LIN-RI.COM

Jakarta – Mabes Polri sedang melakukan asistensi khusus terkait kejadian di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa tim asistensi telah diterjunkan untuk memastikan proses berjalan baik dan objektif.

“Sudah dilakukan asistensi dari Mabes Polri, di mana tim dari Itwasum Polri serta Divisi Propam Polri telah turun,” jelas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media, Selasa (26/11/2024).

Brigjen Trunoyudo memastikan bahwa asistensi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara komprehensif.

“Tentunya hasil daripada proses asistensi ini kita harapkan akan memberikan suatu kontribusi yang objektif. Saat ini kita masih menunggu hasilnya,” tambahnya.

Polda Jawa Tengah juga telah mengkonfirmasi bahwa asistensi memerlukan waktu untuk memastikan setiap langkah sesuai prosedur.

“Pelaksanaan asistensi membutuhkan waktu. Kita minta rekan-rekan dan masyarakat untuk bersabar hingga hasil asistensi diumumkan,” pungkas Brigjen Trunoyudo.

Kasus ini mendapat perhatian dari Mabes Polri, dengan harapan bahwa antara Divisi Propam dan Itwasum Polri akan menghasilkan penanganan yang transparan dan dapat memberikan informasi kepada publik.

“Kami pastikan proses ini dilakukan sebaik mungkin, dan hasilnya akan disampaikan setelah semua tahapan selesai,” tutup Brigjen Trunoyudo.

Red”

Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh Indonesia telah berlangsung tanggal 27 November ini. Daerah-daerah tingkat 1 dan 2 di seluruh Indonesia telah memilih para pemimpinnya.

Pilkada serentak 2024 ini secara umum berlangsung aman dan dari sisi keamanan bisa dianggap kondusif. Beberapa kasus memang muncul di masa kampanye — misalnya konflik antar pendukung pasangan calon — namun secara relatif bisa terselesaikan dengan baik. Lalu apakah yang masih terasa mengganjal? Jika ada pertanyaan tersebut maka mau tak mau kita bicara tentang sejauh apa netralitas Polri di dalam pilkada?

Di dalam beberapa waktu terakhir ini muncul istilah atau sebutan terhadap kepolisian, yaitu sinyalemen tentang adanya “polisi merah-putih” dan “partai coklat”. Kedua sinyalemen tersebut pada dasarnya bertolak belakang satu sama lain. “Polisi merah-putih” mengarah kepada para anggota kepolisian yang masih menjunjung tinggi netralitas, berdiri di atas semua pihak yang sedang berkompetisi di dalam pilkada. Pijakan satu-satunya adalah kesetiaan terhadap merah-putih. Sementara itu “partai cokelat” mengarah kepada dugaan adanya sikap tidak netral dari beberapa anggota kepolisian, yang bahkan secara diam-diam atau terang-terangan mendukung paslon tertentu. Dugaan ini muncul setelah adanya tindakan atau gerakan oknum anggota kepolisian yang terindikasi ke arah itu. Media banyak mengangkat hal itu, termasuk juga para netizen di media sosial.

Sebagaimana kepada TNI, maka kepada Polri pun sesungguhnya masyarakat sangat berharap ada sikap netral di setiap perhelatan pemilihan, baik itu pemilihan umum mau pun pilkada. Sebab memang begitulah seharusnya kepolisian bersikap. Memang sulit kita berharap setiap orang membuang jauh-jauh sikap pragmatisme di dalam setiap terselenggaranya pesta demokrasi. Sikap pragmatisme itu seringkali menggiurkan, karena berhubungan dengan kekuasaan atau pun uang. Pada beberapa sisi hal itu dianggap wajar, namun adalah sangat tidak wajar jika sikap pragmatis itu dilakukan oleh anggota TNI dan Polri. Ada sesuatu yang sangat dilanggar, yaitu netralitas itu sendiri.

Kita percaya bahwa benar adanya “partai cokelat” itu, namun “partai” itu hanya berisi sebahagian kecil saja dari anggota kepolisian. Bukan dalam konteks kepolisian sebagai institusi. Sebab kepentingan institusi kepolisian secara umum adalah “merah putih”; kepentingan bangsa dan negara, bukan partisan.

Lalu apakah yang paling pokok yang harus dilakukan oleh Polri seusai pilkada 2024 ini. Hanya satu: penegasan kembali posisi Polri di dalam masyarakat. Penegasan dimaksud adalah mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat bahwa Polri tetaplah merah putih, sejak lahirnya hingga saat ini dan kelak di masa depan. Tetap berpegang Teguh pada Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode etik profesi Polri. Pemerintahan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, namun pijakan Polri tetap teguh di ranah netralitas dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Polri harus berusaha keras menegakkan prinsip itu, sejak dari mulai “kepala” hingga “ekor”. *KBP (P) ADV. DR.M.ZARKASIH SH. MH. MSi* ADVOKAT/KARO BANKUM LVRI/PP.POLRI DMJ.

Red”

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama sang istri Tri Tito Karnavian menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Keduanya melakukan pencoblosan di TPS 001 di Kompleks Perumahan Widya Candra III, Kelurahan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

“Jadi kita melaksanakan kewajiban dan juga menggunakan hak kita [untuk memilih], saya dengan istri hari ini,” katanya.

Mendagri menegaskan, gelaran Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi. Pasalnya, masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung tanpa perlu diwakilkan. Untuk itu, dirinya berharap, di momen tersebut semua sistem keamanan terjaga dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung damai.

“Dalam ilmu sekuriti setiap perbedaan mengandung pasti potensi konflik, apalagi ini kontestasi untuk berkuasa. Nah, oleh karena itu, kita sedang belajar terus berdemokrasi semoga makin dewasa,” ujarnya.

Mengingat Indonesia merupakan negara luas, Mendagri menilai setiap daerah memiliki literasi demokrasi yang berbeda. Ada daerah yang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi secara damai dan ada pula yang masih menyisakan konflik. Namun demikian, dirinya berharap perbedaan pilihan dan pandangan politik di lingkup masyarakat tidak menimbulkan tindakan kekerasan.

“Jadi kita menyesalkan kalau terjadi ada peristiwa-peristiwa kekerasan. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai menggunakan cara-cara kekerasan,” tegasnya.

Selain berharap Pilkada dapat berjalan damai, Mendagri juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Pemerintah terus menekankan hal tersebut, salah satunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu. Adapun SKB tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kita juga minta semua para kepala daerah untuk menginstruksikan ke bawahannya untuk netral,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

Red”

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Kejaksaan Agung dalam rangka melakukan pengecekan alat intelijen yang ada pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTELIJEN) pada Selasa 26 November 2024.

Adapun Ahmad Sahroni melakukan pengecekan terhadap pengadaan alat-alat intelijen secara on the spot. Ia melakukan pengecekan secara langsung terhadap alat-alat intelijen (intelligence devices) pada pengadaan TA 2024.

Kunjungan ini juga sebagai bentuk pengawasan oleh DPR, khususnya menyikapi adanya informasi di masyarakat mengenai proses pengadaan alat-alat dimaksud. Ahmad Sahroni mengakui bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki peralatan intelijen yang canggih sehingga dapat membantu proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Ia mengungkapkan bahwa perangkat-perangkat intelijen yang mumpuni tersebut mendapat dukungan dari DPR RI. Pada kesempatan yang sama,

Kepala Pusat Penerangan Hukum Harli Siregar menyampaikan bahwa pengecekan yang dilakukan oleh Komisi III DPR ini merupakan bukti akuntabilitas pengadaan barang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini sekaligus membantah pemberitaan di beberapa media yang memberitakan isu mengenai dugaan korupsi pengadaan alat sadap pada Direktorat di lingkungan JAM INTELIJEN Kejaksaan Agung pada tahun 2024. Proses pengadaan yang dilakukan di lingkungan Kejaksaan Agung seluruhnya telah melalui proses yang transparan dan sesuai prosedur. Selain itu, pengadaan yang dilakukan juga sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). (K.3.3.1)

Red”