LIN-RI.COM

Purbalingga – | Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di area persawahan wilayah Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Kamis (3/4/2025) sore. Korban diduga meninggal akibat tersambar petir.

Kapolsek Bobotsari AKP Sarno Ujianto mengatakan korban bernama Kasmuri (72) seorang penggembala bebek warga Desa Banjarsari RT 2 RW 3, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

“Korban ditemukan pihak keluarga dalam keadaan tergelak di sawah dengan sejumlah luka bakar pada tubuhnya,” ungkap Kapolsek.

Berdasarkan keterangan saksi bernama Turiman (43), korban biasa menggembala bebek di sawah dan pulang ke rumah pada pukul 16.00 WIB. Karena hingga pukul 16.30 WIB korban belum pulang dan cuaca hujan deras disertai petir, kemudian dilakukan pencarian.

“Saksi mencari korban bersama sejumlah warga lain di area persawahan. Korban akhirnya ditemukan namun dalam kondisi sudah meninggal dunia,” kata Kapolsek.

Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Bobotsari. Polisi yang datang kemudian melakukan pemeriksaan di TKP. Selanjutnya bersama petugas medis memeriksa jenazah korban.

Hasil pemeriksaan jenazah tidak ditemukan tanda kekerasan. Ditemukan luka bakar pada kepala, dada dan perut. Di lokasi kejadian ditemukan juga caping milik korban yang terdapat tanda seperti terbakar.

“Diduga korban meninggal dunia akibat tersambar petir. Tidak ditemukan tanda kekerasan yang mengarah tindak pidana,” tegas Kapolsek.

Kapolsek menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Keluarga korban tidak menghendaki dilakukan autopsi.

Red”(Humas Polres Purbalingga)

Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, memberikan penyampaian terkait pemberitaan yang mengaitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) bagi wartawan asing yang bertugas di Indonesia. Pernyataan yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa SKK menjadi kewajiban bagi jurnalis asing. Hal ini, menurut Irjen Sandi, maka perlu dijelaskan substansi dari Perpol nomor 3 tahun 2025 tersebut.

Irjen Sandi menjelaskan bahwa Perpol No. 3 Tahun 2025 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Keimigrasian No. 63 Tahun 2024. “Perpol ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk para jurnalis asing yang sedang bertugas di seluruh Indonesia, misalnya di wilayah-wilayah rawan konflik,” ujar Irjen Sandi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/4/2025).

Irjen Sandi juga mengungkapkan bahwa Perpol ini dibuat dengan berlandaskan upaya preemptif dan preventif dari kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNA. Hal ini dilakukan dengan koordinasi bersama instansi terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Huruf a, yang bertujuan untuk “mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan orang asing.”

Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa penerbitan SKK itu wajib bagi wartawan asing, Irjen Sandi menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan isi Perpol. “Perlu diluruskan bahwa dalam Pasal 8 (1) disebutkan, penerbitan Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) huruf b *diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin*,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jika tidak ada permintaan dari penjamin, SKK tidak bisa diterbitkan. “SKK tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing. Tanpa SKK, jurnalis asing tetap bisa melaksanakan tugas di Indonesia selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Irjen Sandi. Dengan demikian, pemberitaan yang menggunakan kata “wajib” dalam konteks ini, menurutnya, sangat tidak tepat, karena dalam Perpol tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan SKK itu bersifat wajib. SKK diterbitkan hanya jika ada permintaan dari penjamin.

Sebagai contoh, Irjen Sandi menjelaskan bahwa jika seorang jurnalis asing akan melakukan kegiatan di wilayah yang rawan konflik, penjamin dapat mengajukan permintaan SKK kepada Polri dan juga meminta perlindungan karena bertugas di wilayah yang rawan konflik. “Jadi, yang berhubungan langsung dengan Polri dalam penerbitan SKK ini adalah pihak penjamin, *bukan WNA atau jurnalis asingnya*,” tegasnya.

Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik, terutama kalangan jurnalis asing yang akan bertugas di Indonesia, terkait prosedur dan regulasi yang berlaku dalam rangka menjaga keselamatan dan kelancaran tugas jurnalistik mereka.

Red”

Jakarta. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho telah menyusun skema rekayasa lalu lintas saat arus balik Lebaran 2025. Rekayasa dilakukan untuk memastikan arus balik berjalan lancar.

“Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) memerintahkan untuk merumuskan cara bertindak pada saat arus balik. Arus balik yang rencana prediksinya itu tanggal 5 atau 6 (April), tentunya kita harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalu lintas,” jelas Kakorlantas, Rabu (2/4/2025).

Kakorlantas menjelaskan, nantinya pihaknya akan melakukan contraflow dari Km 70 hingga Km 47 Tol Jakarta-Cikampek. Namun, jika diperlukan, contraflow akan diperpanjang hingga Km 36.

“Jadi contraflow ini tentunya nanti akan melihat parameter-parameter jumlah traffic counting, termasuk visi rasio yang kita langsung lihat di lapangan,” terang Kakorlantas.

Jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada 3 April, akan dilakukan one way lokal tahap pertama dari Km 188 Palimanan hingga Km 70 gerbang Tol Cikarang Utama.

“Apabila di tanggal 4 masih ada bangkitan yang cukup deras dari arah timur yang menuju Jakarta, kami akan berlakukan one way tahap dua dari Kilometer 246 hingga Km 188,” ujar Kakorlantas.

Namun, jika lonjakan masih terasa hingga 5 April, one way lokal akan kembali diperpanjang. Sementara one way nasional, kata Kakorlantas, akan dilakukan pada 6 April.

“Mana kala masih terjadi bangkitan, tanggal 5 akan kita perpanjang lagi one way dari, mungkin dari Batang, termasuk juga barangkali dari 414. Karena pada tanggal 6, flag out daripada one way nasional yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan itu rencana tanggal 6 pagi,” jelas Kakorlantas.

Ia menambahkan, petugas juga melakukan pengamanan di jalur arteri hingga tempat wisata saat arus balik Lebaran. Kakorlantas menegaskan, pihaknya siap memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar.

“Kami mengimbau kepada pemudik pada saat balik agar betul-betul menyiapkan perjalanan dengan optimal, jaga kesehatan, pastikan kendaraan sehat, sehingga perjalanan reka-rekan selamat sampai tujuan. Dengan pesan dari Bapak Kapolri, tagline operasi ketupat adalah mudik aman, keluarga nyaman. Semoga selamat sampai tujuan,” jelas Kakorlantas.

Red”

Polda Jateng-Kota Semarang| Polda Jateng himbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerbangkan balon udara setelah insiden jatuhnya balon udara di Desa Jatimalang, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Kejadian yang terjadi pada Selasa (1/4/2025) sekitar pukul 19.30 WIB ini menyebabkan balon udara menimpa kabel listrik di depan SDN Jatimalang.

Dalam keterangan nya Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahwa penggunaan balon udara yang tidak sesuai dengan aturan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat, serta infrastruktur vital seperti jaringan listrik.

“Kami mengingatkan masyarakat untuk mempedomani aturan dalam menerbangkan balon udara, balon udara bisa berbahaya terutama yang tidak bertambat dan mengandung bahan yang mudah terbakar karena ada potensi kebakaran dan gangguan aliran listrik,” ujar Kombes Pol Artanto, Rabu (2/4/2025).

Sebelum nya di laporkan bahwa Menurut laporan, warga setempat, Teguh Kuncoro Hadi, melihat balon udara jatuh dan mengenai kabel listrik, yang kemudian menimbulkan percikan api. Petugas Pemadam Kebakaran Kebumen segera dikerahkan ke lokasi. Selanjutnya, pihak PLN mematikan aliran listrik untuk mencegah bahaya lebih lanjut.

Kabid Humas menyampaikan bahwa terkait Pengawasan dan Penertiban Balon Udara Menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H, Polda Jateng telah menginstruksikan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan balon udara, terutama di wilayah yang memiliki tradisi menerbangkan balon udara saat perayaan. Penerbangan balon udara yang tidak terkendali dapat mengganggu keselamatan penerbangan dan membahayakan lingkungan sekitar.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Jateng mengimbau masyarakat yang ingin menggunakan balon udara dalam kegiatan budaya agar mengikuti ketentuan yang berlaku, antara lain:
1. Balon udara ditambatkan dengan tali minimal tiga titik dan dilengkapi dengan panji-panji agar terlihat oleh pesawat udara.
2. Ukuran balon udara dibatasi maksimal 4 meter diameter dan 7 meter tinggi, serta harus berwarna mencolok untuk memudahkan identifikasi.
3. Balon udara hanya boleh diterbangkan di ruang udara tidak terkontrol (uncontrolled airspace) dengan ketinggian maksimal 150 meter dari permukaan tanah, jarak pandang lebih dari 5 km, dan di luar radius 15 km dari bandara atau tempat pendaratan Helikopter.
4. Dilarang menggunakan bahan yang mudah terbakar, termasuk tabung gas dan petasan, yang dapat memicu kebakaran atau ledakan di udara.
5. Lokasi penerbangan harus aman, jauh dari pemukiman, pepohonan, kabel listrik, dan SPBU untuk mencegah potensi bahaya.
6. Waktu penerbangan dibatasi hanya pada siang hari, dari matahari terbit hingga matahari terbenam.

Kabid Humas mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Mari kita rayakan Idul Fitri dengan tetap mematuhi aturan, demi keselamatan kita bersama,” pungkas Kombes Pol Artanto.

Red”