LIN-RI.COM

Jakarta._Organisasi Masyarakat Komite Mantan Preman Indonesia Istighfar (Ormas KOMPII) dipimpin Jenderal KOMPII Prof Dr KH Sutan Nasomal Didirikan Tanggal 19 Februari 2000 di Kalisari daerah Komplek Kopassus Jakarta Timur.

KOMPII mempunyai Misi menjadikan rumah besar para mantan Narapidana maupun Preman jalanan untuk berdasar diri menyadarkan dan membina menjadikan manusia yang berakhlak Dan sadar akan kebesaran Allah Tuhan YME.

Ia juga berharap bisa menjadi masyarakat yang baik taat aturan, mendukung penegakan hukum dan Kamtibmas di daerah tinggalnya bersama sama aparatur SIPIL, POLRI, TNI dan tokoh Alim Ulama Lintas Agama secara berkesinambungan sepanjang masa hingga akhir jaman.

Visi adalah menciptakan Mantan preman, juga narapidana bekerja secara halal meninggalkan masa kelamnya dari hal hal yang bertentangan dengan agama juga aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia secara keseluruhan, inilah cita cita keinginan mimpi Yang diperjuangkan selama lamanya oleh Prof Dr KH Sutan Nasomal Jenderal Kompii pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Organisasi komite Mantan Preman Indonesia Istighfar semoga Amin Ya Rabbal Alamin,” kata Sutan Nasomal.

Selain Pimpinan Jenderal KOMPII, Ketua Umum (Ketum) sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka (POM) Prof.Dr.KH. Sutan Nasomal SH MH mengajak Rakyat Indonesia, termasuk termasuk mantan narapidana dan preman untuk bergabung dan menjadi pengurus Partai Oposisi Merdeka, baik di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (Provinsi) maupun di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ataupun simpatisan partai POM.

Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH.MH membuka peluang kepada siapapun untuk menjadi anggota partai POM di mana saja berada

Hal ini disampaikan Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH.MH kepada media di Jakarta, Sabtu 01/03/2025 malam usai sholat tarawih.

” selain kita mendirikan Ormas KOMPII sebelumnya Kita telah mendirikan partai yang bertujuan untuk mendorong Partai tersebut jadi penguasa, atau masuk di dalam pemerintah Republik Indonesia (RI) agar bisa berbuat untuk Rakyat, Bangsa dan negara, adil makmur, bagi bangsa, kuat dan besar di mata dunia, ditakuti, disegani oleh negara lain,” kata Presiden POM,’ kata Prof.Dr.KH Sutan Nasomal SH MH.

‘ Partai Oposisi Merdeka ini akan di kenal sebagai Partai yang selalu melakukan pembinaan dan kesejahteraan untuk siapapun tanpa pandang bulu di negara kesatuan republik Indonesia ini hingga membuat mata dunia takjub atas gebrakan dan menjadi super di kalangan elit politik dunia,’ ungkapnya.

Agar diketahui, Visi Pantai Oposisi Merdeka yaitu, untuk membela rakyat dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan dari Sabang hingga Merauke dan menghapus kemiskinan dari muka bumi ini, sangat pas untuk didukung.

Partai POM mempunyai Misi membangun Pemerintah yang Adil dan Keberpihakan kepada Rakyat Indonesia secara menyeluruh, Harga pangan murah swasembada pangan di utamakan pemerintah agar rakyat sejahtera di Indonesia hingga dunia cemburu dengan Indonesia yang rakyatnya sejahtera, pemerintahnya terkendali, keamanan terjaga, Hukum tegak lurus, korupsi pelakunya dimiskinkan dan diberi sanksi efek jera.

Partai Oposisi Merdeka didirikan di Jakarta tanggal 19 Februari 2019, alamat kantor pusat Partai Oposisi Merdeka (POM), Jalan Raya Kalisari ,65 Cijantung Kel Kalisari Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta,.

Bagi rakyat Indonesia yang ingin bergabung jadi Pioneer Coll Center 08118419260 untuk mendaftar jadi DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, alamat surat Po Box 136 CBI Bogor 16900 Jawa Barat

Nara Sumber Prof Dr KH Sutan Nasomal

Polres PurbaIingga – Polda Jateng | Polres Purbalingga bersama warga menggagalkan aksi perang sarung di jalan Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Sabtu (1/3/2025) dini hari. Sepuluh orang diamankan berikut sejumlah barang buktinya.

Kasat Reskrim Polres PurbaIingga AKP Siswanto dalam konferensi pers di Mapolres Purbalingga, Minggu (2/3/2025) siang mengatakan berawal saat ada informasi sekelompok anak yang akan melaksanakan tawuran di Desa Dawuhan, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Satsamapta yang langsung mendatangi lokasi. Hasilnya polisi dan warga mengamankan sepuluh orang yang diduga akan melakukan tawuran.

“Ada beberapa orang yang diamankan dari personel Satsamapta dan sebagian diamankan warga sebanyak 10 orang,” jelas Kasat Reskrim didampingi Kasi Humas AKP Setyo Hadi.

Sepuluh orang yang diamankan yaitu RRN (14), AN (16), BAA (15), BAP (15), EBA (14), GIP (14), JJ (15), RAP (15), ZGA (14) dan RP (13). Seluruhnya merupakan warga Kabupaten Purbalingga.

“Untuk para pelaku seluruhnya masih berstatus pelajar tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Purbalingga,” ungkap Kasat Reskrim.

Barang bukti yang diamankan ada sebuah buah sarung warna putih yang dililit lakban, sarung warna merah marun yang diikat ujungnya, satu bom molotov dan tiga botol bekas miras.

“Untuk bom molotov dan botol bekas minuman tidak ditemukan pada anak-anak yang diamankan tersebut. Namun ditemukan di luar lokasi oleh masyarakat. Masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan terkait hal tersebut,” jelas Kasat Reskrim.

Lebih lanjut disampaikan bahwa motif dari tawuran perang sarung ini adalah berawal dari saling ejek antar kelompok. Yang sudah diidentifikasi dari hasil penyelidikan ada tiga kelompok yang terlibat.

“Kelompok tersebut berasal dari Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Bojongsari dan Kalimanah,” jelas Kasat Reskrim.

Kasat Reskrim menyampaikan bahwa beredar informasi bahwa mereka membawa senjatanya tajam. Namun dari hasil penyelidikan tidak ditemukan senjata tajam, hanya sarung yang diikat pada bagian atasnya

“Terhadap para remaja yang hendak tawuran tersebut dilakukan langkah pembinaan. Pembinaan melibatkan orang tua, perwakilan pihak sekolah dan pemerintah desa,” kata Kasat Reskrim.

Kasat Reskrim mengimbau kepada warga Kabupaten Purbalingga agar bersama-sama mengawasi aktivitas anak. Pastikan anak sudah pulang ke rumah maksimal jam sembilan atau sepuluh malam. Selain itu, orang tua harus mengetahui pergaulan anak-anaknya.

Red”(Humas Polres Purbalingga)

_Oleh: Ali Syarief_

Bandung – Ketika berbicara tentang tanggung jawab seorang menteri, khususnya dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), integritas dan akuntabilitas adalah dua hal yang mutlak. Erick Thohir, sebagai Menteri BUMN, semestinya memahami bahwa mega korupsi yang terjadi di PT. Pertamina bukan hanya sekadar skandal keuangan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam kepemimpinannya. Ironisnya, alih-alih menunjukkan rasa tanggung jawab yang mendalam, Erick Thohir justru masih bisa tampil dengan wajah sumringah di depan publik, seolah tidak ada hal besar yang harus dipertanggungjawabkan.

Kasus korupsi di PT. Pertamina yang merugikan negara hingga triliunan rupiah seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah. Ini bukan sekadar kesalahan individu atau oknum tertentu, tetapi bukti nyata dari kelemahan pengawasan dan tata kelola yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh seorang Menteri BUMN.

Dalam sistem pemerintahan yang sehat, setiap menteri yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik harus siap mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral. Namun, yang kita saksikan adalah sikap sebaliknya: pembelaan diri tanpa refleksi dan tanpa konsekuensi nyata.

Sikap Erick Thohir yang terkesan santai di tengah besarnya skandal ini justru memperburuk citra pemerintahan Jokowi di masa lalu, yang dilanjutkan Presiden Prabowo saat ini. Masyarakat berhak mempertanyakan, apakah pemimpin seperti ini yang layak dipercaya mengelola aset-aset negara? Jika seorang pejabat publik tidak merasa malu atau terbebani dengan keterlibatan kementeriannya dalam kasus korupsi besar, maka ini adalah sinyal buruk bagi masa depan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Keengganan untuk mundur menunjukkan bahwa pejabat di Indonesia masih jauh dari budaya pertanggungjawaban politik yang seharusnya. Di negara-negara dengan sistem demokrasi yang matang, seorang pejabat yang institusinya tersandung skandal besar akan segera mengundurkan diri sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatan yang diembannya. Namun di Indonesia, jabatan justru dipertahankan mati-matian meskipun kepercayaan publik sudah jatuh ke titik terendah.

Mega korupsi di PT. Pertamina seharusnya menjadi momentum untuk perbaikan, bukan justru ditutupi dengan berbagai narasi pembelaan yang menyesatkan. Jika Erick Thohir benar-benar memiliki integritas, seharusnya ia tidak menunggu desakan publik untuk mundur, melainkan secara sukarela mengambil langkah itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Lebih jauh, bukan hanya pengunduran dirinya yang dituntut, tetapi juga langkah hukum yang tegas untuk menyeret semua pihak yang terlibat dalam skandal ini.

Negara ini membutuhkan pemimpin yang berani menghadapi konsekuensi dari kegagalan mereka, bukan yang sekadar lihai berkomunikasi dan mencari perlindungan politik. Jika budaya impunitas seperti ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika kasus-kasus korupsi semakin menggurita dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin runtuh.

Erick Thohir, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan di BUMN, tidak boleh hanya diam dan terus menjalankan tugasnya seolah tidak ada yang terjadi. Sudah saatnya bagi dia untuk mundur dan mempertanggungjawabkan kegagalannya dalam mengelola perusahaan-perusahaan negara dengan baik. (*)

Red”