LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau Geladi Bersih puncak acara Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI tahun 2024, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (03/10/2024).

Acara geladi bersih dimulai dengan parade pasukan dan dilanjutkan dengan penampilan demonstrasi terjun free fall, kemudian Demo Pasukan Berkuda memberikan penampilan yang menarik. Dilanjutkan dengan demo Dakibu dan Beladiri Taktis menunjukkan kemampuan taktis prajurit yang memukau, diikuti oleh demonstrasi drone Pam VVIP.

Kemeriahan semakin meningkat dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, yang menyuguhkan aksi akrobatik udara yang memukau. Acara ditutup dengan defile pasukan dan Alutsista TNI, menunjukkan kekuatan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Hadir mendampingi Panglima TNI diantaranya, Kasad, Kasal, Kasau, Kasum TNI, Irjen TNI, Wakasad, para Asisten Panglima TNI, para Komandan/Kabalakpus TNI, para Pangkotamaops TNI serta Pejabat Tinggi TNI lainnya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. `menerima penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc., bertempat di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (02/10/2024).

Alpalhankam yang diserahkan dari Kementerian Pertahanan RI kepada TNI terdiri dari berbagai jenis kendaraan tempur, kendaraan taktis, kendaraan khusus, serta kendaraan operasional dan angkut pasukan, dengan total sebanyak 569 unit yang akan digunakan oleh satuan-satuan di jajaran Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Panglima TNI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan yang diberikan, khususnya melalui penyerahan Alpalhankam. Dukungan Alpalhankam ini sangat dibutuhkan TNI untuk selalu siap siaga menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. “Dukungan-dukungan ini sangat penting dalam memperkuat kapabilitas dan kesiapan personel TNI dalam menghadapi berbagai tantangan serta menjaga keamanan nasional,” ujarnya.

Acara penyerahan ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., serta para Perwira Tinggi TNI lainya.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT., menyambangi kantor pusat Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (APTIKNAS) pada Kamis (3/9/2024). Kedatangan Cawagub dari jalur independen ini untuk berdiskusi dengan para pengusaha dan pakar di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Soegiharto Santoso, SH menyambut langsung kedatangan Kun Wardana didampingi jajaran pengurus. Pertemuan yang berlangsung di lantai 2 ruang Diklat APTIKNAS berlangsung penuh keakraban.

“Kami menerima siapa saja yang mau berkunjung dan ingin berkonsultasi terkait ruang lingkup teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK). Permintaan Cawagub Pak Kun Wardana untuk berdiskusi dengan jajaran pengurus APTIKNAS terkait rencana program internet gratis bagi warga Jakarta kami apresiasi,” ungkap Ketum APTIKNAS Soegiharto.

Hoky, begitu ia disapa, menyatakan pihaknya sangat mendukung program yang bertujuan untuk peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat.

“Akses internet merupakan sarana yang krusial untuk memajukan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta interaksi sosial dalam masyarakat modern saat ini. APTIKNAS mendukung semua pihak calon kepala daerah yang ingin peningkatan pemanfaatan bidang TIK, sehingga kegiatan ini dapat diduplikasi oleh seluruh pengurus DPD APTIKNAS se-Indonesia,” ujar Hoky yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Ia juga menambahkan, program internet gratis ini bukan hal yang tidak mungkin dijalankan. “Ini program yang sangat realistis dan bisa dilaksanakan. Para pengusaha dari APTIKNAS siap berkolaborasi untuk mewujudkannya. Namun penyediaan internet gratis bagi warga ini perlu diawasi agar pemanfaatannya tidak untuk hal-hal negatif. Selain itu perlu dipikirkan program ini tidak menggangu atau merugikan perusahaan penyedia layanan internet,” terang Hoky.

Pada pertemuan ini, Kun Wardana memaparkan, program penyediaan internet gratis dengan kecepatan 100Mbps bagi warga Jakarta bertujuan untuk mendukung peningkatan akses informasi dan teknologi yang lebih merata di kalangan masyarakat Jakarta.

Kun Wardana yang berpasangan dengan Cagub Jakarta Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Dharma Pongrekun, S.I.K., M.M., M.Hum menawarkan Program Internet Gratis 100 Mbps ini untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan inovatif.

“Kami ingin menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, inovatif, dan terbuka untuk semua warga. Dengan Internet Gratis 100 Mbps, kami tidak hanya menyediakan akses internet cepat, tetapi juga membangun ekosistem digital yang memungkinkan warga Jakarta untuk berinovasi, belajar, dan berkembang secara mandiri melalui teknologi,” terang Kun Wardana.

Menurutnya, ketimpangan digital telah menimbulkan kesenjangan digital padahal itu merupakan hak asasi. “Kalau ingin mewujudkan program ini, maka infrastruktur digital harus dibangun dengan investasi yang tidak besar. Internet sudah menjadi kebutuhan primer. Faktanya saat ini masyarakat aktif mengakses internet mengeluarkan biaya sampai 500 ribu rupiah perbulan,” ungkap Kun, tokoh yang pernah meraih penghargaan dari MURI sebagai mahasiswa termuda yang kuliah di perguruan tinggi saat masih berusia 12 tahun.

Ia juga menjelaskan, Program Internet Gratis 100 Mbps ini merupakan bagian dari visi Dharma-Kun untuk menjadikan Jakarta sebagai kota pintar yang inovatif, inklusif, dan ramah teknologi. “Langkah ini juga akan mempercepat transformasi digital, menjadikan Jakarta lebih kompetitif di kancah global dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Kun Wardana juga mengatakan, dampak negatif dari pelayanan intenet gartis ini harus pula diantisipasi. “Kami sudah berkomunikasi dengan pihak APJI dan Perusahaan ISP untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan internet gratis ini tidak untuk hal-hal yang negatif. Akan ada filter untuk mendeteksi warga agar mengakses internet untuk hal-hal yang produktif bukan yang negatif,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum APTIKNAS, Ir. Sandy Kusuma yang mengikuti diskusi ini secara online, mengatakan, penyediaan internet gratis ini seharusnya sudah diupayakan secara serius sejak awal. Menurutnya, masih banyak orang tidak bisa melihat kalau Internet itu adalah infrastuktur, sama seperti infrastruktur lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan sebagainya.

“Masyarakat boleh menggunakan jalan raya secara gratis, kalau ingin lebih maka ia boleh menggunakan jalan tol yang berbayar. Begitu juga dengan internet sebagai infrastrukur, masyarakat boleh menggunakannya secara gratis kecuali kalau ia ingin kapasitas yang lebih maka bisa memilih yang berbayar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyediaan internet gratis untuk seluruh masyarakat tentu bukan hal mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. “Sudah sejak lama negara-negara tetangga seperti Singapura, menyediakan koneksi internet ke rumah-rumah dengan kabel fiber optik sehingga bisa diperoleh kecepatan koneksi yang tinggi dan stabil, serta dengan biaya yang sangat-sangat murah,” ungkapnya..

Yang namanya infrastruktur, kata Sandy, memang tidak bisa dijadikan profit-center, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dapat dipastikan akan terdongkrak secara signifikan.
“Internet adalah kebutuhan publik, sama seperti listrik, air, BBM, dan lainnya. Saran saya biaya peralatan Digital untuk internet gratis harus minimal 10 juta rupiah, dengan pola cicil subsidi untuk melengkapi program Infrastruktur Digital 100 Mbps ke setiap rumah warga,” pungkasnya.

Hadir jajaran pengurus APTIKNAS diantaranya Andi Tanudiredja, Andri Sugondo, Brian Sokhily Lasse, Heintje Mandagi, Soetresno Hartanto, Totok Sediyantoro, Tri Cahyandi Tresnanda dan Wong Budi Gunawan serta beberapa pengurus lainnya. (Red)

JAKARTA|| – Lembaga Front Pemerhati Lingkungan Sulawesi Tenggara (FPLST) melalui aksi demonstrasi kembali Menyoroti Kepala KSDA Sulawesi Tenggara perihal Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Buton Utara.

Dalam aksi tersebut Kepala Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi Tenggara dituding telah gagal dalam pelaksanakan projeck rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Buton Utara.

Untuk diketahuk Bahwa PT Bososi Pratama sebagai pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang mempunyai kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana penegasan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Melalui kordinator lapangan Didin Alkindi menjelaskan bahwa projeck yang dimaksud salah satunya adalah bertujuan untuk mengurangi dampak erosi dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar DAS yang ada di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara Namun, hingga kini, proyek tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan, sementara alokasi anggaran yang cukup besar telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dalam hal ini adalah PT Bososi Pratama.

“Proyek ini sudah berjalan lebih dari delapan tahun di mulai 2016, namun kondisi lingkungan di DAS yang seharusnya direhabilitasi tidak mengalami perubahan secara signifikan”, ujarnya.

Selain itu, kami juga menyoroti aliran penyimpangan dalam penggunaan dana yang dialokasikan oleh PT Bososi Pratama terhadap Balai KSDA Sultra. Menurut mereka, kelalaian dalam pengawasan dan implementasi projeck tersebut dapat memperburuk kerusakan lingkungan di wilayah Sulawesi Tenggara terkhusus di Buton Tengah.

“Kami berharap pihak berwenang segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara, Upaya rehabilitasi lingkungan sangat penting, dan kita tidak boleh main-main dengan isu ini, tegas Alkindi.

Adapun tuntutan masa aksi dalam aksi demonstrasi yang di lakukan di KLHK RI dan KPK RI adalah sebagai berikut:
1. Mendesak KLHK RI Untuk Segera Mencopot Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara.
2. Mendesak Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan KLHK RI Untuk Segera Melakukan Peninjauan Lokasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das) Berlokasi Di Buton Utara Sulawesi Tenggara.
3. Mendesak KPK RI Segera Melakukan Pemanggilan Dan Pemeriksaan Terhadap Kepala Balai KSDA Sulawesi Tenggara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kegiatan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das)
4. Mendesak KPK RI Segera Menetapkan Kepala Balai KSDA Sebagai Tersangka Karena Diduga Menghalang-Halangi Proses Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Das).

Dan kami pastikan bakal melakukan aksi Demonstrasi Jilid 2 dengan jumlah masa yang lebih besar lagi, tutupnya.(Bar)

Red”

Kejaksaan Agung, Jakarta – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan tindak pidana asal korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun penggeledahan dilakukan pada Selasa 1 Oktober 2024 di Menara Palma Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Asset Pacific. Dari penggeledahan tersebut, Tim Penyidik menemukan barang bukti elektronik dan 9 (sembilan) koper berisikan sejumlah uang tunai rupiah dan dolar singapura yang tersimpan di dalam brankas di lantai basement 1 sebesar Rp63,7 miliar yang terdiri dari:
Rp40 miliar (empat puluh miliar rupiah);  SGD 2 juta (dua juta dolar singapura), atau bila dirupiahkan senilai Rp23,7 miliar (dua puluh tiga koma tujuh miliar rupiah).
Selain itu, Tim Penyidik kembali melakukan penggeledahan pada Rabu 2 Oktober 2024 di Kantor PT Asset Pacific yang berada di Gedung Palma Tower lantai 22, 23 dan 24 di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeladahan, Tim Penyidik menemukan barang bukti elektronik, uang tunai rupiah dan dolar singapura yang tersimpan di dalam lemari filling cabinet basement 1 yang berjumlah sekitar Rp304,5 miliar dengan rincian:
 Rp149,5 miliar (seratus empat puluh sembilan miliar koma lima miliar rupiah);  SGD 12,5 juta (tiga belas koma tiga juta dolar singapura), atau bila dirupiahkan senilai Rp157,7 miliar (seratus lima puluh tujuh koma tujuh miliar rupiah);
 JPY 2 juta (dua juta yen), atau bila dirupiahkan senilai Rp212 juta (dua ratus dua belas juta rupiah);
 USD 700 ribu (tujuh ratus ribu dolar amerika), atau bila dirupiahkan senilai Rp10,6 miliar (sepuluh koma enam miliar rupiah).

Dari kedua penggeledahan dimaksud, Tim Penyidik telah menyita uang dengan total nilai kurang lebih Rp372 miliar (tiga ratus tujuh puluh dua miliar rupiah). Terhadap uang tunai yang disita tersebut, diduga merupakan hasil tindak pidana dan akan digunakan sebagai barang bukti. (K.3.3.1)

Red”