LIN-RI.COM

Kejaksaan Agung, Jakarta – Tim Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI telah melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo pada Kamis 26 September 2024.

Lelang eksekusi barang rampasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102/Pid.Sus/2023/PT.SBY dalam perkara ”Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Perdagangan” atas nama Terpidana Anang Diantoko.

Adapun objek lelang tersebut yaitu 5 (lima) unit mobil dan 2 (dua) unit motor yang dilelang dalam 1 lot dengan hasil seluruhnya laku terjual sebesar Rp8.448.440.000 (delapan miliar empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dari total nilai limit Rp6.498.800.000 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengalami kenaikan Rp1.949.640.000 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Usai dilaksanakannya lelang eksekusi barang rampasan ini, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya perekonomian negara serta mendukung program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (K.3.3.1)

Red”

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upcara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda, serta kenaikan pangkat sejumlah pati Polri di ruang Rupattama Mabes Polri, Sabtu (28/9/2024).

Dalam upacara ini, ada dua jabatan baru yang dikukuhkan yakni Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) dan Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena).

“Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri Dan para Kapolda, serta upacara laporan kenaikan pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/9/2024).

Kapolri melantik sekaligus serah terima jabatan sebanyak 7 Kapolda baru dan 29 Anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Kapolri juga mengkukuhkan jabatan baru yaitu Astamaops Kapolri dan Astamarena Kapolri yang sebelumnya bernama Asops Kapolri dan Asrena Kapolri.

Kedua jabatan baru tersebut dijabat oleh jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal, yakni Astamaops dijabat Komjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca dan Komjen Pol Wahyu Hadiningrat menjabat Astamarena.

Red”

Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI) menyatakan dukungan penuh atas langkah Polri dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (TPPA). Ismail Marasabessy, selaku Direktur Eksekuif DPN LKPHI sangat menyambut baik dan menyambut hangat inisiatif tersebut yang dinilai sebagai benteng kokoh perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Marasabessy menegaskan bahwa pembentukan Direktorat TPPA dan TPPO oleh Polri merupakan langkah strategis dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

“Dengan dibentuknya Direktorat TPPA dan TPPO, Polri telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga keadilan dan melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat kita”

Kami di DPN LKPHI sangat percaya bahwa ini adalah langkah besar menuju sistem perlindungan hukum yang lebih baik dan responsif,” ujar Ismail Marasabessy dalam keterangan pers di Jakarta, sabtu (28/09/24).

Lebih lanjut, Marasabessy menjelaskan bahwa kejahatan terhadap perempuan dan anak, serta perdagangan manusia merupakan isu global yang membutuhkan sinergi antar lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat.

“Peran Polri melalui Direktorat ini akan menjadi tameng utama dalam memerangi kejahatan-kejahatan ini, dan kami siap mendukung penuh upaya mereka melalui advokasi, sosialisasi, dan kerja sama di lapangan,” tambahnya.

Selain itu, DPN LKPHI juga berharap agar lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, turut berperan aktif dalam mendukung inisiatif Polri ini.

Menurut Marasabessy, keberhasilan pemberantasan kejahatan ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan yang kuat dari seluruh elemen bangsa.

Marasabessy juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan ini. “Kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak serta perdagangan manusia harus terus ditingkatkan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat,” jelasnya.

Dengan meningkatnya kesadaran, Marasabessy sangat yakin bahwa penegakan hukum akan berjalan lebih efektif. Dia juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan bagi para korban kejahatan perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan serta anak.

“Kita tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus memberikan ruang bagi korban untuk pulih dan bangkit kembali. Direktorat TPPA dan TPPO diharapkan akan berperan signifikan dalam memberikan perlindungan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Tidak hanya fokus pada aspek hukum, Ismail Marasabessy juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan edukatif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas di semua lapisan masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah kejahatan ini sejak dini. kata Marasabessy.

Selain dukungan terhadap Polri, DPN LKPHI juga berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi yang memiliki fokus pada pemberantasan perdagangan manusia dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Menurut Marasabessy, tantangan global seperti perdagangan manusia memerlukan kerja sama lintas batas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah Polri ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menurunkan angka kasus perdagangan manusia yang masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

DPN LKPHI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dalam mempromosikan keadilan dan penegakan hukum di Tanah Air. Dengan terbentuknya Direktorat TPPA dan TPPO, Ismail Marasabessy optimis bahwa masa depan perlindungan hukum di Indonesia akan semakin kuat, terutama bagi mereka yang selama ini berada di garis depan kekerasan dan eksploitasi.

“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, ini soal memberikan harapan bagi mereka yang menjadi korban,” tutup Marasabessy.(Bar)

Red”

Jakarta – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) memberikan pernyataan sikap terhadap pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Jumat 27 September 2024. Siswono Yudo Husodo DPP PA GMNI memberikan dukungan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan meminta bekerja secara profesional.

Siswono berharap agar Prabowo bisa melanjutkan apa yang baik yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan meminta untuk meninggalkan yang buruk dari perjalanan bernegara dan tidak melanjutkannya.

Kami meminta kepada presiden terpilih bapak Prabowo Subianto melanjutkan program dan pembangunan yang baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk diteruskan” kata Siswono.

Terkait dengan beberapa hal yang buruk untuk tidak dilanjutkan yang terjadi pada pemerintah nantinya oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, Siswono menjelaskan, seperti Independensi partai politik hilang. Hal ini disebabkan kepentingan transaksional kekuasaan sesaat.

Selanjutnya Independensi politik rakyat mundur, dan ini habis, sebab mendapat iming-iming dari transaksional yang sementara. Dan juga Koruptor besar yang mendapatkan hukumannya ringan.

“Adanya koruptor besar yang melakukan korupsi merugikan negara miliaran rupiah bahkan triliunan tetapi mendapatkan hukuman ringan belum lagi setiap Agustus mendapatkan remisi atau potongan atau keringanan yang akibatnya hanya menjalani hukuman sebentar saja dan sudah keluar, terang Siswono.

Siswono melanjutkan perilaku atau kejadian yang tidak baik untuk dilanjutkan yaitu adanya perilaku asas kepatutan dlm berpolitik yang menurun tajam. Seperti adanya Caleg terpilih tapi dia adalah pecandu narkoba. “Bagaimana seorang pecandu narkoba bisa lolos dan terpilih menjadi anggota legislatif.

Hal ini menunjukkan syarat yang dipenuhi pada waktu pendaftaran tidak lengkap. Dan juga masyarakat memilih yang tidak jeli karena memilih anggota legislatif pecandu narkoba.

Dan selanjutnya menurut dia bahwa wakil presiden merupakan seorang yang mendukung kewibawaan presiden dan ini tidak main-main.

“Jabatan wakil presiden bukanlah main-main track record atau rekam jejak wakil presiden Indonesia mulai dari bung Hatta sampai Kyai Ma’ruf Amin memiliki track record dan pengalaman yang luar biasa. Teruji pada masanya dengan memimpin organisasi besar seperti partai atau organisasi kemasyarakatan.

Ada yang ahli ekonomi, ahli teknologi dan lain sebagainya. Serta menduduki jabatan-jabatan penting dan terkemuka di Indonesia.

“Nah saya belum melihat posisi Wakil Presiden terpilih Gibran itu ada di mana dan track recordnya seperti apa” Ciletuk Siswono yang disambut tawa seisi ruangan.

Selain Siswono, beberapa pengurus yang hadir bergantian memberikan pernyataan dan membacakan statemen tuntutan. Mereka adalah Palar Batubara, Abdy Yuhana, Ugik Kurniadi, dan Jan Prince Permata.

Isinya seruan tentang pemberantasan korupsi. Agar pemerintah kedepan lebih serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi. Sebab dengan korupsi menjadi rusak tatanan negara. “Pemerintahan bapak Prabowo agar lebih serius menangani dan memberantas korupsi, sebab dengan korupsi bisa rusak tatanan negara ini, terang Palar.

Begitu juga dengan Abdy Yuhana, Ugik Kurniadi, dan Jan Prince Permata yang membacakan tuntutan secara bergantian di antaranya.

Tuntutan
1. Mendorong penyelenggara negara Presiden menjalankan pemerintahan dangan baik.
2. Menegaskan konstitusi negara dan hukum dipatuhi bersama berdasarkan etika bernegara.
3. Praktik bernegara yg menyimpang harus ditinjau ulang.
4. Agar penyelenggara negara tunduk dan patuh terhadap UUD negara.
5. Semuanya kita bergotong royong bersama sama untuk perbaikan berbangsa dn bernegara.(Bar)

Red”