LIN-RI.COM

Kab Bandung | Kini jelas sudah bukti adanya keterlibatan Kepala Desa dan intervensi dalam Pemakzulan Ketua BPD Haurpugur Kec. Rancaekek Kab. Bandung Jawa Barat yang sah menurut hukum dan perundang-undangan terhadap Dadang Supriatna.

Hal itu berdasarkan fakta yang ditunjukkan secara terang-terangan mulai dari hadirnya Staf Kasie Pem Kecamatan Rancaekek yang berinisal OA, serta Sekdes Desa Haurpugur berinisial WM yang juga ikut serta Kasi Pemerintahan Desa Haurpugur inisial SS.

Dengan hadirnya mereka, lanjut Dadang Supriatna dalam sidang terbuka di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, telah jelas ada keberpihakan terhadap Tergugat, yakni oknum yang mengatasnamakan ketua BPD hasil musyawarah kong kalingkong dengan Kepala Desa dan melibatkan Camat Rancaekek.

Padahal kata Dadang, seharusnya mereka  bertugas melayani masyarakat, bukan malah  membantu proses sidang terbuka di PTUN Bandung. Karena yang digugat adalah BPD Haurpugur bukan menggugat Camat Rancaekek maupun Pemerintah Desa Haurpugur atau Kepala Desanya.

“Kalau alasan untuk menghadirkan saksi dari pihak tergugat pada sidang tanggal 29 Agustus 2024 bukan jadwal menghadirkan saksi dari tergugat. “Ucap Dadang saat dikonfirmasi awak media, Jum’at (13/12/2024).

Dia pun menduga kuat dari ketiga orang itu terlibat dalam pembuatan Keputusan SK BPD Haurpugur Nomor : 141.1/Kep.01/BPD-HPR/IX/2023 tentang perubahan susunan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Haurpugur kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung Periode 2018-2024, tanggal 1 September 2023 yang disahkan oleh camat Rancaekek pada tanggal 6 Oktober 2023.

“Dari hasil putusan sidang yang di gelar oleh PTUN Prov Jawa Barat pada hari kamis tanggal 12 Desember 2024 kemaren itu dimenangkan oleh saya, maka secara hukum sdr. Jaja yang melakukan persekongkolan dengan para anggota lainnya untuk memakjulkan ketua BPD yang sah dianggap melanggar hukum atau bersalah. “Jelasnya.

Adapun dalam keputusannya majelis hakim, Dadang Supriatna merinci bahwa Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam bentuk Putusan dengan amar Putusannya dengan mengadili dalam penundaan-menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat dalam pokok perkara :

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan Badan Permusawaratan Desa, Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.01/BPD-HRP/IX/2023 tetang perubahan susunan kepengurusan dan struktur Organisasi BPD desa Haurpugur Kec Rancaekek Kab Bandung periode 2018 – 2024, tanggal 1 September 2023 yang disahkan camat Rancaekek  pada tanggal 6 Oktober 2023;

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Badan Permusawaratan Desa, Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.01/BPD-HRP/IX/2023 tentang perubahan susunan kepengurusan dan struktur organisasi BPD Desa Haurpugur Kec Rancaekek Kabupaten Bandung Periode 2018-2024  yang disahkan camat pada tanggal 6 oktober 2023;

4. Mewajibkan kepada tergugat untuk mengembalikan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Haurpugur seperti semula dan merehabilitasi nama penggugat seperti kedudukan dan jabatan semula sebagai ketua BPD Desa Hauepugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung periode 2018 – 2024;

5. Menghukum tergugat  untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan demikian pemeriksaan perkara Nomor: 68/G/2024/PTUN-BDG untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama dinyatakan telah selesai, kepada para pihak yang tidak sependapat dengan isi keputusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding sesuai peraturan perundang-undangan, kepada penggugat untuk menghubungi bagian kepanitraan perkara agar menyelesaikan sisa panjar biaya perkaranya.

“Secaraadministrasi sudah saya menangkan, insyaa Allah dalam waktu dekat saya akan menggugat secara pidananya. Karena Rotasi Kepengurusan/Pemakzulan tersebut tidak berdasarkan Perikemanusiaan dalam Eksepsinya. “Tegas Dadang Supriatna.

Lebih lanjut dia juga menyebut tergugat bersifat Subjektif, ini menyangkut kridibilitas harga diri serta nama baiknya, dan tidak berdasarkan Perikeadilan.

“Proses dan Keputusan BPD Desa Haurpugur tersebut tidak berdasarkan regulasi/aturan yang berlaku. Selain itu saya pribadi atau melalui kuasa hukum akan menuntut hak-hak saya selama dimakzulkan baik secara material maupun secara moril. “Kata dia.

Selain itu, dia juga mengatakan gugatannya ke PTUN Bandung bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menempuh keadilan jangan sampai para ketua BPD yang ada di wilayah kecamatan Rancaekek khususnya dan Umumnya wilayah Kabupaten Bandung, dengan mudah dimakzulkan oleh para anggotanya. Sehingga mengganggu pada Fungsi Penyelenggaraan Desa.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis/ketua Majelis Hakim dan anggota PTUN Bandung yang telah memberikan Keadilan kepada Saya selaku penggugat. “Imbuhnya.[]

Sumber: @rocky.ppriindonesia
@opanhadi1977@gmail.com / ketum FWJ Indonesia

Red”

JAKARTA, – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R., menegaskan kesiapan TNI AD untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI, di Gedung A Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Kehadiran Wakasad dalam Rakor yang juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, adalah dalam rangka mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pada kesempatan tersebut, Wakasad mengapresiasi strategi besar yang dirancang Kementan. Khususnya dalam pengoptimalan lahan pertanian dengan meningkatkan frekuensi tanam dari dua kali menjadi tiga kali melalui perbaikan sistem irigasi.

“Peningkatan produktivitas melalui perbaikan sistem irigasi adalah langkah strategis menuju swasembada pangan. TNI AD siap mengawal implementasi program ini,” tegas Letjen Tandyo.

Mengutip sambutan Kasad, Wakasad menekankan bahwa ketahanan pangan adalah elemen penting dalam strategi pertahanan negara. Ia juga menyebutkan bahwa program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, di mana TNI AD akan berperan aktif mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan dalam waktu singkat.

“Ketahanan pangan menjadi prioritas utama di bawah visi besar Presiden, yang menekankan kemandirian bangsa. Kami berkomitmen untuk mendukung penuh program ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” ujar Wakasad.

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen dalam mencapai swasembada pangan. Ia memastikan seluruh komponen pendukung, seperti ketersediaan pupuk dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), sudah siap untuk mendukung pelaksanaan program mulai Januari 2025.

“Hari ini kita menandatangani komitmen bersama untuk mencapai swasembada pangan sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Semua persiapan, mulai dari pupuk hingga Alsintan, sudah tersedia dan siap didistribusikan ke lapangan mulai Januari,” ungkap Mentan.

Ia juga optimistis bahwa dengan dukungan TNI AD di seluruh Indonesia, program swasembada pangan akan kembali berhasil seperti yang pernah dicapai sebelumnya. “Dengan sinergi bersama, kita akan mengulang keberhasilan swasembada pangan dan membawa Indonesia menuju kemandirian yang lebih besar,” tambahnya.

Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementan dan TNI AD dalam mencapai target swasembada pangan. Komitmen bersama ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. *(Dispenad)*

Re”

Semarang – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng), Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menghadiri Apel Kasatwil Polri yang diselenggarakan di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (11/12/2024). Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Polri dalam mensinergikan strategi dan komitmen untuk mendukung agenda nasional pada tahun 2024.

Apel Kasatwil Polri tahun ini diikuti oleh 571 peserta, yang terdiri pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres dari seluruh Indonesia.

Dengan mengusung tema “Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri”, kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi institusi kepolisian.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turut hadir dalam apel tersebut. Kehadiran Presiden dengan didampingi Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, memberikan dorongan moral bagi para peserta apel kasatwil Polri.

Beberapa pejabat tinggi yang turut mendampingi Presiden antara lain Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, serta Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika nasional. Namun, Presiden mengingatkan kepada Polri yang berperan penting bagi keamanan negara, agar senantiasa mencegah kebocoran keuangan negara, penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba.

“Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran kita tidak mampu mengatasi masalah. Karena itu, kepolisian negara itu, saudara sangat penting,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto dalam apel kasatwil Polri.

“Kami akan terus berupaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tengah, sekaligus mendukung program asta cita yang telah dicanangkan bapak Presiden untuk selalu berpihak kepada rakyat dan membela kepentingan rakyat,” tegasnya.

Apel Kasatwil Polri ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polri untuk memperkuat semangat kebersamaan dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Jakarta, – Dewan Perwakilan Rakyat RI, merekomendasi usulan percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang sebagai Undang Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi kerajaan kesultanan Padangguni Inea Sinumo Wuta Mbinotiso (Daerah Istimewa) Kendari Sulawesi Tenggara.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekjend DPRI, atas rekomendasi saat ketua DPR.RI Dr. (H.C) Puan Maharani yang dikutif dari Deputi bidang Persidangan, kepala Biro kesekretariatan pimpinan Chairil Patria SIP, M.Si tanggal 25 Feb 2022 silam.

Karena Covid -19 masih merebak sesuai arahan ketua DPR RI akan ditindaklanjuti oleh komisi / alat kelengkapan dewan terkait, kata Chairil dalam suratnya kepada ketua DPR RI, Sekjend DPR RI dan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI.

Rancangan Undang Undang sebagai Undang Undang tentang otonomi khusus provinsi kerajaan kesultanan Padangguni menjadi daerah istimewa karena kawasan budaya yang perlu dilestarikan dari berbagaai aspek, kata
Sultan Anakia Mokole Bunduwula XII Prof DR Abdul Aziz Rismbo SH, MBA, PhD, PsD LMD kepada Media di Jakarta Kamis (13/12).

Menurut Profesor, Percepatan RUU menjadi UU mengingat dikuatirkan bisa saja segelintir orang bisa meman faatkan dan memalsukan surat keterangan waris kerajaan kesultanan Padangguni, seluas 250 hektar di Kendari Sulawesi Tenggara, katanya sungguh.

Dalam wawancara khusus, Profesor mengharapkan lembaga Legislatif dan Eksekutif memproses sesegera RUU tentang otonomi khusus pemerintah kerajaan kesultanan Padangguni menjadi UU sehingga kesultanan Padangguni menjadi Daerah Istimewa di Kendari Sulewasi Tenggara.

Sultan Prof.DR. Abdul.Aziz Riambo SH, meminta kepada Eksekutif dan Legislatif percepatan sidang pembahasan dan pengesahan RUU menjadi UU didasari surat deputi hukum dan perundang undangan kementerian sekretaris negara No B-20/Kemensetneg/D1/HK.00.03 tanggal17 April 2018 silam.

Istana Sultan

Peletakkan batu pertama proyek pembangunan untuk Istana Sultan Anakia Mokole Bunduwula XII Kesultanan Inea Sinumo Wuta Mbinotiso ( Daerah Istimewa) Kendari Sulteng seluas 20 hektar diatas tanah waris Profesor DR Abdul Aziz Riambo, SH yang dikuasai seluas 250 hektar.

Sebanyak 1.875 orang dan surat keterangan kerajaan menyatakan bahwa warisan kerajaan a.n. Sultan Profesor DR Abdul Aziz Riambo SH Sultan Anakia Mokole Bunduwula XII juga berdasarkan Peta Ecosoc PBB Registrasi, Profile Code No : 648341 meliputi sembilan kabupaten di Sulawesi Tenggara.

Percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Kerajaan Padangguni Inea Sinumo Wuta Mbinotiso ( Daerah Istimewa) sudah dibahas oleh 106 pejabat negara dan pemerintah, sejak tahun, 2018,2022, 2023, dan Oktober 2024 diusulkan lagi.

Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang menjadi undang undang otonomi khusus provinsi kerajaan Padangguni Inea Sinumo Wuta Mbinotiso ( Daerah Istimewa) Kendari Sulteng sudah dibahas, mulai dari tingkat pemerintah pusat yakni Legislatif (MPR,DPR, DPD RI) dan Eksekutif (Kemendagri).

Di Luar negeri percepatan sidang pembahasan dan pengesahan RUU menjadi UU juga oleh Sekjend dan Dewan Keamanan PBB di New York dan Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda.

” Pembahasan juga dari tingkat pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dan kelurahan / desa di Kendari Sulawesi Tenggara hingga saat ini Sultan Anakia Mokole Bunduwula XII menunggu kesungguhan pejabat negara dan pemerintah untuk menuntaskan, ” ungkap Profesor DR.Abdul Aziz Rismbo, SH, MBA, PhD, PsD, LMD. Ris.

Red”

Makassar,Sulsel.Satreskrim Polrestabes Makassar akhirnya membekuk sekelompok pemuda yang diduga melakukan penyerangan terhadap dua karyawan kafe hingga harus dirawat di rumah sakit (RS).

Dari hasil penyelidikan polisi, rupanya korban berinisial pria RI dan wanita KI diserang dengan anak panah busur oleh sekelompok geng motor yang tengah berkonvoi.

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Devi Sujana mengatakan, ada enam pelaku yang berhasil diamankan oleh jajaran unit Jatanras di lokasi persembunyiannya di Jalan Je’nemadinging, Kelurahan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Sulsel, pada Senin (9/12/2024).

“Ada enam orang yang terlibat secara aktif untuk melakukan pembusuran dan penganiayaan terhadap korban,” kata Devi saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Rabu (11/12/2024).

Adapun para pelaku yang diamankan yakni masing-masing berinisial MW (20), MRA (17), FK (20), MAF (18), RN (22), dan AF (21).

Devi bilang, para pelaku menyerang korban dengan busur panah hingga terkena di bagian leher dan paha. Saat ini salah satu korban masih menjalani perawatan di RS. “Ini busur ada dua, jadi yang satu didapatkan dari paha korban wanita, yang ini satu dari leher korban,” ucap Devi.

Hasil penyelidikan polisi, pemicu penyerangan itu dilatarbelakangi saling senggol di jalan. Saat itu korban yang berboncengan takut berpapasan dengan konvoi geng motor tersebut.

Mereka (pelaku) ini bawa motor dengan cara ugal-ugalan, hingga salah satu yang membawa motor ini bersenggolan dengan korban, karena korban takut, korban menambah kecepatan karena dikejar sama mereka (pelaku) kemudian di panah korban,” ungkap di. Devi menyebut, kelompok geng motor ini juga telah mempersiapkan berbagai senjata tajam jika melakukan konvoi. Bahkan mereka membuat sendiri panah busur yang digunakan melakukan teror di jalan.

Ada juga yang membuat ini (busur panah) bahannya sepeti ini dari teralis sepeda motor, kemudian ada yang besar juga ini itu dibuat dari besi beton,” beber dia. Para tersangka bakal dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan pasal undang-undang darurat tentang senjata tajam.

Sebelumnya diberitakan, dua karyawan kafe di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), jadi korban teror anak panah busur yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal (OTK). Akibatnya, kedua korban yakni pria berinisial RI dan wanita KI mengalami luka tertancap anak panah busur hingga harus dirawat di rumah sakit (RS).

Berdasarkan informasi, peristiwa nahas yang dialami keduanya itu terjadi kala keduanya melintas menggunakan sepeda motor sedang berboncengan melintas di Jalan Sudirman, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (5/12/2024) dini hari.

Korban baru pulang dari kerja di kafe. Terus itu berpapasan katanya sama ada beberapa orang, tapi saya tidak tau detailnya,” ujar rekan korban yakni Lukman kepada awak media saat dikonfirmasi, Kamis petang.

Red”

Semarang. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmen Polri untuk mendukung penuh misi Asta Cita Presiden Prabowo subianto.

Ia memastikan akan mengerahkan segala sumber daya untuk tercapainya misi tersebut. Komitmen itu disampaikan saat membuka Apel Kasatwil Polri 2024.

“Guna menghadapi dinamika tantangan yang semakin kompleks, Polri terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta penegakkan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat,” ujar Kapolri, Rabu (11/12/24).

Kapolri menyampaikan institusinya juga berkomitmen mengerahkan sumber daya menjaga stabilitas kamtibmas. Selain itu, dia juga berkomitmen mensukseskan misi Asta Cita Prabowo Subianto.

“Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung penuh misi Asta Cita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolri.

Tak lupa, Kapolri mendoakan Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Indonesia. Ia meminta arahan Presiden Prabowo untuk jajarannya.

“Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya kami siap menerima direktif dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang akan kami tindak lanjuti sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Presiden Prabowo.

Red”

Bekasi – Dalam menjaga hubungan baik antara Polri dan Media Kapolsek Pebayuran jenguk Misnan Pimpinan Redaksi Media Online Seputarindonesia.co.id yang sedang berbaring sakit di RS DKH Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.Selasa (10/12/2024) Pukul 13:00 Wib.

AKP Hotma Sitompul S.H.,MH Kapolsek Pebayuran,mengatakan
Kunjungan saya kesini bertujuan untuk menjenguk misnan rekan media seputarindonesia.co.id yang sedang sakit,hal ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian dan silaturahmi serta menjalin hubungan baik dengan media.

“Karena media adalah mitra polri dalam menjaga dan menciptakan situasi kamtibmas,semoga Misnan Pimpinan Redaksi Media Online Seputarindonesia.co.id cepat sehat kembali seperti sediakala dan agar dapat bisa beraktifitas kembali,” ucap AKP Hotma Sitompul S.H.,MH.

Lebih lanjutnya AKP Hotma Sitompul S.H.,MH, menjelaskan karena media adalah mitra penting dalam tugas kami, dan melalui kunjungan ini, kami berharap dapat memperkuat silaturahmi serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik,”ujar AKP Hotma Sitompul S.H.,MH.

Sementara itu, Misnan mengucapkan terimakasih atas kepedulian AKP Hotma Sitompul S.H.,MH Kapolsek Pebayuran karena memiliki rasa jiwa sosial yang tinggi.Karena disela-sela kesibukannya Kapolsek Pebayuran masih tetap menyempatkan diri menjenguk saya.

“Yang sedang sakit dirawat di RS DKH Sukatani dan saya juga mohon do’a dari rekan-rekan Kepolisian dan rekan-rekan media semuanya supaya saya segera cepat pulih dan sembuh seperti sedia kala agar bisa beraktivitas kembali,” pungkasnya Misnan.

Red

Semarang. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersyukur Presiden Prabowo Subianto dapat menghadiri Apel Kasatwil Polri 2024 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah.

“Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan panglima tertinggi sekaligus pemimpin tertinggi, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunianya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan Kesehatan untuk hadir dalam Apel Kasatwil Tahun 2024,” ujar Kapolri saat memberikan sambutan saat pembukaan Apel Kasatwil 2024, Rabu (11/12/24).

Kapolri mengatakan Korps Bhayangkara merasa terhormat dengan kehadiran Presiden Prabowo. Ia beserta jajaran siap menerima bimbingan dan arahan terkait kebijakan pemerintah untuk Polri.

“Tentunya suatu kehormatan bagi kita semua di tengah padatnya kegiatan kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk memberikan bimbingan dan arahan terkait kebijakan Bapak Presiden terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Kapolri.

Ia melaporkan kepada Presiden Prabowo alasan pemilihan lokasi apel kasatwil kali ini. Kapolri berharap terselenggaranya apel kasatwil di Akpol membuat para peserta apel mengingat kembali nilai-nilai yang pelajari semasa menempuh pendidikan sebagai taruna Akpol.

“Mohon izin melaporkan Bapak Presiden, bahwa Apel Kasatwil kali ini sengaja diselenggarakan di kawah candradimuka Akademi Kepolisian dalam rangka mengingat kembali nilai-nilai filosofis perjuangan seluruh peserta alam menggapai cita-cita menjadi Bhayangkara yang tangguh, bertanggungjawab dan berjiwa ksatria,” jelas Kapolri.

Adapun jumlah peserta apel yaitu 571 orang., dan terdiri dari pejabat Utama Mabes Polri, para kapolda dan para kapolres.

Apel Kasatwil Polri 2024 ini mengusung tema ‘Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri’.

Red”

Jateng – Beberapa hari yang lalu, tim media menduga ada pungutan ilegal yang di lakukan oleh koperasi Primkopkar di daerah jalur wisata jl,raya Serang ,desa,serang, kecamatan,karang Reja Kabupaten, Purbalingga. dengan nominal yang cukup fantastis.
Sore hari Selasa, 11 Desember 2024 pukul 14.40, tim media , KPH Banyuas dan pengurus Koperasi adakan pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, di hadiri Kepala Perhutani, Wakil Kepala Perhutani dan dari kepengurusan koperasi., Namun ketua koperasi tidak ikut hadir.

Dalam pertemuan tersebut belum terjadi mufakat, malah ada sedikit perselisihan dengan wakil kepala KPH Banyumas.
Tim media sempat mau di usir dengan nada congkak.

Terkait pungutan yang di lakukan oleh koperasi Primkopkar, memang betul adanya , sudah ada kerja sama dengan KPH Banyumas. Dengan nominal kontrak pertahun sejumlah 65 Juta.
Dan koperasi menerapkan tarikan sewa lahan permeter persegi sejumlah Rp. 55.000 yang sebelumnya menurut pembicaraan di forum permeter di kasih harga sejumlah 100 ribu. Itu hanya sewa tanah, terkait pembangunan lapak, atau warung itu di bangun pribadi oleh para pedagang masing masing.

Perwakilan dari koperasi menyampaikan terkait kesepakatan iuran sewa warung, atau sewa lahan. 10meter pertama itu kali 100rb, terus selanjutnya kali 60rb. Ucapnya,
Terus di tahun 2020, itu ada pertemuan di kantor Rumah Dinas Pertanian Serang.
Itu negosiasi antara pihak penyewa dengan pengelola itu merasa keberatan.
Dari pengelola menurunkan harga 55rb per meter persegi selama satu tahun. Sambangnya

Namun’ terkait kesepakatan tersebut diduga kesepakatan sepihak dari koprasi primkopkar.

Mengacu kepada Perum Perhutani merupakan Badan Usaha miliki negara (BUMN) Yang berbentuk Perusahaan Umum( Perum) Di mana seratus persen modalnya di miliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Modal perusahaan merupakan kekayaan negara yang di pisahkan dan tidak terbagi atas saham.

” Visi. menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermartabat bagi masyarakat.

” Misi . Pengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan.

Mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip Good Corporate Govenmance. Tata nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.

Dengan adanya pengelolaan yang kami duga tidak sesuwai dengan visi misi untk masyarakat hutan, yang di kelola oleh koprasi primkopkar.
kami meminta kepada kepala Perhutani, KPH Banyumas untuk bisa betul betul amanah sesuai visi misi tersebut.

Dan kami melalui Pra-rilis untuk di koreksi di temukan satu kejanggalan dengan atas nama (ST) yang sebelumnya mengatakan sebagai kepala dan sekarang tidak mengakui sebagai kepala, dan yang di akui sekarang hanya sebagai pengurus koperasi.
Sutrisno membalas by WA di situ tidak ada Kepala Perhutani, yang hadir hanya Wakil kepala, dan saya pengurus koperasi pak, saya ucapnya, saya tidak berwenang koreksi nanti saya sampaikan dengan pimpinan dan koperasi dulu njih pak, (ST) . Lanjutnya.

Kami duga pengurus pihak koperasi dan pihak KPH tidak transparan. Banyak yang di tutupi, dan kami duga di situ banyak kejanggalan yang mengacu kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotusme.

Kami meminta kepada pihak khususnya kepada APH, yang berwenang dan KPK untuk bisa audit kinerja di KPH Banyumas Timur. Jangan sampai dana BUMN dan masyarakat hutan menjadi korban para oknum yang tidak bertanggungjawab, sesuai dengan perintah presiden untuk mengentaskan masyarakat miskin, untuk menuju Indonesia Emas.(tr)

Redaksi”

Bandung – Pembinaan dengan tema meningkatkan kapasitas barang/jasa dan pencegahan tindak pidana korupsi yang digalakkan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi Jawa Barat mendapatkan apresiasi dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT RI).

Hal itu diutarakan Dirjen Kemendes PDTT pada Bidang Pusat Pengembangan Masyarakat Desa Muhammad Faturahman. Ia mengatakan, apa yang dilakukan APDESI dan didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi untuk memahami tentang pengadaan barjas agar perangkat desa dapat memahami admistrasi di Pemerintahan Desa.

“Saya sangat mengapresiasi dinas DPMD kabupaten Bekasi beserta APDESI untuk kegiatan ini karena begini sebetulnya kepala desa itu mau bekerja tapi kebanyakan adalah masih belum paham soal administrasi,”kata Muhammad Faturahman, usai pembukaan acra Pembinaan Peningkatan kapasitas barjas dan pencegahan tindak pidana korupsi di Hotel Grand Preanger Bandung, (10/12/24).

Ia juga menjelaskan bahwa masih banyak Pemdes yang belum sepenuhnya memahami admistrasi dalam pengelolaan keuangan di desa. Kelemahan itu menjadi perbedaan pemahaman bagi aparat penegak hukum, di oleh karena itu sangat penting Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya memiliki sumber daya manusia yang unggul di bidangnya.

“Kesalahan administrasi ini juga kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya (Pemdes), seperti yang dibicarakan tadi soal korupsi sebetulnya itu bukan korupsi tapi kata aparat pemerintah seperti inspektorat. Aparat penegak hukum itu adalah korupsi karena administrasinya tidak selesai. Sebetulnya bukan tidak selesai belum ada disesuaikan perubahan,”beber ia.

“Seumpamanya kita melakukan pekerjaan jalan 500 meter tapi ternyata dilapangan menjadi 600 meter kan musti dilakukan perubahan dalam adendum RAB perubahannya dan disesuaikan kondisi di lapangan,”ujar Ia menambahkan.

Sebetulnya, lanjut Ia Bintek barang dan jasa bukan hanya untuk Kepala Desa, Sekertaris Desa dan siskudes saja akan tetapi lebih utamanya untuk perangkat Desa karena disitu ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

“TPK ini yang pelaku utama dilapangan dan TPK ini yang bekerja kedepan, bagi saya bimtek barang dan jasa berlaku untuk semua perangkat desa supaya perangkat desa ini paham dengan tupoksinya,”ujar Muhamad Faturahman.

Selaras dengan itu, Kepala Bidang Pengembang Potensi Desa pada DPMD Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sudah seharusnya mesti ada penguatan untuk perangkat desa agar dalam pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan ketentuannya.

“Saya dari provinsi sangan mengapresiasi adanya kegiatan ini karena Memeng harus ada penguatannya untuk temen temen didesa dalam pengelolaan keuangan utamanya, karena berkaitan dengan barjas ini salah satu bagian pengelolaan keuangan,”ungkapnya.

Dirinya juga menekankan agar desa tidak takut untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana bersumber dari APBDes selama dikerjakan sesuai dengan ketentuan.

“Dalam rangka peningkatan kapasitas ini saya lihat narasumbernya ada Apara penegak hukum dari kepolisian dan yang paling utama itu teman teman kepala desa harus dikuatkan jangan takut melaksanakan kegiatan selama itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu perlu kita lakukan,”

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh APDESI Kabupaten Bekasi juga dilakukan di daerah lain yang melakukan bimtek barjas seperti ini.

Bahkan, belum lama ini juga pihaknya kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk ada peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa yang namanya P3BD.

Didalamnya kata Ia, ada perencanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barjas. Pada intinya, bagaimana melaksanakan kegiatan ataupun membelanjakan APBDes sesuai dengan kaidah kaidah untuk tidak menjadi kesalahan.

Dirinya berharap, dengan adanya bimtek ini agar korupsi didesa sudah tidak ada lagi kepala desa ataupun perangkat desa yang dipersalahkan dalam hal pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan.

“Yang pada intinya belum tentu mereka ini sengaja melakukan tetapi ada hal ketidak Tahuan dalam mereka,”

“Tugas kami di level atasnya sebagai pembina itu adalah meluruskan semoga pada saatnya nanti dengan sekarang ini beban desa yang semakin bertambah kapasitas desa juga bertambah, pengetahuan pengalaman dan segala macamnya penguatan dan segala macamnya juga semakin bertambah,”pungkasnya.

(Red)