LIN-RI.COM

Boyolali. Babinsa Koramil 04/Teras Kodim 0724/Boyolali Serma Pujiyanto mendukung serta mensukseskan program ketahanan pangan,dengan membantu Poktan Ngundi Luhur mencabut bibit padi di areal persawahan, Desa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Minggu ( 20/04/25)

Kegiatan ini bentuk upaya mempercepat proses masa tanam padi serentak di wilayah, Babinsa melakukan pendampingan secara langsung kepada para petani, guna mencapai target swasembada pangan Nasional.

Babinsa Serma Pujiyanto yang tak segan untuk terjun langsung ke sawah, membantu para petani untuk mengumpulkan bibit padi yang siap untuk ditanam di lahan milik anggota Poktan Ngundi Luhur.

“Kita  mengupayakan percepatan masa persiapan tanam sehingga target produksi padi mampu dicapai,”ujarnya.

Sebagai Babinsa, pihaknya akan terus membantu petani di desa binaan, agar selalu berhasil di bidang pertanian. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata TNI dalam mewujudkan Swasembada pangan Nasional.

Red”(Agus Kemplu)

Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian mengaku mendapat teguran dari Wakil Presiden, karena menutup sebuah perusahaan yang dijadikan sarang mafia beras, tetapi dia tidak perduli, karena yakin bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan, ujar Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jum’at, 14 April 2025. Karena perusahaan milik mafia beras itu telah melanggar aturan. Amran Sulaiman pun menilai tindakan yang kurang pantas dilakukan Wakil Presiden, kendati dari teguran tersebut bisa menjadi petunjuk adanya keterlibatan orang-orang kuat di belakang mafia pangan itu yang mang harus dimusnahkan dari muka bumi, sehingga layak dikatakan perlu dikirim ke neraka.

Yang, penting, bagi Menteri Pertanian, perusahaan mafia beras itu sudah ditutup. Sehingga dengan begitu, Menteri Pertanian bisa memastikan sektor pertanian akan bersih dari pelaku yang selama ini mempermainkan harga dan pasokan untuk petani.

Kecuali itu, pihak Kementerian Pertanian telah menindak 50 pelaku mafia pangan, termasuk yang terlibat dalam komoditas seperti beras, pupuk hingga minyak goreng. Dan 20 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Amran Sulaiman yang mendapat kabar lewat SMS (Short Massage Service) langsung dari Kapolri, tandasnya. Mereka yang membuat susah rakyat kecil itu ingin dia kirim ke neraka di dunia. Termasuk sejumlah pejabat di internal Kementerian Pertanian sendiri telah dicopot lantaran terlibat dalam jaringan mafia di lahan pertanian.

Dalam ancaman krisis pangan global, Indonesia justru mulai menunjukkan progresnya yang signifikan menjadi swasembada. Dari dari Biro Pusat Statistik (BPS) sektor pertanian Indonesia mampu melakukan lompatan produksi sebesar 16,62 persen. Semangat untuk mencapai kemajuan sebesar itu karena selalu mengingat bahwa sektor pangan merupakan fondasi utama stabilitas nasional. Sebab, bila sektor pangan terganggu maka stabilitas negara bisa terancam. Karena menurut Menteri Pertanian, bila harga beras di Indonesia sekarang ini menjadi Rp 20.000 per kilogram, negara bisa kacau dan rakyat jadi bergolak.

Setidaknya, sinyal dari perlawanan Menteri Pertanian terhadap sikap korup, penyalah gunaan wewenang, praktik mafia migas, hukum, impor bahan pangan, perkebunan kelapa sawit hingga lahan dan tanah serta properti memang harus dihadapi bersama rakyat. Dan rakyat pun sebagai pejuang dan pembela yang gigih untuk rakyat tidak dapat melakukan sendiri, karena dari dalam pemerintahan pun, masih ada beberapa orang yang konsisten dan memegang teguh komitmennya untuk rakyat.

Kesadaran serupa ini merupakan wujud nyata dari kepedulian, seperti yang tampak dari gerakan aktivis pergerakan bersama sejumlah tokoh masyarakat yang menyambangi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta untuk mendapat konfirmasi yang pasti tentang kebenaran dari ijazah Joko Widodo yang asli. Dan keinginan untuk memperoleh kepastian dari keaslian ijazah yang ditengarai palsu itu jelas dalam kontek s inginkan menjaga nilai-nilai etika, moral serta akhlak mulia untuk menjadi tetap dapat dijadikan pegangan bagi generasi bangsa di masa mendatang.

Perjuangan yang berbasis spiritual ini sangat diperlukan agar tidak sampai terjebak dalam hal-hal yang bersifat material — duniawi — semata. Sehingga segala cara tidak bisa dihalalkan demi keuntungan dan kekuasaan. Seperti yang sekarang banyak terjadi dan dilakukan di negeri kita, Indonesia. Begitulah perlawanan Amran Sulaiman dan perjuangan aktivis pergerakan yang berbasis spiritual untuk menjaga etika, moral dan akhlak mulia manusia yang patut diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia yang kelak akan ikut mengelola serta bertanggung jawab terhadap kelanjutan negeri ini di masa depan.

Banten, 19 April 2025
Red”

PEKANBARU — Berawal dari pesta dugem yang diiringi musik keras dengan menkonsumsi
minuman keras serta pesta Shabu yang di lakoni beberapa warga binaan kini berbuntut panjang dan memalukan. Memperkuat buruknya sistim yang diterapkan Bastian Manalu dan mantan kepala KPR selama ini, kamis 17)4/2025 kembali Kanwil Ditjenpas Riau bekerjasama dengan Polda Riau bersama jajarannya dan TNI sekutar pukul 20.00 WIB ini melibatkan sedikitnya 209 personel gabungan dari Polda Riau, Brimob, Polresta Pekanbaru, TNI, serta petugas Rutan melakukan razia gabungan.

Razia gabungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar BC.IP., S.Sos., M.Si., bersama Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi, BC.IP., S.IP., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Ronald Sumaja, S.IK, serta pejabat, Polresta dan Rutan.

Dari hasil razia tersebut, petugas berhasil mengamankan berbagai barang yang dilarang berada di dalam lapas, di antaranya:

64 unit handphone, 1 unit tablet, 1 unit jam digital, 1 unit timbangan digital, 8 unit pemanas air, 7 unit pemancar sinyal internet, 16 unit headset, 2 unit speaker portabel, 12 unit rokok elektrik, 87 unit charger HP,

5 bilah sajam/pisau, 42 unit kipas angin,1 unit rice cooker, 183 buah mancis,

27 unit colokan sambung, 34 botol kaca, 12 set kartu domino, 5 set batu domino

Razia ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan aparat keamanan untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam Rutan, yang kerap menjadi pemicu gangguan ketertiban dan pelanggaran hukum dari balik jeruji besi.

Dari hasil sitaan yang di dapatkan Tim gabungan Polda Riau, ketua Umum Gema Andalan Riau ( Messanwansyah atau yang kerab disapa Bung Iwan ) selama ini mantan karutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu sangat bobrok dalam memimpin dan kita duga yang bersangkutan dan jajaran banyak terlibat dalam pemasokan hp, miras dan shabu serta barang – barang mewah lainnya.

Jika dilihat dari proses jam besuk keluarga warga binaan, pihak Rutan Sialang Bungkuk begitu sangat ekstra ketat, mulai dari pendaftaran nomor antrian dan pemeriksaan barang bawaan diperiksa sangat ketat bahkan mengunakan alat pendeteksi X-ray.

Artinya apa bahwa tidak ada peluang bagi keluarga warga binaan untuk berhasil menyisipkan barang- barang mewah seperti hp, miras dan shabu.

Ironisnya lagi dari hasil razia gabungan Tim Polda Riau juga menemukan petugas juga menemukan 5 buah Sajam,/ pisau, 42 unit kipas angin l, 1 unit rice cooker, 5 set baru domino, 34 botol kaca. Dari hasil banyaknya barang tangkapan yang berhasil di dapatkan terbukti mantan Karutan , KPR dan beberapa jajarannya diduga adalah pemasok barang- barang haram tersebut, ucap bung Iwan.

Dua poin penguat terungkapnya kejahatan yang dilakukan Bastian, KPR yang dibantu oleh pegawai Rutan Sialang Bungkuk, yaitu berawal pesta miras aluni dengan musik keras dengan menkonsumsi miras dan shabu serta banyaknya hasil tangkapan petugas gabungan Polda Riau, status kepegawaian Bastian dan kepala KPR layak untuk dicopot serta memeriksa intensif beberapa pegawai Rutan.

Lebih mendalam disampaikan bung Iwan, kita juga mendorong Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk mencopot status kepegawaian Bastian dan kepala KPR dan memeriksa lebih intensif lagi pegawai Rutan Sialang Bungkuk.

Perbuatan Bastian dan kepala KPR tidak bisa ditoleransi lagi, bahkan kita duga Bastian dan Jepri kepala KPR mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka selama ini yang tidak dapat menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM, tutup bung Iwan .

Red”

Bekasi – Beredar video yang sempat viral dibeberapa Flatfom di media sosial yang seolah adanya masyarakat menghentikan proyek pekerjaan di SDN 01 Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin di pastikan Hoaks atau berita palsu. pasalnya peristiwa itu real masyarakat yang melakukan fungsi pengawasan seperti yang di perintahkan presiden Prabowo Subianto. Yang mana masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan uang negara.

Ketua LSM Peduli Keadilan (PEKA) Kabupaten Bekasi. Obay Winandar mengatakan, hal itu adalah sebuah opini yang sengaja dibentuk atau Playing viktim framing yang dibuat by desaine oleh oknum kontraktor yang mana faktanya sebenarnya adalah seorang pelakunya pemborong itu sendiri . namun hal itu dibuat seperti seolah-olah menjadi korban. padahal itu motif untuk menutupi dugaaan korupsi dalam pembangunan yang menggunakan uang rakyat tersebut.

“Ini maling teriak maling seolah dia menjadi korban kalau seperti ini hancur pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya jika masyarakat tidak bisa mengakses informasi,”katanya kepada wartawan Sabtu (19/4).

Ditambahkannya, untuk mencari kebenaran obyektif masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menurunkan para ahli konstruksi baik dari swasta, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar permasalahan ini terang benderang apakah masyarakat atau oknum pemborong yang korupsi.

“Kita hitung bangunan nya melalui para ahli kalau gagal jangan di bayar kemudian terapkan sanksi UU Kontruksi karena ini sarana sekolah yang berpotensi membahayakan anak-anak,”tegasnya.

Masih ia, Dengan mudahnya fenomena viral dengan framing tidak sesuai fakta hal ini di pastikan banyak dimanfaatkan oleh para oknum pemborong yang seolah olah jika ada pengawasan dari baik masyarakat dan organisasi lainya dibuat framing yang menghambat atau meminta uang. Padahal kenyataannya oknum -oknum itulah yang merampok uang rakyat tersebut.

“Kami masyarakat berharap penegak hukum obyektif bukan hanya melihat tranding viralnya saja tapi lihat secara utuh permasalahannya,”bebernya.

Diketahui dalam video yang beredar yang aktif melakukan perekaman adalah oknum pemborong yang membuat framing nya seolah pekerjaan di hentikan padahal diketahui Bersama’ beberapa masyarakat hanya meminta tentang informasi pekerjaan tersebut. Hal itu juga sudah di benarkan tidak ada penghentian pekerjaan oleh kepala tukang di pembangunan SDN 01 Setialaksana tersebut.

(Red)

Kuningan – FWJI Kuningan melalui Ketuanya Irwan Fauzi ( Kang Ozi ) sangat menyayangkan ketua K3S Pancalang Nana , tidak memahami kerja wartawan dan UU PERS Nomor 40 tahun 1999 .
Nana yang juga dirinya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri SILEBU Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan menunjukkan sikap kurang baik dan sangat arogan dinilai .
Saat Media akan konfirmasi tentang larangan LKS disekolah ia serta merta menunjukkan powernya dan sangat arogan ke Wartawan yang datang ke sekolah Kahiyangan dengan nada marah marah pada hari Sabtu ( 19/4).

” Terkait wartawan konfirmasi ke sekolah itu adanya penjualan LKS di sekolah sekolah yang ada di Korwil Pancalang ,dengan nada kasar pada wartawan , adalah kekeliruan dari ketua K3S , ” Tegas Ozi Ketua FWJI Kuningan kepada media ( Sabtu / 19/4/2025 ) .

Seharusnya kata Irwan Fauzi sebagai orang berpendidikan apalagi seorang guru dalam penyampaiannya harusnya pakai etika , bukan datang seperti preman , ini datang nya tiba tiba dan langsung marah marah gitu .

Tentu ini di duga di Chatt kepala sekolah SD KAHIYANGAN untuk diminta datang Ketua K3S .

Tak lama berselang datang dengan berkata kasar marah marah menandakan kepala sekolah di wilayah nya dilindungi walau salah dan ada pelanggaran .

Dan masih kata kang Ozi bahwa ketika ada wartawan datang ke sekolah SD KAHIYANGAN , seperti yang di sampaikan wartawan media ini pada Ketua FWJI Kuningan .

” Naon datang deui ka sakolah sakolah ah…ka wilayah saya kata Nana Ketua K3S dengan nada tinggi ,” jelas Ozi

Udah tidak usah konfirmasi lagi , pintanya , saat tahu wartawan lagi konfirmasi ada penjualan LKS di sekolah tersebut.

Ketua K3S Pancalang – Kabupaten Kuningan langgar UU PERS nomor 40 tahun 1999 , menghalangi tugas wartawan , dan UU KIP ( Keterbukaan Informasi Publik ) padahal sudah ada surat edaran dari KDM gubernur Jawa Barat , tentang Larangan penjualan LKS , Buku buku Kurikulum merdeka , atau alat peraga ATS hingga seragam sekolah secara langsung ke sekolah sekolah hingga sekolah jadi berjualan LKS ini tidak tanggung tanggung se Kabupaten Kuningan penjualan LKS marak namun tidak ada pencegahan dari dinas terkaitnya termasuk K3Snya ada apa ?

Di duga dari Dinas Pendidikan Kuningan hingga ke K3S nya sebenarnya mengetahui namun pada tutup mata .

Termasuk dalam Peraturan Pemerintah yang dengan jelas melarang ada nya penjualan LKS di satuan pendidikan , nomor .17 tahun 2010 pasal 18 ayat 1a pasal tersebut menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menjual LKS , Buku pelajaran dan bahan ajar , hingga jual seragam sekolah pada siswa hal ini juga di perkuat larangan tersebut yang di keluarkan Permendikbud nya bernomor . 2 tahun 2008 pasal 11 dengan jelas melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer jualan buku termasuk menjual LKS , Diperkuat dengan tegas di buat aturan lagi Permendikbud nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa satuan pendidikan tidak diperkenan untuk jual buku / LKS pada siswa. Dan peraturan lainnya Undang undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem pembukuan pasal 63 ayat 1 melarang penerbit menjual buku / lembar kerja / kisi kisi langsung kepada satuan pendidikan .

Sudah jelas larangan tersebut namun tidak di indahkan bahkan pihak sekolah tabrak larangan tersebut. ( tim )