LIN-RI.COM

Cibinong | Viralnya aksi unjuk rasa para kewartawanan di Dinas Sosial Kabupaten Bogor mendapatkan kritikan serta apresiasi dari seorang aktifis sekaligus Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) atau Indonesia Crime Prevention Foundation DKI Jakarta, Erwin Ramali.

Erwin menyebut aksi unras yang dilakukan para organisasi kewartawanan, media dan para wartawan merupakan bentuk dukungan yang memiliki nilai plus minus. Dia melihat aksi intelektual itu merupakan cermin bagian dari demokrasi.

“Aksi intelektual yang dilakukan kawan-kawan jurnalis dan dari berbagai kelembagaan kewartawanan pada hari Kamis (28/11/2024) jelas mengandung nilai-nilai luhur. Mereka menyuarakan soal adanya pelecehan terhadap profesinya oleh ketua IPSM Kabupaten Bogor. “Ucap Erwin ketika diminta tanggapannya oleh wartawan, Minggu (01/12/2024).

Dalam konteks itu, Erwin juga mengapresiasi sikap gentlemen Farid Ma’ruf sebagai seorang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan penuh tanggung jawab langsung menemui peserta aksi dan menyampaikan permintaan maaf atas nama Supiah ketua IPSM, serta atas nama pribadi dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor umumnya perihal peristiwa yang terjadi.

“Penyampaian maaf dari orang nomor 1 di Dinsos Kabupaten Bogor itu patut diacungkan jempol karena memiliki jiwa legowo, berani dan bertanggung jawab. Kami bisa katakan itu merupakan sikap seorang pemimpin yang gentlemen. “Ulasnya.

Sebelumnya ada 25 organisasi kewartawanan Nasional maupun kedaerahan, serta para awak media menggelar aksi intelektual di Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Kamis (28/11/2024).

Dalam orasinya, kordinator aksi, Harun menyebut bahwa persoalan itu merupakan imbas dari celoteh ketua IPSM Kabupaten Bogor soal media abal-abal dimedia sosial facebook.

“Disini kami berkumpul bersama-sama dan sedikitnya ada 25 organisasi kewartawanan, serta para awak media sebagai bentuk keprihatinan Profesi dan solidaritas intelektual atas tercemarnya profesi kami yang disebut media abal-abal oleh ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor. “Kata Harun.

Aksi yang berjalan tertib langsung disambut baik, bahkan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten Bogor, Supiah, menyatakan secara terbuka permintaan maafnya kehadapan peserta aksi di depan gerbang Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

Supiah meminta maaf atas pernyataannya yang menjadi viral beberapa hari lalu, sehingga muncul persepsi negatif dan ketersinggungan kawan-kawan media.

“Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman wartawan atas ucapan saya di Facebook. Perkataan saya itu tidak benar-benar dari pikiran maupun hati saya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi saya ke depan dan kami siap bermitra dengan wartawan, “ungkapnya di tengah-tengah peserta aksi.

Selain itu, Supiah juga mengatakan dengan sesungguhnya tidak akan mengulangi hal yang sama dan akan lebih berhati-hati menggunakan sosial media, terutama dengan kawan-kawan media.

Permintaan maaf Supiah tersebut tak lepas dari fasilitasi yang dilakukan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Farid Ma’rup. Di mana IPSM merupakan mitra strategis Dinsos dalam menjalankan program-programnya di lapangan selama ini, seperti juga kader PKH, TKSK, LK3, maupun LK2S, salah satunya program Bimtek ke Bali dengan menggunakan anggaran TA 2023.

“Sebanyak 133 orang unsur relawan Dinsos seperti TKSK, PSM, Pendamping PKH, LK3 dan LK2S yang mengikuti bimtek psikososial pasca Bencana Bali sudah dianggarkan sejak tahun 2023 dan perannya sangat strategis.

“Saya juga sudah melakukan teguran kepada Ketua IPSM atas ucapannya,kedepan tidak ada lagi sesama profesi saling merendahkan, menghujat, karena semua profesi itu punya tujuan yang mulia. “Jelas Farid Ma’rup saat berorasi di hadapan ratusan peserta aksi.

Bahkan, mantan aktivis Kabupaten Bogor ini juga mempersilakan sekitar 10-an peserta aksi yang merupakan penanggung jawab, korlap, serta para perwakilan aksi untuk duduk satu meja di ruangannya dalam upaya mediasi.

Dalam aksi ini kawan-kawan ketua organisasi dan rekan-rekan media serta wartawan juga menyampaikan hal yang sama, serta mengapresiasi kepada Kadinsos yang sudah memfasilitasi peserta aksi.

“Dalam hal ini kami juga sudah memaafkan atas peristiwa yang terjadi, kerinduan kawan-kawan akan terobati jika Supiah mengucapkan permintaan maafnya langsung dihadapan kawan-kawan. Bahkan kita semua juga diterima dengan baik oleh Kadinsos yang ikut hadir dan mau menemui serta berdialog dengan kawan-kawan peserta aksi Damai intelektual ini. “Beber Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan yang merupakan penanggungjawab aksi.

Opan berharap kedepannya Pemda Bogor terkhusus Dinsos dapat lebih menjaga sinergitas terhadap rekan-rekan jurnalis, sehingga kedepannya dapat membangun komunikasi dua (2) arah yang lebih baik sebagai penunjang program-program kerja Dinsos.

“Perlu yang harus dicatat bahwa Jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol publik, tata kelola pemerintah. Disinilah yang kami tekankan, sebagai pengawasan publik serta kontrol dalam mengkritisi adalah bentuk kepedulian kami untuk Pemerintah. Sehingga program-program yang dijalankannya lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. “Pungkasnya.(red)

Narsum: Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe

Jakarta- Kesiapan produksi film ‘Sahabat Anak’ menandai suksesnya pelaksanaan kegiatan pencanangan Gerakan Nasional Wujudkan Film Anak dan Keluarga di Aula kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI pada Jumat, (29/11/ 2024). Menariknya ada banyak aktor dan tokoh perfiliman, serta pejabat yang biasa disapa dengan sebutan Kak, Bunda, dan Pak pada kegiatan Gerakan Nasional Wujudkan Film Anak dan Keluarga.

Diantaranya tokoh yang menjadi lokomotif Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kak Seto dan Bunda Arifatul Fauzi selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI (KPPPA RI) turut mencanangkan secara langsung Gerakan Nasional ini, bersama Menteri Kebudayaan RI Kak Fadli Zon secara online.

Kemeriahan pencanangan Gerakan Nasional Gerakan Nasional Wujudkan Film Anak dan Keluarga juga dibanjiri sejumlah aktor kawakan dan tokoh perfileman, diantaranya legenda aktor dan penyanyi cilik Kak Adi Bing Slamet, Kak Nourma Yunita, Aktor dan Produser Kak Baim Wong, Kak Emilka dari MNC Pictures, Sutradara Irham Acho Bahtiar, Sutradara Bayu Pamungkas, bersama 15 Kepala Sekolah Sahabat Anak se-Provinsi DKI Jakarta. Tampak hadir pula budayawan dan aktor Jose Rizal selaku pimpinan Teater Tanah Air, dan Ketum (YDFI) Yayasan Demi Film Indonesia.

Tak ketinggalan hadir juga Sekjen Koalisi Anak Madani Indonesia (KAMI) Kak Soegiharto Santoso yang akrab disapa Kak Hoky, bersama Kak Yan Widjaya, Kak Julia Jaringan dari Pendidikan Nusantara, dan anak-anak dari almarhum Pak & Ibu Kasur. Selain itu ada Kak Iman sang Pendongeng hadir bersama anak-anak suku Togutil Halmahera Utara, serta anak-anak berbakat lainnya.

Diantaranya ada Sena Ventrilokus (Sky) presenter cilik, Dita Amanda WonderKidz, Meisshita, Besthree, dan anak-anak sanggar untuk Operet si Komo, serta tentu saja Kitama sang Dalang Cilik, Cucu kebanggaan Kak Seto.

Pada kesempatan ini Menteri PPPA RI Arifatul Fauzi dalam sambutannya mengatakan, dirinya selaku menteri sangat berterima kasih dan mengapresiasi pencanangan Gerakan Nasional Wujudkan Film Anak & Keluarga. “Pencanangan Gerakan ini bersama Kak Seto idolaku, agar anak-anak dan keluarga punya filmnya yang inspiratif dan edukatif. Mari kita bergandengan untuk saling bekerjasama,” ujar Bunda Arifatul antusias dan sumringah sesaat sebelum menerima piagam penghargaan sebagai ‘Menteri Sahabat Anak’ yang diserahkan langsung oleh Kak Seto.

Bunda Arifatul juga menambahkan, Arti Sahabat Anak tidak lebih dari hanya pemenuhan Hak Anak tapi juga mendengarkan suara dan aspirasi anak. “Hal itu lebih penting sehingga lebih pas dan sesuai kekinian era yang makin berubah,” imbuhnya.

Sementara Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut mengapresiasi pencanangan Gerakan Nasional Wujudkan Film Anak dan Keluarga ini. “Saya mendukung Sinema Indonesia memproduksi film-film untuk anak dan keluarga. Sebab dari pembuatan film anak ini akan dapat pula mempelajari budaya nasional kita,” ungkap Kak Fadli Zon.

Pada kesempatan yang sama, Kak Seto mengungkapkan, dirinya menggagas dan berupaya mewujudkan Film Drama Musikal Anak dengan judul ‘Sahabat Anak’ bersama Heart Pictures. “Kami semua bekerjasama untuk mewujudkan film yang punya tuntunan dan sarat pesan moral. InsyaAllah tayang pada Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli 2025 sebagai kado terindah buat anak Indonesia,” ucap Kak Seto selaku Ketua Umum LPAI dan Ketua Dewan Pembina KAMI.

Kak Seto juga sempat menegaskan, Indonesia membutuh orang sekampung untuk jadi Pelindung 1 Anak Indonesia. Ini seruan yang sederhana tapi menjadi tantangan bagi Masyarakat.

Senada dengan itu, Kak Hoky selaku Sekjen KAMI menegaskan, ketersediaan Lagu & Film untuk usia dini merupakan hak untuk anak-anak Indonesia. Tokoh nasional yang aktif di berbagai organisasi seperti sebagai Ketua Umum APTIKNAS, Sekretaris Jenderal PERATIN, Waketum SPRI, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, serta Penasihat di FORMAS (Forum Masyarakat Indonesia Emas), namun tetap konsisten terlibat aktif dalam Gerakan perlindungan anak Indonesia bersama Kak Seto melalui Yayasan KAMI.

“Ia saya hadir bersama beberapa pengurus KAMI, ada Kak Arul, Kak Imanita dan Kak Ella. Kami melihat kondisi saat ini tidak hanya miris tapi sudah darurat. Karena faktanya film yang ditayangkan di bioskop-bioskop saat ini didominasi film horror yang tidak ramah anak,” ujar Hoky.

Oleh karena itu, lanjut Hoky, Koalisi Anak Madani Indonesia bersama DemiFilm Indonesia (DFI) ikut berkontribusi mendukung kabinet Merah Putih untuk menciptakan ruang atau rumah ide penuh inovasi bagi Generasi Platinum 4.0 anak-anak Indonesia. “Salah satunya adalah garapan film ‘Sahabat Anak’ yang bakal tayang pada Hari Anak Nasional tahun 2025 nanti,” ucap Kak Hoky yang juga seorang pengusaha IT dan Lawyer Sahabat Anak.

Kegiatan yang dibanjiri aktifis perlindungan anak ini terlihat penuh sesak karena didominasi performa anak-anak dari Operet si Komo. Ada Meisshita dan BestThree. Suasana semakin ceria ketika Kak Adi didaulat untuk mengajak audience bernyanyi lagu ‘eh copot e copot-copot’, yang merupakan lagu lawas dari masa ke masa yang tetap diingat hingga saat ini. ***

Red”

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menolak keras usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan agar institusi Polri ditempatkan kembali di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi modern dan semangat reformasi.

“Soal usulan ini, saya tegas menolak. Menempatkan Polri di bawah TNI jelas tidak sesuai dengan semangat demokrasi kita,” ujar Soedeson dalam keterangannya pada Jumat (29/11/2024).

Ia menjelaskan, perbedaan mendasar antara hukum militer dan hukum sipil menjadi alasan utama mengapa institusi kepolisian tidak dapat berada di bawah kendali militer. Polri, sebagai bagian dari eksekutif, memiliki tugas utama sebagai penegak hukum yang sifatnya sipil, bukan militer.

“Menempatkan Polri di bawah TNI itu bukan solusi. Secara hukum dan tugas, keduanya sangat berbeda. Polri itu penegak hukum sipil, bukan militer,” jelas Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut.

Selain itu, Soedeson juga menentang ide agar Polri berada di bawah Kemendagri. Menurutnya, peran polisi sebagai perpanjangan tangan presiden dalam bidang penegakan hukum sangat berbeda dengan tugas utama Kemendagri yang berfokus pada administrasi pemerintahan.

“Tugas Polri dan Kemendagri itu beda jauh. Tidak bisa disamakan, apalagi dicampur aduk,” tegasnya.

Ia menilai, permasalahan di tubuh Polri tidak dapat diselesaikan dengan kebijakan yang justru berpotensi merusak sistem yang ada. Sebagai gantinya, Soedeson mengusulkan agar reformasi internal Polri dilakukan dengan memperkuat sistem, meningkatkan pendidikan, dan memperbaiki tata kelola institusi.

“Kalau ada masalah di dalam, bukan institusinya yang dihancurkan, tetapi sistemnya yang diperkuat. Polri itu bukan semuanya buruk, ada banyak polisi yang baik. Itu yang harus kita dorong,” tambahnya.

Sebelumnya, usulan untuk menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus. Ia menyebut, langkah ini diusulkan menyusul dugaan adanya pengerahan aparat kepolisian dalam Pilkada serentak 2024 di beberapa daerah.

“Kami sedang mengkaji kemungkinan agar Polri dikembalikan di bawah Panglima TNI atau Kemendagri. Ini untuk memastikan fungsi Polri lebih terbatas pada tugas-tugas seperti lalu lintas, patroli, serta penyelesaian kasus kejahatan,” ujar Deddy saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Namun, bagi Soedeson, usulan tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi dan cenderung mengambil langkah keliru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Ini ibarat ada tikus di lumbung padi, tetapi yang dibakar malah padinya. Tikusnya yang harus ditangkap, bukan sistemnya yang dihancurkan,” pungkasnya.

Red”

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2024 dengan tema “Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”, bertempat di Gedung BI Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Acara yang dihadiri juga oleh Presiden RI Prabowo Subianto ini merupakan agenda strategis tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk membahas perkembangan ekonomi terkini, proyeksi tahun mendatang, serta arah kebijakan moneter dan fiskal guna mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD, Ketua MA, Gubernur Bank Indonesia, Para Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Asrenum Panglima TNI, gubernur dan pejabat gubernur provinsi, para pelaku industri keuangan, pelaku ekonomi, serta tamu undangan lainnya.

Foto: BPMI Setpres

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi