LIN-RI.COM

PALU, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., kembali mamastikan bahwa Polri Netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Kapolda Sulteng disetiap waktu dan kesempatan, acara dimanapun dan kapanpun terkait pelaksanaan Pilkada 2024, Netralitas Polri selalu ia sampaikan.

Terlebih kepada seluruh jajarannya atau saat memimpin apel jam pimpinan, Gelar Operasional dan kunjungan kerjanya di setiap Polres, Netralitas Polri selalu disampaikan agar Pilkada dapat berlangsung aman, damai dan kondusif.

“Saya kembali tegaskan bahwa Polri Akan Selalu Netral dalam kehidupan berpolitik, terlebih disaat Polri diberikan kepercayaan untuk mengamankan agenda Pilkada Serentak 2024,” kata Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho di Palu, Kamis (21/11/2024)

Sehingga apabila ada oknum atau pihak yang menyebut Polri atau Polda Sulteng tidak Netral dan memihak atau ingin memenangkan salah satu paslon saya pastikan itu fitnah dan informasi tidak benar atau Hoax, ujarnya

Dasar hukum tentang Netralitas Polri juga sudah jelas, yaitu Tap MPR RI Nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI Polri dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dijelaska Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dlm politik praktis. Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, jelas Kapolda Sulteng.

“Terhadap anggota Polri yang diketahui tidak Netral selama pelaksanaan Pilkada 2024, kami akan bertindak tegas melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku, bisa diproses sesuai aturan disiplin, kode etik profesi dan proses secara pidana,” pungkasnya.

Red”

SIGI, -Polri kembali menegaskan pentingnya upaya kontra radikal sebagai langkah untuk mencegah penyebaran paham yang dapat memicu berkembangnya radikalisme di masyarakat. Penegasan ini disampaikan oleh Katim Kontra Radikal Divhumas Polri KBP. Gatot Hendro Hartono, S.E., M.Si. dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Terorisme adalah Musuh Kita Bersama, yang diselenggarakan di Aula Polres Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (21/11/2024).

Menurut Gatot Hendro, kontra radikal merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran individu agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda kelompok tertentu yang bertujuan mengarahkan masyarakat menuju paham radikal.

“Kontra radikal adalah upaya untuk membangun individu agar mampu menolak paham radikal yang disebarluaskan melalui berbagai saluran. Hal ini penting dilakukan secara konsisten untuk mencegah radikalisme berkembang di tengah masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan ini harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Selain dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), peran tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, serta generasi muda sangat diperlukan,” tambahnya.

Dalam diskusi tersebut, hadir sebagai pembicara utama Ustadz Muhammad Nasir Abbas, mantan narapidana terorisme (napiter), yang kini aktif dalam upaya rehabilitasi mantan napiter dan mendorong perdamaian. Nasir mengingatkan bahwa ancaman terorisme adalah nyata meskipun gerakannya kerap tidak terlihat.

“Terorisme itu ada meskipun terkadang pergerakannya tidak tampak. Saya sendiri mantan napiter yang dahulu sempat direkrut menjadi bagian dari kelompok teroris dengan tujuan melawan pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu akar penyebab terorisme adalah kegagalan dalam menerima perbedaan serta kurangnya pemahaman yang benar. Nasir juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap orang-orang yang menyebarkan kebencian, mudah menyalahkan, dan kerap mengkafirkan orang lain, karena hal tersebut merupakan ciri paham radikal.

“Kita harus menjaga keluarga dan masyarakat dari bahaya paham radikal agar Indonesia tetap menjadi negara yang utuh dan damai,” pesannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan terorisme, sekaligus mempererat kerja sama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga keutuhan negara. Acara FGD ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, serta tokoh masyarakat.

Red”

PALU, Masyarakat Sulawesi Tengah diimbau mewaspadai nomor kontak 0859‑3987‑9542 atau bila ada nomor kontak lain yang mengaku Wakapolda Sulteng meminta sejumlah uang, bahwa itu Penipuan.

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono setelah mengetahui adanya informasi adanya oknum yang mengaku Wakapolda Sulteng meminta sejumlah uang, di Palu, Kamis (21/11/2024)

“Saya pastikan bila ada nomor kontak yang mengaku sebagai Wakapolda Sulteng dan meminta sejumlah uang, itu adalah Penipuan,” kata Kabidhumas.

Nomor kontak 0859‑3987‑9542 itu bukan nomor kontak bapak Wakapolda Sulteng baik pejabat yang baru maupun pejabat yang lama, jelasnya

Djoko juga menjelaskan, momen pergantian Pejabat Polri memang selalu dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan dengan melakukan penipuan dengan mengaku pejabat yang baru menjabat.

Oleh karenanya ia meminta kepada masyarakat atau pengusaha, bila ada nomor baru menghubungi dan mengaku bapak Wakapolda, untuk tidak dilayani dan saya pastikan itu penipuan, pungkasnya

Red”

PALU, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan konten yang tersebar di grup pwhatsapp dan nedia sosial menyebut pergantian Wakapolda Sulteng untuk memenangkan paslon 01 Beramal dan tidak netralnya Polda Sulteng adalah fitnah dan hoax.

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono menanggapi ditemukannya di grup whatsapp dan media sosial, Kamis (21/11/2024)

“Konten yang menarasikan, pergantian Wakapolda Sulteng untuk memenangkan paslon 01 Beramal, Polda Sulteng tidak netral dimana Kapolda Sulteng memerintahkan para kasatintel dan Dirbinmas melalui para Bhabinkamtibmas, saya pastikan itu fitnah dan hoax” tegas Kabidhumas.

Konten ini dibuat oleh Oknum yang tidak suka Sulteng dalam keadaan aman dan kondusif, serta ingin memperkeruh situasi kamtibmas jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 dengan membenturkan Polda Sulteng dengan masyarakat, ujarnya

“Kita patut bersyukur situasi kamtibmas di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahapan Pilkada 2024 dalam keadaan aman, damai dan kondusif. Ini semua tidak lepas kerja-kerja seluruh elemen masyarakat bersama TNI, Polri dan Pemerinrah daerah,” kata Kabidhumas.

Djoko juga menyebut, dari awal seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah telah berkomitmen tentang Netralitas Polri dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Hal ini kata Kabidhumas, telah ditegaskan dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 28, Polri bersikal netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

“Terhadap anggota Polri yang diketahui Tidak Netral, kami pastikan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik disiplin, kode etik ataupun pidana bila itu masuk dalam ranah pidana,” pungkasnya.

Red”