Beranda blog Halaman 303

Bakamla RI Gelar Patroli Udara Maritim III

Batam – Bakamla RI melalui Direktorat Udara Maritim, menggelar Patroli Udara Maritim III Tahun 2024. Patroli ini diselenggaran sebagai atensi atas padatnya jalur lintas laut di area patroli yang terfokus di Batam, Selasa (15/10/2024).

Tidak hanya itu, patroli ini digelar untuk memantau, mengindentifikasi, dan menegakkan keamanan serta keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yusridiksi Indonesia. Direktur Operasi Udara Maritim Laksamana Pertama Bakamla Bambang Somantri, S.I.P., M.Si., memberikan perintah gerak patroli yang disupervisi oleh Kasubdit Dukungan Operasi Udara Maritim Bakamla RI Kolonel Bakamla Krisworo.

Patroli dalam unsur udara ini menggunakan pesawat jenis King Air Beech 350i dengan ketinggian jelajah 1000-5000 kaki di atas permukaan laut. Diketahui, pesawat ini dapat menjangkau dengan kemampuan jelajah yang ideal.

Hasilnya, melalui patroli ini didapati beberapa visual kapal-kapal yang sedang melintas laut (LINLA), aktivitas pertambangan (tug boat), dan lego jangkar di tengah laut. Hasil operasi ini langsung dilaporkan ke Bakamla RI Pusat untuk ditindaklanjuti ke unsur laut dan stakeholder. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Di Duga Ada Kesepakatan Jahat. Wakil Ketua BPD Kaliwedi Gulingkan Ketuanya.

Banyumas” Badan permusyawaratan desa ( BPD ) Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, yang seharusnya menjadi lembaga kemitraan desa dalam pengawasan administrasi pemerintahan desa, dan merupakan lembaga penting dalam pemerintahan tingkat desa.

Tapi beda halnya yang terjadi di desa Kaliwedi, Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD) yang seharusnya menjadi badan kemitraan malah terjadi kemelut dan konflik di tubuh pengurus BPD itu sendiri. Sampai terjadi kudeta dan dualisme ketua yang masing – masing mengklaim sebagai ketua .

Darmo mulyono sebagai ketua yang sah dan menjabat ketua secara aturan Hukum yang tertuang dalam Permendagri no 110 tahun 2016 Bab III yang mengatur keanggotaan dan UU no 6 tahun 2016 menyampaikan pada saat audensi di pendopo kantor desa Kaliwedi pada Senin 14Oktober 2024, adanya kemelut di tubuh kepengurusan BPD di desa Kaliwedi.

Dirinya mengaku tidak tahu apa lagi adanya penggadaan stempel yang dilakukan oleh wakilnya yaitu Bejo yang secara langsung mengaku sebagai ketua BPD dengan dalih Rotasi .

” Saya malah tidak tahu mas,” kata Darmo kepada wartawan.

Hal tersebut menimbulkan konflik dan polemik karena adanya dugaan pembuatan duplikat stempel yang di lakukan oleh Bejo selaku wakil ketua.

“Kalau boleh dikatakan sudah dengan sengaja melanggar hukum itu,” ungkapnya.

Selanjutnya Soimah selaku ketua BPD tingkat Kecamatan Kebasen menyampaikan adanya kemelut dipengurusan BPD tingkat desa Kaliwedi sampai terjadi dualisme ketua menyarankan, “Agar kemelut ini segera di selesaikan karena saat ini untuk pengajuan pergantian ketua harus melalui SK Bupati dan saat ini juga tidak di bolehkan adanya PAW untuk ketua BPD,” tuturnya.

Lain halnya yang disampaikan oleh Saiful Anam selaku kepala Desa Kaliwedi, “Kalau terjadinya konflik dalam tubuh BPD adalah keinginan dari seluruh anggota dan saya tidak intervensi memang berapa kali saya diundang pada saat pertemuan, antara anggota yang di pimpin oleh Pak Bejo selaku wakil yang membahas masalah rotasi ditubuh BPD itu sendiri namun dalam rapat tersebut tidak di hadiri oleh pak Darmo selaku ketua yang saat ini menjabat,” ungkap kades .

Inilah yang disebut carut marut yang terjadi di pemerintah desa Kaliwedi tahu adanya kegiatan tersebut yang akan menimbulkan konflik malah dari kepala desa seraya membiarkan hal tersebut.

Sampai menimbulkan kerancuhan di tengah masyarakat Badan permusyawaratan desa ( BPD ) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui perundang – undangan Surat Keputusan ( SK ) nya pun dari Bupati malah menjadi bahan mainan .

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) merupakan badan pengawas sekaligus mitra koh terjadi kemelut hingga terjadi dualisme kepemimpinan hal tersebut juga adanya pembiaran dari pemerintah desa ungkap Salim selaku tokoh masyarakat Desa Kaliwedi.

Dengan adanya polemik dualisme kepemimpinan di tubuh BPD desa Kaliwedi Wajib di curigai terkait kinerja dari tingkat kepengurusan BPD juga tingkat kepemerintahan desa, kami duga banyak hal terkait korupsi kolusi dan nepotisme,

Kami sebagai masrakat meminta secepatnya. kepada aph dari inspektorat tipikor, kpk,dan kejaksaan, bisa untuk segera adakan audit semua kegiatan dan program yang ada di desa Kaliwedi ini. ucap salah satu masarakat, yang enggan di sebut namanya. dan apa bila betul itu terjadi korupsi kolusi dan nepotisme, saya minta hukum harus di tegakan jangan tumpul ke bawah tajam ke atas. sambangnya. (Tim)

Redaksi”

Aksi Simpatik Operasi Zebra Candi 2024, Satlantas Polres PurbaIingga Bagikan Helm SNI

PurbaIingga – Satlantas Polres Purbalingga menggelar aksi simpatik sosialisasi tertib lalu lintas dalam rangka Operasi Zebra Candi 2024. Sosialisasi dilaksanakan terpadu bersama UPPD Samsat dan Jasa Raharja di Simpang Empat Taman Kota Usman Janatin PurbaIingga, Selasa (15/10/2024).

Sosialisasi tertib lalu lintas disampaikan menggunakan media wayang kulit yang dimainkan oleh polisi. Selain itu, dibagikan hadiah berupa helm SNI bagi pengendara yang tertib dalam berlalu lintas.

Kasat Lantas Polres PurbaIingga AKP Arief Wiranto mengatakan hari ini kami melaksanakan sosialisasi terpadu tertib lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Operasi Zebra Candi 2024.

“Sasaran kegiatan yaitu pengecekan kelengkapan surat dan kelengkapan kendaraan pengguna jalan yang melintas di Simpang Empat Taman Usman Janantin Purbalingga,” jelasnya.

Disampaikan bahwa sosialisasi dilakukan dengan media wayang untuk menyampaikan pesan tertib lalu lintas kepada masyarakat. Disampaikan juga sosialisasi tentang ketaatan dalam pembayaran pajak dengan membagikan pamflet.

“Kami juga berikan reward berupa helm kepada pengendara sepeda motor yang tertib baik surat maupun kelengkapan kendaraannya,” jelas Kasat Lantas.

Kasat Lantas menambahkan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi bahwa kepolisian bersama stakeholder terkait sedang melaksanakan Operasi Zebra Candi 2024. Diharapkan masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas.

“Kami berharap masyarakat bisa tertib berlalu lintas dengan tujuan untuk meningkatkan kamseltibcarlantas dan menurunkan angka kecelakaan baik dari jumlah maupun fatalitas korban kecelakaan,” pungkasnya.

Salah satu pengendara bernama Yuni asal Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas mengaku kaget saat dihentikan polisi untuk diperiksa kelengkapan surat kendaraan. Namun dirinya mengaku senang karena setelah dilakukan pengecekan surat kendaraan dinyatakan lengkap. Selain itu, polisi memberikan hadiah berupa helm.

“Saya sempat kaget dihentikan polisi tapi saya senang diberi hadiah helm setelah surat-surat kendaraan dinyatakan lengkap,” ucapnya.

Red”

Razia Tindakan Asusila, Polsek Ajibarang Polresta Banyumas Sisir Losmen Dan Tempat Kos

Jumat (11/10/24) malam, Polsek Ajibarang Polresta Banyumas melaksanakan kegiatan KRYD operasi tindak asusila dengan sasaran penginapan dan tempat kos yang ada di wilayah Ajiabarang.

Kegiatan razia maupun operasi tindakan asusila tersebut dilaksanakan oleh Ipda Rasono, Aiptu Nurul F, Aiptu Wisnu dan Aiptu Isdiyanto yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ajibarang AKP Heri Sudaryanto, S.H., M.H.

“Kegiatan KRYD razia tindak asusila dalam ini adalah dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polsek Ajibarang pada khususnya”, terang Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Ajibarang AKP Heri Sudaryanto, S.H., M.H.

Lebih lanjut AKP Heri menambahkan bahwa dalam razia tersebut petugas menyisir beberapa losmen dan juga tempat kos yang ada di wilayah Ajiabarang.

“Dalam penyisiran tersebut tidak didapati adanya pasangan bukan suami istri yang menginap di losmen dan tidak didapati pula adanya penghuni kos yang tinggal satu kamar tanpa ikatan resmi”, imbuh AKP Heri.

Red”

Pastikan Keamanan, Kapolres Purbalingga Cek Gudang Logistik Pilkada

PurbaIingga – Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto mengecek secara langsung pengamanan gudang penyimpanan logistik Pilkada milik KPU Purbalingga di Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten PurbaIingga, Selasa (15/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pengecekan pengamanan dan keamanan lingkungan sekitar gudang. Selain itu mengecek logistik Pilkada yang sudah masuk dan tersimpan di gudang tersebut.

Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto mengatakan hari ini kami Polres Purbalingga bersama KPU melakukan pengecekan gudang logistik Pilkada. Dilakukan pengecekan pengamanan dan keamanan di gudang tersebut.

“Kami lakukan pengecekan petugas pengamanan, kondisi keamanan bangunan serta logistik Pilkada yang sudah masuk dan tersimpan di gudang,” jelasnya.

Disampaikan bahwa dalam pengecekan kali ini dilakukan pengecekan juga sarana dan prasarana pendukung keamanan. Mulai dari CCTV di beberapa titik dan kelengkapan pendukung pengamanan lainnya di gudang logistik KPU.

“Untuk mempermudah pengawasan CCTV yang terpasang sudah terhubung secara online dengan Polres Purbalingga. Sehingga keamanan di sekeliling gudang dapat terus terpantau,” ungkapnya.

Kapolres menambahkan kedepan pihak Polres Purbalingga akan terus bersinergi dengan KPU dalam pengamanan gudang logistik. Petugas juga sudah mulai melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan gudang logistik tersebut.

“Saat ini sudah ada personel kepolisian yang bertugas pengamanan di gudang logistik KPU. Kedepan akan ditambah personel pengamanan saat tahapan pelipatan dan pengepakan surat suara,” pungkasnya.

Red”

EU High Representative Reaffirms ‘Immense Value’ of Strategic Partnership with Morocco

Luxembourg – The EU’s High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Vice-President of the European Commission, Josep Borrell, on Monday, 14 of October 2024, reaffirmed the “immense value” that the EU places on its strategic partnership with Morocco.

“The 27 wish to deepen the long-range, long-term, dense and in-depth partnership between Morocco and the EU,” said the EU High Representative, who was presenting the conclusions of the EU Foreign Affairs Council, held in Luxembourg, at a press conference.

“We have established friendly relations and multifaceted cooperation with Morocco, which we wish to pursue and strengthen in the coming months,” he underlined, adding that EU foreign ministers had taken note of the ECJ rulings on the EU-Morocco fisheries and agricultural agreements.

In this respect, the EU Head of Diplomacy reiterated the content of the joint declaration with the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, which reaffirmed the European bloc’s commitment to further preserving and strengthening close relations with Morocco in all areas, in line with the “pacta sunt servanda” principle. “In close collaboration with Morocco, the EU wishes to strengthen these relations and preserve this partnership in all areas,” he concluded. (PERSISMA/Ed)

Memilih Ketua MA di Era Transisi Kepemimpinan Nasional

_Oleh: Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LLM._

Jakarta – “Fiat justitia ruat caelum, yang berarti Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”. Pernyataan Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada 43 SM, atau 2067 tahun lalu itu, sampai kini masih relevan. Bahkan masih menjadi cita-cita umat manusia di seluruh dunia.

Bagaimana dengan Indonesia, negeri yang didirikan di atas fondasi hukum? Tampaknya masih jauh dari kalimat axiomatis Lucius yang diucapkan 21 abad lalu tersebut.

Besok, Selasa/Rabu (15/16 Oktober 2024) akan dilangsungkan pemilihan Ketua Mahkamah Agung (KMA) yang baru, menggantikan KMA Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M. H. yang segera purna tugas pada tanggal 17 Oktober 2024. Di momen peralihan kepemimpinan nasional ini, eksistensi MA yang taat hukum, taat etika dan moral hukum menjadi sangat krusial untuk menjadi landasan perjalanan bangsa ke depan. Jangan ada lagi orkestrasi perselingkuhan hukum yang melibatkan MA dan Istana seperti terjadi belum lama ini.

Betul, peristiwa pemilihan KMA dilaksanakan secara rutin tiap lima tahun. Namun harus digarisbawahi dan diingat bahwa pemilihan KMA adalah sebuah momentum penting bagi bangsa dan negeri ini. Apalagi pemilihan KMA kali ini terjadi hanya lima hari menjelang pergantian presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Kedewasaan demokrasi harus ditunjukkan oleh MA yang menjadi referensi penegakan hukum. Dalam demokrasi, netralitas MA sebagai kekuasaan yudikatif, mutlak harus benar-benar netral, suci, dijaga dan dipastikan terbebas sepenuhnya dari segala bentuk intervensi eksekutif. Jika tidak, meminjam istilah Imam Ali bin Abi Thalib, negeri akan runtuh.

Beberapa nama disebut layak mencalonkan diri menjadi nahkoda Ketua MA dalam lima tahun ke depan. Mereka adalah Wakil Ketua MA Bidang Yustisial Dr. Sunarto, S.H., M.H; Wakil Ketua MA Non-Yustisial Suharto, S.H., M.Hum; Hakim Agung Dr. Yulius, S.H., M.H; Hakim Agung Prof. Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.; dan Ketua Kamar Pidana Dr. Prim Haryadi, S.H., MH.

Ketua MA dan Wakil Ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 1 Keputusan KMA Nomor 007/KMA/SK/I/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang dilakukan oleh satu Panitia Pemilihan. Jumlah Hakim Agung saat ini sekitar 46 – 50 orang sudah termasuk para pimpinan MA.

Dalam kondisi “transisi politik” yang penuh dengan intervensi eksekutif sejak 2023, pemilihan Ketua MA menjadi krusial untuk mengembalikan marwah keseimbangan kekuasaan dalam sistem peradilan. Seleksi Ketua MA harus mengedepankan check and balance. Ini penting untuk mewujudkan negara hukum serta terciptanya kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), dan dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka.

Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, harus bebas dari intervensi apa pun, kecuali oleh nurani dan akalnya sendiri, sehingga mampu menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan hakjm yang strategis dalam mewujudkan negara hukum menjadikan negara wajib menjamin kesejahteraan dan keaman mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (1) UU No. 8 Tahun 2009 tentang Kehakiman. KMA yang baru harus didukung penuh oleh semua institusi penegak hukum agar MA benar-benar menjadi tumpuan para pencari keadilan.

Ketum DePA-RI mengatakan, KMA yang baru harus didukung oleh seluruh institusi penegak hukum agar MA benar-benar menjadi tumpuan para pencari keadilan (justice seeker). Para hakim harus memiliki integritas, bersih dan anti gratifikasi anti korupsi.

Bagaimana pun hakim memiliki kekuasaan yang menentukan, sehingga tanpa didukung oleh masyarakat dan terutama negara dari segi kesejahteraan dan keamanan, maka bukan tidak mungkin banyak hakim yang akan tergoda untuk tidak bersikap mandiri serta independen dalam mewujudkan free and impartial tribunals.

Namun, stagnasi dalam indeks negara hukum (Rule of Law Index) di Indonesia sejak 2023 mencerminkan tantangan serius, diantaranya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran etik institusi hukum, dan legislasi tanpa partisipasi dan transparansi publik. Oleh sebab itu, saya berharap agar MA dapat dipimpin oleh Ketua MA dengan (harapan) kriteria seperti berikut:

Pertama, memiliki integritas yang baik, dibuktikan dengan rekam jejak yang tidak bermasalah secara hukum.

Kedua, memiliki kapabilitas dan leadership sebagai Ketua MA.

Ketiga, memiliki kemampuan berpikir hukum yang baik karena KMA bertanggungjawab untuk melakukan koreksi atas semua putusan ditingkat judex factie.

Keempat, dapat menjadi teladan (role model) alias menjadi contoh dan panutan bagi para hakim lainnya di seluruh Indonesia, baik secara profesi maupun moral.

Kelima, mengayomi seluruh insan peradilan di seluruh Indonesia dan dapat menjamin bahwa setiap lembaga peradilan di seluruh Indonesia adalah tempat menambatkan harapan keadilan.

Keenam, profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya serta dapat membangun keadaan yang menjadikan mereka yang papa, lemah atau less in power tidak ciut hatinya ketika mencari keadilan di lembaga peradilan.

Ketujuh, seorang Ketua MA harus punya wisdom (kearifan yang tinggi) dan karenanya ia harus sudah selesai dengan dirinya, dan apa yang dia tinggalkan kelak akan menjadi legacy.

Pada prinsipnya seorang hakim itu tidak punya kepentingan apapun kecuali membuat putusan yang berkualitas dan berpihak pada kebenaran dan keadilan (the truth and justice).

Rakyat Indonesia berharap pemilihan pimpinan MA berlangsung demokratis, damai, dan sesuai dengan nurani Hakim Agung yang memilih, “demi tegaknya keadilan bagi semua”, “Justitia Omnibus”.

_Penulis adalah Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI)_

Operasi Zebra Candi 2024 Digelar Polres Kebumen Selama 14 Hari ke Depan

Polres Kebumen – Ditandai dengan pemasangan pita operasi warna biru, Polres Kebumen secara resmi menggelar Operasi Zebra Candi 2024. Kapolres Kebumen AKBP Recky saat memimpin jalannya apel gelar mengungkapkan, Operasi Zebra dilaksanakan 14 hari, mulai hari ini Senin 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024.

Menurut AKBP Recky, Operasi Zebra 2024 yang dilaksanakan Polres Kebumen memiliki tujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu-lintas dan mengurangi angka kecelakaan lalu-lintas.

“Operasi Zebra Candi tahun 2024 mengedapankan giat edukatif dan persuasif serta humanis didukung penegakan hukum secara elektronik baik statis maupun mobile. Serta teguran simpatik dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ungkap AKBP Recky dalam sambutannya.

Dengan kata lain, melalui operasi itu Polres Kebumen akan memberikan pemahaman yang bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi keselamatan bersama.

Selanjutnya Kasat Lantas Polres AKP Koyim Maturrohman menambahkan, ada beberapa sasaran prioritas pelanggaran yang dapat dilakukan penindakan selama operasi berlangsung.

Pelanggaran melawan arus menjadi salah satu prioritas yang akan dilakukan penindakan oleh Polres Kebumen saat Operasi Zebra 2024.

Berboncengan lebih dari satu untuk kendaraan sepeda motor juga menjadi sasaran prioritas. Selanjutnya pelanggaran over load muatan kendaraan, mengendarai sambil menggunakan handphone, melanggar marka jalan juga termasuk sasaran prioritas dalam operasi ini.

“Kami berpesan agar masyarakat selalu mengutamakan keselamatan berlalu-lintas dengan tidak melakukan pelanggaran. Kami meminta dukungan kepada semua pihak untuk lancarnya operasi yang sedang kami laksanakan,” imbuh AKP Koyim.

Melalui Operasi Zebra, AKP Koyim berpesan agar masyarakat kembali melakukan pengecekan kendaraan saat akan bepergian apakah sudah laik jalan dan memenuhi persyaratan administrasi.

Red”

Kejaksaan Agung Memeriksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Tol Japek

Kejaksaan Agung, Jakarta – Senin 14 Oktober 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 3 (tiga) orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Tol Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, berinisial: 1. HTZ selaku Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tahun 2015. 2. SYF selaku Direktur Utama PT Hanil Jaya Steel. 3. HNW selaku Direktur Utama PT Krakatau Wajatama

Adapun ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat atas nama Tersangka DP. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Red”

Bakamla RI Dukung Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran di Banten

Banten – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melalui Direktur Operasi Laut Laksamana Pertama Bakamla Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA Persis) di Kecamatan Cigeulis, Provinsi Banten, Senin (14/10/2024).

Laksma Bakamla OC Budi, yang didampingi oleh Kolonel Bakamla Tatang, CHRMP., dari Direktorat Kerja Sama Bakamla RI dan Mayor Bakamla Azhari, S.H. dari Direktorat Hukum Bakamla RI, menyampaikan bahwa Bakamla RI memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Beliau juga menekankan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Ilegal merupakan permasalahan serius yang memerlukan penanganan secara sinergi dan terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam upaya menangani masalah ini, Laksma Bakamla OC Budi menekankan pentingnya adanya budaya melapor di masyarakat apabila terdapat dugaan tindakan TPPO. Menurutnya, pencegahan TPPO adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan masalah ini bisa lebih efektif, terutama di wilayah pesisir yang rentan terhadap praktik ilegal.

Dirinya juga menyampaikan bahwa faktor yang sering memicu terjadinya TPPO adalah rendahnya kesejahteraan di wilayah-wilayah tertentu. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Pemanfaatan sumber daya kelautan, yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, juga menuntut adanya alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, misalnya melalui pengembangan wisata, budi daya, UMKM, atau jasa.

Bakamla RI juga berharap agar masyarakat dan aparat desa di Banyuasih, Kecamatan Cigeulis, dapat berperan sebagai relawan penjaga laut untuk membantu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah pesisir. Di akhir acara, panitia menyampaikan apresiasi kepada Laksma Bakamla OC Budi atas partisipasi dan kontribusinya dalam mendukung program pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang aman dan legal. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat pesisir semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga laut serta mendukung program perlindungan pekerja migrasi yang lebih baik.

Bakamla RI terus berkomitmen untuk mengawal keamanan laut Indonesia, serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat pengguna laut dan anggota HIMA Persis, serta Kepala Pelaksana BP2MI Banten sebagai narasumber. (Humas Bakamla RI)

Autentifikasi : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Red”