Beranda blog Halaman 189

Polres PurbaIingga Beri Penghargaan 23 Personel Berprestasi

lembagainvestigasinegarari
-
0
Polres PurbaIingga Beri Penghargaan 23 Personel Berprestasi

Polres PurbaIingga – Polda Jateng | Sebanyak 23 personel Polres Purbalingga menerima penghargaan atas prestasi dan dedikasinya dalam bertugas. Penghargaan diserahkan Kapolres Purbalingga AKBP Achmad Akbar saat apel pagi di halaman Mapolres Purbalingga, Rabu (9/4/2025).

Kapolres Purbalingga mengatakan dengan senang hati dan bangga menyerahkan penghargaan apresiasi tertulis kepada rekan-rekan yang berprestasi. Harapannya kegiatan ini terus diterapkan secara periodikal setiap bulan.

“Selamat kepada rekan-rekan yang sudah didaulat sebagai polisi berprestasi periode bulan Februari dan Maret 2025. Mari sama-sama dipertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah ditampilkan semoga bisa menular ke yang lain,” kata Kapolres.

Kapolres menambahkan dalam pemberian penghargaan ada tiga aspek penilaian yaitu skill, knowledge dan atitude. Oleh sebab itu para Perwira harus bisa mengukur keunggulan anggotanya untuk bisa diberikan penghargaan.

Penghargaan diberikan kepada Iptu Arif Trianto jabatan Kanit Gakkum Satlantas Polres Purbalingga atas dedikasi dalam penerapan manajemen pelayanan dan patroli strong point pada kawasan trouble spot di bidang kamseltibcar lantas selama periode Operasi Ketupat Candi 2025.

Selanjutnya Iptu Achmad Faizin jabatan Kaurbinopsnal Satlantas Polres Purbalingga atas dedikasinya dalam penerapan patroli strong point yang mampu mengakomodasi dinamika kamseltibcar lantas selama periode Operasi Ketupat Candi 2025.

Aiptu Final Kurniasih dan Bripka Teguh Riyanto jabatan Banit Satlantas Polres Purbalingga atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas patroli dialogis yang humanis dan komunikasi selama periode Operasi Ketupat Candi 2025.

Kemudian dari jajaran Reskrim yaitu Aiptu Daryono, Aipda Wahyu Setiawan, Aipdq Muslih, Aipda Fikno, Bripka Agung Tri, Aiptu Rino dan Bripda Habib Raka atas dedikasinya mengungkap laporan palsu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Tangkisan Kecamatan Mrebet melalui respon dan teknis penyelidikan cepat.

Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Aiptu Mulyono, Aipda Retno Eko, Brigadir Lutvianis, Briptu Kukuh dan Briptu Afton. Seluruhnya personel Satintelkam Polres Purbalingga yang berhasil mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan peledak jenis petasan sebanyak 15 kilogram di Dusun Karangsempu, Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari.

Dari Satsamapta Ipda Riswanto jabatan Kanitpamobvit diberikan penghargaan atas kemampuan personal menunjukkan perilaku ketabahan dalam pengamanan tugas unjuk rasa dan Aipda Widianto jabatan PS Kanit Dalmas 1 atas prestasinya dalam menerapkan prinsip preventif strike menindak peristiwa tawuran kelompok remaja.

Selanjutnya Aipda Ika Wahyu Baur Sikespol Dokkes Polres Purbalingga atas dediskasinya memberikan pelayanan prima bidang kesehatan selama periode Operasi Ketupat Candi 2025. Brigadir Hanif Reza Baur Provos Sipropam atas dedikasinya dalam mendukung optimalisasi kinerja bidang pembinaan dan penegakkan disiplin personel Polri dan PNS.

Aiptu Adib Dwi Wahono jabatan PS Paur Subbagdalprogar Bagian Perencanaan Polres Purbalingga atas prestasinya dalam menyusun kerangka perencanaan dan penyerapan anggaran Polres Purbalingga sehingga mendapat predikat Sangat Baik dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2024.

Terakhir penghargaan diberikan kepada Aipda Samian dan Aipda Agus Miswanto atas dedikasinya berperan aktif memberikan pengajaran/pembinaan bidang agama Islam pada instansi eksternal.

Red”(Humas Polres PurbaIingga)

Peringatan Keras Presiden Prabowo Terhadap TNI dan Polri Relevan Dengan Derita Yang Mendera & Dirasakan Rakyat

lembagainvestigasinegarari
-
0
Peringatan Keras Presiden Prabowo Terhadap TNI dan Polri Relevan Dengan Derita Yang Mendera & Dirasakan Rakyat

Peringatan keras Presiden Prabowo Subianto sungguh serius dan menarik untuk menjadi perhatian semua pihak, utamanya bagi Polri dan TNI yang akan dia tindak tegas bila masih berperilaku jelek dan tidak mencerminkan aparat yang patut menjadi tauladan dan panutan masyarakat.

Teguran keras Presiden Prabowo Subianto untuk Polri dan TNI Agar segera berbenah dan memperbaiki diri dalam melayani masyarakat, seraya menyatakan bahwa revisi UU TNI tidak bertujuan untuk melahirkan militerisme, ungkapnya seperti dilansir kompas.Com, 7 April 2025. Karena dia pun menyadari dua institusi ini memiliki kekurangan, sama seperti lembaga lainnya yang mewarisi etika, moral dan mental serta akhlak yang seharusnya lebih mulia dari warga masyarakat kebanyakan.

Peringatan keras Presiden ini, mendapat sambutan dari berbagai kalangan, terutama rakyat kecil yang sedang resah oleh ulah aparat yang menyita kendaraan bermotor karena pajaknya telah mati selama dua tahun. Ungkapan keresahan warga masyarakat ini seperti riuh termuat dalam berbagai media sosial yang diposting secara kasat mata, bagaimana sikap arogan terhadap rakyat kecil itu diperlakukan, bahkan tidak sedikit yang dilakukan dengan cara kekerasan.

Postingan yang beredar secara terang benderang hasil rekaman langsung terhadap berbagai peristiwa dan kejadian perampasan kendaraan roda dua — bahkan tak sedikit juga untuk kendaraan angkutan barang beroda empat atau lebih — marak pula disajikan melalui Facebook dan WhatsApp untuk meminta perhatian pemerintah agar tidak memperlakukan rakyat sekeji itu, lantaran rakyat yang tidak mampu membayar pajak itu umumnya didera kemiskinan yang akut.

Karena itu di berbagai daerah dan wilayah ada kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor roda dua khususnya yang merupakan modal dan peralatan kerja untuk mencari nafkah.

Agresifitas aparat di jalan raya untuk menangkap kendaraan bermotor roda dua yang telah mati pajaknya itu selama dua tahun, dilakukan sampai ke kampung-kampung, sekolah, tempat parkir bahkan di ladang untuk kendaraan yang dianggap sudah tidak bertuan itu.

Karena, dalam berbagai posting yang beredar di media sosial tidak sedikit rakyat yang marah ketika hendak disita kendaraan bermotornya yang jelek itu, langsung membakar sendiri sepeda motornya itu, sekedar untuk melampiaskan kemarahan dan kekesalan mereka yang sudah dirundung susah akibat kesulitan ekonomi yang parah.

Sementara itu, sejumlah kendaraan roda dua — atau bahkan kendaraan roda empat yang disita itu — setelah terkumpul hendak dijadikan apa. Kalau pun benar hendak dimusnahkan, mengapa pihak aparat tidak dapat bersikap lebih bijak misalnya, memberi pengampunan dengan cara melarang mereka untuk menggunakan kendaraan yang dianggap tidak bernilai itu jangan melintas di jalan raya. Misalnya hanya boleh digunakan di kampung dan kebun atau ladang saja, untuk mengangkut peralatan atau hasil dari panen dari kebun mereka.

Agaknya, pihak aparat kepolisian khususnya perlu melihat realitas yang sedang menjadi trending topik pemberitaan media sosial masalah agresifitas aparat untuk melakukan penangkapan dan penyitaan kendaraan di jalan raya yang sudah banyak menimbulkan korban bagi rakyat maupun pihak aparat kepolisian juga.

Relevan dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto tersebut kepada TNI dan Polri, pimpinan tertinggi Polri sepatutnya segera bertindak, seperti contoh sikap arogan yang terjadi saat Kapolri berdasarkan di Semarang, ada personilnya sebagai pengawal pribadi telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Kendati Kapolri sendiri telah menyampaikan permohonan maaf. Namun perilaku serupa itu telah mencederai hati rakyat yang tidak mungkin dapat dipulihkan, walau diberi kompensasi sebesar apapun. Sebab warga masyarakat lainnya ikut merasakan perlakuan yang keji dan tidak beradab itu.

Banten, 8 April 2025
Red”

Panglima TNI: Dukungan TNI AL Dalam Program Mudik Gratis Wujud Komitmen Pada Kepentingan Rakyat

lembagainvestigasinegarari
-
0
Panglima TNI: Dukungan TNI AL Dalam Program Mudik Gratis Wujud Komitmen Pada Kepentingan Rakyat

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, melalui Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengapresiasi pernyataan Wali Kota Semarang, Agustina, yang memberikan penghargaan atas kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025 melalui program mudik dan balik gratis menggunakan KRI Banjarmasin-592.

Program ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI dalam membantu masyarakat, khususnya dalam momen penting seperti Lebaran, agar dapat kembali ke kampung halaman dengan aman, nyaman, dan tanpa beban biaya.

Dalam momen arus balik kali ini, KRI Banjarmasin-592 memberangkatkan lebih dari 1.495 penumpang dengan rute Surabaya – Pelabuhan Tanjung Mas Semarang – Jakarta, serta mengangkut sejumlah kendaraan bermotor milik pemudik. Di atas kapal, para penumpang mendapat fasilitas lengkap, mulai dari makan tiga kali sehari, hiburan, layanan kesehatan, ruang laktasi, hingga ruang istirahat yang nyaman.

Di Semarang, Komandan Lanal Semarang Letkol Laut (P) Akbar Abdullah, M.Tr.Opsla., melaporkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program mudik gratis ini meningkat sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh TNI AL.

Panglima TNI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari instruksi kepada seluruh jajaran TNI agar senantiasa hadir di tengah-tengah rakyat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Panglima TNI menyampaikan bahwa program ini adalah bukti konkret sinergi TNI dengan rakyat. “TNI hadir bukan hanya saat negara dalam situasi genting, tetapi juga dalam momentum kebahagiaan rakyat. Program mudik gratis ini adalah wujud nyata pengabdian kami untuk mendukung masyarakat agar dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Saya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI AL dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini,” tegasnya

Selain dukungan mudik dari KRI Banjarmasin-592, dalam mendukung pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2025, TNI juga mengerahkan 66.714 personel, yang terdiri dari 58.871 personel TNI AD, 4.900 personel TNI AL, dan 2.943 personel TNI AU. TNI juga mengerahkan 3.158 Alutsista, yang terdiri dari alutsista TNI AD (8 Helikopter dan 3.133 Ranpur, Truk, Bus dan Ambulance) dan TNI AL 8 Alutsista (4 KRI, 2 fix wing, 2 Helikopter) serta TNI AU 9 alutsista (7 fix wing dan 2 Helikopter).

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi:
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jelang Peringatan HUT ke-79 TNI AU, Danlanud Sultan Hasanuddin Ziarah di Taman Makam Pahlawan

lembagainvestigasinegarari
-
0
Jelang Peringatan HUT ke-79 TNI AU, Danlanud Sultan Hasanuddin Ziarah di Taman Makam Pahlawan

Makassar – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Danlanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Makassar, Selasa (8/4/2025).

Bertindak selaku Inpektur upacara pada acara ziarah tersebut, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) II, Marsda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak, S.E. Upacara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan dilanjutkan dengan tabur bunga oleh seluruh peserta upacara.

Usai melaksanakan tabur bunga, Danlanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tradisi tahunan TNI AU sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan membela bangsa dan negara. “Ziarah ini bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga pengingat bahwa kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan dengan menjaga keutuhan NKRI dan mengabdi dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kaskoopsud II, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, S.Sos., Irkoopsud II, Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M., Dankosek II, Marsma TNI Arief Hartono, S.H., MNSA., Danwingko II Kopasgat, Kolonel Agus Triono, S.E., serta para pejabat Koopsud II, Kosek II, serta Lanud Sultan Hasanuddin. (Pen Hnd)

Red”

Terima Pengaduan Ahli Waris Tanah IKN, Ketum PPWI Minta Presiden Prabowo Lakukan Moratorium Pembanguan Ibu Kota Nusantara

lembagainvestigasinegarari
-
0
Terima Pengaduan Ahli Waris Tanah IKN, Ketum PPWI Minta Presiden Prabowo Lakukan Moratorium Pembanguan Ibu Kota Nusantara

Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, agar melakukan moratorium atau penghentian sementara pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum dilakukan pembayaran atas tanah-tanah yang digunakan untuk membangun sarana-prasarana IKN. Hingga saat ini, tanah seluas 2.806 hektar milik warga yang sudah digunakan untuk membangun istana negara dan puluhan bangunan serta fasilitas lainnya belum dibayar kepada pemilik tanah tersebut.

Hal itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada jaringan media se-tanah air sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ahli waris kepemilikan lahan-lahan yang sudah digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun bakal ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. “Ahli waris lahan yang digunakan untuk membangun IKN, atas nama Lisa Anggaini, menyampaikan pengaduan kepada PPWI Nasional dan meminta bantuan kepada kita untuk mendesak Pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanah-tanah ahli waris yang sudah digunakan. Oleh karena itu, atas nama ahli waris saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan IKN hingga persoalan pertanahan itu diselesaikan,” ungkap Wilson Lalengke, Selasa, 08 April 2025.

Merespon pengaduan dan pemintaan bantuan advokasi dari Lisa Anggaini dan para pemilik lahan lainnya, tokoh pers nasional ini telah mengunjungi lokasi IKN beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, jelas Wilson Lalengke, pihaknya juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang mengetahui sejarah dan kedudukan tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris.

“Seluruh lokasi yang digunakan untuk membangun istana presiden (Istana Garuda – red) di IKN beserta bangunan lainnya adalah wilayah Kedatuan Kerajaan Kutai Kartanegara. Luasnya hampir 1 juta hektar. Yang sudah ‘dijamah’ oleh Pemerintah untuk membangun IKN adalah dua ribu delapan ratus enam hektar. Lahan tersebut belum diganti-rugi sama sekali oleh Pemerintah,” imbuh Wilson Lalengke sambil mempertanyakan keabsahan pembangunan istana presiden dan bangunan lainnya di lokasi yang hak kepemilikannya masih di tangan orang lain itu.

Ketika meninjau lokasi IKN pada 22-24 Januari 2025 lalu, Ketum PPWI Wilson Lalengke juga menyambangi Kantor Otoritas IKN di Balikpapan. Pihak PPWI juga sudah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Otorita IKN untuk mempertanyakan penyelesaian kasus penggunaan lahan 2.806 hektar milik para ahli waris yang belum diselesaikan namun sudah digunakan untuk pembangunan istana presiden dan sarana-prasarana lainnya.

“Dalam pemahaman publik, membangun dan atau beraktivitas di atas lahan orang lain tanpa izin termasuk kategori tindak pidana penyerobotan lahan yang diatur dalam KUHPidana. Bangunan-bangunan yang ada di sana juga hampir dipastikan belum memiliki kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendirian sebuah bangunan, seperti amdal dan IMB,” terang Wilson Lalengke dengan menambahkan bahwa tidak semestinya Pemerintah memberikan contoh buruk, mengangkangi aturan yang dibuat Pemerintah sendiri, kepada masyarakat.

Sejak mengirimkan surat permohonan audiensi ke Otoritas IKN, kata lulusan pasca sarjana bidang studi Etika Terapan dari konsorsium Universitas Utrecht, Belanda, dengan Universitas Linkoping, Swedia, ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono belum merespon sama sekali. “Hingga hari ini, sudah hampir dua bulan surat permohonan audiensi belum dibalas atau direspon ke kita di PPWI Nasional. Saya sangat menyayangkan sikap Otorita IKN dan Pemerintah yang terkesan mengabaikan rakyatnya,” ucap Wilson Lalengke menyesalkan.

Dalam kunjungannya selama 3 hari di Balikpapan dan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, wartawan senior itu juga mendapat pengaduan dari pihak sub-kontraktor pembangunan sarana-prasarana IKN yang mengeluhkan hasil kerja mereka yang belum dibayarkan hingga saat ini. Utang Pemerintah kepada para sub-kontraktor itu bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran belum dibayar.

“Pengaduan para kontraktor yang diberi pekerjaan dari proyek pembangunan IKN sebagai sub-kontraktor itu menambah keyakinan kita untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar kelanjutan pembangunan IKN di-moratorium dulu. Nanti, ketika utang-utang sudah diselesaikan, terutama kedudukan lahan IKN telah berpindah kepemilikannya ke Pemerintah, pada saat itulah pembangunan sarana-prasarana IKN dapat dilanjutkan,” ujar Wilson Lalengke.

Saat ini, tambahnya, kita masih ingin menempuh dialog dengan Pemerintah sebagai pemilik program IKN. “Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, tempat IKN dibangun. Tentu saja kita tidak akan berhenti sampai di sini yaa, jika pihak yang berkepentingan dengan IKN tidak peduli dengan masalah lahan yang sudah digunakan tanpa penyelesaian kepemilikan tanahnya terlebih dahulu, kita akan membawa kasusnya ke ranah hukum, baik tingkat nasional maupun internasional,” tegas Wilson Lalengke, dengan menyebutkan bahwa dokumen kepemilikan tanah oleh Kerajaan Kutai Kartanegara itu juga disahkan oleh Pemerintahan Belanda sebelum kemerdekaan. (TIM/Red)

Zolim.!! Kuat di Duga Oknum Kades dan Beberapa Oknum,Tidak Bertanggung Jawab Ambilalih Paksa Kepengurusan Koperasi Dengan cara Ilegal.

lembagainvestigasinegarari
-
0
Zolim.!! Kuat di Duga Oknum Kades dan Beberapa Oknum,Tidak Bertanggung Jawab Ambilalih Paksa Kepengurusan Koperasi Dengan cara Ilegal.

Pekanbaru – 08/04/2025 – Heboh nya di beberapa media yang memberitakan gonjang – ganjingnya permasalahan koperasi Serik indah mandiri yang beralamat desa pangkalan Serik, kecamatan. Siak hulu, kabupaten Kampar.
Menyikapi permasalahan tersebut.

Kami awak media turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi kepihak – pihak yang bersengketa terutama ke ketua koperasi Serik indah mandiri.

Alhasil kami awak media berhasil menjumpai ketua koperasi yang bernama  Zaili.
Dari Zaili kami awak media menggali dan meminta zaili untuk sedikit bercerita tentang kronologis dari awal berdirinya koperasi Serik indah mandiri (kosim).

Zaili menceritakan bahwa ” awal  tahun 1998 awal kami mendirikan Koptan (kelompok tani) dengan ke anggotaan lebih kurang 295 orang (anggota)
Kemudian di tahun 2012 Gapoktan (gabungan kelompok tani) kami beralih/meningkat menjadi koperasi,
Yang mana kata Zaili bahwa dari Gapoktan 1998 sampai dengan beralih ke koperasi 2012 dan sampe dengan sekarang masih saya (Zaili) menjadi ketua nya”.

Lanjut Zaili mulai lah tahun 2024 ada kelompok ilegal berusaha pengambil Alihan koperasi Serik indah mandiri dengan cara membuat kelompok baru tanpa prosedural yang sesuai menurut peraturan pemerintah atau dinas koperasi, adapun Oknum beriniasial EN (Fungsional Pengawas Ahli Muda Bidang Kelembagaan Penyuluhan Koperasi kampar) memfasilitasi RALB tersebut tanpa adanya Surat Tugas yang SAH dari dinas koperasi, kemudian ber inisial J (oknum kades) kemudian inisial W, HK dan DS.

Sebelum nya mereka pernah melaporkan pihak Zaili ke polres Kampar, dengan laporan tindak pidana penggelapan, tapi hasil gelar perkara dari pihak kepolisian yang di lakukan di Polda Riau tindak pidana tersebut tidak bisa di lanjut kan proses nya dengan keterangan tidak di temukan tindak pidana pengelapan.

Dengan di keluar kan nya surat pemberitahuan penghentian penyelidikan (SP3) nomor : B/739 /III/RES.1.11./2025/Reskrim.
Masih keterang Zaili kemudian kami dari pihak koperasi yang sah menurut undang – undang yang berlaku melaporkan balik oknum – oknum tersebut ke pihak kepolisian Kampar pada tanggal 19 Oktober 2024 , Dengan STPL (surat tanda penerimaan laporan) nomor : LP/B/268/X/2024/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU .

Dan saat ini status dari ke empat oknum yang kita lapor kan sudah keluar surat pemberitahuan penetapan tersangka nya dari pihak polres Kampar untuk ke empat oknum tersebut pada tanggal 11 Maret 2025.
Ini membuktikan bahwa laporan yang mereka buat dan tuduhan – tuduhan yang mereka lakukan baik itu di masyarakat sekitar Tempatan bahkan yang mereka juga naikan di pemberitaan media onlin dan juga tiktok adalah fitnah alias hoax, apalagi naik berita nya tanpa adanya konfirmasi kepada pihak kami, berita nya tidak berimbang melanggar kode etik jurnalistik (KEJ) imbuh Zaili sambil menghela nafas tanda tidak terima nya beliau di fitnah sekeji itu.

Pihak Zaili juga memperlihatkan bukti gugatan mereka ke pengadilan negeri Bangkinang informasi nya tanggal 10 April 2025 ini akan mendapatkan hasil nya.

Zaili dan seluruh anggota koperasi Serik indah mandiri (KOPSIM) berharap segera pihak APH polres Kampar untuk mengambil langkah – langkah tegas untuk mempercepat proses laporan kita di polres Kampar tersebut tutup Zaili.
Kami pihak awak media juga sangat – sangat menyayangkan sekali dan akan mendorong pihak pemerintah setempat apabila seorang aparatur pemerintahan yang tersandung kasus pidana apalagi sudah menjadi tersangka seharusnya sudah di non aktifkan dari jabatan nya yaitu (oknum kades) inisial J, tapi apabila pihak pemerintah Daerah Kampar tidak melakukan tindakan tersebut maka kami para awak media akan memberikan informasi permasalahan ini ke tingkat provinsi bahkan bisa sampe ke tingkat pusat.

Dan juga kita team media pers akan mengawal proses hukum ini sampai tahap akhir baik itu di ranah kepolisian mau pengadilan sehingga pihak koperasi yang sah bisa mendapatkan kepastian hukum yg tetap.
Bagi oknum – oknum yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum pengambil Alihan koperasi Serik indah mandiri kita berharap lebih baik jujur kepada pihak APH dari pada semakin jauh terlibat dan jerat hukum nya semakin berat, jangan jadi pahlawan kesiangan.

Jurnalis : (team DPN Riau)

Pemantik Warning Inspektorat dan Kejari Takalar, Laporan Bumdes Akan Dibawa ke Kejati Sulsel

lembagainvestigasinegarari
-
0
Pemantik Warning Inspektorat dan Kejari Takalar, Laporan Bumdes Akan Dibawa ke Kejati Sulsel

Takalar Sulsel – Lembaga Pemantik kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan kasus dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar,Senin (07/04).

Dalam waktu dekat, Pemantik menyatakan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk peringatan keras kepada Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Takalar yang dinilai tidak serius menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pemantik menyoroti hasil pemeriksaan Inspektorat pada tahun 2021 yang melibatkan 10 tim selama lima bulan. Pemeriksaan itu di duga menyedot anggaran negara yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

“Yang kami sesalkan, hingga hari ini hasil pemeriksaan tersebut belum juga diserahkan ke Kejaksaan. Padahal dana negara sudah habis untuk proses yang katanya investigasi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Ketua DPC Pemantik Takalar, Dg. Guling, dalam keterangan persnya.

Tak hanya pemeriksaan di 2021, Pemantik juga menyoroti audit lanjutan yang dilakukan kembali pada tahun 2024 hingga 2025. Namun, hasilnya dianggap nihil karena belum ada perkembangan nyata maupun tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

“Kami mendesak Kejati Sulsel turun tangan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Jika hasil investigasi itu valid, kenapa tidak diteruskan ke ranah hukum? Dan jika tidak ada hasilnya, maka ini hanya akal-akalan yang justru menghamburkan anggaran,” tambahnya.

Padahal, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, termasuk BUMDes, serta memberikan rekomendasi administratif

Inspektorat juga berwenang menindaklanjuti dugaan penyimpangan dan memberikan kesempatan pengembalian kerugian negara sebelum dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Kewenangan ini sesuai dengan amanat Permendagri No. 133 Tahun 2018 dan PP No. 12 Tahun 2017.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas dugaan tindak pidana korupsi dana BUMDes. Kejaksaan juga seharusnya menindaklanjuti hasil audit Inspektorat jika terdapat unsur pidana.

Hal ini dikuatkan oleh UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, serta nota kesepahaman (MoU) antara Kemendagri, BPKP, dan Kejaksaan RI pada 2021 terkait koordinasi APIP dan APH. (TIM)

Red”

Jumarno Awasi Distribusi Pupuk, Pastikan Kelancaran Hingga ke Petani

lembagainvestigasinegarari
-
0
Jumarno Awasi Distribusi Pupuk, Pastikan Kelancaran Hingga ke Petani

Sragen, Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Di Kecamatan Kalijambe, Babinsa Desa Banaran Koramil 18/Kalijambe Kodim 0725/Sragen Pelda Jumarno berperan aktif mengawasi kelancaran distribusi pupuk kepada para petani. Langkah ini memastikan pupuk subsidi tepat sasaran dan sampai ke tangan petani yang membutuhkan, sehingga mendukung produktivitas pertanian, Selasa (08/04/2025).

Dengan kehadiran Babinsa di lapangan, petani merasa lebih terjamin dan terlindungi. Mereka dapat menyampaikan keluhan atau kendala yang dihadapi terkait distribusi pupuk. Babinsa kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dan mencari solusi yang tepat.

Selain mengawasi distribusi, Pelda Jumarno juga memberikan edukasi kepada petani tentang penggunaan pupuk yang tepat dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan memaksimalkan hasil panen. Edukasi ini juga membantu petani dalam mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan.

Peran Babinsa dalam mengawasi distribusi pupuk menunjukkan komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan memastikan kelancaran distribusi pupuk, Babinsa berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di wilayah Kec. Kalijambe.

Red”(Agus rodo Kemplu)

Direktur Bank DKI Jakarta Diminta Mundur Oleh ANTIK Jakarta.

lembagainvestigasinegarari
-
0
Direktur Bank DKI Jakarta Diminta Mundur Oleh ANTIK Jakarta.

Jakarta, Media – Direktur Bank DKI Agus Haryoto Widodo dan Jajaran direksi diminta mengun durkan Diri oleh mantan pejabat DKI sebab pelayanan Manajemen Bank DKI buruk.

Pejabat mantan penegak Perda DKI Jakarta Risman, mengung kapkan deposit tempat Ia bermu kim (Rusunawa) tidak ada dan diduga lenyap, katanya saat dikonfirmasi oleh media dan LSM Antik di Jakarta, Senen malam (6/4)

” Kegagalan transaksi di bank DKI belakangan ini, menunjukan sistem IT nya sangat buruk sekali. SDM yang mengelola IT atau digital di Bank DKI sangat amatiran dan tidak profesional,” kata Agus ketua LSM Antik Jakarta.

Seharusnya bank DKI Jakarta, ujar Agus memperkerjakan SDM IT yang profesional. Kejadian ini sangat memalukan bagi Pemda DKI, sebab Bank DKI adalah milik Pemda DKI. Pelayanan yang jelek ini sangat mengecewakan nasabah Bank DKI.

Kalau Bank DKI memiliki SDM IT yang canggih, kejadian ini tidak akan terjadi. Ini masalah yang sangat serius sekali, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak, ujar Risman juga Pembina Keluarga Besar Alumni PerguruanTinggi Seluruh Indonesia (KB APTSI) Jakarta.

Sementara Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dr. Hj. Rani Maulani mengatakan, memang sudah saatnya pihak bank DKI melakukan pembenahan secara serius terkait dengan pelayanan kepada nasabah bank DKI. Masalah ini selalu berulang- ulang, ucap Rani serius.

Ia menambahkan Bank DKI harus ada progres dalam pelayanan dan kinerjanya. Bank DKI Jakarta harus bisa bersaing atau setara dengan Bank Pemerintah lainya.

“Jangan ada kemunduran dalam kinerja Bank, yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank DKI semakin menurun dan akhirnya beralih ke bank lain. Nach, ini jangan sampai terjadi, sebab yang rugi bank DKI Jakarta sendiri tegas Rani.

Lalainya pelayanan secara teknis, Bank DKI Jakarta harus menjelaskan kepada masyarakt, kenapa terjadi error di beberapa gerai ATM. Sehingga nasabah tidak bisa melakukan transaksi transfer antar Bank.

Masalah ini juga menjadi perhatian serius dari Agusta Chaniago Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Negeri Anti Korupsi ( LSM ANTIK). Dia mengatakan, Gubernur Pramono Anung atau yang biasa dipanggil mas Pram, harus segera melakukan evaluasi dan mengganti manajemen di jajaran direksi Bank DKI.

Sebab pelayanan kepada masyarakat merupakan kebutuhan prima bagi nasabah
Buruknya pelayanan manajemen Bank itu akan menghapus seluruh citra pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemda DKI.

“Masalah ini harus segera dievaluasi dan diperbaiki agar pelayanan untuk masyarakat terjamin” kata Agusta yang sudah minta konfirmasi dengan pjbt Bank, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ke depan kata Pria kelahiran Padang Sumbar ini, pemilihan pejabat di lingkungan Bank DKI, terutama yang langsung berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus lebih selektif. Kegagalan pejabat Bank DKI Dalam melayani masyarakat merupakan tanggung jawab Jajaran Bank DKI.

Lebih lajut kata pegiat anti korupsi ini, Gubernur seharusnya cepat mengambil tindakan, sebab ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Betapa kecewanya nasabah Bank DKI, mereka tidak bisa melakukan transaksi atau transfer antar bank,” tegasnya.

Agusta menyarankan agar Direktur Bank DKI beserta Jajaran mengundurkan diri dari jabatannya, apabila tidak mampu memperbaiki sistem pelayanan. Pejabat selain dituntut memiliki kinerja baik juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap etika publik.

“Mengingat program unggulan Gubernur DKI Jakarta adalah melayani dari 11 program satu diantaranya Benyamin S. Maka Direktur Utama Bank DKI harus berpikir lagi untuk memimpin Bank DKI. Kalau tidak mampu mendukung dan mewujudkan visi Pramono Anung-Rano Karno, lebih baik mundur saja,” tegas Agusta Chaniago.(Tim)

Dandim Boyolali Hadiri Vidcon Bersama Presiden RI Dan Juga Panen Di Desa Nepen Teras

lembagainvestigasinegarari
-
0
Dandim Boyolali Hadiri Vidcon Bersama Presiden RI Dan Juga Panen Di Desa Nepen Teras

Boyolali. Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, S.Pd.M.Han menghadiri Kegiatan Video Converence (Vidcon) Gerakan Nasional Ketahanan Pangan (Hanpangan) dengan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto di Dukuh Lebak Desa Nepen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Senin ( 07/04/25)

Sebelum Video Converence (Vidcon), Kegiatan panen raya diawali dengan prosesi panen padi secara simbolis yang dilakukan oleh Dandim 0724/Boyolali bersama Kepala Dinas Pertanian dan dari Bulog. Suasana penuh semangat dan kebersamaan terpancar dari para petani yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Dandim dan jajarannya memberikan motivasi dan semangat baru bagi para petani yang telah berjuang keras dalam mengolah lahan pertanian mereka.

Presiden RI Bapak Prabowo Subianto duduk didampingi jajaran para menteri. Hadir Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU Dody Hanggodo, Wamentan Sudaryono, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Presiden lalu berdialog dengan sejumlah gubernur dan petani lewat video. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan terima kasih atas kebijakan Prabowo di bidang pertanian. Selain itu, dia juga menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian petani di Aceh.

“Segi kendala beberapa di Provinsi Aceh yaitu, pertama irigasi, dan saluran irigasi. Yang kedua pupuk, yang ketiga adalah bajak sawah seperti traktor dan alat pemotong padi, seperti itu Pak Presiden yang diadukan rakyat Aceh,” ujar Muzakir.

Sementara, petani di Ngawi mengaku bahagia dengan kebijakan Prabowo. Salah satunya terkait harga gabah.

“Kami dari petani Ngawi cukup merasa bahagia dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang sampai kepada kami yang harga gabahnya Rp 6.500 dan pupuk pun sampai kepada kami dengan mudah Pak,” kata salah seorang petani asal Ngawi.

Seperti diketahui, panen raya di Majalengka dilakukan bersama petani dari 14 provinsi. Panen raya padi digelar di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7.

“Panen raya ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga bukti nyata dari peningkatan produktivitas pertanian nasional. Kegiatan panen raya ini pun diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya

Sementara Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Wiweko Wulang Widodo, S.Pd.M.Han mengatakan hari ini, adalah pelaksanaan Kegiatan Vidcon Gerakan Nasional Hanpangan jajaran TNI Tahun 2025 terdapat 14 titik sentral di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelaksanaan Vidcon serentak yang menjadi titik utama di Kabupaten Majalengka Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa peran TNI khususnya Babinsa sangat penting dalam rangka mensukseskan program TNI AD dan pemerintah dibidang Hanpangan, ucap Dandim.

“Babinsa dituntut selalu berperan aktif pada setiap hal – hal yang berkaitan dengan pertanian,” pungkasnya

Red”(Agus rodo Kemplu)

1...188189190...713Halaman 189 dari 713
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
1