LIN-RI.COM

Bekasi – Baznas Kabupaten Bekasi Mendapatkan Apresiasi dari Kapolsek Pebayuran yang telah membantu membangun rumah warga dan menerima berkas pengajuan untuk bantuan biaya pengobatan dan UMKM buat warga pebayuran,penyerahan berkas tersebut bertempat di Kantor Baznas Kabupaten.Kamis (02/01/2024) Pukul 01:00 Wib.

AKP Hotma Sitompul S.H.,MH Kapolsek Pebayuran mengatakan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi kepada baznas kabupaten Bekasi,Atas kepeduliannya dan perhatiannya kepada warga Pebayuran.

“Yang telah membantu membangun rumah warga pebayuran dan sudah menerima berkas pengajuan dari Misnan Staff Humas Polsek Pebayuran untuk biaya pengobatan dan UMKM kepada warga pebayuran,”Ucapnya AKP Hotma Sitompul S.H.,MH.

Lebih lanjutnya AKP Hotma Sitompul S.H.,MH,untuk data penerima bantuan dari Baznas Kabupaten Bekasi,akan di verifikasi kembali”Harapan kami dengan adanya bantuan ini akan dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” pungkasnya AKP Hotma Sitompul S.H.,MH.

(Red)

Kejaksaan Agung, Jakarta – Kamis 2 Januari 2025, Kejaksaan Agung selaku Ketua Desk menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri terkait Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Adapun fokus program dari desk tersebut yaitu: 1. Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola:  Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi.  Memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis yang baik.
2. Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara:  Memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa.
 Menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kedua desk ini, yang baru terbentuk pada November 2024, telah menunjukkan kinerja signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Meski desk koordinasi yang dipercayakan kepada Kejaksaan baru terbentuk pada tanggal 4 November 2024 yang lalu, namun desk koordinasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan,” ungkap Jaksa Agung.
Sebagai gambaran, dalam rangka meningkatkan tata kelola bisnis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memberikan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara yang terlibat dalam kasus korupsi, guna mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana tersebut. Sedangkan, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI telah berperan aktif sebagai anggota tim Satuan Tugas Sawit yang bertugas melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penertiban, inventarisasi data, hingga penyusunan kebijakan satu peta tematik perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, Kejaksaan juga berperan secara aktif sebagai Ketua Pelaksana Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang di bawah koordinasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kejaksaan RI melalui Bidang Intelijen telah berhasil mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 1.120 proyek prioritas daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jaksa Agung juga menyampaikan keprihatinannya atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024, dengan peringkat yang merosot dari posisi 110 ke 115 dunia. Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif danterkoordinasi. “Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Jaksa Agung. Dari hasil rapat terkait, telah disimpulkan terkait 5 hal yakni: 1. Penegakan hukum kasus korupsi harus seimbang, menghasilkan efek jera tanpa mengganggu laju belanja pemerintah, yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Pembenahan tata Kelola dan penguatan akuntabilitas melalui teknologi digital, seperti ekatalog, dan e-government, harus didorong untuk mencegah peluang korupsi.
3. Pemulihan aset (asset recovery) harus menjadi prioritas untuk meningkatkan penerimaan negara. Kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri.
4. Pengelolaan kasus tindak pidana korupsi harus efisien, cost penegakan hukum perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, sehingga tidak melebihi nilai aset yang berhasil dipulihkan.
5. Narasi publik terkait penegakan hukum harus dikelola dengan baik untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas, transparan dan tanpa nuansa politisasi.
Jaksa Agung mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjaga integritas pemerintahan demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pejabat Kementerian/Lembaga yang hadir dalam rapat kali ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Kakortastipikor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dan Para Jaksa Agung Muda. (K.3.3.1)

Red”

Makassar – Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji G, S.E., M.M., CHRMP., memimpin apel khusus tahun baru 2025, yang diikuti seluruh personel mulai Kepala Dinas, Kepala Satuan Kerja dan para Perwira, Bintara, Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lanud Sultan Hasanuddin, bertempat di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (2/1/2025).

Pada pelaksanaan apel khusus yang diikuti seribu lebih prajurit Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayuaji membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M. Dalam sambutan tertulisnya, Kasau Menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh prajurit TNI AU. “Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara menyampaikan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara dimanapun bertugas dan berada. Semoga di tahun 2025 ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Lebih lanjut Kasau menyampaikan bahwa tahun 2024 adalah tahun yang penuh dinamika dan tantangan. Namun, dengan semangat juang dan profesionalisme yang tinggi, TNI AU telah berhasil menutup tahun 2024 dengan capaian yang positif. “Salah satu capaian internal yang membanggakan dan patut kita syukuri bersama adalah keberhasilan TNI Angkatan Udara dalam mencapai zero accident sepanjang tahun 2024 ucapnya,” ungkapnya.

Menurut Marsekal TNI Tonny Harjono, TNI Angkatan Udara turut berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan, seperti mendukung suksesi kepemimpinan nasional, melaksanakan pengamanan Pilkada serentak, serta melaksanakan misi penanggulangan bencana di berbagai lokasi terdampak, di seluruh Indonesia. “TNI Angkatan Udara turut berpartisipasi dalam bidang kemanusiaan, seperti melaksanakan operasi air dropping di Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan dalam rangka pemulihan dari dampak Badai Kristine di Filipina. Termasuk terus berperan serta dalam misi perdamaian dunia,” katanya.

Kasau menambah bahwa TNI Angkatan Udara juga terus memperkuat diplomasi pertahanan matra udara melalui operasi dan latihan bersama angkatan udara negara sahabat, seperti patroli terkoordinasi Malindo Siri II, Pitch Black, dan Super Garuda Shield. “Saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Udara, atas dedikasi dan integritas yang telah ditunjukkan selama ini,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya Kasau mengajak seluruh prajuritnya untuk terus meningkatkan semangat, integritas, dan dedikasi dalam upaya bersama menuju TNI Angkatan Udara yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis. (Pen Hnd)

Sukabumi Jawa Barat
Team lembaga investigasi negara menyoroti dan mengawal kasus korupsi didesa ci Kahuripan kadudampit sukabumi tentang BLT dan lainya.

Ketua Dpc LINkota sukabumi dan jajaran serta dibantu oleh PBH lin akan segera meminta inspektorat dan BPK untuk audit. 31/12/2025.

Perihal tertangkapnya sekdes desa ci Kahuripan kadudampit sukabumi memberikan sorotan kalangan masyarakat atas dugaan kasus BLT yang semakin marak” Tegasnya.”

Dalam rangka memberikan keadilan serta membuktikan ke transparansi tentang kasus tersebut, banyak diduga penyalahgunaan wewenang yang melibatkan beberapa perangkat APH setempat untuk memberikan keadilan dan menjaga keuangan negara yang disalahgunakan oleh oknum perangkat desa.

Dalam investigasi lembaga investigasi negara (LIN) banyak ditemukan kejanggalan tentang tertangkapnya sekdes ci Kahuripan kadudampit sukabumi Jawa Barat berinisial M.A.

Banyak menjadi kontroversi antara kalangan masyarakat dan juga perangkat desa karena hanya tertangkap sekdesnya saja. ” Ucap Ketua LIN sukabumi”.

Dalam logikanya perintah diberikan oleh kades sedangkan administrasi dipegang oleh sekdes serta keuangan dipegang bendahara dalam suatu perangkat serta didesa ada 11 perangkat desa pastinya.

Menemui kejanggalan kenapa yang hanya ditangkap hanya sekdes saja, sedangkan kades dan yang lainya tidak menjadi tersangka kasus penggelapan Tipikor BLT, ” Ucap anggota lin sukabumi saat di wawancarai”

Dengan demikian lembaga investigasi negara akan menyoroti dana desa baik APBD maupun APBN desa ci Kahuripan kadudampit sukabumi.

Dan team LIN sukabumi akan melakukan pelaporan dan meminta BPK dan inspektorat mengawasi dana desa APBN atau APBD yang akan diglotorkan pada tahun anggaran berikutnya.

” Siapapun jangan ada bermain kalo memang tidak mau terlibat dalam kasus hukum tersebut atau penerima gratifikasi dalam bentuk apapun. ” Ucap tegas lembaga investigasi negara.

Red”

Jakarta – seputar Indonesia
Babak final PBH merah putih Nusantara meminta APH polres Sukabumi menangkap pelaku tipikor didesa Kadudampit sukabumi atas tuduhan berinisial M.A sebagai sekdes dan perangkatnya minimal KSB ( kades ,sekdes & bendaharanya atau kesebelasan perangkat desa ) Senin 31 Desember 2025.

PBH merah putih Nusantara atas dasar laporan yang masuk ke jakarta adanya ketidak Adilan, yang hanya di jadikan tersangka cuma sekdes sedangkan kades selaku pemberi perintah tidak ditangkap dan bendahara sebagai pemegang keuangan desa tidak ditangkap juga.” Ucapnya saat diwawancarai”

Semoga audiensi APH polres Sukabumi dengan PBH merah putih Nusantara memberikan titik terang untuk keadilan bagi warga atau masyarakat Sukabumi untuk menangkap semua pelaku dan penerima gratifikasi dana BLT yang di rencanakan oleh oknum desa tersebut.

Sehingga hukum diindonesia menjadi adil dan transparan terhadap semua kalangan.

tidak ada yang kebal hukum siapapun itu,tetap yang bersalah harus di proses hukum.

Mengenai pemberitaan dan konferensi pers di Mapolres Sukabumi kota & juga barang bukti uang senilai 25jt tersebut diberikan oleh kades bukan dilakukan penggeledahan dirumah TSK sekdes Kadudampit berinisial M.A “ucap saat dikonfirmasi ke Kanit Reskrim”.

Dan Kanit Reskrim unit Tipikor berjanji setelah operasi lilin ,acara natal dan tahun baru akan segera dilakukan gelar perkara di Polda Jawa barat” ucap Kanit Reskrim polres Sukabumi”

Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi desa – desa di area Sukabumi Jawa barat melakukan korupsi dan gratifikasi di segala kalangan.

Red”

Bekasi – Dalam antisipasi 3C dan kehajatan jalanan dan berikan rasa aman kepada masyarakat.Anggota Piket fungsi Sabhara Polsek Tambelang melaksanakan Patroli Dialogis bertempat di Indomart jln Raya sukarapih dan Kantor kash Bank Bjb Kp Tambelang Desa Sukarapih Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi.Kamis (02/01/2024) Pukul 11:30 Wib.

AKP Yugo Pambudi S.H.,MH Kapolsek Tambelang, menjelaskan Aiptu Toni S,Piket Sabhara dan Bripka Agus Purwanto, melaksanakan patroli dialogis ini di sentra-sentra ekonomi serta melakukan himbauan kamtibmas dan pemantauan kegiatan masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Tambelang, situasi aman dan kondusif,”jelasnya AKP Yugo Pambudi S.H.,MH.

Lebih lanjutnya AKP Yugo Pambudi S.H.,MH, Patroli Dialogis ini rutin kami lakukan untuk mewujudkan Polri hadir ditengah-tengah masyarakat dan upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.Sehingga dapat langsung mendengarkan keluhan serta aspirasi dan dapat mengikuti perkembangan Kamtibmas yang selalu berkembang dimasyarakat.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat bila melihat ada gangguan kamtibmas diwilayah Tambelang,”Pungkasnya AKP Yugo Pambudi S.H.,MH.

(Red)

PALU, Capaian Kinerja Polda Sulteng dalam pengungkapan peredaran gelap narkoba tahun 2024 sebanyak 634 kasus, diantaranya berhasil menyita barang bukti sabu sebanyak 64.383,77 gram.

Jumlah barang bukti sabu tersebut ungkap Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho saat memimpin Konferensi Pers Akhir Tahun 2024 di Rupatama, Selasa (31/12) lalu mengalami peningkatan sebanyak 49,6 persen dibandingkan tahun 2023

Pengungkapan dan penyitaan peredaran gelap narkotika khususnya jenis sabu tersebut, tentunya juga akan menyelamatkan jiwa masyarakat Sulteng.

“Untuk diketahui tahun 2024 Polda Sulteng dan Polres jajaran berhasil mengungkap 634 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” kata Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari, Kamis (2/1/2024)

Lanjut ia menyebut, dari pengungkapan kasus narkoba tersebut, Kepolisian telah menyita barang bukti khususnya sabu sebanyak sebanyak 64.383,77 gram

“Bila 1 gram sabu, bisa digunakan untuk 5 orang, maka setidaknya Kepolisian telah menyelamatkan 321.384 jiwa masyarakat Sulteng,” jelasnya

Olehnya ditahun 2025, Polda Sulteng dan Polres jajaran akan tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan upaya pengungkapan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk masa depan generasi bangsa, terang Kasubbid Penmas.

Terlebih, masalah narkoba ini menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan memasukkan masalah narkoba dalam Asta Cita ke-7, Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, tegas AKBP Sugeng Lestari.

Lanjut Sugeng juga menegaskan, selain meningkatkan upaya pengungkapan, Kepolisian juga akan melakukan upaya pencegahan penyalahguaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan ini, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungannya, mengawasi putra-putrinya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Demikian juga perlunya dukungan dan sinergi Instansi terkait, pungkasnya.

Red”

PALU, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho menegaskan dalam catatan akhir tahun 2024 telah memberhentikan tidak dengan hormat 57 personel karena berbagai pelanggaran yang dilakukan,

Hal ini sejalan dengan komitmen Kapolda Sulteng dalam pembinaan personel. Mereka yang berprestasi akan diberikan reward atau penghargaan dan mereka yang melanggar akan diberikan punishment atau hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas AKBP Sugeng lestari menerangkan 57 personel yang telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) karena melakukan berbagai pelanggaran

“57 personel yang di PTDH tahun 2024 tersebut terdiri dari 3 perwira pertama, 51 bintara dan 3 tamtama,” ungkap Kasubbid Penmas kepada media yang mengkonfirmasi, Kamis (2/1/2025) di Palu.

Kasubbid Penmas juga menyebut, PTDH dilakukan karena personel tersebut dianggap sudah tidak layak untuk dipertahankan menjadi anggota Polri

“30 personel di PTDH karena Disersi, 17 personel karena terlibat narkoba, 4 personel karena penipuan, 5 personel karena perselingkuhan atau zina dan 1 personel karena pencurian,” jelasnya

Keputusan PTDH ini merupakan bentuk ketegasan pimpinan Polda Sulteng dalam melakukan pembinaan kepada seluruh personelnya, tentunya juga dimaksudkan agar tidak ditiru oleh personel lainnya, pungkas Sugeng.

Red”

Jakarta – “Enough is enough, sudah cukup!” tegas Wilson Lalengke, alumni PPRA-48 Lemhannas RI (Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia), dalam pernyataannya, Rabu, 1 Januari 2025. Lalengke yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan tegas memberhentikan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, dan Kapolda Metro Jaya, Karyoto, terkait keterlibatan sejumlah polisi dalam skandal pemerasan terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP).

“Sudah cukup. Kita tidak boleh membiarkan nama baik bangsa ini semakin tercoreng oleh para pelaku kriminal di tubuh kepolisian itu,” kata Wilson Lalengke, meluapkan kekesalannya atas skandal yang terus bergulir dan menyedot perhatian dunia internasional. “Kedua perwira tinggi ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Jika mereka gagal bertindak tegas, mereka harus menghadapi konsekuensinya.”

*Kejahatan Antarbangsa*

Menurut tokoh pers nasional ini, kasus pemerasan DWP bukan sekadar tindak pidana dalam negeri, tetapi merupakan kejahatan antar bangsa. Para korban yang merupakan warga negara asing tidak mungkin menganggap pelaku sebagai oknum aparat, tetapi akan melabeli mereka sebagai penjahat dari Indonesia. Hal ini tidak hanya mempermalukan kepolisian, tetapi juga mempermalukan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

“Para korban pemerasan tidak akan membeda-bedakan oknum aparat yang terlibat; mereka akan melihat oknum tersebut sebagai ‘orang Indonesia’ yang telah melakukan kejahatan terhadap mereka. Ini sangat memalukan. Tindakan oknum aparat ini telah mencoreng nama baik bangsa kita di kancah internasional,” lanjut Lalengke. “Wajah Indonesia ternoda oleh perilaku tidak bermoral dan korup para oknum aparat kepolisiannya. Seolah-olah bangsa ini ditempeli taik busuk di wajahnya.”

Lulusan pasca sarjana Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu menekankan dampak diplomatik yang serius dari kasus ini. Ia menegaskan, insiden tersebut tidak hanya merusak kredibilitas kepolisian Indonesia, tetapi juga merusak hubungan internasional negara ini dengan negara lain.

*Pertanggungjawaban Pimpinan Polri*

Wartawan senior Indonesia itu menyoroti keadaan mendesak bagi Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan segera dan tegas guna memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Ia menekankan, para pimpinan kepolisian yang terlibat dalam skandal itu harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam membiarkan atau memfasilitasi pemerasan warga negara asing.

“Orang-orang ini telah mempermalukan seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya Presiden menunjukkan kepemimpinannya dan memberhentikan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan bawahan, dan kegagalan mereka bertindak tidak boleh dibiarkan begitu saja,” imbuh Wilson Lalengke.

Kendati demikian, dengan menyebut polisi yang terlibat sebagai ‘wereng coklat’, dia menyatakan keheranannya pada skala kejahatan itu, yang ia gambarkan sebagai ‘di luar nalar’. Pemerasan yang melibatkan 400 korban sekaligus itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar, yakni Rp32 miliar. Wilson Lalengke menyebut kejadian itu sangat besar dan sulit dipercaya.

“Saya tidak percaya polisi-polisi itu bertindak atas inisiatif sendiri,” katanya. “Kemungkinan besar mereka mendapat perintah dari atasannya, termasuk Kapolri melalui Kapolda. Jika para perwira tinggi di kepolisian ternyata terlibat dalam skandal ini, kita harus bertanya: siapa yang memerintahkan mereka melakukan tindakan konyol itu? Tidak masuk akal jika polisi-polisi ini tidak mempertimbangkan akibatnya. Mereka pasti tahu bahwa 400 korban itu tidak akan tinggal diam, apalagi mereka adalah warga negara asing, yang niscaya akan bersuara saat kembali ke negara asal.”

Lalengke menegaskan, apa pun alasan di balik tindakan kriminal ini, nama baik Indonesia sudah sangat tercoreng di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa skandal ini telah menyoroti penyalahgunaan wewenang di dalam tubuh kepolisian, dan untuk itu, Kapolri harus bertanggung jawab.

*Seruan Keterlibatan Interpol*

Wilson Lalengke lebih lanjut menekankan beratnya tingkat penyelesaian kasus pemerasan yang melibatkan warga negara asing, dengan menyerukan keterlibatan Kepolisian Internasional (Interpol) untuk memastikan penyelidikan menyeluruh dan tuntas. Menurut dia, kasus ini jauh melampaui pemerasan domestik biasa, karena melibatkan warga negara asing yang menjadi korban pelaku dari dalam Indonesia.

“Ini bukan kasus pemerasan biasa, di mana warga negara diperas oleh sesama warga negaranya, yang sayangnya terlalu sering terjadi,” kata Lalengke. “Ini adalah kejahatan dengan konsekuensi internasional, dan harus ditangani di level internasional. Keterlibatan Interpol sangat penting untuk memastikan bahwa kasus ini diselidiki dengan benar. Kita berbicara tentang 400 orang dari suatu negara yang telah menjadi korban tindak pidana oleh pelaku dari negara lain. Apalagi pelakunya aparat di negara itu, yang hampir pasti tidak bisa independen dalam penanganan kasusnya,” ujar wartawan senior Indonesia yang baru-baru ini mendapat penghargaan dan apresiasi dari Kedutaan Besar Rusia atas perannya membela kalangan wartawan Rusia yang didiskriminasi oleh badan dunia UNESCO dalam perkara perang Ukraina-Rusia itu.

Wilson Lalengke menekankan bahwa keseriusan kasus ini menuntut perhatian internasional, mengingat skala kejahatan dan jumlah warga negara asing yang terkena dampak. Ia meminta Interpol untuk turun tangan dan membantu otoritas setempat untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

“Kasus ini tidak hanya mencoreng reputasi internasional Indonesia tetapi juga menyoroti perlunya akuntabilitas dan transparansi yang lebih nyata dalam penegakan hukum. Polisi harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka, dan para pelaku harus menghadapi proses hukum, dari mana pun mereka berasal,” pungkas Wilson Lalengke mengakhiri pernyataan persnya. (APL/Red)

Jakarta, Media- Kelia berumur 9 tahun terpaksa jualan makanan dan ngamen untuk mencari sesuap nasi membantu ibu dan seorang adiknya yang masih kecil.

Kelia tidak bisa sekolah sejak bapaknya meninggal, katanya kepada media dan awak kuli tinta di Jakarta Rabu (1/1).

Awak media melihatnya setiap tengah hari keluar rumah naik Jaklingko 3 A dari Rusunawa Persakih ke terminal Kali Deres Jakarta Barat.

Sambil menjunjung jualan di kepalanya, Kelia menjual makanan yang dibuat oleh ibunya kadangkala tidak terjual sehingga Ia ngamen seperti anak jalanan lainnya.

Untuk menutup kebutuhan ibu dan adiknya dan menggunakan waktunya Ngamen. Ya dari hasil cengkring cengkrinya dapat 50 ribu setiap ngamen katanya parau.

Mereka tinggal di Rusunawa di salah satu Blok Persakih dan tampaknya tak ada yang peduli, bahkan sekolah tempat Kelia belajar mengusirnya karena tidak bayar uang sekolah, tuturnya kepada Ibu Asuti yang melihat Kelia terenyuh.

Yayasan Guru Tahoe Sekolah Raja akan mengaendakan supaya Kelia bisa sekolah lagi, kata pengurus, komunitas sosial itu sungguh.ris.

Red”