Beranda blog Halaman 205

Berkah Ramadhan di Pasar Tumpah Karangpucung: Surga Kuliner Menjelang Berbuka

Karangpucung” 09/03/2025.
Setiap sore, ruas jalan raya Karangpucung, tepat di depan pasar desa, berubah menjadi pusat keramaian yang penuh berkah.

Inilah Pasar Tumpah Ramadhan, tempat para pelaku UMKM Desa Karangpucung menjajakan beragam hidangan lezat untuk berbuka puasa. Sejak awal Ramadhan hingga hari kesembilan, suasana di sini selalu meriah oleh para pemburu takjil.
Mulai pukul 15.00 WIB, para pedagang mulai menata dagangannya, menawarkan berbagai pilihan menu yang menggugah selera.

Pengunjung dari berbagai penjuru Kecamatan Karangpucung, bahkan mereka yang sedang melintas, turut memadati pasar ini. Di sini, Anda bisa menemukan hidangan khas Desa Karangpucung, serta cita rasa otentik masakan Padang dari Rumah Makan Sutan Wijaya milik Bang Buyung, yang lokasinya tepat di depan pasar.

Rumah Makan Sutan Wijaya menawarkan menu spesial Ramadhan seperti kolak pisang, candil muntul, es cokelat, dan jus segar. Tak ketinggalan, hidangan utama seperti rendang daging sapi, ayam goreng, dan masakan khas Karangpucung siap memanjakan lidah Anda.
Pasar Tumpah Ramadhan ini bukan hanya tempat berburu takjil, tetapi juga menjadi wadah bagi UMKM lokal untuk berkembang dan berbagi kebahagiaan di bulan suci.

Redaksi”Tugiman

Jalur Super Kilat Kenaikan Pangkat Teddy Indra Wijaya Tuai Polemik

Jakarta – Kenaikan pangkat Mayor Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel melalui jalur toll super kilat menuai kontroversi di kalangan internal militer dan masyarakat. Proses percepatan ini dianggap tidak sesuai dengan prosedur kenaikan pangkat yang umum berlaku, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas mekanisme tersebut.

Mayor Teddy, yang dikenal sebagai “prajurit berdasi” karena latar belakangnya yang lebih banyak berkutat di bidang administrasi dan strategis dibandingkan operasi lapangan, dikabarkan mendapatkan promosi dalam waktu singkat. Hal ini memicu perdebatan mengenai apakah jalur cepat ini sudah sesuai dengan aturan dan nilai-nilai kepantasan dalam institusi militer.

Sejumlah pihak mempertanyakan apakah Teddy memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat seperti masa dinas, pengalaman lapangan, serta prestasi yang relevan. Beberapa perwira aktif dan purnawirawan menyatakan bahwa kenaikan pangkat seharusnya mengacu pada standar yang telah ditetapkan, termasuk pengalaman tempur, kepemimpinan, dan penugasan operasional.

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa jalur percepatan ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan untuk mempercepat regenerasi perwira dengan latar belakang strategis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Mayor Teddy memiliki rekam jejak di bidang intelijen dan kebijakan pertahanan, yang dianggap sebagai faktor pertimbangan dalam promosi cepatnya.

Merespons polemik ini, pihak militer menyatakan bahwa kebijakan kenaikan pangkat tetap mengikuti prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Namun, belum ada klarifikasi resmi mengenai apakah kasus Mayor Teddy merupakan bagian dari kebijakan baru atau keputusan khusus.

Publik menantikan penjelasan lebih lanjut dari institusi militer untuk memastikan bahwa setiap kenaikan pangkat dilakukan berdasarkan meritokrasi, transparansi, dan keadilan dalam sistem kepangkatan.

Aktivis Haris Azhar menyatakan tidak menjadi masalah kenaikan pangkat Teddy dari Mayor ke Letkol tapi seharusnya TNI aktif apabila masuk ke pemerintahan sipil yang menduduki jabatan sipil harus mundur karena jabatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). “Ini yang menjadi sorotan publik, seharusnya Teddy mengundurkan diri sesuai Undang-Undang TNI tahun 34 tahun 2004,” tegas aktivis HAM yang terkenal vocal ini beberapa waktu lalu. (TIM/Red)

Berrkah Ramadhan, Polwan Polresta Banyumas Bagikan 100 Takjil Kepada Pengguna Jalan

Polisi Wanita (Polwan) Polresta Banyumas dalam rangka berbagi keberkahan di bulan suci Ramadan melaksanakan kegiatan sosial pembagian takjil kepada masyarakat.

Pembagian 100 takjil tersebut dilaksanakan di depan mako Polresta Banyumas, yang dihadiri pula oleh Wakapolresta Banyumas AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polwan Polresta Banyumas terhadap masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang melintas di depan Mako yang masih dalam perjalanan saat menjelang berbuka puasa tiba”, ujar Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas AKP Siti Nurkhayati.

AKP Siti Nurkhayati menambahkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi kepada sesama dan mengharap ridha Allah SWT di bulan suci Ramadhan ini.

Selain membagikan takjil, para Polwan juga menyampaikan pesan pesan keselamatan berlalu lintas kepada para pengendara, mengingatkan mereka untuk selalu berhati hati dan mematuhi peraturan lalu lintas demi keamanan bersama, imbuhnya.

Red”

Puluhan WNI Korban Perdagangan Manusia di Kamboja Minta Perlindungan KBRI Phnom Penh

Jakarta – Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja saat ini tengah mencari perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. Mereka disebut menjadi korban eksploitasi oleh jaringan mafia judi online internasional dan berharap bisa segera dipulangkan ke tanah air.

Informasi ini disampaikan melalui chat WhatsApp pribadi oleh Sufaldi Tampilang, perwakilan dari media JejakPeristiwaOnline, yang mengajukan permohonan bantuan kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Dalam pesannya, Sufaldi menyampaikan bahwa para korban mengalami kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perlindungan segera.

“Kami mohon dengan sangat kepada Ketua Umum PPWI, Bapak Wilson Lalengke, agar berkenan membantu anak-anak kami di KBRI Kamboja. Mereka telah menjadi korban eksploitasi oleh mafia judi online dan nyawa mereka saat ini terancam,” tulis Sufaldi dalam pesan WhatsApp yang diterima, Jum’at (7/3/2025).

Lebih lanjut, ia juga meminta agar Ketua PPWI dapat memediasi komunikasi dengan pimpinan KBRI di Kamboja agar para korban mendapatkan perlindungan yang layak dan dipulangkan ke Indonesia secepatnya. Salah satu kontak dari pihak KBRI juga telah diberikan guna mempermudah koordinasi.

Kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Kamboja bukanlah hal baru. Beberapa tahun terakhir, banyak laporan tentang WNI yang terjebak dalam skema pekerjaan ilegal, terutama di industri judi online. Mereka kerap dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun pada kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, bahkan mengalami ancaman fisik dan psikologis.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Kamboja sebelumnya telah beberapa kali melakukan upaya penyelamatan dan repatriasi terhadap para korban. Namun, maraknya praktik perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa sindikat ini masih aktif beroperasi dan terus mencari korban baru.

Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan keprihatinannya atas kasus perdagangan manusia yang kembali menimpa puluhan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Para korban, yang diduga dieksploitasi oleh mafia judi online, yang saat ini berlindung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, berharap bisa segera dipulangkan ke tanah air.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa kasus seperti ini harus ditangani dengan cepat dan serius oleh Pemerintah Indonesia. Ia berharap KBRI Kamboja, Kementerian Luar Negeri, serta pihak berwenang lainnya segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan para korban.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Kamboja. Mereka adalah korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan secepatnya. Saya berharap pemerintah Indonesia, khususnya KBRI di Kamboja, segera bertindak dengan tegas dan memastikan para korban bisa kembali dengan selamat,” ujar Wilson Lalengke dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap modus penipuan lowongan kerja di luar negeri yang kerap menjadi pintu masuk perdagangan manusia.

“Saya juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan. Kasus perdagangan manusia ini sudah sering terjadi, dan kita harus lebih waspada agar tidak ada lagi korban di masa mendatang,” tambahnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi dan pemulangan para korban masih menunggu respons lebih lanjut dari pihak berwenang. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terkini terkait upaya penyelamatan para korban perdagangan manusia di Kamboja.

Saat berita ini diterbitkan, diperoleh informasi bahwa pihak KBRI Phnom Penh sedang melakukan penanganan tingkat pertama, menginapkan para korban di tempat aman. Diharapkan ada langkah cepat dan koordinasi antara pihak terkait untuk menyelamatkan para korban dan membawa mereka kembali dengan selamat ke Indonesia. (TIM/Red)

Dugaan Korupsi Dana Desa di Desa Sumbermujur, Lumajang: LSM LIRA Desak Proses Hukum yang Transparan

Lumajang – Dugaan korupsi Dana Desa (DD) di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, terus menjadi sorotan publik. Kasus ini semakin memanas setelah muncul indikasi kuat adanya penyalahgunaan anggaran yang diduga hanya menguntungkan pihak tertentu.

Sejumlah pihak mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera bertindak tegas dalam mengusut dugaan korupsi tersebut. Namun, hingga berita ini ditayangkan pada Sabtu (8/3/2025), Kepala Desa Sumbermujur, YR, yang juga istri dari mantan kepala desa sebelumnya, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi media.

Inspektorat Kabupaten Lumajang memastikan akan mengusut dugaan penyimpangan dana desa ini. Pihaknya berencana memanggil Kepala Desa Sumbermujur untuk melakukan klarifikasi dan menggali lebih dalam informasi yang telah beredar luas di masyarakat maupun di media sosial.

“Kami akan segera memanggil kepala desa untuk dimintai keterangan terkait dugaan ini. Langkah ini kami lakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar salah satu perwakilan Inspektorat Kabupaten Lumajang kepada media.

Dugaan penyalahgunaan Dana Desa ini juga mendapat perhatian serius dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Wakil Bupati LSM LIRA Kabupaten Lumajang, Dendik Zeldianto, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga fakta sebenarnya terungkap.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Inspektorat. Jika kepala desa tidak mau terbuka kepada kami, tentu aparat terkait harus bertindak. Kami akan terus memantau dan memastikan tidak ada intervensi dalam proses ini,” ujar Dendik kepada media, Sabtu (8/3/2025).

Selain dugaan korupsi Dana Desa, LSM LIRA juga menerima banyak laporan dari warga terkait perubahan status kepemilikan tanah yang mencurigakan.

“Kami sudah menerima sejumlah data dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan peningkatan status kepemilikan tanah yang tidak wajar. Ini juga akan kami selidiki lebih lanjut,” tambah Dendik.

LSM LIRA menegaskan akan tetap berada di garis depan dalam mengawal transparansi penggunaan Dana Desa dan memastikan bahwa kasus ini tidak berakhir tanpa kepastian hukum.

Hingga saat ini, publik masih menantikan langkah konkret dari Inspektorat dan aparat hukum dalam membongkar dugaan korupsi yang terjadi di Desa Sumbermujur. Jika terbukti adanya penyimpangan, masyarakat berharap ada tindakan tegas agar dana yang seharusnya untuk pembangunan desa tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Sumber: Media Patrolihukum.net

Pimpin Pakta Integritas Penerimaan Terpadu Anggota Polri, Kapolda Sulteng : Mewujudkan proses penerimaan yang Clear and Clean

| PALU, Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H memimpin pelaksanaan Pakta Integritas dan Pengambilan sumpah Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025 di Aula Rupatama Polda Sulteng, Jumat (7/3/2025)

Kegiatan ini dilaksanakan agar penerimaan anggota Polri dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).

Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng mengatakan pakta Integritas dan Pengambilan sumpah penerimaan terpadu anggota Polri berpedoman pada prinsip BETAH. Prinsip ini sebutnya bertujuan untuk memastikan bahwa Polri mendapatkan calon anggota yang profesional, berkualitas serta berakhlak baik.

“Penandatanganan pakta integritas penerimaan terpadu anggota Polri dan pengambilan sumpah yang sedang kita laksanakan saat ini sangat strategis dalam mewujudkan proses penerimaan yang clear and clean” jelas Kapolda Sulteng.

Sedangkan sumpah yang saudara-saudara ucapkan merupakan salah satu bentuk manifestasi hubungan manusia dengan Tuhan, yang mengandung makna dan konsekuensi yang wajib dipertanggungjawabkan dunia akhirat, tambahnya.

“Perlu juga saya ingatkan, bahwa pakta integritas yang saudara-saudara tanda tangani mengatur sanksi yang tegas bagi para pelaku penyimpangan, mulai dari sanksi moral, sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana” tegas pucuk pimpinan Polda Sulteng ini.

Terkait dengan penerimaan terpadu anggota Polri ini, Kapolda Sulteng juga mengaskan kepada para peserta, kepada orang tua peserta dan kepada seluruh panitia dan pengawas

1. Kepada para peserta, agar mengikuti proses penerimaan ini dengan baik dan tidak mengandalkan orang lain atau sponsorship, namun mengandalkan kemampuan diri sendiri dan berdoa kepada tuhan yang maha kuasa, sehingga keberhasilan akan menghampiri peserta sekalian;

2. Kepada para orang tua peserta, agar percaya terhadap kemampuan para peserta tanpa harus mengandalkan orang lain atau sponsorship, selalu iringi mereka dengan dukungan dan doa kepada tuhan yang maha kuasa;

3. Kepada seluruh panitia dan pengawas, jangan pernah untuk mencoba melakukan penyimpangan. Laksanakan proses penerimaan ini, dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

Sementara itu Karo SDM Polda Sulteng Kombes Pol. Heru Budi Prasetyo menerangkan, sejak dibuka tanggal 5 Februari hingga 6 Maret 2025, jumlah pendaftar yang terverifikasi sebanyak 1795 orang terdiri dari 1595 Pria dan 205 Wanita.

Heru juga menerangkan, untuk pendaftar Taruna AKPOL sebanyak 74 orang terdiri dari 64 pria dan 10 wanita. Bintara Polri sebanyak 1658 orang terdiri dari 1463 pria dan 195 wanita, sedangkan untuk Tamtama Polri sebanyak 63 orang pria.

“Proses seleksi ini dilakukan secara objektif dan professional untuk memastikan bahwa calon anggota Polri yang terpilih adalah individu yang memenuhi standar kompetensi, Integritas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Pakta Integritas dan Pengambilan sumpah diantaranya Wakapolda Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., Irwasda Kombes Pol Asep Ahdiatna, S.I.K., M.H., Karo SDM, para Pejabat Utama (PJU), pengawas internal dan pengawas eksternal. Selain itu juga dihadiri para peserta seleksi dan orangtua atau wali peserta seleksi Taruna/i Akpol, Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2025.

Red”

Sehat Bersama Masyarakat, Satgas Yonif 715/Mtl Ajak Olahraga Bersama Masyarakat

Puncak Jaya – Satgas Yonif 715/Mtl Pos Pintu Angin olahraga bersama warga binaan di Distrik Muara, tidak hanya menjalin kedekatan saja Satgas Yonif 715/Mtl juga peduli akan kesehatan warga binaan yang ada di sekitar Pos Pintu Angin salah satu caranya adalah dengan mengajak warga binaan olahraga bersama sembari bercanda gurau, ada beberapa personel yang main volli bersama masyarakat dan ada juga yang bercerita dan bercanda disekitaran lapangan voli untuk menjalin kedekatan dengan adik-adik binaan Pos Pintu Angin, Sabtu (08/03/2025).

Dalam kesempatan itu, Danpos Pintu Angin Lettu inf Eka Yudha Siregar mengatakan bahwa selain melaksanakan tugas pengamanan Satgas juga melaksanakan pembinaan teritorial untuk membantu dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Puncak Jaya. “Untuk itu, kehadiran kami di tengah-tengah mereka selalu memberikan dampak positif,” ujaarnya.

Sementara, Joni Wonda mengatakan “wa wa terimakasih om om tentara su ajak tong makan volli sama-sama, tong smua suka bisa tanding volli deng om om smua,” ucapnya. (Pen Satgas Yonif 715)

Red”

Polemik Pergantian Kepala Dusun di Desa Nirannuang Pj Kepala Desa Diduga Langgar Mekanisme

Gowa Sulsel – Desa Nirannuang kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah diguncang isu terkait pergantian tiga Kepala Dusun yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa, Ahmad. Menurut sumber yang enggan disebutkan identitasnya, pergantian tersebut dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat setempat, terutama karena tiga Kepala Dusun yang diganti masih aktif dan tidak melalui prosedur yang semestinya.

PJ Kepala Desa, yang memiliki kewenangan mirip dengan Kepala Desa definitif, memang memiliki tugas penting seperti menandatangani APBDes, merubah APBDes, hingga membuat Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades). Namun, untuk memberhentikan perangkat desa, termasuk Kepala Dusun, bukanlah kewenangannya secara langsung. Pemberhentian perangkat desa hanya bisa dilakukan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat dan harus didasari oleh alasan yang sah, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

Menurut sejumlah warga yang mempertanyakan keputusan ini, pergantian Kepala Dusun tanpa adanya perekrutan baru atau alasan yang jelas dinilai mencurigakan dan bisa memicu perpecahan. Terlebih lagi, tiga Kepala Dusun yang diganti masih aktif menjalankan tugasnya dan tidak diketahui alasan pasti di balik keputusan tersebut.

Masyarakat setempat berharap agar hal ini segera diklarifikasi oleh pihak berwenang. Banyak yang merasa khawatir jika proses pergantian ini tidak sesuai prosedur akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Desa Nirannuang pun kini menunggu penjelasan lebih lanjut terkait keputusan kontroversial ini agar tidak menambah polemik di tengah warga yang semakin resah. (TIM)

 

Red”

DPW SKKP Tanah Papua Resmi Terbentuk, Dr. John Manangsang Wally Dilantik Jadi Ketua

Sentani – Dewan Pengurus Wilayah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (DPW SKKP) se-Tanah Papua secara resmi telah terbentuk dan dilantik pada hari Selasa, 25 Februari 2025, bertempat di Hotel Suny Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dr. John Manangsang Wally, M.Kes menjabat sebagai Ketua DPW SKKP Tanah Papua dibantu 4 orang pengurus di tingkat wilayah.

Turut diresmikan dan dilantik pada kesempatan yang sama, 6 kepengurusan Dewan Pengurus Daerah (DPD) SKKP untuk 6 provinsi yang ada di Tanah Papua, yakni DPD SKKP Papua, DPD SKKP Papua Tengah, DPD SKKP Papua Barat, DPD SKKP Papua Barat Daya, DPD SKKP Papua Pegunungan, dan DPD SKKP Papua Selatan. Tidak ketinggalan, kepengurusan di tingkat kabupaten/kota juga ikut dilantik bersama pada hari itu. Para pengurus yang dilantik tidak kurang dari 300 orang, yang datang dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Tanah Papua.

Ketua Umum SKKP Pusat, Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thaib Mandagi, hadir meresmikan dan melantik para pengurus. Mantan polisi bintang satu itu berpesan agar kepengurusan SKKP Tanah Papua beserta seluruh jajaran di bawahnya dapat bekerja mempersiapkan program kerja dan melaksanakan kegiatannya dalam kebersamaan seluruh pengurus. Hilman juga mengingatkan bahwa pelibatan semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pemuda dan pemerintah sangat penting dalam menyukseskan program kerja SKKP.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu program utama yang sedang dikerjakan oleh SKKP, baik di pusat maupun di daerah-daerah, saat ini adalah membantu Pemerintah Pusat, melalui Badan Gizi Nasional, membangun dan mengoperasikan dapur-dapur sehat di seluruh wilayah NKRI. Menurut rencana, SKKP akan membangun 1000 titik dapur sehat untuk menyediakan Makanan Sehat Bergizi Gratis bagi anak sekolah.

Hadir pada kesempatan pelantikan ini, Pj. Gubernur Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo; Perwakilan Kodam Cenderawasih, dan Perwakilan Polda Papua. Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Sekda Yohanes Walilo menyatakan pihaknya sangat menyambut baik berdirinya kepengurusan SKKP di Tanah Papua, dengan program utama membangun dapur sehat untuk anak-anak Papua.

“Atas nama Pemerintah Papua, kami amat menyambut baik kehadiran SKKP di Tanah Papua. Juga, program strategis yang diusung SKKP merupakan kebutuhan urgent dan sangat penting bagi masyarakat Papua dalam rangka mempersiapkan generasi Papua yang unggul di masa mendatang. Kami berharap keberadaan SKKP dapat menetralisir riak-riak yang muncul di masyarakat Papua terkait program Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua,” jelas Sekda Yohanes Walilo.

Selain Sekda Provinsi Papua, hadir juga secara daring, staf ahli Badan Gizi Nasional, memberikan sambutan dan ucapan selamat atas peresmian kepengurusan SKKP Tanah Papua. Ratusan anggota SKKP se-nusantara juga mengikuti acara melalui saluran jaringan zoom meeting yang disediakan panitia.

Sementara itu dari SKKP Pusat, hadir antara lain Wakil Ketua Umum SKKP, Deni Kumentas yang juga merupakan PIC SKKP di BGN; Dewan Penasehat SKKP Pusat, Rona M. Kairupan; dan Bendahara Umum SKKP, Teti Fathona, serta beberapa pengurus lainnya.

Pada acara ini, hadir juga Ketua Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yarangga, bersama sejumlah tokoh adat dan tokoh agama yang ada di wilayah Papua. Dalam sambutannya, Yan Pieter Yarangga mengatakan bahwa program makan bergizi gratis sangat sejalan dengan prinsip dan budaya adat di Tanah Papua.

“Pemimpin Adat di Tanah Papua memiliki kewajiban untuk memberi makan anak-anak adatnya. Jadi, pemberian makan bergizi gratis yang diprogramkan Pemerintah saat ini sangat relevan dan sejalan dengan prinsip dan norma adat yang hidup di masyarakat adat Papua,” ungkap Ketua DAP yang merupakan budayawan Papua yang sangat disegani ini.

Selain itu, Yan Pieter Yarangga juga menyitir bahwa makan gratis adalah kewajiban Pemerintah, namun makan sehat bergizi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat atau ibu-ibu yang ada di masyarakat. “Artinya adalah Pemerintah berkewajiban menyediakan makanan gratis bagi anak-anak calon generasi penerus bangsa, dan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi adalah kewajiban ibu-ibu atau mama-mama. Oleh karenanya, Pemerintah harus melibatkan ibu-ibu sebagai petugas yang menyiapkan berbagai bahan pangan dan makanan yang sehat dan bergizi bagi anak-anak. Sinergi Pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, terutama bagi anak-anak di Papua,” tegas Ketua DAP yang disambut tepuk-tangan para pengurus SKKP yang didominasi ibu-ibu.

Acara berlangsung lancar, tertib, dan aman, diakhiri dengan makan siang bersama. (APL/Red)

Viral jambi sebrang….. Tahtu yaman Kematan. Pelayang kota jambi

Di duga kuat gudang penimbunan BBM pertalite. 08 – 03 – 2025.
Gudang tersebut dimiliki seorang mafia minyak yg sering di kenal berinisial Sbli yg ke bradaaan nya di padat permukiman warga di tahtu yaman .
Di saat hari2 biasa pun ia sering skli beroprasi dgan lanacar se akan kebal hukum
Di saat gudang2 di daerah auduri ttup
Ia sllu bukak dan menlancar kan aktifitas seperti biasa. Apakah gudang tersebut tidak terjangkau oleh aph. Buat kapolda jambi tolong di tindak tegas buat gudang ini yg ada di tatuliaman sebrang. Di saat salah satu tim awak media mengonfir masih ttng kegiatan gudang tersebut dgan slah satu warga nya.

Ada nya infomasih dari slah stu warga. Yg tidak ingin di sebut nama nya ia pun menyampaikan. Ttng ke giatan gudang tersebut sering skli. Dan hampir tiap hari anak buah nya membawa BBM tersebut yg hendak akan di atar ke Pelangan nya .
Bbm tersebut di ambil dari daerah yg sring di kenal sebutan Bayung atau hindoli.
Dan gudang tersebut sharusnya tidak boleh ada di permukiman padat penduduk itu bisa sewaktu2 meledak bagai kan bom …
Buat aph setempat Jagan hanya ttup mata Anda buat pak kapolda tolong di tindak tegas buat para mafia minyak ini
Adakah bekingan kuat di belakangnya ,
buat aph setempat untuk menindak lanjuti gudang bbm tersebut.
Buat kapolda jambi khusus nya krimsus Jangan hanya mendengar dan menutup mata buat aktifitas gudang minyak tersebut

Undang-undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:
Pasal 28 ayat (2) yang mengatur bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar
Pasal 55 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00

Undang-undang ini pernah menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang tidak setuju mengemukakan bahwa pemberlakuan UU MIGAS melanggar UUD 1945 pasal 33 ayat 3.
Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, ada beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan migas, di antaranya:
PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Penulis : Tim Investigasi Redaksi
Laporan tim ( edi)