LIN-RI.COM

Jakarta – Di tengah optimisme pelaku bisnis menyambut pemerintahan baru, PT Computrade Technology International (CTI Group), salah satu penyedia solusi infrastruktur teknologi informasi di Indonesia menyelenggarakan gathering tahunan dengan para eksekutif dan pelaku usaha dari komunitas Golden Circle Club (GCC).

Menyadari pentingnya peran penyedia solusi IT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, CTI Group mengadakan Gathering Golden Circle Club 2024 di Park Hyatt, Jakarta pada 10 Oktober 2024 yang lalu untuk membahas peluang dan tantangan dalam implementasi Hilirisasi Digital, serta menggali peran strategis penyedia solusi IT dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

Mengusung tema “Hilirisasi Digital: Peluang Bisnis & Strategi Pengembangan Teknologi Indonesia”, GCC tahun ini, CTI Group menghadirkan beberapa tokoh nasional dan pembicara ahli yakni: Dr. Aviliani SE, M.Si, Senior Ekonom INDEF, Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, dan Ir. Soegiharto Santoso, S.H., Pendiri & Ketua Umum APTIKNAS.

“Kami melihat program Hilirisasi Digital menjadi inisiatif baik dalam memperkuat ekosistem digital di Indonesia. CTI Group menyadari potensi yang dapat tercipta dari program ini, baik dalam membuka peluang bisnis baru maupun meningkatkan daya saing industri teknologi nasional,” ujar Rachmat Gunawan, CEO CTI Group di sela Gadering Golden Circle Club 2024.

Sebagai penyedia solusi infrastruktur IT, Rachmat Gunawan mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis CTI Group untuk mendukung implementasi Hilirisasi Digital untuk memastikan transformasi digital di Indonesia berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa keberhasilan program ini akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital yang lebih kuat di masa depan” imbuh Rachmat Gunawan.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025

Ekonom senior, Aviliani membuka diskusi dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pergantian pemerintahan, dengan optimisme Indonesia akan mencapai pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2025. Namun, Aviliani juga mengingatkan adanya tantangan signifikan terkait utang negara.

“Indonesia sedang memasuki Debt Fatigue Era, dengan pembayaran cicilan utang (pokok dan bunga) mencapai sekitar 30% dari pendapatan negara. Rasio utang terhadap PDB diproyeksikan akan mencapai 50%, sementara rasio pajak menurun, sehingga menimbulkan tantangan fiskal yang signifikan,” jelas Aviliani.

Selain itu, Aviliani juga menyoroti kelemahan dalam kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, yang tercermin dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hal ini, lanjut Aviliani, harus menjadi fokus utama untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat mengikuti perkembangan transformasi digital.

“Bagi industri IT, ini membuka potensi untuk meningkatkan ekonomi digital. Ekosistem digital Indonesia menunjukkan potensi yang menjanjikan, dengan pertumbuhan yang signifikan di industri e-commerce, transportasi online, travel online, dan media. Namun, investasi AI per kapita masih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yang mengindikasikan adanya ruang untuk pertumbuhan,” terangnya.

Ia juga menambahkan, saat ini terdapat dorongan untuk mengembangkan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) untuk mengurangi biaya logistik yang masih tinggi. Hal ini melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi.

“Digitalisasi harus dipandang bukan sebagai sektor, tetapi menjadi alat yang mendorong akselerasi semua sektor dalam perekonomian,” tegas Aviliani.

Realisasi Hilirisasi Digital dan Kesiapan Industri IT

Hilirisasi Digital digadang pemerintahan baru sebagai salah satu program utama untuk sektor IT dimana program ini memiliki dua tujuan utama. Pertama memperkuat infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet yang lebih luas hingga membangun industri perangkat digital dalam negeri. Kedua, hilirisasi digital bertujuan mendigitalisasi rantai pasok industri strategis secara signifikan akan meningkatkan nilai perekonomian di Indonesia.

Di sesi panel diskusi, Zulfadly menekankan pentingnya infrastruktur digital, terutama pemerataan akses internet, sebagai fondasi utama Hilirisasi Digital. Ia menyebutkan penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 79,5%, dengan sekitar 221 juta penduduk yang sudah terhubung.

Di satu isi, Aviliani menilai bahwa sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata memiliki potensi besar untuk memperluas digitalisasi. “Sektor-sektor ini membutuhkan ekosistem digital yang end-to-end untuk memperkuat daya saingnya,” jelas Aviliani.

Namun, Aviliani juga menekankan bahwa realisasi program Hilirisasi Digital tidak bisa tercapai tanpa dukungan kebijakan yang jelas dan strategis. “Hilirisasi Digital memerlukan regulasi yang keep up dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai industri telah melakukan investasi besar, tapi regulasi tertinggal,” tambahnya.

Selain itu, Zulfadly menekankan bahwa roadmap Hilirisasi Digital harus melibatkan semua pihak, tidak hanya dari sektor swasta. “Pemerintah dan sektor swasta harus bergerak bersama. Kita tidak bisa membiarkan hanya sektor swasta yang bergerak maju sementara banyak daerah di Indonesia masih berada dalam blindspot digital,” lanjutnya.

Pembicara lainnya, Soegiharto Santoso atau akrab disapa Hoky mengamini pentingnya kolaborasi berbagai pihak sebagai bentuk realisasi inisiatif ini. “Hilirisasi Digital tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang jelas antara pelaku industri, penyedia solusi, dan pemerintah,” tandas Hoky yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Menurutnya, perlu ada sinergi agar roadmap hilirisasi ini tidak hanya digerakkan oleh sektor swasta, tetapi juga diintegrasikan dengan daerah-daerah yang belum terjangkau, terutama di wilayah 3T. “Selain itu, kolaborasi ini juga dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan SDM kita karena banyak potensi generasi penerus yang bisa mewujudkan pemerataan digital Indonsia,” ungkapnya.

Hoky menambahkan, “Hilirisasi digital merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional. APTIKNAS siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan hilirisasi digital melalui pengembangan SDM, inovasi teknologi, dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.” pungkas Hoky.

Tentang CTI Group

CTI Group adalah solusi infrastruktur teknologi informasi di Asia Tenggara dengan inovasi progresif sejak tahun 2003. Dengan kemitraan yang kuat dengan lebih dari 100 brand IT terkemuka dunia. Saat ini CTI Group memiliki 13 anak perusahaan IT yang mengkhususkan diri dalam keahlian teknologi berdasarkan diferensiasi produk dan layanan, lengkap dengan lebih dari 250 engineer bersertifikat internasional untuk memberikan dukungan & pengalaman terbaik dalam menemukan kebutuhan digital bagi Masyarakat Indonesia.

CTI Group akan memperluas wilayah di Asia Tenggara dengan mendirikan Computrade Technology Malaysia (CTM) dan Computrade Technology Philippines (CTP). (Hen)

Red”

Jakarta – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Selatan gelar aksi demonstrasi didepan gedung Kementerian Agama (Kemenag) menuntut agar segera percepat restrukturisasi total pejabat yang ada di kemenag dari pusat hingga ke daerah. selasa,(29/10/2024).

Diketahui adapun tuntutan para aksi unjukrasa ini mendesak agar, restrukturisasi total jajaran pejabat di kementrian Agama pusat sampai ke daerah. lalu agar ditingkatkan layanan di bidang Pendidikan dan agama, juga supaya Penempatan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dikuasai, dan Kementerian agama harus dapat berlaku adil bagi seluruh umat beragama di Indonesia.

M.Faisal selaku ketua SEMMI Jaksel menjelaskan bahwa tujuan daripada restrukturisasi ini sangat diperlukan di jajaran kementerian agama dikarenakan menurutnya banyak orang-orang yang tidak kompeten pada bidang yang di tempatinya.

“Kita ketahui bersama bahwasannya banyak sekali problematika di periode sebelumnya terkait dana haji dan sebagainya, dengan ini mengapa kami meminta untuk restrukturisaai total karena jangan hanya selalu menteri agama yang diganti namun juga perlu adanya pergantian pejabat-pejabat yang ada di kementerian agama, agar sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta dapat berjalannya tugas dan fungsi sebagaimana mestinya” ujar Faisal mengatakan saat di depan Kemenag, selasa (29/10).

Selain daripada restrukturisasi ada hal lain seperti keharusan kemenag untuk meningkatan pelayanan terhadap pendidikan dan agama di Indonesia serta terwujudnya keadilan kepada seluruh umat beragama, daripada hal itu faisal juga menunggu tanggapan daripada Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. selaku Menteri Agama untuk segera melakukan hal tersebut agar kementerian agama dapat menjalankan fungsi sebaik-baiknya.

“Respon dari bapak Prof. Dr. Nasaruddin Umar sangat kami tunggu karena ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami kepada kementerian agama, bahwasannya juga kementerian agama ini harus berperan aktif untuk menciptakan keharmonisan dan persatuan di NKRI.” Tegas Faisal dalam keterangan nya.

Terpantau, beberapa perwakilan pihak aksi massa demo diterima untuk audiensi dengan beberapa staf di Kemenag. dalam hal ini Faisal yang juga turut sebagai perwakilan yang ikut audiensi mengatakan akan menunggu hasil nya, bila belum ada kejelasan juga maka pihak nya akan melakukan aksi demo lebih besar lagi.

Untuk diketahui bersama, adapun aksi unjukrasa ini digelar untuk yang kedua kalinya di depan gedung Kementerian Agama Jakarta. Dan dalam hal ini mereka berkomitmen akan menggelar aksi kembali bila belum ada tanggapan yang jelas dari Kementerian Agama.(Bar)

Red”

Jakarta-Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 2 orang Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi, salah satunya Mantan Manteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong Terkait Kasus Dugaan Korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s.d. 2016.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (kapuspenkum) Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.,didampingi oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qodar saat menggelar siaran persnya di Kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29 /10/2024).

Harli menjelaskan bahwa penahanan kedua tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan JAM PIDSUS Nomor: Prin-54/F.2/Fd.2/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023, terangnya.

Adapun kedua tersangka tersebut yaitu:
Tersangka Thomas Trikasih Lembong (TTL) selaku Menteri Perdagangan periode 2015 s.d. 2016 berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024.

Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : TAP-61/F.2/Fd.2/10/2024.

Lebih lanjut Kapuspenkum Harli mengatakan bahwa Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
Pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi, pada tahun 2015 Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan izin Persetujuan Impor (Pl) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor GKP adalah BUMN. Tetapi berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL dilakukan oleh PT AP dan Impor GKM tersebut tidak melalui Rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan gula dalam negeri.

Pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan Rakor Bidang Perekonomian yang dihadiri oleh kementerian di bawah Kemenko Perekonomian. Salah satu pembahasannya adalah bahwa Indonesia pada tahun 2016 kekurangan GKP sebanyak 200.000 ton dalam rangka stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada bulan November-Desember 2015, Tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI memerintahkan Staf Senior Manager Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta, yaitu PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI di Gedung Equity Tower SCBD sebanyak empat kali. Pertemuan guna membahas rencana kerja sama impor GKM menjadi GKP antara PT PPI dan delapan perusahaan gula swasta, yang juga atas sepengetahuan dan Direktur Utama PT PPI saat itu.

Harli mengatakan bahwa
Pada bulan Januari 2016, Tersangka TTL menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI yang berisi penugasan kepada PT PPI untuk melakukan pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri untuk memasok atau mengolah GKM impor menjadi GKP sebanyak 300.000 ton.

Selanjutnya, PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan gula swasta ditambah satu perusahaan swasta lainnya yaitu PT KTM, meskipun seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung, dan yang dapat melakukan impor tersebut hanya BUMN (PT PPI).

Atas sepengetahuan dan persetujuan Tersangka TTL, Persetujuan Impor GKM ditandatangani untuk sembilan perusahaan swasta. Seharusnya, untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah GKP secara langsung. Selain itu, Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan diterbitkan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi dengan instansi terkait.
Kedelapan perusahaan swasta yang mengolah GKM menjadi GKP memiliki izin industri sebagai produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi.

Setelah kedelapan perusahaan swasta tersebut mengimpor dan mengolah GKM menjadi GKP, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke masyarakat melalui distributor dengan harga Rp 16.000/kg, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi yang sebesar Rp 13.000/kg, dan tidak dilakukan melalui operasi pasar.

Dari pengadaan dan penjualan GKM yang diolah menjadi GKP, PT PPI mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah GKM sebesar Rp105/kg.

Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan tersebut senilai Rp400 miliar, yaitu nilai keuntungan yang diperoleh delapan perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara/BUMN (PT PPI).

Selanjutnya, kedua Tersangka dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selama 20 hari ke depan yaitu Tersangka TTL di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 50/ F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Sedangkan Tersangka CS ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 51/ F.2/Fd.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red).

Jakarta_ 29 Oktober 2024. Selamat dan Sukses Dies Natalis AMD Ke 61 dan Wisuda Perwira Remaja 2024.

Akademi Maritim “Djadajat” (AMD) di dirikan oleh Laksamana TNI Purn M.Pardi Kepala Staf Angkatan Laut Pertama RI pada tanggal 10 Oktober 1963.

Pada Tahun 1959 mulanya bernama Akademi Ilmu Pelayaran Djadajat (AIPD) dengan melaksankan pendidikan berupa Kursus lanjutan Mualim Pelayaran Besar (MPB) III, II dan I.

Pada th 1963 Laksamana M Pardi bersama Capt.H.R Soebekti mendirikam Yayasan Pendidikan Pelayaran Djadajat 1963 dan lahirlah Akademi Pelayaran Djadajat (APD) untuk program sutudi Nautika dan Teknika.

Selanjutnya pada tahun 1984 APD terdaftar di Kopertis Wil III Jakarta berubah nama menjadi Akademi Maritim Djadajat (AMD).

Atas upaya dan kerja tim maka sejak th 2006 AMD mendapatkan Akriditasi A dari BAN PT dan Approval IMO untuk program studi ANT III dan ATT III.

Direktur AMD dari masa kemasa adalah.

1.Laksamana TNI Purn. M Pardi.
2.Capt.HR Soebekti.S. M.Mar.
3.Drs ML.Palumian.
4.Capt.Abu Hasan.
5.Capt Tonny.
6.Capt Hosneser Kuera.
7.Dr Capt Datep Purwa Sapitra. MM.
8.Capt.Laode.Syaiful Iwa.
9.Prof Dr Capt Thamri.MM.
10.Capt. Simson Katiandago MM.

Semoga AMD terus membantu permerintah dalam menyiapkan SDM Maritim Unggul untuk Indonesia Maju dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024

Salam “Bina Bahari Cakti Djadajat 1963”

Dr Datep Purwa Saputra.
Dir AMD 2006-2010.

Forum Kemandirian Siber Indonesia – FORMASI resmi dideklarasikan oleh sejumlah tokoh nasional dan pakar di bidang teknologi dan informasi. FORMASI didirikan untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda yang menandai semangat persatuan dalam mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi bagi warganet.

Menariknya, para tokoh dan pakar IT ini mendeklarasikan berdirinya FORMASI dengan mengutip Sumpah Pemuda dan meneruskan dengan sumpah untuk mewujudkan ranah siber Indonesia berdaulat.

“Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia, mewujudkan ranah siber berdaulat, ranah siber Indonesia,” ujar seluruh pendiri FORMASI saat deklarasi dalam rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta pada hari Senin, (28/10/ 2024).

Deklarasi itu diucapkan para tokoh dan pakar IT yang hadir secara offline yakni : Gildas Deograt Lumy, Girindro Pringgo Digdo, Onno W. Purbo, Yudhistira Nugraha, Restia Moegiono, ⁠Rolof Satrianto, Soegiharto Santoso (Hoky), Faris Rahman, ⁠Abil Sudarman, ⁠Farhan Muhammad, ⁠Kalpin Silaen. Ada juga yang hadir secara online yaitu : Sarwono Sutikno, M. Nuh (dari Puslabfor), Arief Sulistyanto, ⁠⁠Jati Kusumo (dari Kemenhan), ⁠dan Rachmat (dari SKK Migas).

Pendiri dan Ketua FORMASI Gildas Deograt Lumy mengatakan, FORMASI dibentuk sebagai komunitas informal warganet Indonesia yang peduli akan kemandirian, kedaulatan, dan kemajuan bangsa Indonesia di bidang keamanan siber dan informasi.

Awalnya FORMASI berbentuk grup diskusi di aplikasi Palapa, yakni aplikasi percakapan multi platform karya anak negeri. “FORMASI adalah hasil peleburan Komunitas Keamanan Informasi (KKI) dan Forum XecureIT di tahun 2013, dengan tujuan berbagi informasi dan berdiskusi topik-topik terkait keamanan siber dan informasi untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik In donesia (NKRI),” ujar Gildas di sela Deklarasi FORMASI dan Peringatan Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta pada hari Senin, (28/10/ 2024).

Peleburan ini, lanjut Gildas, untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan menghadapi berbagai tantangan yang ada secara holistic. “Di mana salah satu upaya strategisnya adalah mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi. Hal inilah yang mendasari pendirian FORMASI,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, perlu ada keselarasan antara pola pikir, perkataan, perilaku dan keputusan strategis yang berujung pada kedaulatan Indonesia di ranah siber dan keamanan nasional. Perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan budaya keamanan siber dan informasi, dimulai dari pejabat negara dan pimpinan pemerintahan dalam mengembangkan budaya keamanan informasi secara khusus di ranah siber.

“Evolusi akan kalah melawan revolusi. Sehingga dibutuhkan strategi terintegrasi, langkah taktis, dan operasi yang terstruktur, sistemik, dan masif agar bangsa kita mampu mewujudkan kedaulatan di ranah siber, merevolusi budaya keamanan siber dan informasi di tengah revolusi industri dan masyarakat yang terjadi saat ini,” tandas Gildas.

Eksistensi FORMASI disambut baik oleh beberapa pihak, di antaranya Komjen Pol. (Purn) Arief Sulistyanto, mantan Kepala Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) dan Kepala Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri.

“Cyber space adalah keniscayaan yang harus disikapi oleh negara dan masyarakat dalam bentuk kewaspadaan terhadap tantangan baru yang lebih kompleks di dunia maya. Kehadiran FORMASI akan sangat bermanfaat dalam melakukan literasi digi tal dan upaya-upaya pembangunan cyber security di Indonesia,” ujar Arief Sulistyanto.

Senada dengan itu, perima Postel Award 2020, Onno W. Purbo, yang juga pakar cyber security, menyambut baik hadirnya FORMASI. Menurutnya, keamanan siber bukan hanya soal lembaga atau teknologi, tetapi juga tentang ekosistem dan sumber daya manusia yang kompeten.

“Sayangnya, kondisi SDM keamanan siber di Indonesia masih memprihatinkan. Namun, saya tetap optimis bahwa dengan upaya bersama dan akses pendidikan yang terbuka seperti kursus online gratis yang telah diinisiasi, kita dapat meningkatkan kualitas SDM dan mencapai kemandirian di bidang keamanan siber,” tandas Onno yang pernah menjadi salah satu panelis dalam Debat pilpres 2024.

Pada kesempatan yang sama, Mayor Jenderal TNI Dominggus Pakel, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi dari BSSN, mengatakan, pendirian FORMASI ini sebagai bentuk partisipasi organik warga yang peduli akan kedaulatan dan kemandirian di ranah siber. “FORMASI akan menjadi mitra strategis BSSN dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber nasional,” ujar Dominggus Pakel.

Salah satu tokoh yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso, SH mengaku optimis FORMASI akan ikut berperan aktif menjaga keamanan siber di Indonesia dengan keberadaan FORMASI yang digawangi para pakar di bidang cybers security.

“Kami dari APTIKNAS sejak tahun 2022 telah menjalin kerjasama dengan pihak BSSN RI melalui penyelenggaraan event tahunan National Cybersecurity Connect (NCC). Kegiatan ini selalu menggaungkan jaga ruang siber dengan tujuan untuk kemandirian dan kedaulatan ranah siber Indonesia,” ungkap Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia. ****

Red”

Jakarta – Kejaksaan Agung Republik Indonesia diwakili oleh Delegasi yang dipimpin Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) R. Narendra Jatna menghadiri 14th China-ASEAN Prosecutor General Conference (Pertemuan ke-14 Jaksa Agung China-ASEAN) pada 28 s.d. 30 Oktober 2024 di Singapura.

Di sela-sela kegiatan tersebut, JAM-Datun telah melakukan dua kali pertemuan bilateral dengan Jaksa Agung Singapura dan Jaksa Agung Vietnam. Pada kesempatan itu, Jaksa Agung dari kedua negara tersebut menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kerja sama dalam bentuk MoU dengan Kejaksaan Republik Indonesia. “Mengingat pentingnya posisi kita sebagai anggota negara ASEAN, kami berkomitmen bersama-sama untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan di lingkup regional ASEAN ini,” ujar JAM-Datun.

Selain itu, JAM-Datun juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kejaksaan Kerajaan Thailand berinisasi untuk terbentuknya Badan Jaksa Agung ASEAN di lingkup Sekretariat ASEAN. “Kami membahas terkait pentingnya membuat suatu badan formil yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Jaksa Agung di negara-negara anggota ASEAN,” pungkas JAM-Datun. (K.3.3.1)

Red”