak 569 unit yang akan digunakan oleh satuan-satuan di jajaran Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Panglima TNI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan, khususnya melalui penyerahan Alpalhankam. Dukungan Alpalhankam ini sangat dibutuhkan TNI untuk selalu siap siaga menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Dukungan-dukungan ini sangat penting dalam memperkuat kapabilitas dan kesiapan personel TNI dalam menghadapi berbagai tantangan serta menjaga keamanan nasional,” ujarnya.

Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., serta para Perwira Tinggi TNI lainya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT., menyambangi kantor pusat Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) pada Kamis (3/9/2024). Kedatangan Cawagub dari jalur independen ini untuk berdiskusi dengan para pengusaha dan pakar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH menyambut langsung kedatangan Kun Wardana didampingi jajaran pengurus. Pertemuan yang berlangsung di lantai 2 ruang Diklat APTIKNAS berlangsung penuh keakraban.

“Kami menerima siapa saja yang mau berkunjung dan ingin berkonsultasi terkait ruang lingkup teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK). Permintaan Cawagub Pak Kun Wardana untuk berdiskusi dengan jajaran pengurus APTIKNAS terkait rencana program internet gratis bagi warga Jakarta kami apresiasi,” ungkap Ketum APTIKNAS Soegiharto.

Hoky, begitu ia disapa, menyatakan pihaknya sangat mendukung program yang bertujuan untuk peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat.

“Akses internet merupakan sarana yang krusial untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta interaksi sosial dalam masyarakat modern saat ini. APTIKNAS mendukung semua pihak calon kepala daerah yang ingin peningkatan pemanfaatan bidang TIK, sehingga kegiatan ini dapat diduplikasi oleh seluruh pengurus DPD APTIKNAS se-Indonesia,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Ia juga menambahkan, program internet gratis ini bukan hal yang tidak mungkin dijalankan. “Ini program yang sangat realistis dan bisa dilaksanakan. Para pengusaha dari APTIKNAS siap berkolaborasi untuk mewujudkannya. Namun penyediaan internet gratis bagi warga ini perlu diawasi agar pemanfaatannya tidak untuk hal-hal negatif. Selain itu perlu dipikirkan program ini tidak menggangu atau merugikan perusahaan penyedia layanan internet,” terang Hoky.

Pada pertemuan ini, Kun Wardana memaparkan, program penyediaan internet gratis dengan kecepatan 100Mbps bagi warga Jakarta bertujuan untuk mendukung peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat Jakarta.

Kun Wardana yang berpasangan dengan Cagub Jakarta Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Hum menawarkan Program Internet Gratis 100 Mbps ini untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, inovatif, dan terbuka untuk semua warga. Dengan Internet Gratis 100 Mbps, kami tidak hanya menyediakan akses internet cepat, tetapi juga membangun ekosistem digital yang memungkinkan warga Jakarta untuk berinovasi, belajar, dan berkembang secara mandiri melalui teknologi,” terang Kun Wardana.

Menurutnya, ketimpangan digital telah menimbulkan kesenjangan digital padahal itu merupakan hak asasi. “Kalau ingin mewujudkan program ini, maka infrastruktur digital harus dibangun dengan investasi yang tidak besar. Internet sudah menjadi kebutuhan primer. Faktanya saat ini masyarakat aktif mengakses internet mengeluarkan biaya sampai 500 ribu rupiah perbulan,” ungkap Kun, tokoh yang pernah meraih penghargaan dari MURI sebagai mahasiswa termuda yang kuliah di perguruan tinggi saat masih berusia 12 tahun.

Ia juga menjelaskan, Program Internet Gratis 100 Mbps ini merupakan bagian dari visi Dharma-Kun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar yang inovatif, inklusif, dan ramah teknologi. “Langkah ini juga akan mempercepat transformasi digital, menjadikan Jakarta lebih kompetitif di kancah global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kun Wardana juga mengatakan, dampak negatif dari pelayanan intenet gartis ini harus pula diantisipasi. “Kami sudah berkomunikasi dengan pihak APJI dan Perusahaan ISP untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan internet gratis ini tidak untuk hal-hal yang negatif. Akan ada filter untuk mendeteksi warga agar mengakses internet untuk hal-hal yang produktif bukan yang negatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Sandy Kusuma yang mengikuti diskusi ini secara online, mengatakan, penyediaan internet gratis ini seharusnya sudah diupayakan secara serius sejak awal. Menurutnya, masih banyak orang tidak bisa melihat kalau Internet itu adalah infrastuktur, sama seperti infrastruktur lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan sebagainya.

“Masyarakat boleh menggunakan jalan raya secara gratis, kalau ingin lebih maka ia boleh menggunakan jalan tol yang berbayar. Begitu juga dengan internet sebagai infrastrukur, masyarakat boleh menggunakannya secara gratis kecuali kalau ia ingin kapasitas yang lebih maka bisa memilih yang berbayar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyediaan internet gratis untuk seluruh masyarakat tentu bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. “Sudah sejak lama negara-negara tetangga seperti Singapura, menyediakan koneksi internet ke rumah-rumah dengan kabel fiber optik sehingga bisa diperoleh kecepatan koneksi yang tinggi dan stabil, serta dengan biaya yang sangat-sangat murah,” ungkapnya..

Yang namanya infrastruktur, kata Sandy, memang tidak bisa dijadikan profit-center, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan akan terdongkrak secara signifikan.
“Internet adalah kebutuhan publik, sama seperti listrik, air, BBM, dan lainnya. Saran saya biaya peralatan Digital untuk internet gratis harus minimal 10 juta rupiah, dengan pola cicil subsidi untuk melengkapi program Infrastruktur Digital 100 Mbps ke setiap rumah warga,” pungkasnya.

Hadir jajaran pengurus APTIKNAS diantaranya Andi Tanudiredja, Andri Sugondo, Brian Sokhily Lasse, Heintje Mandagi, Soetresno Hartanto, Totok Sediyantoro, Tri Cahyandi Tresnanda dan Wong Budi Gunawan serta beberapa pengurus lainnya. (Red)

JAKARTA|| – Lembaga Front Pemerhati Lingkungan Sulawesi Tenggara (FPLST) melalui aksi demonstrasi kembali Menyoroti Kepala KSDA Sulawesi Tenggara perihal Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Buton Utara.

Dalam aksi tersebut Kepala Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi Tenggara dituding telah gagal dalam pelaksanakan projeck rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Buton Utara.

Untuk diketahuk Bahwa PT Bososi Pratama sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mempunyai kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana penegasan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Melalui kordinator lapangan Didin Alkindi menjelaskan bahwa projeck yang dimaksud salah satunya adalah bertujuan untuk mengurangi dampak erosi dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar DAS yang ada di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara Namun, hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, sementara alokasi anggaran yang cukup besar telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini adalah PT Bososi Pratama.

“Proyek ini sudah berjalan lebih dari delapan tahun di mulai 2016, namun kondisi lingkungan di DAS yang seharusnya direhabilitasi tidak mengalami perubahan secara signifikan”, ujarnya.

Selain itu, kami juga menyoroti aliran penyimpangan dalam penggunaan dana yang dialokasikan oleh PT Bososi Pratama terhadap Balai KSDA Sultra. Menurut mereka, kelalaian dalam pengawasan dan implementasi projeck tersebut dapat memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara terkhusus di Buton Tengah.

“Kami berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara, Upaya rehabilitasi lingkungan sangat penting, dan kita tidak boleh main-main dengan isu ini, tegas Alkindi.

Adapun tuntutan masa aksi dalam aksi demonstrasi yang di lakukan di KLHK RI dan KPK RI adalah sebagai berikut:
1. Mendesak KLHK RI Untuk Segera Mencopot Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara.
2. Mendesak Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan KLHK RI Untuk Segera Melakukan Peninjauan Lokasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das) Berlokasi Di Buton Utara Sulawesi Tenggara.
3. Mendesak KPK RI Segera Melakukan Pemanggilan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das)
4. Mendesak KPK RI Segera Menetapkan Kepala Balai KSDA Sebagai Tersangka Karena Diduga Menghalang-Halangi Proses Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das).

Dan kami pastikan bakal melakukan aksi Demonstrasi Jilid 2 dengan jumlah masa yang lebih besar lagi, tutupnya.(Bar)

Red”