LIN-RI.COM

Sorong – Oknum Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Budi Setiawan, SIK, diduga kuat telah dijadikan keledai tunggangan oleh Dewan Pers dan organisasi peternak koruptor, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), untuk mengkriminalisasi wartawan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan anggota organisasi non konstituen Dewan Pers lainnya. Hal ini disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, merespon keputusan aneh bin tolol yang dilakukan Kapolres Inhil bersama jajarannya itu yang melakukan penahanan terhadap 2 wartawan Inhil non konstituen Dewan Pers baru-baru ini.

“Saya menilai Kapolres Indragiri Hilir, Budi Setiawan telah terjebak dalam permainan Dewan Pers dan organisasi pers peternak koruptor, PWI. Bagaimana mungkin Polres Inhil melakukan penahanan terhadap dua wartawan, Mely (PPWI) dan Indra (GWI), hanya berdasarkan alat bukti Keterangan Dewan Pers. Yaa, menurut saya itu keputusan tolol namanya,” kata Wilson Lalengke yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam kasus Mely dan Indra itu, lanjutnya, Kapolres Inhil ibarat kerbau yang dicolok hidungnya, sehingga yang bersangkutan ikut saja kemauan organisasi pers bernama PWI yang dikenal publik sebagai organisasi pers plat merah dan sarang koruptor. “PWI ini memang sedang cari panggung untuk show off ke publik seakan mereka adalah orang-orang pers yang benar dan professional. Jadi, ketika ada orang (bernama Saruji – red) yang keberatan atau tidak terima atas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan garis lurus dari organisasi non konstituen Dewan Pers, mereka langsung bergerak mendorong Kapolres Inhil yang terindikasi idiot itu untuk memprosesnya,” imbuh Wilson Lalengke yang dikenal sangat getol membongkar dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat, dana hibah BUMN, yang dilakukan eks pengurus PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun cs yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya saat ini.

Padahal, sambung guru PMP-KN SMP Negeri Sapat, Indragiri Hilir, periode 1990-1993 itu, pembuat laporan polisi atas kedua wartawan korban kriminalisasi (Mely dan Indra – red) adalah Kepala SMP Negeri 1 Tembilahan Hulu, bernama Saruji, yang merupakan terlapor pelaku tindak pidana pungutan liar dengan modus jual pakaian seragam di sekolahnya. “Jadi, silahkan publik menilai sendiri seperti apa moralitas dan integritas Kapolres Inhil itu yang lebih berpihak membela dedengkot pungli dan melayani pesanan organisasi sarang koruptor PWI bersama Dewan pecundang Pers itu. Bagi saya Kapolres semacam ini hampir pasti mendapatkan jabatannya bukan karena integritas sebagai penegak hukum yang bermoral tapi semata didukung oleh nominal setoran kepada para penentu kebijakan jabatan di Polri,” sebut tokoh pers nasional yang baru-baru ini mengungkap informasi dugaan jual-beli pangkat bintang (jenderal) di lingkungan Polri seharga 20 milyar per satu bintang tersebut.

Oleh karena itu, pria yang dikenal juga sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini meminta perhatian Pimpinan Polri agar selektif dalam memilih dan menugaskan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semestinya jangan sembarang pilih orang untuk jadi kapolres dan kapolda dong, rakyat rugi besar membiayai hidup seorang kapolres yang dengan mudah dijadikan babi tunggangan organisasi peternak koruptor seperti PWI dalam pelaksanaan tugasnya. Presiden Prabowo Subianto saja sudah tegas mengingatkan bahwa semua pemimpin di semua level harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk para pihak tertentu, apalagi kepentingan kelompok perampok uang rakyat semacam PWI itu,” pungkas Wilson Lalengke. (APL/Red)

Jakarta – Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M mengapresiasi pelaksanaan AI & Robotic Innovation Expo 2024 yang diselenggarakan Robopark Indonesia dan Sari Teknologi Global bekerjasama dengan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), dan Indonesia Artificial Inteligence Society (IAIS) serta Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA).

Di Tengah kesibukan jadwal kampanyenya, eks Menteri Sekretaris Kabinet 2019-2024 ini hadir pada kegiatan yang menampilkan deretan inovator, pengusaha, dan ahli teknologi, sekaligus didaulat menyampaikan pandangannya terkait karya anak bangsa di bidang inovasi AI & Robotic.

Menurutnya tidak mudah dan tidak semua tokoh bisa berjuang (mengenalkan AI dan Robotic) seperti ini. “Kalau saya terpilih jadi Gubernur Jakarta, orang-orang ini yang akan saya undang untuk membangun Jakarta. Kawan-kawan pelaku IT akan saya undang untuk membuat Indeks Kota Jakarta dari peringkat 74 menjadi 50 dari 176 Kota,” tandas Mas Pram sapaan eks Menteri Sekretaris Kabinet saat menyampaikan pandangannya pada kegiatan AI & Robotic Innovation Expo 2024 di Main Atrium Pluit Village Mall, Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/10/2024).

“Ini sebuah ekosistem baru dan menjadi masa depan baru. Karena anak-anak akan menjadi inovator baru. Saya tahu ini tidak gampang,” kata Mas Pram. Ia juga mengatakan, jika terpilih nanti maka dirinya akan menata administrasi dan mengajak semua pihak duduk bersama untuk membangun Jakarta menggunakan teknologi digital termasuk AI.

Ia mencontohkan, pelayanan urusan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sangat buruk karena hanya dilaksanakan pada satu titik yaitu di derah Rawa Bunga. “Kita akan melayani warga dengan penggunaan teknologi agar urusan KJP dilaksanakan di setiap wilayah masing-masing. Termasuk menyelesaikan masalah pelaporan insentif bagi tiga puluh ribu lebih RT yang dilakukan secara manual diganti dengan teknologi digital atau AI,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yohanes Kurnia S.T, M.M.S.I selaku CEO Sari Teknologi Global dan pendiri Robopark Indonesia menyambut antusias kunjungan politisi dan Cagub Jakarta Pramono Anung ke acara AI & Robotic Innovation Expo 2024 yang Ia selenggarakan.

“Selain pameran Robotic dan AI, kami juga menggelar Workshop di lokasi Robopark Indonesia di lantai 2 Pluit Village Mall. Dan pada kesempatan ini kami memperkenalkan ROPI atau robot pintar yang merupakan salah satu robot yang menjadi referensi dari sejumlah Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia,” kata Yohanes saat menyampaikan pemaparan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan ini di depan Mas Pram dan seluruh pengunjung yang hadir memadati Main Atrium Pluit Village Mall.

Ketua Umum DPP APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH. yang turut menyampaikan pandangan singkat terkait kegiatan ini mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membangun relasi dengan penggiat teknologi di Indonesia.

“Innovator teknologi robot dan AI ini akan mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional dengan menampilkan AI & Robot Competition,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia serta

Hoky juga mengatakan, jajaran APTIKNAS siap membantu memenuhi keinginan Cagub Jakarta Pramono Anung dengan fasilitas teknologi digital yang dimiliki pengusaha-pengusaha di APTIKNAS yang dapat diterapkan untuk melayani warga Jakarta dan mengatasi masalah pelayanan publik yang masih secara manual.

Di tempat yang sama, Ketua IAIS Dr. Ir. Lukas, MAI, IPM, CISA mengatakan, penggunaan teknologi AI dan Robotic ini bukan lagi untuk masa depan melainkan masa kini. “Saat ini era teknologi sudah berjalan. Dan kami sudah memulainya dengan kegiatan ini. Sebagai tindaklanjut dari kegiatan ini, kami akan melaksanakan konferensi Robotic dan AI,” ungkap Lukas yang juga merupakan dosen di Unika Atma Jaya dan Swiss-German University.

Tak ketinggalan, pendiri Business Forum Indonesia Jahja Soenarjo turut didaulat memberi pandangannya pada kegiatan ini. Menurutnya, Indonesia tidak ketinggalan dengan negara-negara luar. “Teknologi kita bahkan diminta untuk menjadi kurikulum di salah satu negara Afrika. Dan kita sudah sering diundang Kementerian Luar Negeri untuk mewakili Indonesia di forum internasional terkait penggunaan teknologi Robotic dan AI,” ungkapnya.

Pada kegiatan ini, pengunjung dapat menyaksikan kecanggihan demo Robot, aksi Spektakuler Robot Dancing, dan mengikuti Workshop AI & Robot, dan Talkshow Ekslusif dengan para pakar teknologi.

Menariknya, Septian yang merupakan salah satu pengajar dari Sari Teknologi Global, mengatakan, saat ini Robopark dan Sari Teknologi Global telah melatih dan mendidik lebih dari 50 sekolah di Jakarta dan anak didik mencapai seribu lebih.

“Saya melatih dari anak TK sampai anak SMK. Dan bahkan ada juga pelatih yang ditugaskan khusus membimbing anak-anak di perguruan tinggi untuk merakit robot dan menggunakan teknologi AI,” pungkas Septian saat ditemui di lokasi kegiatan Selasa (22/10/2024).

Turut hadir pada acara ini, Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa Chandra Jap, Ketua Umum SPRI Hence Mandagi, Sekjen APTIKNAS Fanky Christian, Ketua Komtap Software APTIKNAS Andy Djojo Budiman, Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri Soetresno Hartanto dan Anggota Komtap Hukum APTIKNAS Vincent Suriadinata, SH., MH., CTA., C.Med, GM LSP Pers Indonesia Meytha Kala, Perwakilan Dinas Perindustrian Provinsi Jakarta Rido Mahardika, dan CEO Oxytane Indonesia Syofi Raharja. ***

Red”

Jakarta – Sebanyak 17 menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf dirangkul lagi Prabowo Subianto untuk mengisi posisi kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk juga sederet figur patronase Jokowi yang bakal mengisi posisi wakil menteri serta kepala badan/lembaga non kementerian.

Langkah politik Prabowo ini karuan saja membuat ruang publik riuh oleh pemikiran kritis sejumlah kalangan. Terlebih dari kalangan aktivis masyarakat sipil, kelompak menengah baru, hingga masyarakat biasa.

Selain mengkritisi portofolio, latar kinerja dan lain-lain dari bekas menteri dan paronase Presiden Jokowi yang dirangkul Prabowo dalam kebinetnya, juga mengkritisi kuantitas dan konstruksi kabinetnya yang dinilai banyak figur yg tidak layak dan kelewat tambun.

Ketua Umum PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara), Parpol Nonkontestan Pemilu 2024, Dr. Rahman Sabon Nama, menyebut langkah politik Prabowo Subianto mengonstruksi bangunan kabinetnya nyaris menyerupai Kabinet 100 Menteri bentukan Soekarno pada 1966.

“Sebentuk dan serawut wajah Kabinet Pasca G30S/PKI yang hanya seumur jagung, dari 24 Pebruari sampai 27 Maret 1966, lalu bubar jalan,” kata Rahman Sabon dalam suasana pengambilan sumpah Prabowo-Gibran di Gedung DPR/MPR, Ahad (20/10/2024).

Alumnus Lemhanas RI ini tidak menafikan bahwa strategi pembentukan kabinet Prabowo yang sedemikian tambun, tentu terkandung maksud, agar eksekusi visi dan program pemerintahan Prabowo lebih terfokus dan efektif dalam pencapaian.

“Akan tetapi secara analisis dan kontemplatif,” kata Rahman, “pilihan sejumlah menteri, wamen, kepala badan/lembaga yang terkesan ‘Jokowistis’ menimbulkan kekhawatiran dan pesimistis publik dalam pencapaian tujuan visi dan program Prabowo yang dijanjikan pada kampanye Pilpres.”

Sikap kekhawatiran dan pesimistis itu, lebih dilatari oleh kinerja sementara menteri eks Jokowi yang terbukti gagal bahkan ditengarai luas di ruang-ruang publik terindikasi banyak yang bermasalah dengan hukum.

Karena itu Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Adonara Sunda Kecil NTT ini mengatakan, kekhawatiran dan pesimistis itu merundungi pula para raja/sultan Nusantara yang bergabung dalam PDKN.

“Kekhawatiran dan pesimistis ini dapat berekskalasi kekecewaan dan keprihatinan, manakala performa pemerintahan Prabowo untuk kemajuan dan kesejahteraan gagal tercapai secara baik dan maksimal,” kata Rahman Sabon Nama dari kediamannya di Ciputat Kota Tangerang Selatan..

Menurut Ketua Umum Persatuan Pengamal Tarikat Islam (PPTI) Ormas Kino Kino Pendiri Sekber Golkar ini, kendati muncul kekhawatiran dan pesimistis ihwal bentukan kabinet oleh Prabowo, namun tidak lantas ada penilaian bahwa Prabowo gagal di langkah awal memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Penilaian seperti itu, yang berkembang di sementara kalangan, menurut Rahman, terlalu prematur, tidak realistis dan subyektif. “Bahkan penilaian untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, pun masih di level relatif obyektif,” katanya.

Tetapi menurut amatannya pula, bahwa dinamika politik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, boleh jadi berlangsung panas. Antara lain, akan muncul tuntutan para tokoh masyarakat sipil maupun kelompok menengah baru terhadap Jokowi yang dinilai cukup banyak menabrak konstitusi dan masalah hukum lainnya.

Dinamika lain adalah tuntutan hukum dan gerakan sosial terhadap Gibran Rakabuming Raka yang diambil sumpah sebagai wakil presiden. Tuntutan ini dapat berlangsung riuh, lantaran lolosnya Gibran sebagai cawapres dinilai sarat inkonstitusi.

Persoalan moral dan kesehatan mental Gibran sebagai seorang wakil presiden terkait isu Fufufafa, pun menjadi bagian tersendiri dalam dinamika tuntutan publik.

Dinamika tuntutan lainnya adalah soal keadilan sosial, dimana mayoritas rakyat terutama pribumi yang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi termarjinalkan dari akses hidup layak secara ekonomis, hukum dan keadilan.

Kesemuanya itu menurut Rahman, merupakan krisis sosial politik, ekonomi dan hukum yang diwariskan Jokowi, mengiringi awal perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto.

Rahman berharap, agar deretan krisis itu hendaknya dapat diselesaikan secara berkeadilan, obyektif dan bijak oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga tidak menimbulkan krisis baru yang berkelanjutan dalam pemerintahannya. (TIM/Red)

_Oleh: Denny JA_

Jakarta – “Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah.” Kata bijak Lao Tzu ini menggambarkan perjalanan panjang yang harus dilalui seorang pemimpin yang ingin membawa perubahan besar.

Prabowo Subianto, hari ini, 20 Oktober 2024, dilantik menjadi presiden. Ia akan memulai langkah pertamanya sebagai nakhoda kapal besar bernama Indonesia. Sebuah kapal yang siap berlayar menuju kejayaan, namun arah dan kecepatannya bergantung pada tangan yang memegang kendali.

Skenario terbaik apa yang bisa diharapkan Indonesia kepada Presiden Prabowo?

Lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045-2050.

Di antara negara-negara dengan ekonomi besar, di tahun itu Indonesia akan bergabung dengan Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Perjalanan untuk naik 12 peringkat dalam 20 tahun ke depan adalah pencapaian besar, tetapi bukan tidak mungkin jika ditangani dengan strategi yang tepat.

Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat naik dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat.

Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya yang pertama (2029), peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, sesuai dengan hitungan di atas, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia.

Di akhir jabatannya yang kedua, jika terpilih kembali, Prabowo membawa Indonesia, naik tiga tingkat lagi, dari peringkat 13 dunia ke Top 10 negara terbesar dunia secara ekonomi di tahun 2034.

Bisakah Presiden Prabowo memberikannya? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab dengan lebih dari sekadar optimisme.

Pencapaian ini membutuhkan perhitungan matang, berdasarkan data, kebijakan ekonomi, tantangan global, dan tentu saja, kesadaran akan tantangan domestik yang tak bisa diabaikan.

Untuk mewujudkan skenario ini, Indonesia harus memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong oleh pilar-pilar penting seperti inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan modal manusia.

Teori pertumbuhan endogen menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa inovasi, modal manusia, dan kebijakan yang mendukung pendidikan serta riset adalah kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang sebuah negara.

Prabowo harus menjadikan sektor-sektor ini sebagai prioritas dalam kebijakan ekonominya.

Namun, tantangan terbesar yang menghadang Prabowo adalah korupsi. Korupsi bukan sekadar masalah moral atau etika; ia adalah penyakit sistemik yang merusak tatanan ekonomi.

Prabowo sendiri sudah menyadari itu. Jauh-jauh hari ia sudah mengatakan kepada partai politik pendukungnya: Jangan menugaskan menteri cari uang dari APBN!

Korupsi ibarat karat yang menggerogoti mesin negara. Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, pembangunan infrastruktur terhambat, investasi tidak datang, dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan.

Transparency International membuat indeks. Di tahun 2014: Skor persepsi korupsi Indonesia adalah 34, dengan peringkat 107.

Di tahun 2023: Skor tetap di 34, namun peringkat turun menjadi 115.

Meskipun skor tidak berubah, penurunan peringkat menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu diperkuat.

Tanpa pemberantasan korupsi yang radikal, pertumbuhan ekonomi akan selalu berjalan tertatih-tatih, kehilangan momentum yang diperlukan untuk mencapai puncak.

Lebih dari itu, korupsi merusak kepercayaan investor internasional. Investor mencari stabilitas dan transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketika birokrasi korup, investor enggan menanamkan modal mereka karena risiko yang tidak terprediksi.

Tanpa kepercayaan investor, terutama dari luar negeri, Indonesia akan kesulitan meningkatkan jumlah modal asing yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, korupsi juga memperburuk alokasi sumber daya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terbuang sia-sia.

Lebih lanjut, korupsi melemahkan kapasitas pemerintah dalam merespons tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, atau krisis kesehatan.

Tantangan besar lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah rapor merah demokrasi Indonesia. Menurut Indeks Demokrasi, beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

Economist Intelligence Unit membuat indeks demokrasi.
Di tahun 2014: Skor demokrasi Indonesia adalah 6,95, menempati peringkat 49.

Namun di tahun 2023: Skor Indonesia turun menjadi 6,53, dengan peringkat 56. Indeks demokrasi Indonesia menurun.

Kelemahan demokrasi ini tampak pada melemahnya lembaga-lembaga untuk check and balances, seperti melemahnya DPR dan partai politik.

Demokrasi yang sehat adalah fondasi penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa demokrasi yang kuat, kebijakan ekonomi sering kali diambil tanpa konsultasi publik yang cukup, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan menjadi lemah.

Maka reshuffle kabinet diperlukan sebagai cara Prabowo membuat para menteri bekerja maksimum.

Apalagi kabinet Prabowo lumayan “gemuk.” Jika bertambah menteri dan wakil menteri tak menjadi tambahan prestasi, reshuffle kabinet sejak tahun pertama, bahkan enam bulan pertama menjadi pilihan.

Reshuffle kabinet yang dilakukan sejak 6 bulan hingga 1 tahun pertama harus menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kementeriannya diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki integritas tinggi.

Jika ada menteri yang tidak mampu menjalankan visi besar untuk Indonesia, maka mereka harus segera diganti. Ini akan memberikan sinyal yang kuat bahwa Prabowo memiliki standar yang tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih.

Ini juga akan menjadi lonceng yang keras di telinga menteri dan wakil menteri. Mereka kini berada di bawah Presiden yang meletakkan standar yang tinggi agar kapal Indonesia cepat berlayar.

Kita bisa belajar dari contoh Lee Kuan Yew di Singapura. Dalam masa pemerintahannya, Lee menerapkan kebijakan yang sangat keras terhadap korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan efisien.

Itu menjadi dasar kemajuan Singapura dari negara berkembang menjadi pusat keuangan global. Keberhasilan Lee membuktikan bahwa kepemimpinan yang bersih adalah kunci kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Prabowo harus belajar dari pendekatan ini dan memastikan bahwa pemerintahannya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerintahan yang bersih.

Tentu, di samping tantangan domestik, Prabowo juga harus siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Perubahan iklim adalah ancaman nyata yang bisa memengaruhi sektor-sektor penting di Indonesia, seperti pertanian, perikanan, dan energi.

Dalam skenario terbaiknya, Prabowo harus mendorong Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Hal ini akan memerlukan investasi besar dalam teknologi bersih dan infrastruktur ramah lingkungan, serta kemitraan strategis dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi hijau.

Selain itu, geopolitik regional di Asia Tenggara juga akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Prabowo.

Persaingan antara Cina dan Amerika Serikat semakin intens, dan Indonesia harus bermain cerdas dalam menjaga keseimbangan diplomatik. Prabowo harus memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara seperti India dan Jepang, serta menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pada saat yang sama, Indonesia juga harus tetap terbuka terhadap kemitraan ekonomi dengan Cina, mengingat pentingnya hubungan perdagangan dan investasi dengan negara tersebut.

Keberhasilan Prabowo tidak hanya akan diukur dari statistik ekonomi atau diplomasi global. Ia harus mampu membangun narasi kebangsaan yang kuat yang bisa menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Pancasila harus menjadi landasan moral dan ideologi yang melandasi merekatkan keberagaman agama dan suku di Indonesia.

Prabowo juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ini bukan hanya soal angka-angka pertumbuhan, tetapi soal bagaimana setiap warga negara bisa merasakan manfaat dari kemajuan tersebut.

Dengan kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas, Prabowo memiliki peluang besar untuk membawa Indonesia menuju puncak kejayaan ekonomi Asia.

Reshuffle kabinet yang tepat waktu akan menjadi langkah penting dalam menegakkan standar kualitas pemerintahan, sementara pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi akan menjadi fondasi bagi ekonomi yang berkelanjutan.

Jika Prabowo berhasil memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki Indonesia, serta memberantas korupsi dari akarnya, Indonesia akan berdiri di puncak sebagai kekuatan besar di Asia.

Sejarah telah membuka pintu bagi Prabowo untuk menorehkan jejaknya sebagai pemimpin besar. Kini, tinggal bagaimana ia menggunakan kesempatan ini untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Di tangan Prabowo, kapal besar bernama Indonesia bisa berlayar menuju samudra luas, dengan angin sejarah yang mendorong dari belakang dan bintang-bintang yang menunjukkan arah.

Survei LSI Denny JA di bulan Oktober 2024 menunjukkan Prabowo berada di puncak favourability. Sekitar lebih dari 90 persen publik Indonesia menyukainya.

Sejak tahun 2009, dalam survei LSI Denny JA, Prabowo tak pernah memiliki favourability setinggi itu. Kini harapan publik sangat tinggi padanya.

Namun harapan publik yang tinggi adalah pedang bermata dua. Ia bisa menjadi basis legitimasi agar Presiden Prabowo berani membuat kebijakan keras seperti zero toleransi atas korupsi.

Harapan yang tinggi dapat pula punya risiko publik mudah kecewa. Itu jika sampai 100 hari pertama, enam bulan pertama, setahun pertama, belum ada tanda-tanda prestasi pembeda dari Prabowo, harapan itu cepat kempis.

Jika Prabowo berhasil, ia tidak hanya akan dikenang sebagai presiden, tetapi sebagai seorang pemimpin yang memandu Indonesia ke arah kebangkitan baru di panggung global.*

Jakarta, 20 Oktober 2024

Catatan

(1) Indonesia diprediksi akan menjadi negara keempat terbesar di dunia di tahun 2050: https://asia.nikkei.com/Economy/Indonesia-set-to-become-fourth-largest-economy

Kejaksaan Agung, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat. Pertemuan itu dilaksanakan pada Selasa 22 Oktober 2024 di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

Dalam keterangannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 (lima) juta unit rumah bagi masyarakat. Oleh karenanya, lanjut Jaksa Agung, program tersebut membutuhkan support bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target. “Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat. Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung melanjutkan bahwa Hari (Selasa 22 Oktober 2024) ini, Kejaksaan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI telah memulai proses pengadaan lahan tersebut. Ditargetkan, tidak lama lagi sudah ada kejelasan mengenai jumlah luas (hektar) yang dapat diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dipergunakan.

Selain itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa Kejaksaan siap untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI untuk melakukan pendampingan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kementerian tersebut, khususnya terhadap pembuatan peraturan guna mewujudkan pembangunan yang sah dan legal sesuai payung hukum.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. “Kita harus bergerak cepat dan mencari solusi untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor yang dapat dipergunakan oleh rakyat sebagai tempat tinggal. Lahan-lahan tersebut banyak yang berada di wilayah strategis seperti Jabodetabek,” imbuh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menuturkan bahwa upaya ini dalam rangka mewujudkan 100 Hari Program Presiden Prabowo Subianto dengan bergotong royong dalam membangun perumahan untuk rakyat. (K.3.3.1)

Red”