LIN-RI.COM

Jakarta – Pembina Gibran Fans Garuda Indonesia (GFGI) Sulistio Dharmawan mengeluarkan pernyataan tegas terkait kritik yang dilontarkan oleh beberapa pihak terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Menurutnya, kritik yang muncul belakangan ini lebih banyak diwarnai oleh opini yang tidak menghargai kontribusi besar Jokowi bagi bangsa dan negara.

“Ini hanya opini segelintir orang yang nggak paham mereka hanya bisa mengoreksi kekurangan pak Jokowi, tapi sekelompok orang ini tidak berani mengakui karya besar Pak Jokowi untuk bangsa ini,” kata Sulistio, minggu (2/11/2024) di Jakarta.

“Bahkan orang yang buat opini dan narasi yang menyudutkan pak Jokowi dan keluarganya, belum pernah menorehkan karya sedikitpun kepada bangsa ini,” imbuhnya.

Menurutnya, beberapa kelompok yang merasa kecewa dengan Jokowi kerap kali melampiaskan kekecewaannya melalui narasi yang menyudutkan, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan bangsa.

“Jangan sampai terprovokasi dengan opini yang gak jelas. Ayo kita bersama-sama bersatu membina kerukunan supaya bangsa ini aman kondusif,” tambahnya.

Sulistio mengatakan, siapa saja boleh memberikan kritik. Namun, harus tetap menjaga etika, khususnya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi budaya timur.

Menurutnya, menghargai karya pemimpin adalah bagian dari etika bangsa yang harus terus dipelihara.

“Ke depan kan etika sebagai bangsa timur, menghargai karya para pemimpin, kita harus saling menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, karena keutuhan adalah aset dan investasi demi keberlangsungan anak cucu kita kelak,” tandasnya.

Diketahui, Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama dengan mantan pimpinan KPK Saut Situmorang, Roy Suryo, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, pakar hukum tata negara Refly Harun, dan sejumlah rekan sempat mendatangi KPK pada Kamis (31/10/2024).

Kedatangannya ke KPK itu untuk mempertanyakan tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang berkaitan dengan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Beberapa kasus yang dipertanyakan perkembangan nya yakni laporan dari dosen UNJ Ubaidillah Badrun, laporan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) soal dugaan nepotisme, dan laporan dari Marwan Batubara yang menyebut bahwa Jokowi terlibat kasus korupsi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.(Bar)

Red”

Oleh: Fachrul Razi
Jakarta – Gegap gempita pelantikan Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI ke-14 Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 berlalu sudah. Bulan madu pelantikan itu diikuti dengan pelantikan para menteri, kepala badan dan berbagai pejabat negara lainnya pada 21 dan 22 Oktober. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut didasarkan atas Keputusan KPU tanggal 24 April 2024. Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR-RI) kemudian mengambil sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden (pasal 9 UUD NRI 1945). Lalu di hadapan Pimpinan MPR 2024-2029, Presiden dan Wakil Presiden 2024-29 menandatangani berita acara. Tapi berita acara apa dan bagaimana status hukumnya?

Menurut pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945 (UUD 1945 yang sudah diamendemen empat kali), MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan ini pada 20 Oktober kemarin sudah dilaksanakan. Namun kenapa produk hukum MPR dalam menjalankan amanat konstitusi adalah berita acara. Memang sidang pleno KPU menghasilkan berita acara penetapan pemenang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, lantas MPR juga cukup membuat berita acara pelantikan sebagai produk hukum MPR? KPU menuangkan berita acara hasil plenonya dalam produk hukum Keputusan KPU. Sementara Sidang Paripurna MPR menuang berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dalam produk hukum apa?

Merujuk pasal 184 ayat (1) KUHAP juncto Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 ada lima jenis alat bukti, salah satunya adalah surat. Dalam pasal 187 huruf a, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan sebagai berita acara dan surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Maka berita acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah alat bukti hukum yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan para pihak sebagai pengesahan terhadap kejadian, peristiwa, temuan terkonfirmasi, terverifikasi dan tervalidasi, atau merupakan perubahan/peralihan status dan sebagainya.

Kenapa produk hukum MPR dalam melantik pemegang kekuasaan pemerintahan, yakni Presiden adalah berita acara? Ini disebabkan oleh MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi hanya lembaga tinggi negara. Lagi, Indonesia menganut sistem presidensiil penuh sehingga kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. MPR bukan lagi penjelmaan kedaulatan rakyat, tapi hanya gabungan anggota DPR dan anggota DPD (pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945/UUD 2002).

Jadi walaupun antara MPR, DPR, DPD, dan Presiden sama kedudukannya sebagai lembaga negara, namun dengan merujuk ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden jelas pemegang kekuasaan pemerintahan. Ketentuan ini secara politik praksis menempatkan Presiden berada di atas MPR, DPR, dan DPD.

Jika mengkaji pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an, maka di bawah UUD NRI 1945 adalah TAP MPR. Penjelasannya memberi petunjuk bahwa TAP yang posisinya di bawah UUD NRI 1945 adalah TAP yang masih berlaku dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR-RI Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Setelah itu, MPR tidak berhak lagi menerbitkan TAP. Maka berdasarkan hierarki peraturan per-UU-an, mana lebih tinggi antara Keputusan Presiden (Kepres) dan Keputusan KPU? Ini dipertanyakan karena pelantikan DPR, DPD dan Ketua MA berdasarkan Kepres, sementara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas Berita Acara MPR yang materi muatannya adalah Keputusan KPU. Ini merupakan inti dari Sidang Paripurna MPR dalam pelantikan 20 Oktober kemarin. Pelantikan ini tidak disaksikan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pelantikan Ketua MA yang didasarkan atas Kepres disaksikan oleh Presiden.

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, maka Keputusan KPU sederajat dengan Keputusan Menteri. Lalu, bagaimana mungkin melantik pemegang kekuasaan pemerintahan (Presiden) melalui Sidang Paripurna MPR dengan produk hukum Berita Acara MPR berbasis Keputusan KPU, sementara Keputusan KPU berkedudukan di bawah UU dan Kepres? Atau, apakah Keputusan KPU sederajat dengan Kepres?

Masalah ini patut menjadi perhatian kita, terutama karena sejak UUD NRI 1945 berlaku, berlanjut ke penerapan pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, NKRI tidak mempunyai struktur atau skema kekuasaan pemerintahan. Hierarki peraturan per-UU-an sepantasnya menjadi rujukan struktur kekuasaan itu namun mustahil dibuat disebabkan oleh Indonesia sudah menganut system presidensiil penuh. Inilah salah satu produk kerancuan amendemen empat kali UUD 1945 yang harus kita atasi. (*)

_Penulis adalah Senator DPD RI Periode 2014-2024_

Red”

Jakarta – Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Satgas SIRI) berhasil mengamankan Eks Dirjen Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan berinisial PB, terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada pembangunan jalan kereta api Besitang – Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 s.d. 2023.

Adapun Sdr. PB masuk dalam daftar
Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-55/F.2/fd.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Pengamanan dilakukan pada Minggu 3 November 2024 sekitar pukul 12.55 WIB di Hotel Asri Sumedang Jl. Mayor Abdurrahman No. 255, Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:  Pada tahun 2017-2023, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways yang salah satunya adalah Pembangunan Jalan Kereta Api Besitang – Langsa, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar Rp1,3 triliun bersumber dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara);
 Dalam pelaksanaan Pembangunan tersebut, Sdr. PB memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa Nur Setiawan Sidik (yang masih dalam proses persidangan) memecah pekerjaan kontruksi tersebut menjadi 11 paket, dan meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Sdr. NSS) agar memenangkan 8 (delapan) perusahaan dalam proses lelang;
 Kemudian Ketua POKJA Pengadaan Terdakwa Rieki Meidi Yuwana (yang masih dalam proses persidangan) atas permintaan KPA (Sdr. NSS) melaksanakan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang/jasa;
 Dalam pelaksanaan konstruksi diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang – Langsa tidak didahului dengan studi kelayakan (FS), tidak terdapat dokumen Penetapan Trase Jalur Kereta Api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan, sehingga Jalur Kereta Api Besitang – Langsa mengalami amblas (penurunan daya dukung tanah) sehingga tidak bisa berfungsi;
 Diketahui dalam proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang – Langsa Sdr. PB mendapatkan fee melalui PPK Terdakwa Akhmad Afif Setiawan (yang masih dalam proses persidangan) sebesar Rp1,2 miliar dan dari PT WTJ sebesar Rp1,4 miliar;
 Akibat perbuatan Sdr. PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang – Langsa tidak dapat difungsikan (total lost) sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.157.087.853.322 (satu triliun seratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus ima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03.03/SR/SP-464/D5/02/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Selanjutnya berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini Minggu tanggal 03 November 2024 pukul 18.30 WIB, Sdr. PB ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tim Penyidik pada JAM PIDSUS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Tap-62/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 03 Nopember 2024.
Terhadap Tersangka PB dilakukan penahanan di Rumah Tanahan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: Print52/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 03 November 2024.

Tersangka PB disangkakan melanggar pasal: – Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
– Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (K.3.3.1)

Red”